https://www.youmaker.com/video/54856d0f-5643-4dbd-9fba-f11565e53653
Mantan Menteri Kehakiman Komunis Tiongkok yang Memiliki Rekam Jejak Pelanggaran HAM Diselidiki
Frank Fang
Rezim komunis Tiongkok menempatkan Fu Zhenghua, seorang pejabat lama di sektor keamanan publik Komunis Tiongkok di bawah penyelidikan. Sedangkan rezim belum mengungkapkan rincian penyelidikan. Untuk diketahui, ia memiliki rekam buruk pelanggaran hak asasi manusia selama bertahun-tahun.
Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin, organ partai Komunis untuk mengawasi korupsi pada 2 Oktober 2021 hanya menyatakan Fu dicurigai terlibat “pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum”—semacam istilah yang sering digunakan oleh Partai Komunis Tiongkok dengan berarti korupsi. Akan tetapi, tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Fu berusia 66 tahun, ia pernah menjabat sebagai menteri kehakiman Tiongkok pada Maret 2018 sebelum mengundurkan diri pada April 2020. Setelah itu, ia menjadi wakil direktur Komite Urusan Sosial dan Hukum di Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC).
Karirnya di sektor keamanan publik Tiongkok dimulai pada 2010, ketika ia diangkat sebagai kepala Biro Keamanan Publik Kota Beijing. Tiga tahun kemudian, ia menduduki dua posisi tambahan yakni wakil menteri Kementerian Keamanan Publik Tiongkok dan anggota badan hukum tertinggi rezim, Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat (PLAC).
Dia terus memiliki jabatan di kementerian dan komisi hingga pertengahan 2016.
Dari 2015 hingga 2018, Fu mengepalai Kantor 610 rezim komunis Tiongkok yang terkenal kejam—sejenis pasukan polisi rahasia ekstralegal yang mirip dengan Gestapo Nazi Jerman. Kantor 610 didirikan pada Juni 1999, dikhususkan menerapkan kebijakan penganiayaan rezim terhadap warga Tiongkok yang berlatih Falun Gong, latihan spiritual yang terdiri meditasi dan ajaran moral dengan prinsip Sejati-baik-Sabar.
Ketika kasus Fu masih menunggu penyelidikan lebih lanjut, banyak pejabat Partai Komunis Tiongkok dibersihkan sejak tahun 2012, ketika Xi Jinping memulai kampanye anti-korupsi tanpa henti.
Sejak itu, lebih dari 100 “Harimau dan Lalat”— semacam jargon Partai Komunis Tiongkok untuk pejabat tinggi dan rendah— dibersihkan dari kejahatan korupsi seperti penyuapan dan penggelapan. Bagaimanapun, rezim menjauh dari menyoroti para pejabat yang mungkin juga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Zhou Yongkang, sebelumnya memimpin PLAC, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2015. Menurut media yang dikelola pemerintahan Komunis Tiongkok, Zhou bersalah karena menyalahgunakan kekuasaannya. Akan tetapi, tidak disebutkan keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Fu masuk dalam daftar The World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG), sebuah organisasi nirlaba berbasis di AS, atas kejahatannya terhadap pengikut Falun Gong, serta menjadi salah satu pejabat Partai Komunis Tiongkok yang bertanggung jawab atas penindasan skala luas terhadap pengacara Tiongkok pada tahun 2015.
Pada 9 Juli 2015, rezim Tiongkok menangkap ratusan pengacara dan aktivis di seluruh daratan Tiongkok sebagai tindakan keras yang biasa dikenal sebagai “Insiden 709.” Beberapa di antara mereka tetap di penjara atau di berada bawah penahanan, seperti pengacara hak asasi manusia Yu Wensheng dan Chang Weiping.
Menurut data dari Minghui.org, situs yang memantau penganiayaan terhadap kelompok spiritual, ratusan pengikut Falun Gong di Beijing diculik. Lebih dari 60 orang dikirim ke kamp kerja paksa antara tahun 2012 dan 2015, ketika Fu sebagai kepala Keamanan Publik Kota Beijing. Lebih dari belasan pengikut Falun Gong tewas di antaranya Li Yuejin.
Li ditangkap oleh petugas polisi dari biro keamanan kota di Beijing dan kantor polisi lokal lainnya pada Agustus 2012, menurut Minghui.org. Dia kemudian diseret ke kamp kerja paksa dan dianiaya di sana karena menolak melepaskan keyakinannya.
Lebih parah lagi, suatu ketika di kamp kerja paksa, Li secara paksa disuntik dengan zat yang tak diketahui sehingga menyebabkan dirinya merasa tidak nyaman.
Menurut Minghui, suntikan tersebut dipastikan menjadi penyebab kematiannya pada Oktober 2013, beberapa bulan setelah ia diberikan pembebasan bersyarat medis karena kesehatannya yang terus memburuk.
Mengutip dari Falun Dafa Information Center, jutaan pengikut Falun Gong di Tiongkok ditahan di penjara, kamp kerja paksa, dan fasilitas lainnya di Tiongkok. Sejak Juli 1999, ratusan ribu disiksa saat di penjara. Itu ketika mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok Jiang Zemin meluncurkan penganiayaan secara brutal.
Selama enam bulan pertama pada tahun 2021, setidaknya 674 pengikut Falun Gong divonis secara ilegal dengan hukuman terlama 14 tahun. (asr)
Hasil Studi Temukan Efektivitas Vaksin Pfizer Turun di Bawah 50 Persen Setelah 5 Bulan
Katabella Robert – The Epoch Times
Hasil studi baru yang diterbitkan dalam jurnal medis, The Lancet pada 4 Oktober menemukan efektivitas vaksin Pfizer-BioNTech untuk COVID-19 turun di bawah 50 persen setelah lima bulan.
Studi yang didanai oleh Pfizer ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas keseluruhan varian spesifik dari vaksin perusahaan terhadap infeksi virus Komunis Tiongkok (COVID-19) dan rawat inap terkait COVID-19 dari waktu ke waktu.
Peneliti mempelajari catatan kesehatan elektronik lebih dari 3,4 juta pria dan wanita yang menjadi anggota organisasi perawatan kesehatan Kaiser Permanente Southern California antara 14 Desember 2020 dan 8 Agustus 2021 serta menilai efektivitas vaksin hingga enam bulan setelah mereka diinokulasi.
Hasilnya menemukan vaksin Pfizer 88 persen efektif pada bulan pertama setelah vaksinasi penuh, tetapi efektivitasnya turun menjadi 47 persen setelah lima bulan.
Vaksin ini juga disebut efektif melawan varian Delta, memberikan efektivitas 93 persen pada bulan pertama setelah vaksinasi penuh. Akan tetapi menurun menjadi 53 persen setelah empat bulan.
Menurut penelitian itu, sebagai perbandingan, efektivitas terhadap varian non-Delta lainnya adalah 97 persen setelah sebulan dan menurun menjadi 67 persen setelah empat hingga lima bulan.
Peneliti juga menemukan, efektivitas terhadap masuk rumah sakit terkait Delta tetap tinggi 93 persen hingga enam bulan.
Para peneliti mengatakan penurunan efektivitas kemungkinan karena berkurangnya kekebalan, selama periode waktu sejak orang tersebut diberi suntikan kedua sebagai lawan dari varian Delta.
“Hasil kami memberikan dukungan untuk efektivitas tinggi BNT162b2 terhadap rawat inap di rumah sakit hingga sekitar enam bulan setelah divaksinasi penuh, bahkan ketika menghadapi meluasnya penyebaran varian Delta,” tulis para peneliti.
“Penurunan efektivitas vaksin terhadap infeksi SARS-CoV-2 dari waktu ke waktu mungkin karena menurunnya kekebalan seiring waktu daripada varian Delta yang lolos dari perlindungan vaksin,” ungkap para peneliti.
“Hasil kami menegaskan kembali vaksinasi dengan [vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19] tetap penting untuk mencegah COVID-19, terutama rawat inap rumah sakit terkait COVID-19, yang disebabkan oleh variants of concern,” imbuh mereka.
Studi terbaru yang didanai Pfizer disampaikan setelah studi BioRxiv terpisah diterbitkan pada 4 Oktober yang menemukan bahwa tingkat antibodi yang dihasilkan oleh dua suntikan vaksin Pfizer-BioNTech mengalami penurunan hingga 10 kali lipat tujuh bulan setelah vaksinasi kedua.
Penelitian yang belum peer review, mencatat penurunan tingkat antibodi akan membahayakan kemampuan tubuh untuk mempertahankan diri terhadap COVID-19 jika seseorang terinfeksi.
Studi ini berfokus pada 56 peserta yang sehat telah menerima dua dosis vaksin Pfizer-BioNTech. Darah peserta diuji sekali setelah menerima vaksinasi kedua dan sekali lagi setelah enam bulan.
Oleh karena itu, para peneliti menyarankan pemberian booster ketiga sebagai langkah untuk meningkatkan efikasi vaksin.
Kedua studi tersebut mengulangi temuan dari Pfizer dan BioNTech yang dirilis pada Juli lalu. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas vaksin turun dari 96 persen menjadi 84 persen selama enam bulan.
Vaksin Pfizer-BioNTech adalah yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat. Lebih dari 226 juta dosis telah diberikan pada 30 September, dibandingkan dengan 151 juta suntikan Moderna dan 15 juta vaksin Johnson & Johnson. (asr)
Skandal Kecurangan Bank Dunia Demi Tiongkok Menyoroti ‘Pengaruh Merusak’ oleh Beijing di PBB
oleh Terri Wu
Pengungkapan bahwa para pemimpin Bank Dunia yang menekan staf untuk mencurangi laporan yang berpengaruh demi menguntungkan Tiongkok sekali lagi menjelaskan pengaruh rezim Beijing dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sebuah penyelidikan terbaru menemukan bahwa Presiden Bank Dunia saat itu, Jim Yong Kim dan Kepala Eksekutif saat itu Kristalina Georgieva mengajukan “tekanan yang tidak semestinya” terhadap staf untuk meningkatkan peringkat Tiongkok dalam laporan “Doing Business” Tiongkok pada tahun 2018.
Pada saat itu, kepemimpinan Bank Dunia dikonsumsi dengan negosiasi-negosiasi sensitif” atas peningkatan modal besar, sebuah langkah yang meningkatkan saham Tiongkok di pemberi pinjaman, kata para penyelidik. Para pemimpin juga menerima tawaran berulang kali dari para pejabat senior Tiongkok yang menginginkan skor Tiongkok dinaikkan untuk mencerminkan inisiatif Tiongkok dalam reformasi.
Dampak dari penyelidikan telah melaju cepat. Bank Dunia mengumumkan pengabaian laporan oleh pihaknya terhadap laporan Doing Business secara keseluruhan. Kristalina Georgieva, sekarang adalah Kepala Dana Moneter Internasional (IMF), telah menghadapi seruan untuk pengunduran dirinya, termasuk oleh majalah The Economist. Namun demikian, Kepala Dana Moneter Internasional yang diperangi itu, tentu dengan keras membantah temuan penyelidikan itu.
Analis sekarang mengatakan bahwa skandal itu semakin menekankan pengaruh jahat rezim Tiongkok di lembaga-lembaga multilateral yang penting.
Rezim komunis Tiongkok melihat tatanan internasional yang ada sebagai sebuah ancaman terhadap kepentingannya, kata Seth Cropsey, seorang rekan senior Institut Hudson, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Washington, kepada The Epoch Times.
“Jadi rezim komunis Tiongkok ingin untuk mencerai-beraikannya bila memungkinkan. Pengaruh dan keanggotaan dan partisipasi dalam organisasi internasional memberi kesempatan bagi rezim komunis Tiongkok untuk mulai beraksi melakukan apa yang rezim komunis Tiongkok butuhkan mencapai tujuan itu,” ujarnya.
Dan untuk mencapai tujuannya, kata Seth Cropsey, Beijing bersedia menggunakan suap, ancaman kekerasan, tekanan politik dan cara lainnya.
Sejarah Kerjasama
Bank Dunia memainkan sebuah peran penting dalam membentuk reformasi ekonomi Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1980-an dan 1990-an, ketika rezim Tiongkok berusaha untuk melepaskan Tiongkok dari status terpencil, menurut pakar Tiongkok Michael Pillsbury.
Dalam bukunya The Hundred-Year Marathon, Michael Pillsbury menulis bahwa Bank Dunia secara diam-diam menasihati Partai Komunis Tiongkok sejak tahun 1983. Tahun itu, para eksekutif Bank Dunia bertemu dengan pemimpin Partai Komunis Tiongkok Deng Xiaoping. Akibatnya, Bank Dunia setuju untuk mempelajari Tiongkok dan memberi anjuran bagaimana rezim Tiongkok dapat sejajar dengan Amerika Serikat secara ekonomi dalam beberapa dekade berikutnya.
Sementara pemberi pinjaman itu merilis “beberapa laporan yang tidak jelas” mengenai kepentingan-kepentingan Tiongkok untuk mengembangkan pasar bebas, secara pribadi, Bank Dunia pada pertengahan tahun 1980-an mendukung pendekatan sosialis rezim Tiongkok dan tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk membela sebuah ekonomi pasar yang sebenarnya,” tulis Michael Pillsbury.
“Tiongkok tidak akan menghentikan kampanyenya yang sejauh ini berhasil untuk mendapatkan kemenangan pengaruh yang menentukan di semua badan khusus PBB dan untuk melanjutkan keberhasilannya mendapatkan keuntungan dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia,” kata Michael Pillsbury kepada The Epoch Times melalui sebuah email.
Pengaruh Tiongkok
Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia termasuk di antara 15 badan khusus PBB, yang dikepalai oleh tiga perwakilan Tiongkok. Tidak ada negara lain yang memimpin lebih banyak dari satu badan. Sementara itu, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional baru saja dikepalai oleh Tiongkok sejak bulan Agustus setelah jangka waktu tujuh tahun.
“Sejak saya menulis The Hundred-Year Marathon enam tahun lalu, orang-orang Tiongkok belum mengalami sanksi signifikan yang akan menyebabkan mereka mengubah lintasan keberhasilan mereka untuk melampaui Amerika Serikat dalam keunggulan global,” tulis Michael Pillsbury.
Satu-satunya kemunduran Partai Komunis Tiongkok baru-baru ini dalam sistem PBB, menurut Michael Pillsbury, terjadi ketika calon Tiongkok kalah suara untuk posisi teratas di Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).
Menjelang pemilihan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia pada Maret 2020, pemerintahan Donald Trump mengerahkan sebuah upaya untuk memastikan bahwa Wang Binyang, seorang perwakilan rezim Tiongkok–yang terkenal karena kurangnya perlindungan kekayaan intelektual oleh Tiongkok — Wang Binyang tidak berhasil dalam upayanya untuk memimpin badan yang ditugaskan untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual di seluruh dunia.
Wang Binyang akhirnya dikalahkan oleh Daren Tang dari Singapura, yang didukung oleh Amerika Serikat dan banyak negara Barat lainnya, melalui pemungutan suara dari 28 sampai 55.
Orang-orang Tiongkok mengira mereka sebuah jalur yang cepat ke [posisi] itu, kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo saat itu pada Juli 2020. Kita memasang seorang calon yang bagus, Dan kita menghancurkan rezim Tiongkok. Itu adalah sebuah upaya diplomatik yang luar biasa.”
Mendorong Belt and Road Melalui PBB
Rezim Tiongkok juga telah menggunakan badan-badan PBB untuk melegitimasi dan mempromosikan proyek investasi infrastruktur globalnya yang besar, yang dikenal sebagai Inisiatif Belt and Road.
Rencana triliun dolar itu dikritik oleh pejabat Amerika Serikat karena memfasilitasi perluasan ekonomi dan kekuatan militer Beijing, sambil membebani negara-negara berkembang dengan beban utang yang tidak dapat dilanjuti.
Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB, sebuah badan sekretariat, telah menjadi sebuah kendaraan utama yang digunakan oleh rezim Tiongkok untuk mempromosikan Inisiatif Belt and Road, menurut sebuah laporan tahun 2019 oleh lembaga pemikir Center for a New American Security yang berbasis di Washington.
Pejabat-pejabat Tiongkok memegang posisi teratas di Badan PBB sejak tahun 2007, memungkinkan Beijing untuk memanfaatkan sebuah jaringan warganegara Tiongkok yang luas untuk mengarahkan organisasi tersebut ke arah merangkul Belt and Road, kata laporan itu.
Melalui upaya ini, rezim Tiongkok telah mampu mengemas proyek Inisiatif Belt and Road di bawah tujuan pembangunan PBB yang berkelanjutan, kata laporan itu, sehingga memungkinkan sumber daya PBB diarahkan untuk mendukung investasi Tiongkok.
Organisasi Kesehatan Dunia, yang dipimpin oleh Margaret Chan dari Hong Kong dari tahun 2007 hingga 2017, juga mempromosikan Inisiatif Belt and Road di sektor perawatan kesehatan.
Pada Januari 2017, Margaret Chan menandatangani sebuah memorandum Inisiatif Belt and Road di bidang perawatan kesehatan dengan Tiongkok pada sebuah pertemuan dengan pemimpin Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping di Jenewa.
Pada Mei 2017, kurang dari dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya, Margaret Chan mengunjungi Beijing dan menandatangani rencana aksi tersebut. Setelah meninggalkan Organisasi Kesehatan Dunia, Margaret Chan segera menjabat posisi tingkat tinggi di organisasi-organisasi Partai Komunis Tiongkok, termasuk Kongres Konsultatif Politik, sebuah badan penasihat politik yang merupakan sebuah organ penting, dalam upaya pengaruh di dalam dan luar negeri rezim Tiongkok, yang dikenal sebagai “kerja front terpadu.”
Selama masa jabatannya, Margaret Chan juga menunjuk istri Xi Jinping, Mayor Jenderal Peng Liyuan, dan pembawa acara TV milik pemerintah Tiongkok James Chau sebagai para duta besar Organisasi Kesehatan Dunia yang berniat baik, sebuah peran yang masih mereka emban sampai sekarang.
Ketua WHO saat ini Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang menggantikan Margaret Chan pada Juli 2017, memimpin sebuah delegasi Organisasi WHO ke Forum Belt and Road untuk Kerjasama Kesehatan di Beijing pada Agustus 2017. Selama perjalanan ke Tiongkok itu, Tedros Adhanom Ghebreyesus menandatangani sebuah perjanjian strategis yang mendukung Inisiatif Belt and Road, sementara WHO menerima sebuah kontribusi tambahan sebesar USD 20 Juta dari rezim Tiongkok.
Memorandum antara WHO dan Tiongkok ini, yang belum dipublikasikan, akan memungkinkan rezim penguasa Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya pada sistem rumah sakit di seluruh dunia, khususnya di bidang data, kata Ian Easton, direktur senior di lembaga pemikir Project 2049 Institute yang berbasis di Virginia, selama sebuah diskusi virtual pada Agustus lalu yang diselenggarakan oleh Institut Hudson.
Perjanjian tersebut membuka jalan bagi negara-negara klien di seluruh dunia untuk menggunakan teknologi, produk, dan perangkat lunak Tiongkok di rumah sakit dan organisasi lainnya yang berkaitan dengan kesehatan global, kata Ian Easton.
Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional tidak menanggapi pertanyaan dari The Epoch Times yang berkaitan dengan pengaruh Partai Komunis Tiongkok dalam sistem PBB. Pejabat-pejabat WHO juga tidak menanggapi permintaan komentar. (Vv)
Malaysia Protes Kapal Tiongkok yang Masuk ke Wilayahnya, Panggil Dubes Tiongkok
NTD
Sudah beberapa kapal Komunis Tiongkok memasuki perairan ekonomi eksklusif Sabah dan Sarawak, hingga membuat Malaysia memprotes tindakan tersebut, termasuk masuknya kapal investigasi Komunis Tiongkok.
Terbaru, Kementerian Luar Negeri Malaysia pada 4 Oktober 2021 menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri memanggil duta besar Tiongkok untuk Malaysia pada hari yang sama. Malaysia menyatakan kegiatan kapal-kapal Tiongkok ini tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Kementerian Luar Negeri Malaysia menegaskan permasalahan Laut Cina Selatan merupakan permasalahan yang kompleks dan melibatkan hubungan antar negara. Kemenlu Malaysia menyatakan, kepentingan nasional Malaysia akan menjadi pertimbangan penting bagi Malaysia dalam menentukan posisi dan arah tindakannya di Laut Cina Selatan.
Selain itu, semua masalah yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan harus diselesaikan dengan “Konvensi PBB tentang Hukum Laut” dan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui lainnya, yang diselesaikan dengan cara damai dan konstruktif.
Selain Tiongkok, Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam juga semuanya mengklaim sebagian Laut Cina Selatan atau pulau-pulau dan terumbu karang di wilayah tersebut. (hui)
Pemerintah AS Menangguhkan Penjualan Bahan Nuklir ke China General Nuclear Power Group
oleh Xia Yu
Regulator tenaga nuklir AS bulan lalu mengeluarkan perintah untuk menangguhkan izin penjualan bahan radioaktif dan isotop hidrogen yang digunakan dalam reaktor nuklir ke perusahaan energi nuklir milik negara terbesar di Tiongkok China General Nuclear Power (CGN) Group, Kejadian ini menyoroti kekhawatiran pemerintah AS terhadap komunis Tiongkok yang belakangan ini semakin gencar mengembangkan senjata nuklir
Kantor berita Reuters pada 5 Oktober melaporkan bahwa Komisi Pengaturan Nuklir Amerika Serikat (Nuclear Regulatory Commission) dalam sebuah instruksinya yang dikeluarkan pada 27 September menyebutkan bahwa, Gedung Putih telah menetapkan penangguhan penjualan bahan nuklir ke CGN dengan alasan demi kepentingan keamanan nasional dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Energi Atom tahun 1954.
Perintah penangguhan termasuk melarang ekspor bahan radioaktif dan hidrogen-2 (deuterium) ke CGN Group beserta anak perusahaannya atau entitas terkait. Deuterium adalah isotop hidrogen non-radioaktif yang digunakan dalam reaktor fisi air berat di pembangkit listrik tenaga nuklir.
Pada 14 Agustus 2019, Biro Industri dan Keamanan dari Kementerian Perdagangan (Bureau of Industry and Security) era pemerintahan Trump telah memasukkan China General Nuclear Power Group (CGN) dan anak perusahaannya China General Nuclear Power Corporation (CGNPC), China Nuclear Power Technology Research Institute Co. Ltd. dan Suzhou Nuclear Power Research Institute Co. Ltd. ke dalam daftar hitam. Pasalnya perusahaan ini terlibat atau mencoba untuk mendapatkan teknologi dan material Amerika Serikat yang canggih untuk ditransfer ke pemerintah komunis Tiongkok untuk pemanfaatan militer.
Pembangkit listrik tenaga nuklir yang dibangun oleh China General Nuclear Power Group didasarkan pada teknologi Westinghouse Electric Corporation Amerika Serikat.
Dalam laporan yang diserahkan ke Kongres tahun lalu, Pentagon memperkirakan bahwa jumlah hulu ledak nuklir di daratan Tiongkok dalam 10 tahun ke depan setidaknya bisa mencapai dua kali lipat dari persediaan mereka saat ini.
Pada 12 Agustus tahun ini, Komandan Komando Strategis AS dan Laksamana Angkatan Laut AS, Charles Richard dalam pidatonya di Simposium Pertahanan Luar Angkasa dan Rudal telah memperingatkan bahwa investasi cepat pemerintah komunis Tiongkok dalam persenjataan nuklir telah meningkatkan ancaman dan akan menimbulkan tantangan strategis utama bagi Amerika Serikat dan sekutunya.
Charles Richard mengatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok dengan cepat meningkatkan kemampuan dan kuantitas senjata nuklir strategisnya dan memperkuat daya ancaman berbagai rudal milik mereka, termasuk : muatan peluru kendali balistik yang berisi beberapa hulu ledak (multiple independently targetable reentry vehicles), peluru kendali balistik jarak menengah (medium-range ballistic missile. MRBM), peluru kendali balistik antarbenua yang bergerak (Mobile Intercontinental Ballistic Missile. Mobile ICBM) dan peluru kendali balistik berbasis kapal selam (submarine-launched ballistic missiles. SLBM) dan lainnya.
Dia juga memperingatkan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir generasi baru yang sedang dikembangkan oleh komunis Tiongkok dapat menghasilkan sejumlah besar plutonium yang digunakan untuk senjata nuklir.
Meskin, pemerintah komunis Tiongkok terus berargumen bahwa program tenaga nuklirnya digunakan untuk tujuan damai.
Media Inggris ‘Financial Times’ yang mengutip ungkapan yang diberikan seorang sumber terpercaya pada 25 Juli melaporkan bahwa, pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan CGN Group dari semua proyek terkait pembangkit listrik Inggris. (sin)
Gedung Pusat Partai Komunis Rusia Disegel, Aparat Rusia Tangkap Sejumlah Besar Pemimpinnya
NTD
Mulai akhir September 2021, pihak berwenang Rusia menggelar penangkapan besar-besaran terhadap Partai Komunis Rusia, dan bahkan menyegel Gedung Pusat Partai Komunis Rusia.
Menurut pemberitahuan Departemen Internasional Pusat Partai Komunis Rusia, Pemerintah Kota Moskow baru-baru ini mengorganisir petugas penegak hukum dari urusan dalam negeri, keamanan, Garda Nasional, dan departemen perpajakan untuk melancarkan pengepungan dan penindakan terhadap Komite Sentral Partai Komunis Federasi Rusia dan Komite Kota Moskow dari Partai Komunis Rusia.
Bahkan digelar penangkapan secara besar-besaran. Selain itu, memenjarakan kader utama Partai Komunis Rusia di Distrik Federal Tengah seperti Kota Moskow dan Oblast Moskow.
Sejauh ini, puluhan anggota Partai Komunis Rusia dan pendukungnya telah ditangkap, dipenjara dan didenda.
Selain itu, polisi Moskow juga menyita gedung Komite Sentral Partai Komunis Federasi Rusia dan Komite Kota Moskow dari Partai Komunis Rusia selama tiga hari.
Pada saat yang sama, kantor Ivan Melenikov, wakil ketua pertama Komite Sentral Partai Komunis Rusia juga disegel.
Ketua Komite Sentral Partai Komunis Rusia, Gennady Zyuganov mengeluarkan pernyataan yang menyatakan kesiapannya untuk mengajukan gugatan. (hui)
Pandora Papers Mengungkap Rahasia Keuangan Politikus, Ada Mantan Kepala Eksekutif Hong Kong Tung Chee-hwa dan Leung Chun-ying
Zhang Ruizhen – NTD TV Asia Pasifik
Direktur International Consortium of Investigative Journalists Gerard Ryle mengatakan Pandora Papers telah menemukan banyak hal (yang dirahasiakan). Pihaknya sedang meninjau sekitar 12 juta dokumen dari 14 lembaga layanan yang berbeda.”
Laporan investigasi “Pandora Papers” yang dirilis oleh International Federation of Investigative Journalists (ICIJ) pada 3 Oktober mengungkapkan nama-nama 336 tokoh politik di 90 negara dan wilayah, yang diduga terlibat korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan penyembunyian kekayaan luar negeri. Termasuk 35 pemimpin saat ini dan mantan, dua di antaranya adalah mantan kepala eksekutif Hong Kong, Tung Chee-hwa dan Leung Chun-ying.
Media Hong Kong “Stand News” menunjukkan bahwa informasi dalam “Pandora Papers” menegaskan bahwa Leung Chun-ying, melalui perusahaan lepas pantai, memegang 30% saham di perusahaan bisnis Jepang DTZ, dan pada Desember 2015. Diam-diam dijual, memperoleh 200.000 pound (sekitar NT$7,7 juta).
“Stand News” memeriksa pernyataan Dewan Eksekutif dan mengatakan bahwa Leung Chun-ying tidak pernah mengumumkan dan menjual ekuitas selama masa jabatan Kepala Eksekutif.
Leung Chun-ying mengklaim di Facebook pada 4 Oktober bahwa “kepemilikan ekuitas anak perusahaan dan perubahan ekuitas tidak perlu dilaporkan.”
Mantan Kepala Eksekutif Hong Kong lainnya, Tung Chee-hwa, terungkap memiliki sejumlah besar aset sebagai perusahaan lepas pantai. Keluarga Tung Chee-hwa melibatkan setidaknya 72 perusahaan lepas pantai.
Tung Chee-hwa memiliki 7 di antaranya. Salah satunya dimaksudkan untuk digunakan untuk membuka rekening bank HSBC untuk memproses aset lancar senilai 1 juta dolar AS. (hui)
Sejumlah LSM Luncurkan Deklarasi untuk Mencegah Panen Organ Tubuh Secara Paksa
Frank Fang – The Epoch Times
Kelompok advokasi yang berbasis di Amerika Serikat yakni Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) dan empat lembaga swadaya masyarakat lainnya menyerukan kepada pemerintah dan publik untuk mendukung sebuah inisiatif baru dengan tujuan mengakhiri praktik panen organ secara paksa yang didukung rezim Tiongkok.
Secara bersama-sama mereka mengeluarkan Deklarasi Universal untuk Memerangi dan Mencegah Panen Organ Secara Paksa pada Minggu (26/10/2021) dalam kesimpulan dari The World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting atau KTT Dunia tentang ‘Memerangi dan Mencegah Pengambilan Organ Secara Paksa’ selama dua minggu, yang menarik para ahli, politisi, dan saksi dari 19 negara untuk diskusi online mengenai praktik keji itu.
Sebuah video yang menyertai deklarasi tersebut menyerukan kepada orang-orang untuk membubuhkan tanda tangan dalam deklarasi tersebut untuk menghentikan kekejaman terkejam abad ini, sejak rezim Tiongkok mengubah para dokter menjadi algojo” untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah untuk dipanen organ tubuh mereka.
Deklarasi tersebut menyerukan semua pemerintah untuk memerangi dan mencegah panen organ secara paksa dengan menyediakan tindakan pidana tertentu, dan memfasilitasi penuntutan, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional, para pelaku kejahatan panen organ secara paksa, kata Arthur Caplan, seorang profesor bioetika di Universitas New York, selama sesi online dari Konferensi itu pada 26 September.
Tindakan tersebut termasuk memaksa orang-orang untuk menyumbangkan organ-organ mereka serta mengangkat organ dari para donor yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia tanpa hak persetujuan, menurut Arthur Caplan.
Arthur Caplan juga adalah direktur di Divisi Etika-Etika Medis di Fakultas Kedokteran Grossman Universitas New York.
Arthur Caplan mengatakan pemerintah harus mengadopsi Undang-Undang yang mempidana tindakan ini yang disarankan oleh deklarasi tersebut.
Arthur Caplan mengatakan sudah waktunya untuk memastikan panen organ secara paksa yang mengandalkan persetujuan palsu atau paksaan untuk dihentikan.
“Negara-negara yang terlibat dalam praktik semacam itu harus diidentifikasi, dimintai pertanggungjawabannya, bertanggung jawab, dan bahkan diboikot, sampai transplantasi beroperasi di bawah sebuah kerangka moral pilihan bebas dan rasa hormat. Saya pikir deklarasi ini melakukannya,” kata Arthur Caplan.
Empat Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya adalah the Taiwan Association for International Care of Organ Transplants (TAICOT), Korea Association for Ethical Organ Transplants (KAEOT), Transplant Tourism Research Association (TTRA) dari Jepang dan CAP Freedom of Conscience dari Prancis.
Partai Komunis Tiongkok mengubah Tiongkok menjadi sebuah tujuan utama untuk prosedur transplantasi organ karena rumah sakit Tiongkok sering menemukan pasien dengan organ yang cocok dalam jumlah waktu yang sangat singkat waktu.
Rezim Tiongkok menolak tuduhan keterlibatannya dalam panen organ yang dicap sebagai “desas-desus”. Komunis Tiongkok mengklaim memiliki sistem sumbangan nasional untuk pengadaan organ.
Tuduhan panen organ secara paksa dari praktisi Falun Gong yang ditahan pertama kali muncul pada tahun 2006. Praktisi Falun Gong, yang menjadi target penganiayaan Tiongkok pada tahun 1999, masih menjadi korban atas kebijakan Beijing yang menindas sampai hari ini.
Sebuah pengadilan independen yang berbasis di London menyimpulkan dalam sebuah laporan tahun 2019 bahwa panen organ secara paksa yang disetujui Tiongkok telah terjadi di Tiongkok selama bertahun-tahun “dalam sebuah skala signifikan.” Pengadilan independen mengatakan bahwa adalah “pasti” bahwa organ-organ itu bersumber dari praktisi Falun Gong yang dipenjara dan bahwa praktisi Falun Gong “mungkin adalah sumber utama.”
“Sistem sukarela [Tiongkok] saat ini untuk mendapatkan organ-organ tampaknya sedang beroperasi di samping penggunaan terus-menerus dari donor-donor yang tidak sukarela”–yang paling masuk akal, para tahanan dan orang yang secara salah digolongkan sebagai para tahanan dan sebagai donor sukarela–untuk menjaga kecepatan Tiongkok melakukan transplantasi,” kata Arthur Caplan.
Rezim Tiongkok mengklaim kebijakannya itu yang menargetkan orang-orang Uyghur di wilayah Xinjiang barat Tiongkok ditujukan untuk membasmi ekstremisme. Demikian juga, Beijing menciptakan propaganda mengenai Falun Gong, dengan tujuan menghasut kebencian publik terhadap Falun Gong dan mengubah warganegara untuk mendukung kampanye penganiayaan Beijing, kata para analis.
Bahkan, diserukan beberapa bentuk boikot terhadap Beijing selama sesi online pada 26 September yang disampaikan oleh David Curtis, profesor kehormatan genetika di Universitas College London.
“Sudah waktunya bagi kita di Barat untuk berpikir mengenai boikot profesional yang lebih formal, terutama di kalangan para dokter dan ilmuwan atas dasar bahwa profesi medis dan ilmu pengetahuan di Tiongkok terlibat dalam sebuah tingkat institusional dalam praktik-praktik ini,” kata David Curtis.
Pembicara lain, Elisabetta Zamparutti, seorang pengacara dan mantan anggota Parlemen Italia, menyerukan PBB, Organisasi Kesehatan Dunia, Dewan Eropa, dan Parlemen Eropa untuk berbicara menentang kerja sama di bidang kesehatan dengan Tiongkok.
Dr. Torsten Trey, Direktur Eksekutif DAFOH, mengatakan pada deklarasi tersebut untuk mengatasi praktik keji panen organ secara paksa.
“Kami meminta dukungan anda dengan cara bergabung dengan kami dalam upaya kami untuk mengakhiri ini penyimpangan etika-etika medis,” kata Dr. Torsten Trey. (Vv/asr)
Sebagian Besar Transportasi di Prefektur Yili, Xinjiang Dihentikan Akibat Epidemi, Turis Dilarang Meninggalkan Tempat
oleh Li Jinfeng
Selama liburan hari kemerdekaan RRT, kasus baru virus Komunis Tiongkok (COVID-19) terjadi di Kota Khorgos, Prefektur Yili, Xinjiang sehingga seluruh jalur transportasi seperti jalan-jalan lokal, kereta api, dan pesawat terbang seluruhnya diblokir. Para wisatawan untuk sementara waktu tidak diizinkan untuk bepergian. Kota Yining sedang mempersiapkan pengujian asam nukleat untuk semua karyawan
Para wisatawan di Yili dilarang bepergian karena epidemi
Pada 3 Oktober, Komisi Kesehatan Xinjiang mengeluarkan pemberitahuan yang menyatakan bahwa pada hari tersebut, terdapat 2 kasus baru infeksi COVID-19 tanpa gejala di Kota Khorgos, Prefektur Yili , Xinjiang.
CCTV News dan media daratan Tiongkok lainnya memberitakan bahwa kedua kasus infeksi tersebut, ditemukan selama tes asam nukleat rutin di lokal yang dilakukan setiap tiga hari. Pada hari yang sama, pihak berwenang Kota Khorgos telah melakukan pemeriksaan terhadap 192 orang yang telah berkontak dekat dengan pasien.
Pusat CDC di Prefektur Yili menyebutkan, sesuai permintaan pihak berwenang, wisatawan yang berada di Prefektur Yili untuk sementara waktu tidak diizinkan meninggalkan Yili. Disarankan agar mencari tempat penginapan yang baik terlebih dahulu dan hindari keluar pintu.
Berita terkait dengan epidemi di Xinjiang muncul di daftar pencarian panas Weibo dan Baidu. Di antaranya, artikel berjudul “Wisatawan tidak dapat meninggalkan Prefektur Yili akibat epidemi” hingga 4 Oktober pukul 11:20 siang telah mendapat 240 juta page view.
Sejumlah besar penerbangan dibatalkan, seluruh aparat di Kota Yining wajib menjalani tes
Laporan juga menyebutkan bahwa Kota Yining, ibukota Prefektur Yili sedang mempersiapkan tes asam nukleat untuk semua karyawan pemerintah dan swasta. Jalan-jalan lokal, jalur kereta api dan penerbangan pesawat telah ditangguhkan, dan para wisatawan tidak dapat meninggalkan Yining pada beberapa hari itu.
Aplikasi Perjalanan Udara menunjukkan bahwa sejumlah besar penerbangan yang masuk dan keluar dari Kota Urumqi, Korla, Prefektur Aksu, Yining dan bandara lainnya telah dibatalkan. Hingga Minggu, 3 Oktober pukul 10:30 malam, sudah ada 13 penerbangan keluar dan 11 kali penerbangan masuk Bandara Yining yang dibatalkan. Tingkat pembatalan penerbangan tersebut masing-masing mencapai 72% dan 61% dari total penerbangan hari itu.
Netizen yang melakukan perjalanan ke Prefektur Yili, Xinjiang juga mengonfirmasikan bahwa perjalanan mereka terganggu, tiket KA dibatalkan, pihak hotel menghendaki mereka ikut warga lokal untuk menjalani tes nukleat. (sin)
Topan Shaheen Menerjang Oman, Iran Menyebabkan Sejumlah Orang Tewas
Topan Shaheen menyapu sebagian garis pantai Oman dan Iran menewaskan sedikitnya 9 orang Pada Minggu (3/10/20210. Saat ini, ketika badai memasuki pedalaman Oman, kekuatan anginnya secara perlahan-lahan melemah, tetapi setidaknya 6 orang nelayan Iran masih belum ditemukan
Reuters melaporkan, siaran TV Oman menunjukkan sejumlah kendaraan terendam dalam genangan air, dan warga mencoba melewati air banjir yang berwarna coklat lumpur.
Pihak berwenang Oman mengatakan bahwa pihaknya menemukan jenazah seorang pria, tetapi jasadnya hilang saat banjir datang.
Ibu kota Oman Muscat diguyur hujan sangat lebat hingga genangan air di jalan mencapai setinggi roda kendaraan. Banyak jalan yang rusak, tempat tinggal 2 orang pekerja migran Asia di zona industri Rusayl di Muscat hancur oleh tanah longsor. Tim pencarian dan penyelamatan mengeluarkan mayat mereka, dan seorang anak tewas oleh banjir bandang.
Topan Shaheen melanda seluruh pantai utara Oman dengan kecepatan angin hingga 120 kilometer per jam. Sejumlah penerbangan terpaksa ditunda atau dibatalkan. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk menghindari pergi ke daerah dataran rendah dan lembah.
Iran di seberang laut, diberitakan oleh Pers Kongres ICANA yang mengutip informasi dari Wakil Ketua Ali Nikzad menyebutkan bahwa 6 orang tewas di pelabuhan Chabahar di provinsi tenggara Sistan-Baluchestan.
Hossein Modarres-Khiabani, Gubernur Provinsi Sistan-Baluchestan mengatakan kepada Kantor Berita Iran (IRNA) : “Infrastruktur termasuk peralatan listrik dan jalan mengalami kerusakan”
Komite Nasional untuk Bantuan Darurat di Oman (NCEM) mengungkapkan bahwa topan tropis Shaheen sudah mulai melemah dan berubah menjadi badai tropis.
Kantor berita negara Oman melaporkan bahwa pada saat yang sama, karena diperkirakan munculnya angin kencang dan kemungkinan banjir, pemerintah Arab Saudi menyerukan kepada otoritas pertahanan sipil di beberapa wilayah untuk berwaspada mulai 4 hingga 8 Oktober.
Uni Emirat Arab juga telah mengeluarkan peringatan kepada penduduk untuk waspada terhadap badai. Mulai hari Minggu, angin kencang mulai melanda negara itu, juga menyapu lokasi Expo 2020 Dubai yang baru saja dibuka. (sin)
8 Orang Tewas dalam Kecelakaan Pesawat Ringan di Luar Kota Milan, Italia Termasuk Miliarder
oleh Zhang Ting
Sebuah pesawat jet pribadi menabrak sebuah gedung di pinggiran Kota Milan, pada 3 Oktober 2021. Menurut pihak kepolisian Milan bahwa kedelapan orang yang berada dalam pesawat meninggal dunia
Media Italia memberitakan bahwa pilotnya adalah seorang miliarder Rumania berusia 68 tahun bernama Dan Petrescu. Dia meninggal bersama istri dan anaknya.
Saat ini pihak berwenang sedang menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut.
Pejabat setempat mengatakan, pesawat jet pribadi itu lepas landas dari Bandara Linate di Kota Milan dengan tujuan terbang ke Pulau Sardinia.
TKP adalah di luar stasiun kereta bawah tanah di pinggiran Kota Milan. Ketika pesawat tersebut menabrak gedung berlantai dua, penduduk setempat mendengar suara ledakan yang cukup besar. Untungnya, gedung itu sedang direnovasi dan tidak ada orang di dalamnya.
Para saksi mata mengatakan bahwa api dan asap membumbung tinggi di tempat kejadian, dan beberapa mobil yang diparkir di dekat gedung ikut dilalap api. Belum ada laporan tentang korban lain.
Beberapa orang saksi mata menuturkan bahwa pesawat ringan bermesin tunggal Pilatus PC-12 itu sudah terbakar saat meluncur turun.
Seorang pria lokal bernama Giuseppe mengatakan kepada Reuters : “Saya mendengar suara pesawat di atas kepala yang tampak mesinnya sudah mati”.
“Kemudian saya mendengar suara ledakan yang sangat keras, sampai-sampai kaca jendela pecah, jadi saya membuka jendela dan melihat asap besar membumbung”, tambahnya.
Dan Petrescu adalah salah seorang terkaya di Rumania yang bergerak di bisnis real estate sebagai pengembang. Selain Petrescu, istri, putra mereka yang berusia 30 tahun dan seorang anak juga termasuk jumlah korban tewas dalam kecelakaan itu. (hui)
