oleh Luo Ya
Menjelang pertemuan Dua Sesi Partai Komunis Tiongkok, Menteri Keuangan menjelaskan tentang situasi keuangan pemerintah daerah tahun 2022, dimana anggaran publik secara nasional telah mengalami defisit setinggi RMB. 6 triliun. Untuk itu pemerintah pusat menyerukan kepada pemerintah daerah untuk mengencangkan ikat pinggang secara jangka panjang
Menjelang Dua Sesi, Kantor Informasi Dewan Negara Tiongkok mengadakan konferensi pers dengan serangkaian topik yang diberi tema “Bincang-Bincang antar Pewenang”. Menteri Keuangan Liu Kun menghimbau kementerian keuangan di semua tingkat untuk menjalani kehidupan “ketat”.
Disebutkan oleh Liu Kun bahwa pendapatan anggaran publik secara nasional untuk tahun lalu berjumlah : Pemasukan lebih dari RMB. 20 triliun, sedangkan pengeluarannya mencapai lebih dari RMB. 26 triliun. Artinya, terjadi defisit sebesar RMB. 6 triliun akibat pengeluaran mengalami kenaikan sebesar 6,1%. Selain itu, Liu Kun juga menyinggung soal pemerintah daerah mulai saat ini harus menekan biaya operasional administrasi.
Sebelumnya, akun publik WeChat majalah “Qiushi” menerbitkan sebuah artikel Liu Kun, juga menyebutkan bahwa pertumbuhan pendapatan fiskal tahun ini tidak akan terlalu tinggi, dan situasi pendapatan dan pengeluaran fiskal masih perlu dipantau secara ketat.
Dunia luar percaya bahwa otoritas Beijing telah berulang kali meminta pemerintah di semua tingkatan untuk “mengencangkan ikat pinggang”, terutama pada masa berlakunya kebijakan Nol Kasus, karena mereka menghabiskan banyak dana untuk membangun fasilitas isolasi, rumah sakit penampungan darurat, dan melakukan tes PCR berskala besar.
Kolumnis Epoch Times Wang He mengatakan : “Karena penguncian epidemi, pengeluaran ini sangat tinggi. Sebagai contoh, banyak tempat di negara ini membangun tempat-tempat penampungan darurat, dan itu merupakan rumah sakit penampungan darurat yang permanen, tetapi sekarang dibongkar. Selain itu pemerintah juga memaksa seluruh warga untuk melakukan tes asam nukleat yang semua itu membutuhkan biaya tidak kecil, belum lagi adanya peluang yang dimanfaatkan unit-unit untuk mengeruk keuntungan”.
Setelah 3 tahun melaksanakan kebijakan Nol Kasus yang mahal, pemerintah daerah menghadapi krisis keuangan dan sekarang terpaksa merevisi sistem asuransi kesehatan negara. Dunia luar menduga bahwa dana asuransi kesehatan telah habis dipakai bukan pada tempatnya.
“Ketika pemerintah melakukan tes asam nukleat tahun lalu, uang yang dipakai adalah dana asuransi kesehatan perkotaan dan asuransi kesehatan karyawan perkotaan. Agar mereka bisa secara bebas menggunakan uang, lalu meluncurkan reformasi asuransi kesehatan dengan tujuan menurunkan uang pertanggungan untuk kemudian membatalkan uang pertanggungan. Slogan mereka adalah koordinasi nasional, tetapi sebenarnya adalah pihak berwenang yang ingin menggunakan dana itu sesuka mereka”, kata Wang He.
Pada 2 Maret, S&P Global Ratings merilis laporan yang menyebutkan bahwa Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok berharap pemerintah daerah dapat segera mengatasi situasi keuangan yang mengalami pembengkakan utang dan penurunan pendapatan yang tajam akibat epidemi serta defisit yang melebar dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mungkin yang jadi penyebab pemerintah daerah mengabaikan beberapa BUMN non kunci yang bermasalah keuangan untuk melakukan default atau restrukturisasi utang.
Ekonom makro Taiwan Henry Wu dalam komentarnya menyebutkan : “Di awal kejadian defisit keuangan, otoritas tidak mau mengakui, yang dicari adalah bagaimana menutupinya dengan cara apapun termasuk menggunakan dana ilegal, penggelapan dana simpanan masyarakat di perbankan. Bukan hanya dana asuransi kesehatan yang digelapkan, tetapi banyak simpanan orang di bank tidak bisa ditarik, dana itu sebenarnya telah disalahgunakan. Dan latar belakang dari penyelewengan itu tak lain adalah karena kas sudah kosong”.
Menurut laporan perkembangan fiskal daerah yang diterbitkan oleh Renmin University of China pada Januari tahun ini, bahwa pertumbuhan pendapatan fiskal daerah dalam dua tahun terakhir telah mengalami pelambatan, tetapi pengeluaran yang sangat dibutuhkan meningkat drastis, sehingga selisih yang besar antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi andalan satu-satunya adalah utang baru. Akibatnya, tingkat pertumbuhan utang provinsi di Tiongkok tahun lalu jauh melebihi pendapatan.
Henry Wu mengatakan : “Tes PCR wajib untuk memerangi epidemi memang menghabiskan banyak dana, yang mungkin diambil secara ilegal dari dana asuransi kesehatan masyarakat. Bagian lainnya dana yang digelapkan penggunaannya tentu saja pendapatan dari keuangan penjualan tanah pemda. Karena kontraksi pasar real estat, sehingga pendapatan finansial dari bagian ini telah menurun tajam”.
Henry Wu percaya bahwa alasan lain dari defisit fiskal adalah Inisiatif One Belt One Road.
“Pada awal Inisiatif One Belt One Road (OBOR) ada sejumlah besar dana dipakai untuk ‘memuluskan jalannya proyek’, dihabiskan di luar negeri. Selain itu, banyak pejabat generasi merah kedua mendirikan perusahaan, lalu bertindak sebagai pelaksana beberapa proyek OBOR di luar negeri yang dananya ditransfer ke saku pribadi,” katanya.
Henry Wu mengatakan bahwa sistem korup PKT yaitu menggunakan kekuasaan untuk menggaet keuntungan pribadi sudah memiliki sejarah panjang di Tiongkok. Krisis keuangan hanya masalah waktu, yang pada saatnya akan menampakkan diri. (sin)
