Promosi Pariwisata Taiwan, Menuju Jakarta, Surabaya, dan Medan
Ayam Goreng Bersertifikasi Halal dengan Cita Rasa Klasik Taiwan Menebar Wanginya di Lokasi
EtIndonesia. Administrasi Pariwisata secara aktif memperluas pasar pariwisata di Indonesia. Sebanyak 33 orang dari 15 unit termasuk agen perjalanan dan industri perhotelan tergabung dalam delegasi promosi pariwisata Taiwan.
Dari tanggal 20 hingga 26 April, para delegasi akan mengunjungi tiga kota besar di Indonesia – Jakarta, Surabaya, dan Medan –untuk mengadakan kegiatan promosi pariwisata Taiwan.
Dikutip dari siaran persnya, Mengusung tema “Datang ke Taiwan untuk Minum Segelas”, kegiatan ini untuk pertama kalinya menyajikan rangkaian lengkap kuliner klasik Taiwan, seperti bubble tea yang terkenal di dunia dan ayam goreng khas Taiwan yang telah bersertifikasi ramah Muslim.

Kegiatan ini juga menghadirkan pertunjukan sirkus seru yang memadukan unsur kuliner khas Taiwan, DIY kantong teh celup kreatif, DIY bros ubin bunga, serta stiker IG dinamis bertema Taiwan, untuk mendorong interaksi sosial yang lebih kreatif dan memberikan pengalaman baru yang berbeda bagi pengusaha lokal tentang pesona Taiwan.
Diharapkan promosi yang menarik ini dapat meningkatkan interaksi antara pelaku industri pariwisata kedua negara dan mendorong pengembangan produk wisata Taiwan yang beragam demi meraih pencapaian baru dalam kunjungan wisatawan Indonesia ke Taiwan.
Administrasi Pariwisata telah mendirikan Kantor Pariwisata Taiwan di Jakarta pada Februari 2024, guna untuk semakin dekat dalam mendampingi pelaku industri perjalanan di Indonesia dalam mengemas produk wisata Taiwan dan mengadakan seminar tematik guna meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk berkunjung ke Taiwan.

Pada tahun 2024, jumlah wisatawan asal Indonesia yang berkunjung ke Taiwan meningkat menjadi lebih dari 224.000 orang, naik 11,14% dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan ketertarikan yang semakin meningkat dari pasar Indonesia terhadap pariwisata Taiwan.
Kegiatan tahun ini akan menyelenggarakan masing-masing satu konferensi B2B di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Administrasi Pariwisata akan memperkenalkan berbagai sumber daya pariwisata terkini Taiwan, kebijakan visa dan insentif khusus, serta menjelaskan lingkungan pariwisata yang ramah Muslim. Setiap acara ditargetkan mengundang lebih dari 100 pelaku industri pariwisata setempat untuk meningkatkan pertukaran dan kerja sama pariwisata antara Taiwan dan Indonesia, khususnya untuk menarik wisatawan Muslim agar berkunjung ke Taiwan.

Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia dan merupakan salah satu ekonomi terkuat di ASEAN, di antaranya populasi Muslimnya menduduki peringkat pertama di dunia. Demi menarik wisatawan Muslim, Taiwan secara aktif membangun lingkungan yang ramah Muslim.
Taiwan kembali meraih peringkat ke-3 dalam kategori destinasi non-OIC (Organisasi Kerja Sama Islam) pada Global Muslim Travel Index (GMTI) 2024.
Untuk memperkuat citra Taiwan, pada akhir 2024, Taiwan untuk pertama kalinya menunjuk bintang populer Indonesia, Mikha Tambayong Mahenra, sebagai duta wisata Taiwan. Melalui peluncuran video promosi terbaru, diharapkan dapat membawa semangat dan pesona Taiwan lebih luas lagi ke pasar Indonesia. (***)
Istri Mantan PM Singapura Lee Hsien Loong Sindir Pemimpin Partai Komunis Tiongkok Seperti Bos Mafia
EtIndonesia. Ho Ching — istri mantan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong — Pada Senin (21/4/2025), membagikan sebuah artikel opini di Facebook yang dianggap publik sebagai sindiran terhadap pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT), menyebutnya seperti seorang bos mafia. Sindiran ini menuding bahwa PKT kini kehabisan jalan dan malah ingin meminta bantuan dari negara-negara yang sebelumnya telah ditindasnya, sehingga memicu perbincangan hangat.
Judul artikel yang dibagikan Ho Ching adalah: “Jika Xi Jinping Tidak Bertindak Seperti Bos Mafia Selama 12 Tahun Terakhir, Tiongkok Pasti Punya Pengaruh Global yang Lebih Besar Saat Ini.”
Kunjungan terbaru Xi Jinping ke Asia Tenggara disebut dalam artikel tersebut sebagai sebuah “sandiwara”, yang justru memperlihatkan kesulitan yang dihadapi oleh PKT saat ini dan semakin sulit membuat negara-negara di kawasan untuk patuh pada keinginannya.
Artikel itu juga mengkritik sikap hipokrit PKT yang di satu sisi menentang proteksionisme, namun di sisi lain mendorong klaim sepihak “sembilan garis putus-putus” di Laut Tiongkok Selatan, membangun fasilitas militer di pulau-pulau yang disengketakan, dan mengganggu kapal nelayan negara-negara tetangga dengan kapal penjaga pantainya — tindakan-tindakan yang membuat negara-negara Asia Tenggara sangat resah.
Program Belt and Road Initiative (BRI) PKT juga kerap mendapat kritik di Asia Tenggara sebagai “jebakan utang”. Selain itu, Tiongkok juga dituduh menekan industri negara lain melalui relokasi kapasitas produksi dan praktik dumping harga.
Di dalam negeri, PKT terus menerapkan berbagai pembatasan terhadap perusahaan asing dan tidak memenuhi janjinya ketika bergabung dengan WTO. Namun sekarang justru menuduh negara lain melakukan proteksionisme, yang membuat banyak pihak mempertanyakan kredibilitasnya.
Lebih jauh lagi, sikap PKT terhadap Eropa tidak jauh berbeda dengan sikapnya terhadap Amerika Serikat. Dukungan terang-terangan terhadap aksi militer Rusia dalam invasi ke Ukraina juga dianggap sebagai upaya “melawan seluruh dunia Barat”.
Artikel tersebut menyimpulkan bahwa selama lebih dari satu dekade, PKT telah memilih jalur yang berseberangan dengan nilai-nilai peradaban manusia, menyebabkan hilangnya kepercayaan internasional.
Kini, meskipun ingin mengubah citra, sangat sulit bagi mereka untuk memperbaiki situasi yang sudah terlanjur rusak. (Hui)
Laporan oleh Kai Xin – NTD Television
AS Akan Kenakan Tarif Hingga 3521% terhadap Panel Surya dari Asia Tenggara
EtIndonesia. Menurut laporan Bloomberg pada Selasa (22/4), Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan rencana untuk memberlakukan tarif impor sebesar 3521% terhadap panel surya yang berasal dari empat negara Asia Tenggara.
Keputusan ini berasal dari penyelidikan yang dimulai setahun lalu. Menurut The Guardian, penyelidikan tersebut diajukan oleh Hanwha Q CELLS asal Korea Selatan, perusahaan First Solar yang berbasis di Arizona, serta beberapa produsen panel surya kecil dan menengah di AS. Mereka menuduh perusahaan-perusahaan Tiongkok memindahkan produksi panel surya ke Malaysia, Kamboja, Thailand, dan Vietnam, lalu menjual produk tersebut ke pasar AS dengan harga di bawah biaya produksi, berkat dukungan subsidi tidak adil dari negara.
Negara-negara yang terdampak dari tarif baru ini adalah Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Perusahaan-perusahaan dari negara tersebut dituduh menerima subsidi dari pemerintah Tiongkok dan melakukan dumping (menjual dengan harga sangat rendah) di pasar Amerika.
Komisi Perdagangan Internasional AS (International Trade Commission) dijadwalkan akan mengeluarkan keputusan akhir mengenai tarif baru ini pada bulan Juni.
Tarif yang direncanakan tersebut tergolong dalam kategori “anti-subsidi” dan “anti-dumping”, dengan tingkat tarif bervariasi tergantung pada asal negara dan perusahaan masing-masing.
Karena dianggap tidak kooperatif dalam proses investigasi, beberapa eksportir asal Kamboja akan dikenakan tarif setinggi 3521%.
Produk yang dibuat oleh Jinko Solar, produsen asal Tiongkok yang beroperasi di Malaysia, dikenakan tarif yang relatif rendah, yaitu sekitar 41%, termasuk salah satu yang terendah dalam penyelidikan ini.
Sementara itu, Trina Solar, perusahaan Tiongkok yang memproduksi di Thailand, menghadapi tarif 375% atas produknya.
Selama beberapa tahun terakhir, untuk menghindari tarif impor yang diberlakukan sejak masa pemerintahan Presiden Donald Trump, banyak perusahaan Tiongkok memindahkan operasional produksinya ke Asia Tenggara.
Hasil penyelidikan Departemen Perdagangan AS disambut baik oleh “Aliansi Perdagangan Industri Panel Surya AS” (American Alliance for Solar Manufacturing Trade Committee), kelompok yang mewakili produsen dalam negeri dan juga pihak yang menginisiasi penyelidikan.
Penasihat hukum utama aliansi tersebut, Tim Brightbill, menyatakan: “Ini adalah kemenangan besar bagi industri manufaktur Amerika dan mengonfirmasi keyakinan kami selama ini—bahwa perusahaan-perusahaan panel surya yang bermarkas di Tiongkok telah memanfaatkan celah dalam sistem untuk keuntungan mereka.”
Menurut data dari Biro Sensus AS (US Census Bureau), pada tahun 2023, nilai impor perangkat panel surya dari keempat negara tersebut mencapai hampir 12 miliar dolar.
Meskipun kebijakan tarif ini bisa mendukung produsen panel surya dalam negeri, dampak lainnya adalah peningkatan biaya bagi perusahaan dan konsumen yang selama ini bergantung pada panel surya berharga murah dari luar negeri.
Tarif ini juga akan ditumpuk di atas tarif-tarif lain yang sebelumnya telah diberlakukan oleh pemerintahan Trump. Beberapa hari sebelum pengumuman tarif ini, Presiden Tiongkok Xi Jinping baru saja menyelesaikan kunjungannya ke Vietnam, Malaysia, dan Kamboja.
Saat ini, AS telah memberlakukan tarif hingga 145% terhadap barang-barang dari Tiongkok, sementara sebagian besar negara lainnya menghadapi tarif umum sekitar 10% hingga bulan Juli tahun ini.
Pemerintahan Trump pekan lalu menyatakan bahwa ketika tarif baru ini digabungkan dengan tarif lama, tingkat tarif terhadap beberapa produk Tiongkok bisa mencapai hingga 245%. Sebagai respons, pemerintah Tiongkok mengumumkan tarif balasan sebesar 125% terhadap produk AS.(jhn/yn)
Penelitian Mengungkapkan Nama Hewan Peliharaan Nomor 1 yang Membuat Pemiliknya Terpukau
Sebuah nama bertema langit menjadi yang terpopuler
Crystal-Rose Jones
Penelitian mengungkapkan bahwa nama nomor satu untuk anjing dan kucing di Australia tahun 2025 adalah Luna, yang memuncaki daftar pemilik terpesona.
Untuk anjing, urutan 10 besar selain Luna adalah: Coco, Charlie, Poppy, Teddy, Bella, Archie, Lola, Daisy, dan Leo.
Untuk kucing, daftar 10 besar mencakup: Nala, Milo, Mochi, Teddy, Millie, Charlie, Simba, Lily, dan Leo.
Data ini dikumpulkan oleh perusahaan asuransi hewan peliharaan Australia, Petsy.
“Nama hewan peliharaan banyak mencerminkan bagaimana orang Australia memandang peliharaan mereka—mereka bagian dari keluarga,” kata Monica Limanto, pendiri Petsy. “Kami melihat tren kuat pada nama yang pendek, ceria, dan penuh kasih.”
Obsesi Hewan Peliharaan Orang Australia
Hewan peliharaan semakin menjadi bagian penting dalam hidup orang Australia, dengan data terbaru menunjukkan lebih dari dua pertiga penduduk memelihara hewan peliharaan—sekitar 28,7 juta hewan di 6,9 juta rumah tangga.
Penelitian Asosiasi Industri Hewan Peliharaan Australia (PIAA) menyebut 85% pemilik melaporkan hewan peliharaan berkontribusi positif pada kesehatan mental dan fisik mereka.
Tantangan kepemilikan hewan peliharaan di Australia termasuk biaya dokter hewan dan akomodasi, menurut PIAA.
Anjing dan kucing memimpin pertumbuhan berkelanjutan kepemilikan hewan peliharaan, dengan hampir setengah rumah tangga memelihara setidaknya satu anjing dan sepertiga memelihara setidaknya satu kucing.
Cavoodle Jadi Anjing Terpopuler
Ras anjing paling umum di Australia meliputi banyak anjing campuran, seperti cavoodle—persilangan poodle miniatur dan cavalier King Charles spaniel.
Penelitian oleh Pet Insurance Australia menunjukkan anjing berbulu keriting dan wajah seperti boneka teddy semakin banyak dimiliki orang Australia.
Selain cavoodle, 10 besar ras anjing Australia meliputi French bulldog, golden retriever, border collie, groodle, dachshund miniatur, German shepherd, Labrador, Maltese, dan poodle.
“Australia adalah bangsa pecinta anjing, dan setiap tahun daftar ras paling populer berubah mencerminkan tren kepemilikan,” kata Nadia Crighton dari Pet Insurance Australia.
Cavoodle memuncaki daftar di setiap negara bagian dan teritori kecuali Northern Territory, di mana Jack Russell terrier berada di puncak.
Manfaat Kesehatan Memelihara Hewan
Menurut RSPCA, pemilik anjing cenderung lebih sering ke luar rumah dan berolahraga, seperti berjalan kaki, yang membantu menurunkan indeks massa tubuh.
Secara mental, kepemilikan anjing terbukti membantu mengurangi stres dan ketidaknyamanan dengan menjaga rutinitas dan meredam rasa kesepian serta isolasi.
Studi yang dikutip RSPCA juga menunjukkan pemilik hewan peliharaan cenderung lebih jarang berkunjung ke dokter.
Pemilik anjing juga memiliki indikator kesehatan kardiovaskular lebih baik—termasuk tekanan darah dan kolesterol lebih rendah—namun RSPCA memperingatkan orang untuk tidak memelihara hewan hanya demi manfaat kesehatan.
Stroke dan Gagal Jantung Diungkap sebagai Penyebab Kematian Paus Fransiskus
Sebuah upacara doa Rosario diadakan di Lapangan Santo Petrus, Vatikan.
EtIndonesia Vatikan mengumumkan pada 21 April bahwa Paus Fransiskus menderita stroke yang menyebabkan koma dan kemudian gagal jantung yang tidak dapat disembuhkan. Ia meninggal dunia pada pukul 07:35 pagi di hari yang sama di apartemennya di Domus Sanctae Marthae. Usianya 88 tahun.
Pengumuman ini disampaikan bersamaan dengan pernyataan resmi kematian oleh Dr. Andrew Arcangeli, Direktur Kesehatan dan Higiene Vatikan, yang menyebut bahwa Paus sudah lama menderita bronkiektasis multipel, hipertensi arteri, dan diabetes tipe II.
Selama lebih dari sebulan, beliau dirawat di rumah sakit, berjuang melawan pneumonia ganda dan mengalami dua kali kegagalan pernapasan yang mengharuskannya menggunakan ventilator dan menjalani dua bronkoskopi untuk mengeluarkan lendir dari paru-parunya. Di satu titik, beliau juga menunjukkan tanda-tanda gagal ginjal.
Meski sempat dinyatakan keluar dari rumah sakit, keterlibatan Paus Fransiskus dalam perayaan Pekan Suci dan Paskah tidak dikonfirmasi oleh kantor pers Takhta Suci. Interaksi publiknya pun terbatas, termasuk pertemuannya dengan Wakil Presiden JD Vance pada Minggu Paskah.
Penyebab kematiannya tidak langsung diumumkan ke publik. Pengumuman resmi dilakukan setelah Dr. Arcangeli, wakil direktur, dekan Kolegio Kardinal, Kardinal Kamerlengo, serta anggota keluarga Paus berkumpul di kapel Domus Sanctae Marthae untuk menempatkan jenazah Paus ke dalam peti mati dan mengadakan pernyataan kematian secara formal.
Sementara itu, doa Rosario dipimpin oleh Yang Mulia Kardinal Mauro Gambetti di Lapangan Santo Petrus.
Jenazah Paus Fransiskus akan dipindahkan ke Lapangan Santo Petrus pada 23 April untuk disemayamkan dan dilihat publik, dengan informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh Kardinal Kamerlengo pada 22 April. Ia akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Ia meminta sebuah makam sederhana di antara dua kapel basilika tersebut, dengan prasasti sederhana bertuliskan “Franciscus.” (asr)
Sumber : Theepochtimes.com
Analis Pertahanan Australia Soroti Soal Potensi Pangkalan Udara Rusia di Biak Numfor, Papua
“Tidak mungkin Indonesia setuju pangkalan militer Rusia, tapi sangat mungkin mereka izinkan pesawat Rusia menggunakan fasilitasnya,” kata Michael Shoebridge
Alfred Bui – The Epoch Times
Para menteri dari Partai Buruh Australia disarankan agar tidak terlalu cepat menepis kekhawatiran tentang kemungkinan keberadaan pesawat militer Rusia di wilayah Pasifik, menurut seorang analis pertahanan.
Pada pertengahan April, publikasi intelijen dan pertahanan ternama Janes melaporkan bahwa Rusia telah menghubungi pemerintah Indonesia untuk meminta izin menempatkan pesawat jarak jauh di Pangkalan Udara Manuhua, sekitar 1.300 kilometer di utara Darwin, Australia.
Pangkalan TNI Angkatan Udara Manuhua adalah Pangkalan Udara Militer tipe A yang di bawah kendali Komando Operasi Angkatan Udara III bermarkas di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.
Laporan ini mendorong pemerintah Australia untuk segera menghubungi pihak Indonesia mengingat kedekatan fasilitas tersebut dengan wilayah Australia.
Pada 15 April, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan telah berbicara dengan Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, yang membantah keberadaan pesawat Rusia di sana.
“Ia [Sjafrie] mengatakan kepada saya dengan sangat jelas bahwa laporan tentang kemungkinan operasi pesawat Rusia dari Indonesia tidak benar,” kata Marles kepada wartawan.
Namun, Marles tidak menjawab apakah Rusia memang telah mengajukan permintaan tersebut.
Sementara itu, Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan penolakannya terhadap keberadaan militer Rusia di kawasan tersebut.
“Kami berdiri bersama Ukraina. Kami menganggap Vladimir Putin sebagai pemimpin otoriter yang telah melanggar hukum internasional dan menyerang kedaulatan Ukraina,” ujarnya.
Albanese juga menyebut hubungan Australia-Indonesia saat ini berada pada level “paling baik sepanjang sejarah.”
Pemimpin oposisi, Peter Dutton, yang pertama kali menyuarakan kekhawatiran tersebut, juga menyatakan Australia tidak menyambut kehadiran Putin di kawasan itu dan mendesak pemerintah Buruh untuk memberikan penjelasan.
Analis : Pemerintah Tidak Melihat Gambar Besar
Michael Shoebridge, pendiri dan direktur Strategic Analysis Australia, menyatakan fokus pada isu pangkalan militer justru mengabaikan gambaran lebih besar tentang berkembangnya hubungan Indonesia-Rusia.
“Pernyataan Menteri Pertahanan Marles yang begitu tegas menyembunyikan masalah utama. Dan informasi yang ia sampaikan hanya berdasarkan panggilan telepon terburu-buru setelah pemerintah mengetahui hal ini dari media,” kata Shoebridge, mantan pejabat senior dua badan intelijen Australia.
“Penolakan kerasnya justru membuat kita semakin melihat masalah besar yang tidak ia tangani. Seperti kata Shakespeare: ‘Methinks he doth protest too much.’”
Ia menambahkan, laporan dari Janes layak dianggap serius karena kredibilitasnya tinggi.
Presiden Prabowo Subianto, telah berupaya memperkuat hubungan Jakarta-Moskow sejak terpilih tahun 2024.
“Tidak mungkin Indonesia menyetujui pangkalan Rusia, tapi sangat mungkin mereka izinkan pesawat Rusia menggunakan fasilitas tertentu, terutama jika ada manfaat pelatihan bersama,” ujarnya.
“Militer Indonesia sudah punya sistem militer Rusia seperti jet tempur Sukhoi, dan latar belakang Prabowo di militer Indonesia menunjukkan ia menyukai hal itu dan ingin menambahnya.”
Shoebridge menambahkan bahwa kerja sama militer tidak memerlukan “pangkalan” permanen.
“2.500 marinir AS yang berada secara bergilir di Darwin tidak punya pangkalan tetap di sana, begitu pula pesawat tempur dan pembom AS yang menggunakan RAAF Darwin dan RAAF Tindal.”
Kerja Sama Indonesia-Rusia yang Terus Bertumbuh
Pada Juli 2024, Prabowo sebagai presiden terpilih saat itu mengunjungi Rusia dan bertemu Presiden Vladimir Putin.
Dalam pertemuan itu, Prabowo menyebut Rusia sebagai “sahabat besar” Indonesia dan menyatakan bahwa pemerintahannya ingin memperkuat kerja sama di bidang pertahanan, energi, dan pendidikan.
Sebelumnya, Prabowo juga mengunjungi Tiongkok untuk menegaskan “persahabatan” kedua negara.
Setelah resmi menjabat pada Oktober 2024, Indonesia menggelar latihan gabungan angkatan laut dengan Rusia di Laut Jawa beberapa minggu kemudian.
Terbaru, Kepala Dewan Keamanan Rusia, Jenderal Sergei Shoigu, mengunjungi Indonesia pada Februari 2025 dan bertemu Prabowo serta Menteri Pertahanannya untuk membahas keamanan.
“Terlihat jelas bahwa Prabowo bergerak cepat dan aktif memperdalam kerja sama militer dengan Rusia, dan Putin pun menyambut dengan semangat yang sama,” kata Shoebridge.
“Tentu, Putin punya prioritas besar dalam perang Ukraina, tapi ia tetap konsisten memperluas aktivitas militer Rusia di kawasan kita.”
Shoebridge menambahkan bahwa meskipun Marles menyebut perjanjian pertahanan dengan Prabowo pada Agustus tahun lalu sebagai langkah bersejarah dalam hubungan Australia-Indonesia, kenyataannya Indonesia dan Rusia justru semakin erat, tanpa merasa perlu memberitahu Australia.
“Baik PM Albanese maupun Peter Dutton sudah bilang Rusia tidak disambut di kawasan kita, tapi kenyataannya, Rusia sangat disambut di Jakarta.”
Rusia dan Tiongkok juga menjalin kemitraan “tanpa batas” yang saling mendukung ambisi militer masing-masing.
Ukraina baru-baru ini menjatuhkan sanksi terhadap tiga perusahaan Tiongkok karena memasok senjata ke militer Rusia. Partai Komunis Tiongkok telah lama mendukung Rusia secara diam-diam melalui pasokan dan perdagangan.
Duta Besar Rusia Tanggapi Keras Australia
Dalam surat kepada redaktur utama Jakarta Post, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, tidak mengonfirmasi apakah Moskow memang berupaya menempatkan pesawat militer di Indonesia.
Namun, ia menegaskan bahwa apa yang terjadi di Pangkalan Udara Manuhua “tidak ada hubungannya dengan Australia.”
“Sulit membayangkan rakyat Australia biasa merasa terganggu atas apa yang terjadi 1.300 kilometer dari wilayah mereka, tentang urusan antar negara berdaulat yang tidak menyangkut Australia,” tulisnya.
Tolchenov juga menyatakan bahwa justru pengerahan militer dari “negara non-kawasan” ke Australia yang bisa mengganggu stabilitas kawasan.
“Yang mengkhawatirkan justru rencana pengerahan misil jarak menengah AS ke Australia dan akuisisi kapal selam bertenaga nuklir oleh Angkatan Laut Australia melalui kemitraan AUKUS,” tulisnya.
Ia menekankan bahwa kerja sama militer adalah bagian penting dari hubungan Rusia-Indonesia dan bukan ancaman bagi negara mana pun.
Namun, Shoebridge memperingatkan bahwa situasi ini mengingatkan pada perjanjian keamanan antara Kepulauan Solomon dan Tiongkok yang sebelumnya tidak diketahui oleh Australia.
“Saat pertama kali diketahui dari laporan media dan bukan dari pemerintah kita sendiri, semua perhatian justru tertuju pada bantahan dan isu ‘apakah akan ada pangkalan militer Tiongkok di sana?’” katanya.
“Tapi kita melewatkan intinya—perjanjian itu tetap ditandatangani dan kerja sama terus meningkat. Kemungkinan militer Tiongkok hadir di Solomon itu nyata, jika tren ini berlanjut.”
Trump Desak Rusia-Ukraina Capai Perdamaian Minggu Ini — Ukraina Harus Merespons
EtIndonesia. Presiden Rusia, Vladimir Putin telah secara sepihak mengumumkan gencatan senjata 30 jam dalam rangka Paskah. Namun, meski ada deklarasi itu, kedua pihak—Rusia dan Ukraina—masih saling menuduh dan terus saling menyerang. Sejumlah tanda menunjukkan bahwa proses perdamaian telah memasuki momen yang menentukan.
Trump Keluarkan Ultimatum: Ukraina Harus Tanggapi Usulan Damai, Termasuk Tolak NATO
Menurut laporan The Wall Street Journal, pemerintahan Trump telah menyampaikan sebuah proposal rahasia kepada Ukraina, yang bertujuan mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Proposal ini mencakup:
- Kemungkinan pengakuan resmi AS atas Krimea sebagai bagian dari Rusia,
- Larangan keanggotaan Ukraina dalam NATO.
Proposal tersebut telah disampaikan pada 17 April di Paris oleh pejabat tinggi pemerintahan Trump kepada delegasi Ukraina. Rencana ini juga telah dibagikan kepada pejabat Eropa, sebagai bagian dari langkah-langkah menuju gencatan senjata dan pembicaraan damai akhir.
Namun, pihak Ukraina menyatakan keberatan terhadap beberapa poin dalam proposal, terutama karena Ukraina tidak bersedia mengakui wilayah berbahasa Rusia sebagai milik Rusia.
Pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi bahwa AS tidak memaksa Ukraina untuk menerima semua isi proposal, melainkan menyodorkan daftar opsi untuk dibahas dan diberi umpan balik.
Gedung Putih kini menunggu respons resmi dari Kyiv, yang diharapkan akan disampaikan dalam pertemuan tiga pihak AS-Ukraina-Uni Eropa di London akhir pekan ini. Jika ketiga pihak sepakat, rencana itu akan diteruskan ke Moskow.
Trump Ajak Rusia-Ukraina Berdamai di Hari Paskah: “Kita Bisa Berbisnis Besar”
Pada Hari Raya Paskah, 20 April, Presiden Trump menulis di platform media sosial Truth Social: “Saya berharap Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan minggu ini untuk mengakhiri konflik. Setelah itu, kedua pihak bisa memulai kerja sama bisnis besar dengan Amerika Serikat yang sedang berkembang pesat—dan menghasilkan kekayaan luar biasa!”
Sebagai bagian dari tekanan diplomatik, Menteri Luar Negeri AS Rubio menyatakan pada 18 April bahwa jika tidak ada kemajuan dalam beberapa minggu ke depan, AS mungkin akan menghentikan upaya mediasi.
Trump sendiri menghindari menyalahkan Putin atau Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dalam pernyataan publiknya. Namun, dia menegaskan bahwa kedua belah pihak harus menunjukkan kemajuan:
“Jika salah satu pihak terus menghambat, kami akan berkata: ‘Kalian terlalu bodoh, kalian mengerikan!’ dan kami akan berhenti mencoba. Tapi kami berharap itu tidak perlu terjadi,” kata Trump.
Peringatan dari AS: Waktu Negosiasi Sangat Terbatas
Sebelum meninggalkan Paris, Rubio menyatakan kepada media: “Jika kita tidak dapat mengakhiri perang ini dalam waktu dekat, kita harus mencari jalan lain.”
Menurutnya, waktu yang tersisa hanyalah beberapa hari untuk menentukan apakah kesepakatan masih mungkin dicapai. Dia juga menambahkan bahwa kesabaran Presiden Trump terhadap negosiasi ini sudah hampir habis.
Rubio menegaskan: “Para pengungsi Ukraina harus kembali ke negara mereka. Mereka harus menyerahkan keputusan ini kepada presiden mereka dan mempertimbangkan posisi mereka terhadap seluruh proses ini.”
Negosiasi AS-Ukraina di Paris: Friksi Tetap Kuat
Pada 18 April, Rubio, utusan Trump untuk Ukraina Vitkov, dan pensiunan Letjen AS Kellogg bertemu dengan para pejabat senior Ukraina di Paris, termasuk:
- Kepala Staf Kepresidenan Andriy Yermak
- Menteri Pertahanan Rustem Umerov
- Wakil Menlu Andrii Sybiha
Delegasi ini dijadwalkan hadir di pertemuan London mendatang. Setelahnya, Vitkov juga diperkirakan akan melakukan kunjungan lanjutan ke Rusia, meskipun jadwal pastinya belum diumumkan.
Vitkov diketahui telah bertemu Presiden Putin sebanyak tiga kali sebelumnya dan mengklaim telah “mencapai kemajuan.”
AS Pertimbangkan Akui Krimea Milik Rusia — Perubahan Kebijakan Besar
Jika pemerintahan Trump benar-benar mengakui Krimea sebagai bagian dari Rusia, ini akan menjadi pembalikan total dari kebijakan luar negeri AS selama lebih dari satu dekade. Tujuan dari upaya diplomatik ini adalah membentuk gencatan senjata berdasarkan garis kontak saat ini, yang kemudian diharapkan berkembang menjadi perjanjian damai permanen.
Namun, pemerintahan Zelenskyy tetap kukuh pada posisi mereka untuk tidak mengakui kontrol Rusia atas wilayah Ukraina yang berbahasa Rusia. Hal ini membuat sejumlah poin dalam usulan AS menjadi sulit diterima.
Proposal AS juga mencakup larangan keanggotaan Ukraina di NATO. Utusan AS untuk Rusia-Ukraina, Kellogg, menyatakan dalam wawancara dengan Fox News bahwa: “Keanggotaan NATO bukan topik pembahasan saat ini.”
Wilayah Netral di Sekitar Pembangkit Nuklir Zaporozhye?
Salah satu usulan dari pihak AS yang paling kontroversial adalah menjadikan wilayah sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporozhye sebagai zona netral di bawah pengawasan Amerika Serikat. Hal ini, jika disetujui, akan melibatkan kehadiran AS secara langsung di zona konflik, yang bisa memicu respons kuat dari Moskow.
Kesimpulan: Negosiasi Memasuki Tahap Genting
Dengan tekanan waktu yang sangat singkat, nasib perang Rusia-Ukraina kini berada di persimpangan krusial. Keputusan Ukraina dalam beberapa hari ke depan—terutama soal keanggotaan NATO dan status Krimea—akan menentukan apakah perdamaian bisa diwujudkan atau perang akan terus berlanjut.
Trump ingin meninggalkan jejak diplomatik sebagai pendamai. Tapi dengan usulan yang berani dan penuh risiko politik, kini semua mata tertuju pada bagaimana Kyiv akan menjawab ultimatum Washington. (jhn/yn)
Hamas Tolak Gencatan Senjata, PM Israel Perintahkan Militer Tingkatkan Tekanan
EtIndonesia. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Sabtu (19 April) menyatakan bahwa ia telah memerintahkan militer untuk meningkatkan tekanan terhadap kelompok militan Palestina, Hamas. Pernyataan ini disampaikan setelah Hamas menolak usulan Israel untuk kembali melakukan gencatan senjata sementara.
“Saya telah memerintahkan Pasukan Pertahanan Israel untuk merespons dengan tegas dan meningkatkan tekanan terhadap Hamas. Kita sedang berada dalam perang untuk kelahiran kembali, berperang di tujuh front. Perang ini menelan biaya yang sangat mahal,” ujarnya.
Netanyahu juga menegaskan bahwa Israel “tidak punya pilihan lain” dan harus terus berjuang demi kelangsungan hidupnya hingga mencapai kemenangan.
Setelah perundingan perpanjangan gencatan senjata antara Israel dan Hamas gagal, Israel kembali melancarkan serangan ke Gaza sejak Maret.
Sementara itu, Hamas menyatakan bahwa mereka hanya akan membebaskan sisa sandera jika ada kesepakatan untuk mengakhiri perang.
Sejak dimulainya perang akibat serangan Hamas ke Israel, masih ada 59 sandera yang ditahan di Gaza. Diperkirakan kurang dari setengahnya masih hidup. Di antara mereka terdapat tentara berkewarganegaraan ganda Israel-Amerika, Edan Alexander, yang diyakini sebagai warga negara Amerika terakhir yang masih hidup di Gaza.
Utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff, pada Maret mengatakan bahwa pembebasan Edan Alexander adalah “prioritas utama”. (Hui)
Laporan oleh wartawan NTDTV Yan Feng dan Zhang Ruiqi
Tambang Milik Tiongkok Merusak Lingkungan, Ratusan Wanita di Guinea-Bissau Marah Hingga Membakarnya
Dikarenakan kegiatan pertambangan merusak lahan pertanian dan lingkungan, serta tidak mendapat tanggapan meskipun sudah berulang kali mengadu ke pihak berwenang, ratusan perempuan di Guinea-Bissau pada 20 April meluapnya amarahnya hingga membakar peralatan dan membakar tambang zirkon yang dioperasikan oleh perusahaan Tiongkok di wilayah barat laut negara itu
EtIndonesia. Guinea-Bissau terletak di Afrika Barat, berbatasan dengan Samudra Atlantik. Laporan dari AFP mengutip saksi mata menyebutkan bahwa setelah protes terjadi di Nhiquin, beberapa perempuan dan seorang kepala desa ditangkap. Nhiquin berada dekat kota wisata Valera, tidak jauh dari perbatasan Senegal.
Mereka menyebutkan bahwa ratusan perempuan ikut dalam aksi protes tersebut. Menteri Dalam Negeri Guinea-Bissau, Botche Candé, yang meninjau lokasi kejadian, mengatakan kepada media: “Semua fasilitas telah dibakar.” Namun, ia tidak merinci fasilitas apa saja yang dihancurkan.
Ia juga mengatakan bahwa para pelaku perempuan telah melarikan diri ke hutan untuk bersembunyi. “Mereka harus dikejar dan ditangkap,” ujarnya.
Perusahaan Tiongkok telah melakukan penambangan di lokasi tersebut sejak tahun 2022, dengan menambang zirkon yang digunakan dalam industri keramik dan konstruksi.
“Kami sudah memberitahukan kepada mereka bahwa kami tidak ingin pasir tambang diambil tanpa izin kami… sawah kami hancur, sungai kecil di dekat tambang tidak lagi memiliki ikan,” kata salah satu perempuan peserta aksi protes, Aissato Cadjaf kepada AFP. Ia menambahkan bahwa meskipun mereka telah melakukan protes, tidak ada yang mendengarkan.
Guinea-Bissau menempati peringkat ke-179 dari 193 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) PBB. Menurut data terbaru Bank Dunia (World Bank), sekitar seperempat warga Guinea-Bissau hidup dengan kurang dari 1,9 dolar AS per hari. (Hui)
Sumber : NTDTV.com
Trump Bersikeras Ingin Bicara Langsung dengan Xi Jinping, Beijing Khawatir Kehilangan Posisi Tawar
EtIndonesia. Dalam konteks perang dagang AS-Tiongkok, Presiden AS, Donald Trump menolak penggunaan jalur diplomatik informal untuk menjembatani perbedaan antara Gedung Putih dan Beijing. Pemerintah Tiongkok khawatir bahwa jika Xi Jinping harus berhadapan langsung dengan Trump, hal itu bisa menyebabkan hilangnya keunggulan posisi mereka dalam negosiasi, atau bahkan menimbulkan risiko penghinaan. Situasi ini menyebabkan proses kesepakatan perdagangan kedua negara terhambat.
Trump Bersikeras Hanya Mau Bicara Langsung dengan Xi
Menurut laporan media politik Amerika Politico, sikap keras Trump yang menginginkan pertemuan tatap muka langsung dengan Xi Jinping dianggap sebagai penghalang utama bagi upaya diplomasi lain untuk meredakan eskalasi perang dagang.
Dua mantan pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS dan satu pejabat industri mengungkapkan bahwa Trump tidak akan mengizinkan staf Gedung Putih untuk bernegosiasi dengan pejabat Tiongkok atas namanya. Karena isu ini sangat sensitif dan masih berlangsung, ketiga narasumber tersebut meminta agar identitasnya dirahasiakan.
Selain itu, hingga kini Senat AS belum mengonfirmasi duta besar AS untuk Tiongkok, dan Trump belum menunjuk siapa pun untuk memimpin pembicaraan dengan Beijing. Bahkan, Gedung Putih pun belum melakukan kontak resmi dengan Kedutaan Besar Tiongkok di Washington.
Minimnya komunikasi langsung ini menyebabkan negosiasi substansial antara kedua negara mandek, yang pada akhirnya mengancam kemungkinan tercapainya solusi dalam waktu dekat atas konflik tarif yang berlangsung.
“Trump Tidak Percaya pada Jalur Rahasia”
Ryan Hass, mantan Direktur Urusan Tiongkok, Taiwan, dan Mongolia di Dewan Keamanan Nasional era Presiden Obama, menyatakan:“Jalur komunikasi rahasia tidak bekerja karena Trump memang tidak ingin itu bekerja. Dia ingin negosiasi langsung, seperti yang dia lakukan dengan Presiden Putin.”
“Menurut saya, Trump enggan menyampaikan pandangannya melalui perantara,” tambahnya.
Trump telah beberapa kali menyatakan minatnya untuk berbicara langsung dengan Xi guna meredakan ketegangan. Namun, Xi tampaknya enggan menerima tawaran tersebut. Sebaliknya, fokus Beijing dalam beberapa waktu terakhir justru lebih banyak diarahkan ke negara-negara Asia Tenggara dalam rangka memperkuat hubungan regional dan menentang kebijakan tarif AS.
Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan:“Presiden Trump sudah dengan jelas menyampaikan bahwa sekarang bola ada di pihak Tiongkok.”
Diplomasi Jalur Belakang yang Dibatasi
Sebenarnya, dialog antarpemimpin bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan. Utusan tidak resmi yang dipercaya oleh kedua belah pihak bisa membantu membuka jalan menuju perundingan formal. Status informal memungkinkan fleksibilitas dalam pendekatan negosiasi, yang sangat berguna sebelum para pejabat tinggi bertatap muka.
Wendy Cutler, mantan negosiator perdagangan senior AS, menyatakan bahwa masih ada berbagai jalur komunikasi diam-diam, termasuk dari kalangan bisnis dan mantan pejabat di Washington maupun Beijing.
Gedung Putih menyebut bahwa kontak antara pejabat AS dan Tiongkok tetap berlangsung, namun tidak merinci apakah diplomasi rahasia menjadi bagian dari strategi mereka.
Brian Hughes, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, mengatakan:“Tidak benar jika dikatakan bahwa Gedung Putih sengaja membungkam pembicaraan tersebut. Pemerintah AS tetap menjalin kontak aktif dengan pejabat tinggi Beijing seperti yang dikatakan Presiden Trump: Washington tetap terbuka untuk berdialog.”
Namun, bagi Beijing, pertemuan langsung bisa menjadi pertaruhan besar. Mereka khawatir jika Xi harus menghadapi Trump dalam forum terbuka, dia bisa berada dalam posisi yang merugikan, bahkan mempermalukan dirinya secara diplomatik.
Ryan Hass kembali menambahkan:“Birokrasi di Beijing tidak akan membiarkan pemimpin mereka tampil dalam situasi yang tak terduga atau memalukan. Mereka sangat waspada terhadap risiko diplomatik pasca insiden antara Trump dan Presiden Ukraina Zelensky.”
Beijing Lebih Suka Negosiasi Tidak Langsung
Menurut laporan Bloomberg, Tiongkok berharap AS bisa mengutus seorang “penghubung” untuk memulai kembali perundingan dagang. Pada 16 April lalu, Beijing menunjuk Li Chenggang, mantan Asisten Menteri Perdagangan, sebagai Wakil Menteri sekaligus Perwakilan Perdagangan Internasional yang baru. Langkah ini dinilai sebagai sinyal bahwa Beijing sedang menunggu Trump mengutus perwakilannya sendiri.
Daniel Russel, mantan Asisten Menlu AS, menilai:“Ketiadaan saluran komunikasi resmi yang andal adalah alasan utama kenapa permintaan Trump untuk berbicara dengan Xi belum terwujud.”
Upaya Informal yang Tak Membuahkan Hasil
John Thornton, mantan Presiden Goldman Sachs dan kini menjabat sebagai Ketua Eksekutif Barrick Gold, dilaporkan telah mencoba menjalin komunikasi informal dengan pejabat tinggi Tiongkok seperti Menlu Wang Yi. Namun menurut sumber, Gedung Putih tidak menunjukkan minat terhadap usulan tersebut. Thornton sendiri menolak memberi komentar.
Stephen Orlins, Ketua Komite Nasional Hubungan AS-Tiongkok dan anggota delegasi bisnis yang baru-baru ini bertemu Xi, menyatakan kesiapannya:“Kalau Gedung Putih menghubungi saya, saya akan dengan senang hati membantu.”
Sementara itu, Senator AS Steve Daines diketahui bertemu dengan Perdana Menteri Li Qiang di Beijing bulan lalu. Namun, belum jelas apakah pertemuan ini mewakili Trump atau tidak. Pertemuan itu lebih berfokus pada isu fentanil dan bukan isu dagang.
Pada Februari lalu, Gedung Putih juga mengabaikan pendekatan dari Cui Tiankai, mantan Duta Besar Tiongkok untuk AS yang mencoba menjadi penghubung tidak resmi.
Salah satu narasumber menyebutkan:“Cui Tiankai mencoba mencari mitra dialog, tapi tak ada yang menanggapi baik di New York maupun Washington.”
Trump bahkan membatasi akses sejumlah anggota parlemen AS untuk berbicara tentang isu dagang dengan Tiongkok. Menurut dua staf Kongres, beberapa anggota legislatif yang dikenal bersikap keras terhadap Tiongkok mencoba menemui Trump tapi ditolak.
Daniel Russel menegaskan: “Saya baru saja dari Beijing, dan orang-orang di sana sangat ingin ada saluran komunikasi resmi. Mereka tidak mempercayai siapa pun yang mengaku mewakili Trump tanpa otoritas formal.”
Perang Dagang Bisa Jadi Titik Awal Baru
Kendati komunikasi buntu dan negosiasi terhambat, para pengamat percaya bahwa kerugian ekonomi yang timbul dari perang dagang ini mungkin akan memaksa kedua pihak untuk kembali duduk di meja perundingan.(jhn/yn)
Gedung Audit di Bangkok Ambruk, Direktur dari China Railway No.10 Ditangkap, 3 Warga Thailand Jadi Buronan
Pada 28 Maret, saat terjadi gempa besar di Myanmar, sebuah gedung audit yang sedang dibangun di Bangkok, Thailand, runtuh. Korban tewas mencapai 47 orang, dan 47 lainnya masih hilang. Media Thailand melaporkan bahwa kontraktor proyek, China Railway No.10 (Thailand) Co., Ltd., diduga melanggar “Undang-Undang Bisnis Asing”, dan Biro Investigasi Khusus Thailand telah menangkap seorang direktur berkewarganegaraan Tiongkok serta menetapkan tiga warga Thailand sebagai buronan.
EtIndonesia. Mengutip laporan media Thailand pada 19 April 2025, Kantor Berita Pusat (CNA) melaporkan bahwa Biro Investigasi Khusus Thailand (Department of Special Investigation/DSI) telah menangkap Zhang Chuanling, seorang direktur berkewarganegaraan Tiongkok dari China Railway No.10 (Thailand) Co., Ltd. Zhang telah dibawa ke markas DSI untuk diinterogasi. Sementara itu, tiga warga negara Thailand lainnya telah masuk daftar buronan.
Laporan menyebutkan bahwa para penyelidik fokus menyelidiki dugaan penggunaan “nominee” atau pemegang saham nama pinjam oleh China Railway No.10 di Thailand. Perusahaan ini membentuk konsorsium ITD-CREC bersama dengan Italian-Thai Development Plc (ITD) untuk memenangkan kontrak pembangunan gedung Kantor Audit Nasional Thailand.
Berdasarkan struktur kepemilikan saham ITD-CREC, Zhang Chuanling memiliki 49%, sedangkan tiga warga Thailand yang buron memiliki 51%. DSI mencurigai bahwa hal ini melanggar “Undang-Undang Bisnis Asing” tahun 1999.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa lembaga penyelidikan Thailand lainnya akan melanjutkan investigasi, termasuk dugaan penggunaan baja yang tidak sesuai standar.
Di lokasi gedung yang runtuh, tim penyelamat kini fokus membersihkan puing-puing di sekitar lubang lift. Diperkirakan sekitar 30 jenazah korban hilang kemungkinan besar berada di area tersebut.
Menurut Pemerintah Kota Bangkok, beberapa jenazah baru telah ditemukan baru-baru ini, sehingga jumlah korban tewas meningkat menjadi 47 orang, sementara 47 orang lainnya masih dinyatakan hilang. (Hui)
Sumber : NTDTV.com