ETIndonesia- Masyarakat yang merasa melakukan mudik ke kampung halaman pada lebaran tahun ini, diminta kesadarannya melakukan karantina mandiri setelah pulang ke domisili tempat tinggalnya. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito meminta karantina mandiri ini dilakukan selama 5 x 24 jam.
“Karantina ini merupakan hal yang penting dan harus dilakukan sehingga dapat mencegah terjadinya penularan COVID-19 kepada orang-orang terdekat,” kata Wiku dalam keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (18/5/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Agar karantina mandiri ini berjalan efektif, maka Satgas COVID-19 di daerah setempat diminta mengoptimalisasi peran pos komando (posko) COVID-19 di tempat tinggal yang bersangkutan.
Posko akan bertugas mendata, melaporkan dan memastikan seluruh pelaku perjalanan melakukan karantina mandiri. Fasilitas kesehatan terdekat juga harus dikoordinasikan agar jika ada kasus positif COVID-19 dapat dilakukan penanganan.
Pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran strategis dalam mengendalikan kasus yang ada di daerahnya masing-masing. Dikarenakan karakteristik masyarakat Indonesia dengan wilayah kepulauan dan memiliki kepadatan penduduk terbesar keempat di dunia. Untuk itu dibutuhkan peran aktif dari daerah agar mengimplementasikan kebijakan penanganan COVID-19 yang sudah ditentukan pemerintah pusat.
Dengan sistem pemerintahan yang ter-desentralisasi dan otonomi daerah, peran pemda sangat penting. Karena pemda merupakan bagian dari Satgas Covid-19 di daerah, dan keberhasilan penanganan COVID-19 ditentukan satgas daerah bersama jajaran pemda.
Untuk peran satgas daerah sendiri, telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 440/5184/SJ yang ditujukan kepada gubernur, bupati walikota. Dalam aturan tersebut memberikan otoritas bagi pemda melakukan langkah mitigasi sesuai karakter geografis dan sosial kemasyarakatan serta budaya.
“Hal ini tidak terlepas dari keunikan yang dimiliki setiap daerah. Oleh karena itu saya meminta kepada satgas dan pemerintah daerah untuk dapat menjalankan kewenangan ini dengan baik agar kasus COVID-19 di daerah dapat ditekan,” lanjut Wiku.
Bagi masyarakat, juga memiliki peran penting mendukung upaya penanganan pemerintah dengan cara mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan termasuk menjalankan skenario pengendalian sesuai zonasi RT di wilayah masing-masing. Kepatuhan masyarakat merupakan bentuk kontribusi yang penting terhadap efektivitas penanganan yang dilakukan pemerintah. (Satgas/asr)
ETIndonesia- Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika adanya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
Untuk diketahui, KIPI sendiri adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan kegiatan vaksinasi.
“Terkait mekanisme pengaduan KIPI dan kompensasi jika ditemukan KIPI, maka pelaporannya sama dengan vaksinasi program pemerintah,” Wiku menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (18/5/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Dijelaskan sebelumnya prosedur terkait pengaduan KIPI yakni, pertama, bagi masyarakat penerima vaksin yang mengalami KIPI segera melaporkan ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan (faskes).
Kedua, hasil pelacakan dilaporkan ke Pokja/Komda PP-KIPI untuk dilakukan analisis kejadian dan tindaklanjut kasus.
Ketiga, apabila ditemukan dugaan KIPI serius, faskes melaporkan ke dinas kesehatan kabupaten/kota untuk dilakukan pelacakan.
Keempat, KIPI yang meresahkan dan menimbulkan perhatian berlebihan masyarakat, harus segera direspon, diinvestigasi dan dilaporkan melalui website resmi di alamat: http://keamananvaksin.kemkes.go.id .
Pada hari ini pun, Presiden Joko Widodo telah melakukan peninjauan pada program vaksinasi Gotong Royong yang dilakukan perdana di pabrik PT Unilever di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Proses pengadaan vaksin gotong royong dilakukan oleh PT Bio Farma dan diawasi pemerintah. “Sehingga dapat dipastikan vaksin yang digunakan adalah asli,” tegas Wiku. (Satgas/asr)
Gedung pencakar langit SEG Plaza yang terletak di distrik Futian, Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok, pada (18/5/2021), tiba-tiba bergoyang tanpa sebab. Dari video yang diunggah netizen terlihat sejumlah orang warga berlarian keluar gedung. Ada informasi yang menyebutkan setidaknya belasan ribu orang telah meninggalkan gedung.
Dari video yang diunggah netizen terlihat penangkal petir di atas gedung SEG ikut bergoyang cukup keras. Warga di dalam gedung pun berhamburan lari keluar untuk menyelamatkan diri.
Netizen di tempat kejadian mengatakan : “Goyangannya membuat saya terasa pusing”. “Padahal tidak ada tiupan angin kencang pada saat itu, tumpukan barang dalam ruangan terus bergoyang”. “Tiupan angin hari ini tidak kencang”.
“Bisa menjadi insiden besar sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan gedung SEG yang padat warga itu”. “Jika terjadi masalah dengan pondasi gedung setinggi itu sehingga benar-benar miring, itu akan cukup berisiko. Kecelakaan akan menjadi bencana … “, tulis beberapa orang netizen.
Menurut berita di Weibo yang disampaikan oleh Dinas Penanganan Kejadian Darurat Shenzhen pada pukul 13:50 hari itu menyebutkan bahwa, data dari berbagai stasiun pemantau gempa di Kota Shenzhen tidak menunjukkan adanya gempa. Menurut data pantauan dinas meteorologi setempat, kecepatan angin pada saat kejadian hanya sekitar 3 sampai 4 yang tidak mencapai tingkat angin kencang.
Laporan resmi SNGAC di Weibo menyebutkan bahwa menurut staf properti Gedung SEG ada sekitar 15.000 orang di dalam gedung pada saat gedung sedang bergoyang. Arus keluar masuknya orang bisa mencapai 20.000 hingga 30.000 kali. Pengosongan gedung pada saat itu selesai dalam waktu sekitar 40 menit.
Personil di dalam gedung tersebut mengatakan bahwa gedung tersebut telah bergoyang selama lebih dari sepuluh menit saat kejadian. Beberapa orang juga mengatakan bahwa gedung bergoyang setelah pukul 12 siang, tetapi masih terasa relatif ringan, dan kian kencang setelah pukul 13.00 siang.
Menurut berita bahwa gedung SEG telah dikosongkan dan diblokir pada pukul 14:40 sore harinya.
Dilaporkan bahwa Gedung SEG Shenzhen adalah bangunan landmark di Shenzhen dengan total ketinggian 355,8 meter, terdiri dari 79 lantai, 75 lantai di atas tanah, 4 lantai di bawah tanah. Luas total bangunan mencapai 170.000 meter persegi. (sin)
Mantan pejabat Amerika Serikat memperingatkan bahwa tujuan pemerintah komunis Tiongkok mendorong pelaksanaan RMB digital (renminbi digital atau e-CNY) selain demi melemahkan kekuatan dolar Amerika Serikat, juga digandengkan dengan proyek mereka di Inisiatif One Belt One Road (OBOR) untuk memantau isi dompet warga di berbagai negara yang ikut berpartisipasi.
Media Amerika Serikat ‘Washington Examiner’ baru-baru ini melaporkan bahwa pejabat komunis Tiongkok dengan tujuan menyematkan kekuasaan rezim ke dalam kemampuan untuk memantau hingga membatasi kegiatan pribadi, bermimpi untuk menggabungkan visibilitas pengguna mata uang RMB digital dengan kontrol teknis.
Laporan itu menuliskan bahwa negara peserta RMB digital akan secara tidak langsung menjadi alat geo-ekonomi penting bagi rezim komunis Tiongkok yang memanfaatkan alat ini untuk menghindari bertransaksi langsung dengan jaringan bank atau lembaga keuangan yang tunduk pada undang-undang Amerika Serikat.
Selain itu, RMB digital juga memberi kesempatan kepada Beijing untuk lebih mengikat negara pesertanya.
Beijing mulai mempromosikan penggunaan RMB digital di saat hubungan komunis Tiongkok – Amerika Serikat sedang memburuk. Dalam masa jabatannya, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah meluncurkan serangkaian tantangan terhadap kebijakan ekonomi dan perdagangan komunis Tiongkok yang telah lama tidak seimbang.
Begitu pula Joe Biden, ia juga melanjutkan kebijakan Trump dalam menghadapi komunis Tiongkok. Pada Agustus 2019, pemerintahan Trump menetapkan komunis Tiongkok sebagai manipulator mata uang.
Washington Examiner yang mengutip informasi dari sumber terpercaya melaporkan bahwa sebelum Trump, mantan Presiden Obama juga merasa kecewa dengan para pejabat komunis Tiongkok.
Mantan Wakil Menteri Perdagangan Amerika Serikat: “Komunis Tiongkok memantau pengeluaran Anda”
Mengenai keamanan RMB digital, Nazak Nikakhtar, mantan Wakil Menteri Perdagangan Amerika Serikat yang juga pernah memimpin Kelompok Industri dan Analisis Administrasi Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan mengingatkan : “Tanpa menyembunyikan nama berarti Bank Sentral Tiongkok dan pemerintah pusat dapat memantau Anda, memantau bagaimana Anda membelanjakan dana Anda. Itu dapat diprogram”.
“Mereka (komunis Tiongkok) mencoba untuk menjadikan RMB digital sebagai pengganti (dolar),” kata Nazak Nikakhtar.
“Pada dasarnya, mereka ingin menciptakan sebuah pusat yang berdaya bagaikan magnet untuk menarik segalanya dari Amerika Serikat ke pusat tersebut,” tambahnya.
Para ahli percaya bahwa RMB digital adalah langkah terbaru yang ditempuh pemerintah komunis Tiongkok untuk mengancam dolar Amerika Serikat yang telah lama menjadi mata uang pilihan untuk bisnis global.
Para pakar komunis Tiongkok menolak untuk mengakui bahwa mereka berniat untuk menggunakannya sebagai alat pemantauan. Mantan Gubernur Bank Rakyat Tiongkok Zhou Xiaochuan mengatakan pada bulan Desember tahun lalu : “Jika Anda ingin menggunakannya, renminbi digital ini dapat digunakan untuk perdagangan dan investasi. Kami tidak memiliki ambisi untuk mengganti mata uang yang ada”.
Pada bulan April yang baru lalu, Takahide Kiuchi, kepala ekonom di Nomura Securities mengatakan kepada Kyodo News : “Jika internasionalisasi RMB digital terus berjalan, maka persaingan antara dolar Amerika Serikat dengan renminbi akan mengalami perubahan yang signifikan”.
The Wall Street Journal melaporkan bahwa komunis Tiongkok telah memimpin di antara negara ekonomi besar dalam menciptakan RMB digital. Renminbi digital akan memungkinkan pemerintah komunis Tiongkok untuk melacak konsumsi pribadi pengguna secara real time.
Selain itu, ia dirancang sedemikian rupa sehingga berada di lalur sistem keuangan global yang didominasi oleh dolar Amerika Serikat untuk melemahkan dampak dari sanksi Amerika.
Komunis Tiongkok memanfaatkan OBOR untuk mempromosikan RMB digital
Dunia luar umumnya percaya bahwa komunis Tiongkok memanfaatkan OBOR, proyek investasi infrastruktur komunis Tiongkok di luar negeri yang dipandang oleh para pejabat Amerika Serikat sebagai program pinjaman “predator” bagi negara-negara berkembang ini untuk mengimplementasikan RMB digital yang diharapkan menjadi salah satu instrumen transaksi keuangan internasional.
Julia Friedlander dari Dewan Atlantik mengatakan : “Jika itu adalah pinjaman jangka panjang … dia (komunis Tiongkok) mengharapkan pelaku asing untuk membayarnya kembali dengan renminbi digital”.
“Ini sebagai upaya untuk menciptakan area ketergantungan. Misalnya OBOR telah menciptakan semacam diplomasi jebakan utang. (Sekarang) ini adalah diplomasi mata uang, hanya menggunakan cara pendekatan yang berbeda saja,” tambahnya.
Julia Friedlander adalah pejabat senior di Kantor Sanksi Departemen Keuangan dan bekerja di Komite Keamanan Nasional Gedung Putih selama pemerintahan Trump dari tahun 2017 hingga 2019.
RMB digital dapat dijadikan sebagai saluran suaka bagi kelompok teroris
Renminbi digital dapat dijadikan sebagai saluran suaka bagi kelompok teroris atau negara yang terkena sanksi Amerika Serikat.
Seorang pembantu Senat Republik yang tidak berwenang untuk berbicara di depan umum mengatakan kepada Washington Examiner : “Jika renminbi memiliki subdomain ini dan menjadi mata uang cadangan OBOR, sanksi Amerika Serikat terhadap entitas perbankan yang secara langsung melanggar perintah sanksi akan menjadi kurang mematikan”.
Namun dia juga menganggap dampak yang diakibatkan oleh RMB digital terhadap dolar Amerika Serikat itu tidak besar.
“Renminbi digital bukanlah ancaman langsung terhadap dolar Amerika Serikat. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara renminbi digital dan sistem perbankan komunis Tiongkok, sama seperti sebelumnya,” tambahnya.
Dia memperkirakan bahwa ini adalah langkah yang diambil oleh pemerintah komunis Tiongkok untuk memenuhi permintaan masyarakatnya akan mata uang digital alternatif dan mata uang terenkripsi sebelum mencoba untuk mengontrol sistem baru.
Beberapa analis setuju bahwa renminbi digital merupakan langkah dalam upaya membuat renminbi ‘go international’, hanya saja terdapat perbedaan yang mencolok dalam laporan media Tiongkok tentang bahaya dalam mengimplementasikannya.
Sebuah media Hongkong dalam pemberitaan tentang OBOR mengutip sebuah laporan penilaian baru-baru ini memberitakan bahwa kecuali Beijing berhasil menangani masalah korupsi dan keinginan untuk mengontrol, maka renminbi digital tidak akan menjadi ancaman serius bagi dolar Amerika Serikat.
Mantan pejabat : Amerika Serikatperlu segera membuat kerangka kerja untuk menyingkirkan RMB didital
Mantan Wakil Menteri Perdagangan Amerika Serikat Nazak Nikakhtar meragukan pernyataan yang meremehkan isu RMB digital ini. Dia mengatakan bahwa pernyataan itu meremehkan keinginan pemerintah dan perusahaan Barat untuk mengejar kepentingan jangka pendek.
Dia mengatakan bahwa pejabat federal perlu secepatnya meluncurkan dolar Amerika Serikat digital, dan bernegosiasi dengan lembaga multilateral untuk mengembangkan kerangka mata uang digital yang dapat menggeser perilaku predator komunis Tiongkok.
“Setidaknya membuat satu kerangka mata uang digital yang sesuai dengan prinsip internasional, sehingga tidak tertarik ke arah daya magnet yang diciptakan oleh komunis Tiongkok”, kata Nazak Nikakhtar.
“Pada saat yang sama, membantu negara lain meluncurkan mata uang digital mereka, dan melalui kerangka ini mewujudkan model yang dibutuhkan bersama,” tambahnya.
Pejabat The Fed masih yakin dengan dominasi dolar Amerika Serikat dan tidak tertarik untuk mengembangkan mata uang digital seperti komunis Tiongkok.
Jerome Powel, Ketua The Fed saat memberikan jawaban dalam sidang dengar pendapat Senat Amerika Serikat tentang pertanyaan apakah dapat mendigitalisasi mata uang dolar Amerika Serikat, ia mengatakan bahwa mempelajari masalah ini adalah “proyek dengan prioritas yang sangat tinggi”.
“Kita tidak perlu menjadi yang pertama (mengeluarkan mata uang digital), tetapi kita perlu melakukan sesuatu dengan baik,” katanya.
Sebelumnya Powell pernah mengatakan bahwa dolar Amerika Serikat adalah mata uang cadangan utama dunia dan tidak perlu terburu-buru menerbitkan mata uang digital.
Central Bank Digital Currency (CBDC) dolar Amerika Serikat atau mata uang digital bank sentral, akan memiliki potensi dampak yang sangat besar di sini dan di seluruh dunia”, kata Powell.
“Sebelum kami mengambil keputusan, kami pasti akan mempertimbangkan dengan hati-hati semua aspek yang terkait dan berinteraksi dengan masyarakat internasional, khususnya membuat kontak yang seluas mungkin dengan masyarakat di sini di Amerika Serikat,” pungkasnya. (sin)
ETIndonesia- Meskipun pemerintah telah melarang mudik lebaran tahun ini, namun hasil survei Kementerian Perhubungan memeprkirakan pemudik melebihi 1,5 juta orang. Para pemudik itu juga diperkirakan akan kembali lagi ke kota-kota besar terutama ibukota Jakarta dengan pergerakan puncak arus balik diprediksi setelah 21 Mei 2021.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan hasil survei Litbang Kementerian Perhubungan pada Mei 2021 itu memprediksi pergerakan arus balik pada puncaknya mencapai 37 persen atau diperkirakan mencapai 2,6 juta orang. Terutama pada arus balik pemudik dari Pulau Sumatera menuju Jawa, dan arus balik pemudik yang ada di Pulau Jawa.
“Oleh karena itu, pemerintah terus mempertebal upaya pengendalian COVID-19 dengan skrining berlapis,” Wiku memberi keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (18/5/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Pemerintah sebelumnya telah melakukan upaya antisipasi yang tertuang dalam Adendum Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 13 Tahun 2021. Yakni pengetatan mobilitas saat pra dan peniadaan mudik diberlakukan dengan kewajiban surat tes negatif COVID-19 yang sampel diambil dalam waktu 24 jam. Kewajiban ini belaku untuk seluruh moda transportasi dalam periode 18 – 24 Mei 2021. Lalu, meningkatkan jumlah tes kesehatan secara acak di berbagai titik strategis.
Dalam implementasinya di lapangan, upaya yang sudah ada ini diperketat lagi dengan skrining berlapis seperti penambahan personil dan penambahan upaya testing di titik-titik penyekatan strategis. Pengintensifan skrining berlapis ini, khususnya di sejumlah hot spot sudah diterapkan sejak 15 Mei lalu.
Dengan rincian, bagi pelaku perjalanan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa harus melaui rapid tes antigen wajib di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dalam upaya ini ditangani langsung oleh Satgas khusus yang dikoordinasi Satgas Covid-19 Lampung. Skrining berlapis di pintu keluar – masuk Pulau Sumatera ini, dikarenakan dalam 1,5 bulan terakhir atau periode Januari – Mei terjadi peningkatan angka kasus dan angka kematian di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.
Selain di Pulau Sumatera, pengetatan juga dilakukan bagi para pelaku perjalanan menuju Jakarta yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan wilayah lainnya di Pulau Jawa. Para pemudik ini akan dikenakan tes kesehatan secara acak di titik-titik penyekatan. Seperti di jalan tol dan jalan nasional yang dilakukan bersama oleh satgas daerah, dinas kesehatan, unsur Polri, maupun unsur pengelola fasilitas jalan tol.
“Perlu ditekankan, baik mandatory check tetap berlaku bagi pelaku perjalanan yang memanfaatkan moda transportasi udara, kereta api, laut maupun penyeberangan. Dan random testing bagi perjalanan rutin moda transportasi laut dan darat di seluruh Indonesia,” jelas Wiku.
Untuk mendukung lancarnya upaya skrining berlapis ini, pemerintah pusat juga mendukung dengan memfasilitasi alat testing tambahan, bantuan penyediaan logistik APD (alat pelindung diri), obat-obatan, bahan medis habis pakai untuk 3 bulan kedepan dari Kementerian Kesehatan dengan dibantu pendistribusiannya oleh Satgas Penanganan Covid-19.
Sedangkan pemerintah daerah akan menyediakan fasilitas isolasi mandiri, yang akan diperuntukkan bagi pemudik yang positif COVID-19 berdasarkan hasil testing di lapangan. Untuk rumah sakit daerah diminta wajib meningkatkan kapasitas ruang siolasi dan kapasitas ruang perawatan Covid-19 sesuai kondisi perkembangan keterisian tempat tidur atau bed of ratio (BOR) rumah sakit tersebut. (Satgas/asr)
Topan dahsyat Tauktae dengan badai dan hujan yang kuat bergerak ke utara di sepanjang pantai barat India. Badai dan angin kencang melanda banyak provinsi, menewaskan 8 orang dan 23 nelayan hilang.
Para pejabat mengatakan pada (16/5/2021) sebanyak 150.000 penduduk di sepanjang pantai Barat Gujarati di Provinsi Didi, India akan dievakuasi dari rumah mereka.
Tauktae adalah badai tropis kuat pertama di India musim ini. Departemen Meteorologi India memperkirakan bahwa Tauktae akan mendarat di pantai provinsi Gujarat pada pagi 18 Mei, dengan kecepatan angin berkisar antara 155 km / jam hingga 165 km / jam, dengan hembusan terkuat 185 km / jam.
Otoritas manajemen bencana mengatakan pada 16 Mei bahwa hujan lebat dan angin kencang melanda provinsi Karnataka menewaskan 4 orang pada 15 Mei. Selain itu, beberapa kota dan desa terendam banjir yang menyebabkan kerusakan harta benda.
Dua orang tewas di kawasan wisata Goa; listrik terputus, sekitar 200 rumah hancur, pohon tumbang dan jalan terputus.
Dua orang tewas di provinsi Kerala, dan 23 nelayan hilang.
Biro Meteorologi mengeluarkan peringatan bahwa badai setinggi tiga meter mungkin terjadi di beberapa daerah pesisir di Provinsi Gujarati. Pejabat pemerintah provinsi setempat mengatakan bahwa lebih dari 150.000 orang di wilayah pesisir provinsi akan dievakuasi; operasi vaksin lokal dijadwalkan untuk dihentikan pada 17-18 Mei 2021.
India, dengan populasi 1,3 miliar, sedang berjuang dengan epidemi virus Komunis Tiongkok atau covid 19. Pada 16 Mei, total 311.170 kasus yang dikonfirmasi dilaporkan, dan total 24,7 juta orang terinfeksi. Masuknya pasien secara konstan telah membawa sistem medis ke ambang kehancuran, dan tempat tidur rumah sakit, oksigen, dan obat-obatan tidak mencukupi. (hui)
Sejak tahun 2014, menurut sebuah laporan baru yang dirilis oleh Uyghur Human Rights Project -UHRP- dan Justice for All, pihak berwenang Tiongkok telah menangkap setidaknya 1.046 Imam Muslim dari wilayah Xinjiang (Turkistan Timur).
Penangkapan tersebut, menurut sebuah email dari UHRP, adalah sebuah “upaya oleh pemerintah Tiongkok untuk memutuskan transmisi pengetahuan agama lintas generasi.”
Direktur Eksekutif Uyghur Human Rights Project Omer Kanat menuduh bahwa “penangkapan para imam di Xinjiang, mengungkap niat pemerintah Tiongkok: untuk menghancurkan Iman dan tradisi kita, sekali dan untuk selamanya. Imam-imam Uyghur dan Imam-imam Turki lainnya, adalah para pemelihara pengetahuan dan pengajaran agama. Menghilangkan guru-guru agama adalah sebuah senjata untuk melenyapkan Islam dari tanah air kita.”
Dari 1.046 kasus, 428 imam dikirim ke penjara-penjara formal, dan 202 imam ditahan di kamp-kamp konsentrasi, termasuk fasilitas-fasilitas penahanan “pendidikan ulang.”
Delapan belas imam tewas selama dalam penahanan, dan dari imam-imam yang dipenjara, 96 persen dijatuhi hukuman lima tahun atau lebih, dan 25 persen dijatuhi hukuman sampai 20 tahun atau lebih, seringkali dengan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas.
Tuduhan-tuduhan mencakup, “mengajar orang-orang untuk berdoa,” “menolak menyerahkan Alquran untuk dibakar,” “belajar selama enam bulan di Mesir,” dan hukuman seumur hidup karena “menyebarkan Iman dan karena mengatur orang-orang.”
Menurut Uyghur Human Rights Project, 1.046 kasus yang tercatat adalah “tidak lengkap, memberikan kerahasiaan yang ekstrim dan kurangnya transparansi di Wilayah Uyghur, dan sangat mungkin mewakili sebagian kecil dari jumlah total tokoh agama yang ditahan.”
1.046 Penahanan itu tidak selalu mencakup para imam yang melarikan diri dari Tiongkok untuk menjadi pengungsi-pengungsi religius. Para imam cenderung melarikan diri dari Tiongkok. Itu ketika kendali-kendali pemerintahan Tiongkok terhadap aktivitas-aktivitas para Imam, “mencapai titik di mana para imam merasa bahwa mereka tidak dapat lagi memainkan sebuah peran positif bagi jemaatnya dan semakin berisiko untuk ditahan,” menurut email Uyghur Human Rights Project.
Peter Irwin, penulis laporan tersebut, berkata bahwa “penganiayaan Tiongkok terhadap para imam telah terjadi beberapa dekade silam, tetapi baru pada tahun 2016 sekrup-sekrup itu semakin diperketat dan ribuan orang cenderung ditangkap dan dijatuhi hukuman.”
Partai Komunis Tiongkok sangat menindas agama, sejak Partai Komunis Tiongkok mengambil alih kekuasaan pada tahun 1949, termasuk melawan umat Muslim, umat Buddha Tibet, umat Kristen, dan praktisi Falun Gong.
Praktik “pendidikan ulang” oleh rezim Tiongkok baru-baru ini berasal dari tindakan yang diambil terhadap Falun Gong.
Menurut ahli Tiongkok Adrian Zenz, “Pada 1950-an, Tiongkok menetapkan praktik-praktik ‘reformasi melalui tenaga kerja’ (劳动 改造) dan praktik-praktik ‘pendidikan ulang melalui kerja’ (劳动 教养). Kemudian, di awal tahun 2000-an, pemerintah Tiongkok memprakarsai kelas-kelas ‘transformasi melalui pendidikan’ (教育 教育) untuk praktisi Falun Gong.”
Warga Uighur berdemonstrasi melawan Tiongkok di luar kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa selama Universal Periodic Review (UPR) Tiongkok oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pada 6 November 2018. (Fabrice Coffrini / AFP / Getty Images)
Langkah-langkah kendali sosial yang keras yang dirintis di Tibet, dipindahkan ke Xinjiang pada tahun 2016.
Menurut Adrian Zenz, “Pada bulan Agustus 2016, Chen Quanguo menjabat sebagai Sekretaris Partai Komunis Tiongkok yang baru di Xinjiang. Sebelumnya ia menjabat sebagai Sekretaris Partai Komunis Tiongkok di Tibet, di mana ia menenangkan wilayah yang bergolak itu melalui sebuah kombinasi mekanisme-mekanisme keamanan yang kuat dan kendali sosial yang meluas.”
Freedom House menemukan bahwa “pihak berwenang Tiongkok memberlakukan paksaan-paksaan yang berat terhadap praktik agama Buddha Tibet, khususnya pengabdian kepada Dalai Lama yang diasingkan, sebuah prinsip inti bagi banyak umat.”
Ada kehadiran pemerintah Tiongkok yang menghalangi agama di Tibet, termasuk pengacauan-pengacauan ke dalam biara, kampanye-kampanye “pendidikan ulang” yang rutin, menyebar luas pengawasan, membatasi perjalanan, mengurangi komunikasi, dan peraturan-peraturan yang menghambat praktik agama oleh mahasiswa dan pegawai pemerintahan.
“Pasukan keamanan Tiongkok di wilayah Tibet, bergerak cepat untuk menggunakan langkah-langkah yang memaksa untuk menekan perbedaan pendapat agama yang dirasakan, termasuk penggunaan peluru tajam terhadap warga sipil yang tidak bersenjata,” menurut Freedom House.
Hal yang sama ditemukan di Xinjiang. Menurut Uyghur Human Rights Project, “Selain penahanan sewenang-wenang terhadap tokoh-tokoh agama [di Xinjiang], pihak berwenang melarang pengajaran agama di semua tingkat pendidikan; melarang penggunaan nama-nama tradisional Islam seperti Muhammad dan Madinah untuk anak-anak Uyghur. Kemudian melarang memelihara jenggot yang panjang untuk pria Uighur dan melarang wanita Uighur memakai jilbab; sebuah kampanye ‘anti-halal’ yang dilembagakan untuk mencegah pelabelan makanan dan produk-produk lainnya dengan cara ini.
Kemudian, mengkriminalisasi perjalanan Haji tanpa persetujuan pemerintah; dan mengadopsi undang-undang yang secara luas mendefinisikan praktik-praktik keagamaan yang dilakukan setiap hari sebagai ‘para ekstrimis.’ Isinya yang mana didesak oleh sekelompok ahli independen PBB, untuk dicabut secara keseluruhan.”
Uyghur Human Rights Project, membandingkan kampanye saat ini melawan Muslim Turki dengan kampanye “kengerian Revolusi Kebudayaan seperti yang dialami di Turkistan Timur,” kecuali saat ini Partai Komunis Tiongkok memiliki akses yang lebih besar ke “teknologi-teknologi canggih ke ‘memprediksi’ kriminalitas. Bahkan, menyusup ke unit sosial yang paling intim, yaitu rumah tangga.”
Laporan-laporan sebelumnya telah merinci bagaimana Partai Komunis Tiongkok mengirim kader-kader suku Han ke rumah-rumah Muslim Turki di Xinjiang, untuk tinggal bersama mereka, berbagi makanan, dan tempat-tempat tidur yang luas, dan memastikan bahwa Muslim Turki tidak lagi religius. Tanda agama apapun atau perbedaan pendapat di rumah, dapat menyebabkan para penghuni rumah tersebut dikirim ke kamp-kamp “pendidikan ulang.”
Orang-orang Uighur merasa dimata-matai di rumahnya sendiri, dipaksa makan daging babi dan minum minuman keras. Mereka dipaksa untuk menghentikan kegiatan keagamaan, dan menyerahkan putri-putrinya untuk dinikahi para pria suku Han.
Pihak berwenang Tiongkok melangkah lebih jauh untuk mengiklankan para wanita Uighur menikah dengan para pria suku Han.
Pendekatan penindasan terhadap agama yang dilakukan Tiongkok, didorong oleh sebuah keyakinan anti-agama ditemukan dalam Marxisme, telah menjadi bencana bagi Tiongkok.
Tidak hanya dikritik keras oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional, tetapi dapat dikatakan berkontribusi pada korupsi dan kurangnya keterlibatan sipil di Tiongkok.
Sebaliknya, agama dan kehadiran di gereja meningkatkan keterlibatan dalam masyarakat sipil, misalnya, Amerika Serikat dan Kanada.
Tentu saja, Partai Komunis Tiongkok punya alasannya. Agama adalah sebuah ancaman bagi kendali Partai Komunis Tiongkok yang berkelanjutan. Di mana agama sering berperan dalam demokratisasi negara-negara. Sedangkan demokratisasi dalam kasus Tiongkok saat ini, kemungkinan akan berarti berakhirnya Partai Komunis Tiongkok sebagai partai yang berkuasa di Tiongkok.
Tetapi, tidak perlu sesederhana itu agama versus komunisme. Hal itu akan ada dalam kepentingan-kepentingan Partai Komunis Tiongkok sendiri, untuk mengambil sebuah pendekatan yang tidak terlalu keras terhadap agama. Tentunya dengan cara membangun jembatan dengan keagamaan, daripada langsung melarang keagamaan.
Gereja Katolik, misalnya, telah menunjukkan bagaimana keagamaan dapat melayani bagian masyarakat termiskin. Keagamaan cenderung menjadi sebuah kekuatan untuk kebaikan dalam masyarakat, karena keagamaan mempromosikan etika dan moralitas yang dapat meningkatkan perilaku warganegara di mana negara dan hukum tidak dapat mencapainya.
Plaza Istana Potala di Lhasa di Daerah Otonomi Tibet, Tiongkok saat orang Tibet berjuang untuk mempertahankan akar budaya mereka. (Cina Photos / Getty Images)
Kamera-kamera pengawasan yang ada di mana-mana di Tiongkok, tidak dapat melihat semuanya. Kamera-kamera pengawasan tersebut tidak dapat melihat ke dalam jiwa.
Jika Partai Komunis Tiongkok benar-benar menginginkan apa yang baik bagi masyarakat, Partai Komunis Tiongkok harus mempercayai agama sebagai sebuah mitra yang setara dalam upaya Partai Komunis Tiongkok untuk mereformasi Tiongkok, dan dunia.
Kerendahan hati dan rasa kemitraan semacam itu, akan menjadi sebuah langkah mundur yang besar dari ambang perang, karena dunia akan menyadari bahwa Tiongkok telah memulai sebuah babak internal yang sebenarnya dari reformasi hak asasi manusia.
Seperti halnya kemitraan apa pun, Partai Komunis Tiongkok harus berharap untuk diubah secara damai oleh agama, seperti halnya Partai Komunis Tiongkok melakukan perubahan.
Evolusi masyarakat yang saling menghormati adalah satu-satunya cara menuju perubahan politik yang damai.
Pendekatan Partai Komunis Tiongkok saat ini, berupaya mengendalikan agama dari atas ke bawah adalah pasti gagal. Bahkan, banyak suku Han Tiongkok, misalnya, secara diam-diam bergabung dengan agama-agama terlarang.
Beberapa orang mungkin mengklaim bahwa reformasi sukarela oleh Partai Komunis Tiongkok adalah sebuah mimpi yang mustahil. Tetapi, dihadapkan pada alternatif kemungkinan konflik militer di era nuklir, kita harus memimpikan yang mustahil.
Anders Corr, seorang Kepala Sekolah di Corr Analytics Inc., Penerbit Jurnal Risiko Politik, dan telah melakukan penelitian ekstensif di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Dia menulis buku berjudul “The Concentration of Power” dan “No Trespassing”, dan mengedit “Great Powers, Grand Strategies”.
Kemampuan jarak tempuh Senjata Hipersonik Jarak Jauh milik Amerika Serikat melebihi 2.775 kilometer. Artinya jika militer komunis Tiongkok melakukan invasi ke Taiwan, maka Amerika Serikat dapat meluncurkan LRHW dari pangkalan militernya di Guam untuk menggempur tentara komunis Tiongkok yang berada di Taiwan.
Selama bertahun-tahun militer Amerika Serikat terus merahasiakan tentang Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) atau jarak tempuh Senjata Hipersonik Jarak Jauh milik mereka. Namun, diluar dugaan pejabat Angkatan Darat Amerika Serikat telah mengungkapkan kepada media beberapa hari lalu tentang jarak tempuh LRHW darat mereka yang melebihi 2.775 kilometer.
Ini berarti bahwa jika militer komunis Tiongkok melakukan invasi ke Taiwan, maka Amerika Serikat dapat meluncurkan LRHW dari pangkalan militernya di Guam untuk menggempur tentara komunis Tiongkok yang berada di Taiwan.
“LRHW memiliki kemampuan (serangan) dengan jangkauan lebih dari 2.775 kilometer (setara dengan 1.725 mil)”, kata seorang juru bicara Angkatan Darat kepada reporter “Breaking Defense”.
“Breaking Defense” adalah majalah elektronik yang berfokus pada strategi, politik, dan teknologi pertahanan Amerika Serikat.
Laporan menyebutkan bahwa jika sekutunya di Asia mengizinkan Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap komunis Tiongkok di wilayah mereka, maka LRHW dapat diluncurkan dari Taiwan, Jepang atau Korea Selatan untuk mencapai target sejauh lebih dari 1.000 mil di daratan Tiongkok.
Lebih penting lagi adalah LRHW versi angkatan laut yang disebut ‘Conventional Prompt Strike’ (Serangan Cepat Konvensional) dapat diluncurkan dari kapal selam atau kapal laut di manapun di perairan Pasifik.
Angkatan Darat Amerika Serikat tetap merahasiakan hal ini selama bertahun-tahun, mereka tidak bersedia menjelaskan tentang jangkauan sebenarnya dari LRHW. Informasi ini baru dibuka setelah berminggu-minggu didesak oleh reporter “Breaking Defense”, setelah didiskusikan dengan tingkat tinggi dari berbagai dinas yang melayani dan mengkoordinasikan proyek teknologi hipersonik.
Mengapa Angkatan Darat perlu meminta saran dari Angkatan Laut sebelum mengungkapkan jangkauan LRHW ?
Meskipun jarak jangkauan LRHW berbasis darat berlaku untuk versi Angkatan Darat, tetapi Serangan Cepat Konvensional yang berbasis laut menggunakan penguat roket dan kendaraan peluncur hipersonik yang sama dengan versi Angkatan Darat, hanya dikemas agar cocok untuk diluncurkan dari kapal perang dan kapal selam daripada truk.
Jadi sulit untuk membayangkan berapa perbedaannya antara yang berbasis darat dan berbasis laut. Jika versi Angkatan Darat mencapai lebih dari 1.725 mil atau 2.775 kilometer, maka versi Angkatan Laut hampir pasti juga bisa mencapainya.
Angkatan Udara Amerika Serikat sedang mengembangkan berbagai jenis senjata hipersonik yang diluncurkan dari pesawat yang memerlukan metode teknik berbeda dan akan menghasilkan jangkauan yang berbeda pula.
Menurut laporan tersebut, dibandingkan dengan peluncur yang dipasang di kendaraan militer, kapal angkatan laut dan pembom strategis jelas pergerakannya jauh lebih lincah. Selain itu dapat diluncurkan dari perairan dan wilayah udara internasional sehingga tidak perlu banyak mempertimbangkan sikap dari negara sekutu.
Namun, keuntungan dari misil yang diluncurkan dari darat adalah biayanya lebih rendah, dan mampu memanfaatkan medan untuk menghindari serangan musuh. Ini yang tidak dimiliki oleh misil yang diluncurkan dari udara dan laut. Oleh karena itu, Angkatan Darat dan para pendukungnya percaya bahwa misil darat mereka dapat memainkan peran tambahan yang penting untuk melengkapi persenjataan Angkatan Laut dan Udara.。
Dari sudut pandang Angkatan Darat, LRHW adalah predator teratas dari seluruh keluarga “Long Range Precision Firepower” (LRPF) yang baru. Meskipun LRHW adalah senjata jarak jauh dengan kecepatan tinggi, dan paling mumpuni, tetapi LRHW juga paling mahal.
Oleh karena itu, senjata hipersonik akan disediakan untuk target dengan prioritas tertinggi, sedangkan senjata jarak pendek akan digunakan untuk menghadapi sebagian besar ancaman.
Menurut laporan “Breaking Defense” sebelumnya, sesuai dengan rencana artileri Angkatan Darat, komandan teater di Eropa dan Pasifik akan diberikan wewenang kendali terhadap misi pasukan di multi-area yang akan dilengkapi pula dengan LRHW dengan jangkauan lebih dari 2.775 kilometer dan yang jangkauan sekitar 1.800 Kilometer untuk serangan jarak menengah (MRC).
Michael E. White, orang utama yang bertanggung jawab atas teknologi hipersonik di Kantor Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat pada awal bulan ini, menyatakan bahwa untuk memastikan keunggulan kekuatan Amerika Serikat di medan perang, Pentagon telah mengembangkan sebuah strategi melalui memodernisasi sistem hipersonik, termasuk strategi serangan berlapis yang komprehensif untuk melawan senjata hipersonik Sino-Rusia. (sin)
Seorang pria bermarga Liao dari Liuzhou, Guangxi, Tiongkok dengan senjata tajam, membunuh dan menewaskan seorang kakek dan cucunya. Pria itu juga dengan beringas membakar mobil putra mendiang dengan bensin. Keesokan harinya si pelaku menyerahkan diri kepada polisi. Kini kasusnya masih dalam penyelidikan.
Laporan Media daratan Tiongkok menyebutkan pada (14/5/2021), sebuah tragedi yang menewaskan tiga orang terjadi di Desa Tangzhai, Kota Chang’an, Kabupaten Rong’an, Liuzhou, Tiongkok.
Pada tengah malam, seorang pria berusia 49 tahun bermarga Liao pertama kali menusuk seorang kakek bernama Zhou dengan pisau.
Pelaku kemudian menuangkan bensin ke tubuh Zhou dan membakarnya hingga tewas. Setelah itu, pelaku berjalan ratusan meter ke tempat parkir mobil putra Zhou. Pelaku kemudian langsung membakar mobil tersebut.
Kemudian, pria bermarga Liao itu kembali mendatangi kediaman Zhou. Ia kemudian menyirami beberapa ruangan dengan bensin, sehingga menyebabkan kematian sepasang cucu kakek Zhou yang berusia sekitar 6 dan 7 tahun.
Setelah melakukan kejahatan, si pelaku langsung menyerahkan diri kepada polisi pada 15 Mei 2021. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan aparat setempat.
Warga mengatakan, pria bermarga Liao itu berasal dari keluarga miskin dan belum menikah. Ia hidup bersama ibunya yang berusia 80 tahun. Pria itu dicurigai berseteru dengan korban bernama Zhou.
Sebagai respon aksi sadis itu, netizen berkata, “Ada perselisihan apa yang tidak bisa diselesaikan? Sampai begitu tega membunuh orang? Sebuah motivasi dari iblis.”
Ada lagi netizen yang menulis : “Orang-orang saat ini benar-benar membunuh orang, jika mereka tak setuju satu sama lain.”
Lainnya memberikan nasehat dengan mengatakan : “Mundur selangkah langit akan cerah, jika bisa memaafkan orang lain maka harus memaafkan .”
Netizen lainnya juga mengingatkan : “Lebih rasional sedikit, pembunuhan itu bersalah!”
Ada juga yang mengatakan dengan berbunyi : “Tidak peduli betapa menyebalkan apa yang kamu hadapi! Membunuh tak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah! menyakiti orang lain dan diri sendiri!”. (sin)
ETIndonesia- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menatakan, berbagai indikator penanganan kasus covid-19 di Indonesia menunjukkan tren perbaikan dan relatif lebih baik daripada indikator di tingkat global.
Secara umum, perkembangan kasus konfirmasi harian dan kasus aktif masih terkendali. Tingkat Kasus Aktif 5,2% (lebih rendah dari Global 11,09%), tingkat kesembuhan 92,0% (lebih baik dari Global 86,83%), namun tingkat kematian 2,8% (masih lebih tinggi dari Global 2,07%).
“Kasus aktif nasional adalah 5,2 persen dibandingkan global yang 11,09 persen. Kemudian, kasus kesembuhannya adalah 92 persen di mana global 86,83 persen dan kematian kita masih 2,8 persen dan global 2,07 persen,” kata Airlangga di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, (17/5/20210 setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.
Seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Bidan Perekoomian, meskipun beberapa indikator (jumlah kasus aktif, penambahan kasus harian, BOR –Bed Occupancy Rate– atau Keterisian tempat tidur, kesembuhan, kematian) menunjukkan tren positif dan perbaikan, namun perlu kewaspadaan terkait dengan peningkatan signifikan jumlah kasus dan BOR di sebagian besar Provinsi di Sumatera, dan ditemukannya beberapa kasus Varian Baru (B.117 Inggris dan B.1.617 India).
“Perlu mewaspadai dan antisipasi potensi lonjakan/ kenaikan kasus aktif, setelah pelaksanaan libur panjang Idul Fitri ini,” ujar Airlangga.
Tren Jumlah Kasus Aktif di tingkat Provinsi: 15 Provinsi Meningkat (sebagian besar Provinsi di Pulau Sumatera) dan 19 Provinsi Menurun. Provinsi yang Kasus Aktifnya meningkat adalah: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kep.Bangka Belitung, DKI Jakarta, Maluku, Banten, NTB, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Gorontalo.
Tambahan Kasus Mingguan di seluruh Provinsi di Sumatera menunjukkan tren peningkatan (kecuali Bengkulu), karena itu Pemerintah mewaspadai potensi terjadinya peralihan lonjakan kasus saat terjadi Mobilitas Penduduk Pasca Libur Lebaran dari Sumatera ke Jawa.
Sedangkan untuk ketersediaan Tempat Tidur di Rumah Sakit, data BOR (Bed Occupancy Ratio) nasional menunjukkan berada di level yang aman dan cukup rendah, yaitu sebesar 29%. Kenaikan tren kasus aktif di sejumlah provinsi di Sumatera menyebabkan BOR di seluruh provinsi di Sumatera (kecuali Bengkulu) lebih tinggi dibandingkan BOR Nasional: Sumatera Utara (57%), Riau (52%), Kep. Riau (49%), Sumatera Barat (49%), Sumatera Selatan (47%), Kep.Bangka Belitung (45%), Jambi (43%), Lampung (38%), Aceh (34%).
Untuk mengantisipasi arus balik mobilitas masyarakat pasca libur lebaran, perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19. Berdasarkan monitoring dan hasil survey Kemenhub, potensi lonjakan arus balik terjadi pada H+2 (16 Mei) dan H+7 (21 Mei), terutama untuk moda transportasi darat.
Oleh karena itu Pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan, untuk mencegah peningkatan kasus pasca libur panjang lebaran, dengan memberlakukan kebijakan: (1) Random-Test untuk perjalanan dari beberapa Provinsi di Jawa yang menuju Jakarta, dan (2) Mandatory-Check untuk perjalanan dari Sumatera menuju ke Jawa dan Jakarta.
Pada kesempatan yang sama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa antisipasi sudah dilakukan dan ketersediaan Tempat Tidur (TT) di Rumah Sakit cukup aman. Tersedia TT untuk Isolasi sekitar 70.000, yang terisi sekitar 20.000 TT. Sedangkan TT untuk ICU seluruh Indonesia memiliki 7.500 TT, dan sudah terisi 2.500 TT.
“Semoga pasca lebaran/ liburan panjang, kenaikannya tidak tinggi, sehingga cadangan TT untuk Isolasi dan ICU tidak usah dikhawatirkan”, ungkap Menkes Budi G. Sadikin.
Obat-obatan juga dilengkapi dan stok obat-obatan di Rumah Sakit juga sudah diisi. Jumlah vaksin yang masuk ke Indonesia pada bulan Mei ini cukup banyak. Saat ini adalah momentum untuk percepatan vaksinasi agar ditingkatkan lagi dan diutamakan untuk para lansia.
Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah bagaimana agar kasus Covid-19 di Indonesia tidak melonjak.
Untuk itu, bagi masyarakat yang kembali dari berpergian diharapkan kesediaannya untuk melakukan karantina mandiri di tempat masing-masing, utamanya yang baru saja bepergian dari daerah zona merah dan zona oranye. Masyarakat diharapkan patuh terhadap semua kebijakan dan aturan yang diterbitkan Satgas Pusat dan pengaturan oleh Satgas Daerah. (Kemenko Perekonomian/asr)
