Home Blog Page 143

AS Jatuhkan Sanksi Terhadap Personel Pengadilan Kriminal Internasional 

0

Pada Kamis 6 Februari, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengesahkan penerapan sanksi ekonomi dan larangan perjalanan terhadap personil di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sebagai respons atas penyelidikan terhadap warga negara AS dan sekutu AS, termasuk Israel. Sebelumnya, Partai Demokrat AS berhasil menggagalkan upaya senator Partai Republik untuk menerapkan aturan sanksi terhadap ICC

ETIndonesia. Presiden Amerika Serikat Trump mengeluarkan sanksi ini bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington. Namun, belum jelas kapan AS akan mengumumkan daftar individu yang dikenai sanksi.

Pada November tahun lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, serta pemimpin militer Hamas, Mohammed Deif.

Menurut laporan Central News Agency, pada tahun 2020, selama masa jabatan pertamanya, Trump juga menjatuhkan sanksi terhadap Jaksa ICC saat itu, Fatou Bensouda, dan seorang asistennya karena ICC menyelidiki dugaan kejahatan perang yang dilakukan pasukan AS di Afghanistan.

ICC belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters.

Sanksi ini mencakup pembekuan seluruh aset individu yang terkena sanksi di AS dan larangan masuk bagi mereka serta keluarga mereka ke AS.

ICC memiliki 125 negara anggota dan memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, serta agresi terhadap negara anggota. Namun, AS,PKT, Rusia, dan Israel bukan anggota ICC.

Sebelumnya, senator Partai Republik di AS berusaha mengesahkan undang-undang untuk menerapkan sanksi terhadap ICC, tetapi upaya tersebut digagalkan oleh Partai Demokrat. Akibatnya, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memberlakukan sanksi langsung.

Pada Desember tahun lalu, Presiden ICC Tomoko Akane memperingatkan bahwa sanksi tersebut dapat “segera melemahkan yurisdiksi ICC dalam semua kasus dan mengancam keberadaan pengadilan itu sendiri.” (Hui)

Sumber : NTDTV.com 

Kejutan Global: Trump Umumkan Rencana Ambisius Ambil Alih Gaza dan Ciptakan ‘Riviera Timur Tengah’!

0

EtIndonesia. Dalam pernyataan yang mengguncang kancah geopolitik global, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terang-terangan menyampaikan rencana kontroversialnya untuk mengambil alih wilayah Gaza. Menurut pernyataan yang disampaikan dalam pertemuan di Gedung Putih bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, AS akan “meratakan” Gaza, membersihkan sisa-sisa bahan peledak dan ranjau, lalu membangun kembali kawasan tersebut dengan konsep seperti kawasan wisata mewah, yang diklaim Trump sebagai “Riviera Timur Tengah”.

Rencana Besar yang Menggemparkan

Dalam konferensi pers yang diadakan usai pertemuan tersebut, Trump menegaskan: “AS akan mengambil alih Gaza. Kami akan meratakan segala kerusakan, menghilangkan ancaman bom yang belum meledak, dan membangun infrastruktur baru. Kawasan ini akan menjadi pusat lapangan pekerjaan dan perumahan, serta simbol stabilitas di Timur Tengah.”

Pernyataan tersebut seakan melambangkan visi “real estat” Trump yang telah dikenal luas. Dengan ambisi menguasai Gaza untuk jangka panjang, dia menyatakan bahwa wilayah tersebut tidak hanya akan diperbaharui, tetapi juga akan menjadi aset strategis yang dapat membawa kemakmuran di kawasan yang selama ini dikenal dengan konflik yang berkepanjangan.

Langkah-langkah Persiapan dan Kebijakan Terkait

Rencana ambisius tersebut ternyata tidak muncul secara tiba-tiba. Beberapa kebijakan dan langkah persiapan telah dilaksanakan oleh pemerintahan Trump sebagai fondasi strategi geopolitik di Timur Tengah, di antaranya:

  1. Peninjauan dan Pembekuan Bantuan Luar Negeri: Pada 24 Januari 2025, Menteri Luar Negeri AS mengeluarkan perintah untuk meninjau serta membekukan hampir seluruh dana bantuan luar negeri, kecuali bantuan pangan darurat dan dukungan militer bagi Israel dan Mesir. Kebijakan ini bertujuan untuk menyaring aliran dana yang selama ini dianggap berpotensi disalahgunakan untuk mendukung kelompok teroris.
  2. Penutupan USAID dan Integrasinya ke Kementerian Luar Negeri: Sejak 3 Februari 2025, USAID—yang selama ini mengelola proyek bantuan luar negeri bernilai miliaran dolar—ditutup. Fungsi-fungsinya kemudian dipindahkan ke Departemen Luar Negeri, dengan penunjukan Menteri Luar Negeri sebagai “pelaksana tugas” baru. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan bantuan dan mencegah penyalahgunaan dana.
  3. Penghentian Hubungan dengan Lembaga-lembaga PBB: Pada 4 Februari 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menghentikan interaksi dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, membekukan pendanaan untuk UNRWA, serta meninjau ulang keanggotaan UNESCO. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kritik terhadap lembaga-lembaga internasional yang dianggap mendukung pihak-pihak dengan catatan pelanggaran HAM atau menyokong kelompok teroris.

Motivasi dan Tujuan Strategis

Menurut pernyataan serta analisis kebijakan, rencana pengambilalihan Gaza oleh AS dipandang sebagai bagian dari upaya strategis untuk:

  • Mengurangi Pengaruh Terorisme:
    Dengan menguasai Gaza, diharapkan pendanaan dan dukungan bagi kelompok teroris—yang diduga mendapat aliran dana dari berbagai sumber internasional—dapat dipotong secara total. Trump menyatakan bahwa jika AS tidak memberi ruang bagi dukungan dari negara seperti Iran, maka pendanaan untuk kelompok seperti Hamas akan terhambat.
  • Memperlemah Pengaruh Tiongkok dan Aliansi Globalnya:
    Kebijakan-kebijakan persiapan yang telah dilakukan juga diarahkan untuk memutus “lingkar pengepungan” terhadap AS, khususnya yang dibangun oleh Tiongkok dan sekutunya melalui berbagai lembaga internasional. Dengan begitu, diharapkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan seperti Amerika Utara dan Amerika Latin juga dapat dipertahankan.
  • Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas di Timur Tengah:
    Dukungan penuh yang diberikan oleh Netanyahu menunjukkan bahwa bagi Israel, pengambilalihan Gaza oleh AS merupakan solusi jangka panjang untuk mengatasi ancaman keamanan yang selama ini datang dari wilayah tersebut. Dengan kontrol langsung AS, perbatasan Gaza dianggap tidak lagi menjadi sumber potensi konflik.

Reaksi dan Kontroversi Internasional

Meski mendapat dukungan penuh dari beberapa pihak di Israel, rencana ini langsung menuai kecaman dari berbagai kalangan:

Negara-Negara Arab:

  • Arab Saudi, Mesir, dan Yordania menyatakan penolakan tegas atas rencana tersebut. Menurut pernyataan resmi, tanpa pengakuan terhadap negara Palestina, tidak ada landasan untuk menjalin hubungan diplomatik yang normal dengan Israel.

“Tanpa Negara Palestina, jangan harap kami menjalin hubungan diplomatik dengan Israel,” tegas pernyataan dari pihak Arab Saudi.

  • Kelompok Palestina dan Masyarakat Internasional:
    Warga Gaza, yang saat ini berjumlah sekitar dua juta jiwa, menolak gagasan pemindahan paksa dari tanah kelahiran mereka. Mereka menegaskan: “Ini adalah rumah kami. Tidak seorang pun berhak mengusir kami.”

Selain itu, beberapa negara Barat dan lembaga internasional menyuarakan kekhawatiran bahwa langkah tersebut dapat bertentangan dengan prinsip hukum internasional, yang mengakui Gaza sebagai bagian integral dari wilayah Palestina.

Implikasi Ekonomi, Sosial, dan Hukum

Rencana untuk meratakan dan membangun kembali Gaza diperkirakan akan menelan biaya ratusan miliar dolar. Proses pembersihan dari ranjau dan bahan peledak, perombakan infrastruktur, serta penyediaan perumahan dan lapangan pekerjaan, menjadi tantangan besar bagi AS.

Selain itu, upaya memindahkan penduduk Gaza ke negara lain seperti Mesir atau Yordania, yang telah menampung jutaan pengungsi Palestina di masa lalu, dapat memicu krisis kemanusiaan baru.

Secara hukum, status Gaza masih menjadi perdebatan internasional. Meskipun Israel pernah menarik diri dari Gaza pada tahun 2005, pengendalian atas perbatasan dan akses ke wilayah tersebut tetap menjadi sumber kontroversi. Menurut pendapat Mahkamah Internasional yang dikeluarkan pada 20 Juli 2024, pendudukan di wilayah Palestina, termasuk Gaza, dianggap melanggar hukum internasional dan merampas hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.

Kesimpulan

Sementara Presiden Trump dan pendukungnya melihat rencana pengambilalihan Gaza sebagai kunci untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran baru di Timur Tengah, berbagai pihak mempertanyakan keabsahan dan kelayakan solusi yang berbasis pada paradigma real estat ini. Konflik yang telah berlangsung lama, dinamika politik yang kompleks, serta tantangan kemanusiaan yang nyata, menjadikan implementasi rencana tersebut penuh dengan risiko dan kontroversi.

Langkah berani ini kini menunggu respons dari dunia internasional. Apakah visi ambisius Trump akan membuka era baru stabilitas di Timur Tengah, atau justru menjadi katalisator bagi konflik yang lebih luas, waktu yang akan menjawab.

Jet Tempur Mirage Prancis Tiba di Ukraina, Kyiv Pertimbangkan Opsi Nuklir, AS: Peluang Kecil

Pada  Kamis (6 Februari), Ukraina menerima gelombang baru jet tempur canggih, termasuk Mirage 2000 buatan Prancis dan F-16 buatan AS. Sementara itu, Presiden Volodymyr Zelenskyy menegaskan bahwa jika NATO tidak dapat menerima Ukraina, Kyiv akan mempertimbangkan opsi keamanan lain, termasuk kepemilikan kembali senjata nuklir.

ETIndonesia. Batch pertama jet tempur Mirage 2000 dari Prancis dan batch tambahan F-16 buatan AS tiba di Ukraina. Ini adalah kali pertama sejak musim panas lalu Ukraina kembali menerima jet tempur terbaru. Jet-jet ini diharapkan dapat memperkuat pertahanan udara pasukan Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy baru-baru ini menyatakan bahwa jika Ukraina tidak dapat segera bergabung dengan NATO, Kyiv akan mempertimbangkan opsi jaminan keamanan lainnya, termasuk mendapatkan kembali senjata nuklir.

 Ia menekankan bahwa setelah Rusia mencaplok Krimea pada tahun 2014, Budapest Memorandum on Security Assurances sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Memorandum ini awalnya mengharuskan Ukraina melepaskan persenjataan nuklirnya dengan imbalan jaminan keamanan dari Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia.

Namun, Keith Kellogg, utusan khusus AS untuk urusan Rusia-Ukraina yang ditunjuk oleh Presiden Donald Trump, mengatakan kepada Fox News pada hari Kamis bahwa kemungkinan Ukraina memperoleh kembali senjata nuklir hampir nol, karena komunitas internasional tidak mungkin menyetujuinya.

Saat ini, Amerika Serikat sedang merancang rencana untuk mengakhiri perang. Kellogg mengungkapkan pekan ini bahwa untuk mencapai perjanjian damai, baik Kyiv maupun Moskow harus membuat kompromi.


“Kami telah sangat meningkatkan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Ukraina membutuhkan perdamaian yang nyata, abadi, dan terjamin. Kami bersedia mengambil langkah-langkah diplomasi yang kuat, dan inilah yang sedang kami persiapkan,” ujar Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. 

Baru-baru ini, Trump mengusulkan agar Ukraina menukar sumber daya mineral tanah jarang (rare earth elements) dengan bantuan militer dari Amerika Serikat. Zelenskyy menunjukkan sikap terbuka terhadap usulan ini.

Pada  Kamis, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Moskow akan menentukan langkah-langkahnya berdasarkan kebijakan dan tindakan spesifik Amerika Serikat. Seorang anggota parlemen senior Rusia mengungkapkan bahwa persiapan pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dan Donald Trump telah memasuki “tahap lanjut,” dan pertemuan keduanya diperkirakan akan segera terjadi. (Hui)

Sumber : NTDTV.com 

Elon Musk Tuding Media Politico, The New York Times, dan Associated Press Menerima Dana Pemerintah, Picu Perhatian Publik

0

Pada  Rabu (5 Februari), sebuah laporan mengejutkan opini publik di Amerika Serikat. Beberapa jurnalis mengungkap bahwa sejumlah media besar AS, termasuk Politico, The New York Times, dan Associated Press (AP), telah menerima dana besar dari pemerintah federal selama bertahun-tahun. Elon Musk juga menuduh The New York Times menerima pendanaan dari pemerintah, yang memicu perdebatan mengenai independensi media dan transparansi penggunaan dana pemerintah.

ETIndonesia. Skandal ini bermula dari laporan Benny Johnson, seorang jurnalis sayap kanan, yang mengklaim bahwa Politico telah menerima dana dari United States Agency for International Development (USAID). Johnson menyertakan tangkapan layar yang menunjukkan transfer dana sebesar 8,2 juta dolar AS ke rekening Politico.

Jurnalis konservatif lainnya, Liz Wheeler, menanggapi laporan itu dengan mengatakan bahwa jumlah dana yang diterima Politico bukan 8 juta dolar AS, melainkan mencapai 34,3 juta dolar AS.

Tak lama setelah itu, lebih banyak laporan muncul, menuduh bahwa AP dan The New York Times juga telah menerima dana pemerintah selama bertahun-tahun.

Jurnalis independen Kyle Becker menulis di platform X: “Bukan hanya Politico, Associated Press juga menerima jutaan dolar dari pemerintah setiap tahunnya.” Ia juga melampirkan tangkapan layar sebagai bukti.

Elon Musk kemudian membagikan unggahan tersebut dan berkomentar bahwa praktik seperti ini tidak akan bertahan lama.

Tak lama setelah itu, Musk kembali membagikan unggahan jurnalis sayap kanan Ian Miles Cheong, yang menuduh bahwa The New York Times adalah “media yang didanai pemerintah.”

Ian Miles Cheong mengklaim bahwa selama lima tahun terakhir, pemerintah AS telah memberikan puluhan juta dolar kepada The New York Times. Pada Agustus tahun lalu saja, pemerintah mengalokasikan 4,1 juta dolar AS kepada media tersebut. Sebagian besar dana tersebut berasal dari Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat AS (U.S. Department of Health and Human Services), serta National Science Foundation.

Ia juga menambahkan bahwa dana ini digunakan untuk menopang media yang sedang berjuang secara finansial, yang mana pada saat yang sama mendukung agenda politik tertentu, seperti pro-Ukraina, anti-Trump, dan anti-Musk.

Saat ini, Politico dan Associated Press telah membantah tuduhan tersebut, dengan menyatakan bahwa kontrak pemerintah dengan organisasi berita adalah praktik yang wajar.

Meskipun kebenaran di balik tuduhan ini masih perlu diverifikasi lebih lanjut, pernyataan Musk telah memicu perdebatan luas tentang independensi media, penggunaan dana pemerintah, dan hubungan di antara keduanya. 

Dalam era informasi saat ini, menjaga independensi, objektivitas, dan transparansi media serta pengelolaan dana publik sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. (Hui)

Sumber : NTDTV.com

Ekonomi Jawa Timur Tetap Stabil, Sinergi BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS Dorong Pertumbuhan Berkelanjutan

0

Surabaya – Stabilitas ekonomi Jawa Timur terus terjaga pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 4,93% (yoy), didorong oleh peningkatan investasi dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Kolaborasi antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam Media Briefing yang diselenggarakan, Jumat (7/2) di Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Kepala Perwakilan BI Erwin Gunawan Hutapea menegaskan bahwa pengendalian inflasi yang efektif, yakni sebesar 1,51% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan rata-rata nasional, berkontribusi pada daya beli masyarakat serta stabilitas harga. Koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan pendekatan Jatim SIGATI menjadi faktor utama keberhasilan ini.

Perbankan Menguat, Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga

Kepala Kantor OJK Jawa Timur, Yunita Linda Sari, mengungkapkan bahwa sektor perbankan menunjukkan kinerja yang solid. Kredit tumbuh 8,04% (yoy) mencapai Rp614 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 4,73% (yoy) menjadi Rp790 triliun. Rasio Non-Performing Loan (NPL) menurun ke angka 2,88%, menunjukkan perbankan tetap sehat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang kuat di 29,58%. Ketahanan likuiditas perbankan pun terjaga dengan rasio AL/DPK sebesar 15,01% dan AL/NCD sebesar 68,58%.

Di sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank, kinerja tetap positif dengan pertumbuhan dana pensiun dan perusahaan pembiayaan yang semakin membaik. Sinergi antara perbankan dan sektor keuangan lainnya akan menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ke depan.

Belanja APBN dan Investasi Dorong Pertumbuhan

Dari sisi fiskal, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, menyampaikan bahwa realisasi belanja APBN di Jawa Timur meningkat, terutama pada Belanja Kementerian/Lembaga yang tumbuh 13,74% hingga akhir 2024. Penguatan belanja negara berperan sebagai shock absorber melalui investasi di infrastruktur, bantuan sosial, dan penyelenggaraan Pilkada serentak.

Sementara itu, pendapatan negara dari pajak, kepabeanan, cukai, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melampaui target, menunjukkan peningkatan kepatuhan pajak serta optimalisasi penerimaan negara. Ini menjadi indikasi kuat bahwa kebijakan fiskal di Jawa Timur mampu memberikan stimulus positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Prospek Ekonomi 2025: Optimisme dengan Tantangan Global

Prospek ekonomi Jawa Timur pada 2025 diproyeksikan tetap kuat dengan pertumbuhan di kisaran 4,7% hingga 5,5% (yoy). Inflasi diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5% ±1%. Meskipun terdapat tantangan eksternal seperti ketidakpastian global dan dinamika suku bunga, penguatan sinergi antara BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Kepala LPS II Jawa Timur, Bambang S. Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya menjamin penuh lebih dari 608 juta rekening simpanan nasabah di Bank Umum dan 15,8 juta rekening di BPR/BPRS, mencakup 99,9% total rekening. Langkah ini menjadi jaminan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan di Jawa Timur.

Dengan strategi penguatan sinergi, inovasi kebijakan, dan pendekatan pro-growth, empat lembaga ini optimis dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata di seluruh daerah.

Zelenskyy Bersedia Beri Trump Akses ke Sumber Daya Langka Ukraina Sebagai Tukar Jaminan Keamanan

0

EtIndonesia. Pada Jumat (7/2), Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa dia kemungkinan akan bertemu dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, minggu depan.

Pada hari yang sama, Zelenskyy menyatakan bahwa Ukraina bersedia menjalin kesepakatan dengan Trump mengenai sumber daya mineral langka Ukraina, sebagai bagian dari pertukaran jaminan keamanan bagi negaranya.

Langkah ini menandai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Ukraina, sejalan dengan pendekatan “diplomasi berbasis transaksi” yang dijalankan Trump sejak kembali ke Gedung Putih.

Zelenskyy: Ukraina Bersedia Beri Trump Akses ke Sumber Daya Langka

Dalam wawancara dengan Reuters pada Jumat (7/2), Zelenskyy mempresentasikan peta tambang rahasia Ukraina yang mengungkapkan lokasi berbagai cadangan sumber daya mineral langka dan strategis, bertujuan menarik perhatian Trump untuk mencapai kesepakatan.

“Jika kita berbicara tentang kesepakatan, mari kita buat kesepakatan. Yang kami butuhkan adalah perjanjian yang menguntungkan semua pihak,” ujar Zelenskyy.

Dia menegaskan bahwa Ukraina memerlukan jaminan keamanan dari sekutu-sekutunya, dan sebagai imbalannya, Kyiv bersedia menawarkan akses ke cadangan sumber daya alamnya.

Menurut Zelenskyy:

  • Sekitar 20% sumber daya mineral Ukraina telah dikuasai Rusia sejak invasi dimulai.
  • Ukraina memiliki cadangan titanium dan uranium terbesar di Eropa.
  • Titanium sangat penting bagi industri penerbangan dan luar angkasa, sementara uranium digunakan dalam energi nuklir dan senjata nuklir.

Namun, Zelenskyy menegaskan bahwa Ukraina tidak akan “menyerahkan” sumber daya ini secara cuma-cuma, melainkan membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

“Amerika telah memberikan bantuan terbesar kepada kami, jadi sudah seharusnya mereka juga mendapatkan manfaat terbesar dari perjanjian ini. Mereka memiliki prioritas dalam kerja sama ini, dan mereka akan mendapatkannya,” ujar Zelenskyy.

Selain itu, Kyiv dan Gedung Putih juga sedang membahas peluang penggunaan fasilitas penyimpanan gas alam bawah tanah Ukraina untuk menyimpan gas alam cair (LNG) AS.

“Saya tahu pemerintahan Trump sangat tertarik dengan ini… Kami siap menandatangani kontrak untuk pasokan LNG dari AS. Ukraina bisa menjadi pusat distribusi energi bagi seluruh Eropa,” tambahnya.

Trump: “Saya Bisa Bertemu Zelenskyy dan Putin Minggu Depan”

Saat berbicara dengan wartawan di Gedung Putih pada Jumat (7/2), Trump mengungkapkan kemungkinan bertemu dengan Zelenskyy dan Putin minggu depan untuk membahas konflik Ukraina-Rusia.

“Saya mungkin akan bertemu dengan Presiden Zelenskyy minggu depan. Saya mungkin akan berbicara dengan Presiden Putin. Saya ingin melihat perang ini berakhir,” kata Trump.

Ketika ditanya apakah pertemuan dengan Zelenskyy akan berlangsung di Washington, DC, Trump menjawab: “Mungkin di DC, tetapi saya tidak akan pergi ke Kyiv.”

Trump juga menegaskan bahwa dia ingin mendiskusikan dukungan keuangan dan militer AS untuk Ukraina.

“Salah satu hal yang sedang kita bahas dengan Presiden Zelenskyy adalah bagaimana memastikan keamanan aset mereka,” tambah Trump.

Sementara itu, Zelenskyy akan menghadiri Konferensi Keamanan Munich (MSC) di Jerman minggu depan. Konferensi ini juga akan dihadiri oleh Wakil Presiden AS, J.D. Vance, dan Utusan Khusus Trump untuk Rusia-Ukraina, Keith Kellogg.
Namun, Trump sendiri tidak akan menghadiri konferensi tersebut.

Trump dan Putin Siap Bertemu?

Pekan lalu, Trump menyatakan bahwa Rusia kemungkinan ingin mencapai kesepakatan dengan Ukraina, dan mengisyaratkan bahwa dia berencana bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam waktu dekat.

Menurut laporan media Rusia (RIA Novosti), persiapan untuk pertemuan antara Trump dan Putin telah mencapai tahap akhir.

Sumber di parlemen Rusia mengklaim bahwa pertemuan antara Trump dan Putin bisa berlangsung pada Februari atau Maret.

Menurut Reuters, baik Trump maupun Putin telah mengindikasikan keinginan untuk mengadakan pertemuan, yang kemungkinan akan mencakup pembahasan tentang:

  • Pengendalian senjata nuklir
  • Harga energi global
  • Upaya Trump untuk segera mengakhiri perang Rusia-Ukraina

Prioritas Zelenskyy: Jaminan Keamanan bagi Ukraina

Sebelum Trump dan Putin bertemu, Zelenskyy menegaskan bahwa dia harus bertemu terlebih dahulu dengan Trump untuk memastikan bahwa kepentingan Ukraina akan tetap diperhitungkan dalam negosiasi perdamaian.

“Prioritas utama saya dalam perjanjian apa pun adalah memastikan bahwa Ukraina memiliki jaminan keamanan yang kuat untuk mencegah invasi Rusia di masa depan,” tegasnya.

Saat ini, tim negosiasi Ukraina terus berkomunikasi secara intens dengan Utusan Khusus Trump untuk Rusia-Ukraina, Keith Kellogg, serta Penasihat Keamanan Nasional AS, Michael Waltz.

Apakah Trump akan benar-benar membuat kesepakatan besar yang melibatkan sumber daya strategis Ukraina?

Apakah pertemuan Trump-Putin dapat mengakhiri perang Rusia-Ukraina? Kita nantikan kelanjutan negosiasi ini! (jhn/yn)

Trump Dirikan Kantor Urusan Agama Gedung Putih untuk Melindungi Kebebasan Beragama

ETIndonesia. Gebrakan Presiden Trump terus berlanjut. Pada  Kamis 6 Februari, Trump mengumumkan dalam acara National Prayer Breakfast bahwa ia akan mendirikan “Kantor Agama” di Gedung Putih. Ia juga menginstruksikan Jaksa Agung Pam Bondi untuk memimpin satuan tugas guna melindungi kebebasan beragama. 

Reporter NTD Tao Ming melaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis menegaskan dalam acara National Prayer Breakfast bahwa tanpa kebebasan beragama, Amerika Serikat bukanlah negara yang bebas.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkata Satuan tugas ini akan berupaya secara menyeluruh untuk menuntut segala bentuk kekerasan dan perusakan anti-Kristen di masyarakat serta berusaha sekuat tenaga untuk melindungi hak-hak umat Kristiani dan pemeluk agama lainnya di seluruh negeri.”

Pengamat politik Tang Jingyuan: Sebenarnya, ini adalah langkah yang lebih mendalam dalam mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai Amerika serta fondasi negara itu sendiri.”

Trump menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah hak dasar manusia, dan ia akan berusaha keras untuk mempertahankan hak fundamental ini.


“Saya akan selalu melindungi kebebasan beragama. Saya akan mendirikan Komisi Kebebasan Beragama yang sepenuhnya baru. Ini akan menjadi langkah besar, dan kami akan bekerja tanpa lelah untuk mempertahankan hak paling mendasar ini,” ujarnya. 

Wakil Ketua Partai Demokrat Tiongkok Bersatu, Jie Lijian berkata : “Dikarenakan keyakinan kami adalah tentang kebaikan dan kebenaran. Saya merasa bahwa ini bukan hanya kemenangan bagi Amerika Serikat, tetapi juga dukungan besar bagi mereka yang masih mengalami penindasan agama, baik di Tiongkok maupun negara lain.” 

“Saat ini, kekacauan dan bencana global terjadi karena hilangnya keyakinan serta pengrusakan yang dilakukan oleh rezim otoriter. Saya percaya bahwa Presiden Trump tidak hanya menyelamatkan Amerika Serikat, tetapi juga kebebasan beragama di seluruh dunia. Saya sangat berterima kasih kepada Presiden Trump.”

Tang Jingyuan berkata kita tahu bahwa komunisme sendiri sebenarnya juga merupakan sejenis agama, tetapi ia adalah agama sesat—terutama Partai Komunis Tiongkok. Oleh karena itu, mereka menindas dan menekan semua agama yang benar.” (Hui)

Sumber : NTDTV.com 

Zelenskyy: “Tidak menjadi Anggota NATO, Kami Akan Punya Nuklir” – Utusan Trump:” Tidak Mungkin”

EtIndonesia. Setelah Donald Trump kembali ke Gedung Putih, banyak pihak bertanya-tanya apakah perang Rusia-Ukraina akan segera berakhir. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, baru-baru ini menyatakan bahwa jika AS tidak dapat memastikan keanggotaan cepat Ukraina di NATO, maka Kyiv harus mempertimbangkan opsi keamanan lain, termasuk memperoleh kembali senjata nuklir.

Namun, Keith Kellogg, pensiunan letnan jenderal dan utusan khusus untuk Ukraina yang ditunjuk oleh Trump, dengan tegas menyatakan bahwa skenario ini “hampir mustahil”.

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan presenter Inggris terkenal Piers Morgan pada 4 Februari, Zelenskyy menegaskan bahwa jika proses keanggotaan Ukraina di NATO terus terhambat, maka Kyiv harus mencari cara lain untuk menjamin keamanan nasionalnya.

Zelenskyy mengingatkan bahwa Ukraina pernah menandatangani Memorandum Keamanan Budapest pada tahun 1994, di mana negara itu melepaskan senjata nuklirnya—saat itu merupakan gudang nuklir terbesar ketiga di dunia—dengan imbalan jaminan keamanan dari AS, Inggris, dan Rusia. Namun, aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 membuktikan bahwa janji tersebut hanyalah formalitas yang tidak berarti.

Menurut laporan Fox News pada 6 Februari, dalam sebuah wawancara, Keith Kellogg menegaskan bahwa mempersenjatai kembali Ukraina dengan senjata nuklir bukanlah opsi yang bisa dijalankan.

Kellogg menyatakan: “Peluang mereka mendapatkan kembali senjata nuklir adalah antara hampir nol hingga nol mutlak. Kita semua tahu ini tidak mungkin terjadi.”

Selain itu, dukungan militer NATO terhadap Ukraina telah mencapai batas maksimal, dan bantuan militer dari AS dan sekutunya di Eropa juga tidak mungkin berubah menjadi dukungan untuk pengembangan nuklir.

“Dari perspektif realitas politik dan keamanan global, hampir tidak mungkin bagi komunitas internasional untuk mendukung Ukraina dalam mengembangkan kembali senjata nuklir,” tegas Kellogg.

Pada 4 Februari, Zelenskyy juga menyatakan bahwa dia bersedia bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, jika memang itu adalah satu-satunya cara terbaik untuk mengakhiri perang.

Namun, pihak Kremlin sebelumnya telah menegaskan bahwa mereka tidak mengakui keabsahan Zelenskyy sebagai presiden Ukraina. Di sisi lain, AS terus mendorong Ukraina untuk segera mengadakan pemilu baru.

Proses Negosiasi Perdamaian Rusia-Ukraina

Pada 2 Februari, Trump mengungkapkan bahwa AS telah memulai pembicaraan awal dengan Ukraina dan Rusia, membahas kemungkinan kesepakatan perdamaian.

Keith Kellogg kemudian mengonfirmasi bahwa negosiasi semacam itu memang sedang berlangsung, tetapi kedua belah pihak—baik Kyiv maupun Moskow—harus siap memberikan konsesi untuk mencapai kesepakatan.

Meski demikian, pemerintahan Trump masih sangat berhati-hati dalam mengungkap detail negosiasi ini, terutama dalam isu paling kontroversial: apakah Ukraina akan diizinkan bergabung dengan NATO.

Isu ini menjadi garis merah utama bagi Zelenskyy dan Putin, di mana Ukraina menginginkan keanggotaan NATO sebagai jaminan keamanan, sementara Rusia menolak keras gagasan tersebut.

Menurut laporan Daily Mail Inggris pada 6 Februari, Trump disebut berusaha memaksa Zelenskyy menerima rencana perdamaian dengan Rusia sebelum Paskah.
Menurut laporan Ukrainska Pravda, rencana ini telah menyebar di kalangan politisi dan diplomat Ukraina, meskipun belum dikonfirmasi secara resmi.

Poin utama dalam proposal yang beredar mencakup:

  • Gencatan senjata sebelum 20 April 2025
  • Pelarangan Ukraina bergabung dengan NATO
  • Ukraina harus mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah yang telah dianeksasi
  • Ukraina harus menarik pasukannya dari wilayah Rusia di Kursk
  • Pasukan keamanan dari negara-negara Eropa akan ditempatkan di zona demiliterisasi
  • Amerika Serikat tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina

Selain itu, Uni Eropa akan diminta untuk membantu membiayai rekonstruksi Ukraina. Marshall Fund dari Jerman memperkirakan bahwa biaya pemulihan Ukraina dalam dekade mendatang bisa mencapai 486 miliar dolar.

Namun, Zelenskyy dengan tegas membantah keberadaan proposal gencatan senjata ini. Sementara itu, Gedung Putih masih belum memberikan komentar resmi terkait laporan ini.

Trump juga menyatakan bahwa dia berencana mengadakan konferensi perdamaian internasional dengan mediasi negara-negara besar, guna membantu mencapai kesepakatan dan mengakhiri perang.

Prancis Kirim Jet Tempur Mirage 2000 ke Ukraina

Pada 6 Februari, Menteri Pertahanan Prancis, Sebastien Lecornu, mengumumkan bahwa negaranya telah mengirimkan sejumlah jet tempur Mirage 2000 ke Ukraina.
Zelenskyy pun segera menyampaikan rasa terima kasihnya, menyatakan bahwa pesawat tempur ini akan meningkatkan pertahanan udara Ukraina.

Dalam unggahan di X (Twitter), Lecornu menulis: “Gelombang pertama jet tempur ini telah tiba di Ukraina hari ini… Mereka sekarang dapat membantu mempertahankan langit Ukraina.”

Namun, dia tidak mengungkapkan jumlah jet tempur yang telah dikirimkan.

Laporan dari Majelis Nasional Prancis menyebutkan bahwa dari 26 unit Mirage 2000 yang dimiliki oleh Angkatan Udara Prancis, sebanyak 6 unit telah diserahkan kepada Ukraina. Meski demikian, Kementerian Pertahanan Prancis belum mengonfirmasi angka ini secara resmi.

Zelenskyy kemudian memposting pernyataan resminya di media sosial, menegaskan bahwa Ukraina telah menerima Mirage 2000 dan menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron.

“Angkatan udara Ukraina terus berkembang. Gelombang pertama jet tempur Mirage 2000 dari Prancis telah tiba, memperkuat pertahanan udara kami. Saya sangat berterima kasih kepada Presiden Macron atas kepemimpinannya dan dukungannya. Prancis telah menepati janjinya, dan kami sangat menghargainya. Ini adalah langkah maju dalam memperkuat keamanan Ukraina,” tulis Zelenskyy (jhn/yn)

Penelitian Mengungkapkan Kematian Akibat Flu di Tiongkok Hampir 100.000 per Tahun, Jauh Melebihi Data Resmi

ETIndonesia.  Sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim ilmuwan dari Universitas Fudan dan dipublikasikan di Chinese Medical Journal mengungkap bahwa dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kematian akibat flu di Tiongkok mendekati 100.000 orang per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan data yang diumumkan oleh pemerintah Tiongkok.

Kasus Kematian Akibat Flu Meningkatkan Kekhawatiran

Aktris asal Taiwan, Barbie Hsu (徐熙媛), atau yang dikenal sebagai Big S, baru-baru ini meninggal dunia di Jepang akibat pneumonia yang disebabkan oleh komplikasi flu. Ia berpulang pada usia 48 tahun, dan kasus ini menarik perhatian publik terhadap wabah flu yang tengah berlangsung.

Menurut penelitian tersebut, jumlah kematian berlebih akibat flu di Tiongkok setiap tahunnya hampir mencapai 100.000, jauh di atas angka yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah.

Perbedaan antara Flu dan Pilek Biasa

Profesor Liu, seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok dari Canadian College of Traditional Chinese Medicine dan Direktur Kangmei Chinese Medicine Clinic, menjelaskan perbedaan antara flu dan pilek biasa.

“Flu dan pilek biasa memiliki perbedaan yang signifikan. Bahkan sejak era Dinasti Qing, para ilmuwan pengobatan tradisional Tiongkok sudah mengetahui perbedaan ini. Saat itu, flu disebut sebagai ‘qi jahat’ (戾气), yang kini kita ketahui sebagai virus. Gejalanya sangat mirip, seperti demam, sakit tenggorokan, dan batuk,” jelasnya.  

“Namun, flu cenderung menyebar dalam kelompok besar, sementara pilek biasa lebih sporadis. Ini adalah perbedaan terbesar antara keduanya. Saat ini, di Tiongkok, tampaknya flu sedang mewabah lagi. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan yang lebih berisiko mengalami komplikasi serius,” ujarnya.

Data Pusat Pengendalian Penyakit PKT

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian Penyakit Tiongkoki, dalam sepekan dari 23 hingga 29 Desember 2024, tingkat positif virus flu meningkat sebesar 6,2% dibandingkan pekan sebelumnya.

Pada pekan pertama tahun 2025, jumlah kasus flu dan infeksi Human Metapneumovirus (HMPV) mengalami peningkatan. Virus utama yang beredar saat ini adalah Influenza A (H1N1) pdm09.

Penelitian dari Universitas Fudan pada tahun 2021 memperkirakan bahwa setiap tahun, jumlah kunjungan pasien akibat flu yang berlebih mencapai rata-rata 3,005 juta kasus di unit gawat darurat dan klinik rawat jalan. Sementara itu, jumlah kematian akibat penyakit pernapasan yang berlebih akibat flu diperkirakan mencapai 92.000 kasus per tahun.

Peringatan dari Pakar Virologi

Ahli virologi asal Amerika Serikat, Lin Xiaoxu, memberikan peringatan kepada masyarakat Tiongkok agar lebih waspada terhadap penyakit pernapasan.

“Saya pikir ini menjadi pengingat bagi masyarakat Tiongkok untuk meningkatkan perlindungan terhadap saluran pernapasan mereka. Jika mengalami gejala pilek ringan, mereka harus sangat berhati-hati agar tidak berkembang menjadi infeksi gabungan, karena infeksi bakteri yang menyertainya bisa menjadi sangat berbahaya,” ujarnya. (Hui)

Sumber : NTDTV.com 

Pemerintah AS Bebas Lewat Terusan Panama? Presiden Panama Membantah Rubio: Tidak Bisa Menoleransi Kebohongan dan Kepalsuan

0

EtIndonesia. Beberapa waktu lalu, Departemen Luar Negeri AS secara terbuka menyatakan bahwa setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Marco Rubio ke Panama, Pemerintah Panama telah menyetujui untuk tidak lagi mengenakan biaya transit kepada kapal-kapal milik Pemerintah AS yang melewati Terusan Panama. Kebijakan ini disebut dapat menghemat jutaan dolar bagi Amerika Serikat setiap tahunnya. Namun, pernyataan ini mengejutkan Pemerintah Panama.

Menurut laporan AFP, Presiden Panama Jose Raul Mulino pada Kamis (6/2) dengan keras membantah klaim bahwa kapal-kapal milik Pemerintah AS berhak melewati terusan secara gratis.

Dia menegaskan: “Kami tidak bisa menoleransi hubungan bilateral yang didasarkan pada kebohongan dan kepalsuan.”

Sejak mantan Presiden AS Donald Trump memenangkan pemilihan presiden AS pada November lalu, dia terus menyatakan bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan “menggunakan kekuatan militer untuk merebut kembali” Terusan Panama.

Terusan ini dibangun oleh Amerika Serikat lebih dari satu abad yang lalu sebelum akhirnya diserahkan kepada Pemerintah Panama.

Saat ini, sekitar 40% dari lalu lintas peti kemas AS harus melewati terusan ini untuk menghubungkan Karibia dan Samudra Pasifik melalui jalur laut sempit. Namun, Trump sebelumnya telah mengeluhkan tarif tinggi yang harus dibayar oleh kapal-kapal AS yang menggunakan jalur ini.

Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga menanggapi pernyataan Mulino, dengan menyatakan bahwa mengenakan tarif pada kapal perang Angkatan Laut AS adalah “hal yang tidak masuk akal.”

Ia menambahkan: “Di masa konflik, kami masih harus membayar biaya untuk melewati wilayah yang kami lindungi secara sukarela? Saya merasa itu sangat konyol.”

Selain itu, Trump dan Rubio sebelumnya juga mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap investasi Tiongkok di Terusan Panama. Saat ini, sebuah anak perusahaan dari perusahaan asal Hong Kong mengelola pelabuhan di jalur terusan tersebut.

Mereka memperingatkan bahwa Pemerintah Tiongkok dapat menutup terusan tersebut dalam keadaan krisis dan melarang kapal AS untuk melewatinya. Namun, Pemerintah Panama dengan tegas membantah kemungkinan tersebut. Trump dan Mulino dijadwalkan akan mengadakan pembicaraan melalui telepon pada Jumat untuk membahas masalah ini.

Pada Kamis, Mulino juga mengonfirmasi bahwa Panama telah memutuskan untuk keluar dari proyek infrastruktur “Belt and Road Initiative” (BRI) yang digagas oleh Tiongkok dan telah mengeluarkan pemberitahuan 90 hari kepada kedutaan besar Panama di Beijing. Keputusan ini dianggap sebagai sebuah langkah besar yang menguntungkan AS. Dengan demikian, Panama menjadi negara Amerika Latin pertama yang mengumumkan keluar dari proyek bernilai triliunan dolar ini.

Sementara itu, departemen audit Panama sedang menyelidiki operasi anak perusahaan milik perusahaan Hong Kong yang mengelola Pelabuhan Balboa dan Pelabuhan Cristobal di Terusan Panama. Investigasi berfokus pada kesepakatan konsesi 25 tahun yang diberikan kepada perusahaan tersebut, untuk menyelidiki apakah ada praktik korupsi atau tindakan yang merugikan kepentingan nasional. Laporan hasil penyelidikan diharapkan akan dirilis sebelum akhir bulan ini. (jhn/yn)

Mengungkap Aktivitas Otak Saat Kematian: Bukti Nyata “Menjelang ajal di Depan Mata”

EtIndonesia. Apa yang sebenarnya terjadi pada otak manusia saat menghadapi kematian? Bayangkan jika semua momen penting dalam hidup muncul kembali dalam hitungan detik, seolah-olah seperti kilat yang menyambar. Kesadaran terlepas dari belenggu tubuh, dan seseorang dapat mengenang kembali seluruh perjalanan hidupnya.

Sebuah tim ilmuwan untuk pertama kalinya berhasil mengamati aktivitas otak manusia saat proses kematian terjadi. Mereka menemukan bahwa fenomena ini memang nyata, dan menyebutnya sebagai “kilasan hidup di depan mata”. Temuan ini memperkuat kesaksian banyak orang yang pernah mengalami pengalaman mendekati kematian (NDE – Near Death Experience).

Menurut laporan Daily Mail, penelitian ini dipimpin oleh dr. Ajmal Zemmar dari Universitas Louisville, AS dan dipublikasikan dalam jurnal Frontiers in Aging Neuroscience pada tahun 2022.

Tim peneliti mengamati seorang pasien lansia berusia 87 tahun yang menderita epilepsi di Kanada. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, aktivitas otak manusia dalam proses kematian berhasil direkam. Hasilnya menunjukkan adanya gelombang otak yang mirip dengan “pemutaran ulang memori”, seolah-olah seseorang sedang mengalami kilasan hidup sebelum meninggal.

Sebagai seorang ahli bedah saraf, dr. Zemmar dan timnya memonitor aktivitas otak pasien selama 900 detik sebelum dan sesudah kematian. Mereka secara khusus fokus pada 30 detik sebelum dan sesudah jantung berhenti berdetak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jantung pasien telah berhenti berdetak, gelombang otak yang terkait dengan ingatan tetap aktif. Bahkan, gelombang gamma, yang bertanggung jawab atas fungsi kognitif tingkat tinggi, mengalami peningkatan secara drastis.

Gelombang otak ini biasa ditemukan dalam otak manusia yang masih hidup dan berperan dalam berbagai fungsi seperti:

  • Konsentrasi
  • Mengakses ingatan
  • Memproses informasi
  • Bermimpi
  • Meditasi
  • Kesadaran diri

Para ilmuwan mengajukan dua hipotesis utama terkait fenomena ini:

  1. Hipotesis pertama: Kurangnya oksigen di otak menyebabkan neuron melepaskan sinyal secara tidak terkendali, sehingga memunculkan kembali memori-memori masa lalu.
  2. Hipotesis kedua: Ketika seseorang menghadapi ancaman kematian, amigdala—bagian otak yang berperan dalam pemrosesan emosi dan memori—memicu pelepasan ingatan lama, menyebabkan seseorang mengalami kilasan hidup dalam beberapa detik terakhirnya.

Implikasi Medis dan Etis dari Temuan Ini

Penelitian ini memberikan bukti nyata bahwa otak manusia masih aktif bahkan setelah jantung berhenti. Temuan ini juga sejalan dengan pengalaman mendekati kematian yang sering dilaporkan oleh pasien yang pernah berada di ambang kematian.

Dr. Zemmar menegaskan bahwa penelitian ini menantang pemahaman kita tentang kapan sebenarnya kehidupan berakhir. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan penting dalam bidang medis, seperti:

  • Kapan waktu yang tepat untuk menyatakan seseorang benar-benar meninggal dunia?
  • Apakah kita harus mencatat aktivitas otak pasien saat mendekati kematian sebelum mengambil keputusan medis?
  • Bagaimana implikasi penemuan ini terhadap prosedur donasi organ?

Saat ini, organ seseorang biasanya didonorkan setelah jantung berhenti berdetak, namun jika otak masih aktif setelah kematian, apakah ada waktu terbaik untuk melakukan transplantasi? Penemuan ini berpotensi mengubah kebijakan medis global terkait waktu kematian dan donasi organ.

Misteri Kehidupan Setelah Kematian

Tubuh manusia menyimpan banyak rahasia, dan kematian bukanlah akhir menuju kehampaan.
Dari mitologi, kepercayaan spiritual, hingga penelitian ilmiah, banyak bukti yang menunjukkan bahwa ada lebih banyak hal di luar pemahaman kita yang belum sepenuhnya terungkap.

Temuan ini menjadi langkah awal dalam memahami hubungan antara kesadaran, memori, dan kematian, serta membuktikan bahwa “kilasan hidup di depan mata” bukan hanya mitos, tetapi sebuah fenomena nyata yang didukung oleh ilmu pengetahuan. (jhn/yn)

Bahlil Sidak Pangkalan LPG di Pekanbaru Setelah Gempar Larangan Pengecer Jualan LPG 3 KG

0

ETIndonesia. Setelah menjalankan instruksi Prabowo Subianto terkait kembalinya penjualan Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di pengecer, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendatangi  salah satu pangkalan LPG 3 Kg di Jalan Tengku Bey, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, Rabu (5/2/2025).

Kehadiran Menteri Bahlil bertujuan memastikan distribusi dan harga LPG bersubsidi tetap terkendali serta berjalan sesuai kebijakan pemerintah.

Didampingi jajaran perwakilan Pertamina, Bahlil langsung menuju pangkalan milik Yusmaniar untuk melihat kondisi di lapangan.

Kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi aturan terbaru pemerintah yang melarang penjualan LPG 3 Kg melalui pengecer sejak 1 Februari 2025. Kebijakan tersebut diambil agar distribusi gas bersubsidi lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami ingin memastikan tidak ada permainan harga. Semua pangkalan wajib menjual LPG 3 Kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Bahlil di hadapan pemilik pangkalan dan warga yang tengah mengantre dalam siaran persnya. 

Bahlil menyatakan akan terus melakukan pemantauan di berbagai daerah guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif tanpa merugikan masyarakat. 

“Kami akan mengevaluasi penerapan kebijakan ini di lapangan. Jika ada kendala, tentu akan kami cari solusi terbaik,” ujarnya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan LPG bersubsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak serta menghindari praktik penimbunan maupun spekulasi harga yang merugikan masyarakat luas. (asr)

Bocoran Rencana Perdamaian Rusia-Ukraina: Trump Minta Gencatan Senjata pada 20 April?

EtIndonesia. Utusan khusus AS untuk masalah Rusia-Ukraina, Keith Kellogg, telah mengonfirmasi bahwa dalam Konferensi Keamanan Munich (MSC) yang akan berlangsung minggu depan, pemerintahan Trump akan mengumumkan rencana perdamaian untuk Ukraina.

Sementara itu, media Ukraina mengklaim telah mendapatkan bocoran isi utama rencana tersebut, yang mencakup:

  • Gencatan senjata pada 20 April 2025
  • Larangan bagi Ukraina untuk bergabung dengan NATO
  • Pengakuan Ukraina terhadap kedaulatan Rusia atas wilayah yang dianeksasi

Namun, pihak Pemerintah Ukraina membantah kebenaran laporan ini, dengan menegaskan bahwa kemungkinan besar ini hanyalah bagian dari propaganda Rusia.

Isi Bocoran Rencana Perdamaian AS untuk Ukraina

Menurut laporan dari media Ukraina, Strana, Presiden AS Donald Trump telah menyiapkan rencana perdamaian dengan target mengakhiri perang Rusia-Ukraina sebelum Paskah 2025.

Beberapa poin utama yang diduga termasuk dalam rencana ini:

  1. Gencatan senjata harus diumumkan sebelum 20 April 2025
  2. Ukraina dilarang menjadi anggota NATO
  3. Kyiv harus mengakui wilayah yang telah dianeksasi oleh Rusia sebagai bagian dari Rusia
  4. Zona demiliterisasi (DMZ) akan dibentuk di wilayah perbatasan, dengan pasukan penjaga dari negara-negara Eropa
  5. Tentara Ukraina harus menarik diri dari wilayah Kursk di Rusia
  6. AS tidak akan mengirim pasukan untuk menjaga zona demiliterisasi, hanya negara-negara Eropa yang akan terlibat
  7. AS akan terus memberikan bantuan militer kepada Ukraina, tetapi Ukraina hanya akan dijanjikan keanggotaan Uni Eropa (UE) pada tahun 2030, bukan NATO
  8. Sanksi terhadap sektor energi Rusia akan dicabut secara bertahap selama beberapa tahun ke depan
  9. Rusia akan dikenakan pajak energi khusus untuk membantu membiayai rekonstruksi Ukraina, yang diperkirakan mencapai £3,920 miliar

Selain itu, menurut bocoran ini, Presiden Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Vladimir Putin akan melakukan panggilan telepon pada awal Februari, dan mengadakan pertemuan langsung pada akhir Februari atau awal Maret.

Rencana ini juga menyebutkan bahwa Ukraina harus mencabut undang-undang darurat militer dan menghentikan mobilisasi tentara sebagai bagian dari perjanjian damai.

Reaksi Kyiv: “Rencana Ini Tidak Ada, Ini Propaganda Rusia”

Kantor Kepresidenan Ukraina dengan tegas membantah keberadaan rencana perdamaian ini.

Kepala Staf Presiden Ukraina, Andriy Yermak, menyatakan bahwa tidak ada dokumen semacam itu, dan menuduh bahwa laporan-laporan seperti ini hanyalah bagian dari taktik propaganda Rusia.

Sementara itu, Zelenskyy juga menegaskan bahwa perang ini bukan hanya tentang Ukraina, tetapi juga tentang keamanan Eropa dan dunia.

“Saat ini, saya belum dapat mengonfirmasi struktur negosiasi apa pun, karena pada kenyataannya, kami bahkan tidak memiliki rencana bersama,” ujar Zelenskyy.

Apakah Trump dan Putin Akan Bertemu?

Pada 6 Februari, RIA Novosti (media pemerintah Rusia) mengutip seorang anggota parlemen senior Rusia yang mengklaim bahwa persiapan untuk pertemuan antara Trump dan Putin sudah hampir selesai.

Menurut Leonid Slutsky, Ketua Komite Hubungan Internasional di Duma Negara, Rusia, Putin dan Trump dapat bertemu pada Februari atau Maret.

Menurut Reuters, baik Trump maupun Putin telah menyatakan kesiapan mereka untuk mengadakan pertemuan, dengan pembahasan yang kemungkinan akan mencakup:

  • Pengendalian senjata nuklir
  • Harga energi global
  • Upaya Trump untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina secepat mungkin

Slutsky menyatakan bahwa pembicaraan ini sedang dalam tahap akhir persiapan, tetapi menolak memberikan rincian lebih lanjut.

Perkembangan selanjutnya masih harus dikonfirmasi, terutama mengingat pernyataan berlawanan dari Kyiv dan laporan media internasional. Apakah gencatan senjata benar-benar akan terjadi sebelum 20 April? Kita tunggu kelanjutannya. (jhn/yn)

Trump : Israel Akan Serahkan Gaza ke AS Setelah Perang

ETIndonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Gaza akan “diserahkan ke Amerika Serikat oleh Israel setelah pertempuran berakhir,” saat ia menjelaskan lebih lanjut rencananya untuk wilayah tersebut pada 6 Februari.

Trump menyampaikan melalui platform Truth Social bahwa warga Palestina akan dipindahkan ke komunitas yang “jauh lebih aman dan indah, dengan rumah-rumah baru dan modern, di kawasan tersebut,” sehingga mereka dapat hidup dengan “bahagia, aman, dan bebas.”

“AS, bekerja sama dengan tim pengembang hebat dari seluruh dunia, secara perlahan dan hati-hati akan mulai membangun salah satu proyek pengembangan terbesar dan paling spektakuler di dunia. Tidak akan ada tentara AS yang diperlukan! Stabilitas untuk kawasan ini akan terwujud!!!” tulisnya.

Pernyataan ini muncul setelah juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, pada 5 Februari menyebut proposal Trump sebagai pemikiran inovatif yang “di luar kebiasaan,” namun menekankan bahwa presiden tidak berjanji untuk mengirimkan pasukan AS ke Gaza. Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan tersebut.

Leavitt juga mengklarifikasi pernyataan Trump sebelumnya yang menyatakan bahwa warga Gaza perlu dipindahkan secara permanen ke negara-negara tetangga. Ia menjelaskan bahwa mereka hanya akan dipindahkan sementara ke negara-negara seperti Mesir dan Yordania agar AS bisa “membangun kembali rumah mereka.”

“Saya dapat memastikan bahwa presiden berkomitmen untuk membangun kembali Gaza dan sementara waktu merelokasi penduduknya, karena … wilayah itu saat ini adalah area reruntuhan. Tidak ada air bersih. Tidak ada listrik. Presiden ingin mereka bisa hidup damai. Ia berkomitmen untuk mewujudkan hal ini dengan rencana baru yang sangat berani, dan kami akan terus memberikan pembaruan seiring perkembangan,” ujarnya.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, juga mengatakan bahwa rencana tersebut bertujuan agar warga Gaza meninggalkan wilayah itu untuk sementara waktu selama proses rekonstruksi dan pembersihan puing-puing berlangsung. Ia menekankan bahwa proposal presiden “bukan tindakan permusuhan,” melainkan “tawaran untuk membangun kembali.”

“Apa yang ditawarkan dengan sangat murah hati oleh presiden adalah bantuan dari AS dalam membersihkan puing-puing, menghilangkan bahan peledak, serta membangun kembali rumah dan bisnis, sehingga masyarakat dapat kembali,” katanya.

Pada 4 Februari, dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump menyebut Jalur Gaza sebagai “bencana selama puluhan tahun” dan menyarankan bahwa AS bisa mengembangkan serta memiliki wilayah tersebut untuk jangka panjang guna memastikan stabilitas.

Presiden mengatakan bahwa Gaza memiliki potensi luar biasa dan bisa dibangun kembali menjadi “Riviera Timur Tengah.”

Netanyahu menyebut proposal ini sebagai sesuatu yang “luar biasa” dan mendukung agar ide tersebut dieksplorasi lebih lanjut.

Pernyataan Gedung Putih pada 5 Februari diikuti dengan perintah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, kepada militer pada 6 Februari untuk menyiapkan rencana yang memungkinkan “kepergian sukarela” warga Gaza.

Katz memuji pengumuman Trump bahwa AS berencana mengambil kendali atas Gaza dan mengubah wilayah tersebut.

“Saya menyambut baik rencana berani Presiden Trump. Warga Gaza harus diberikan kebebasan untuk pergi dan beremigrasi, sebagaimana norma yang berlaku di seluruh dunia,” tulis Katz di platform media sosial X.

Ia mengatakan rencananya mencakup opsi keluar melalui jalur darat, serta pengaturan khusus untuk keberangkatan melalui laut dan udara.

Katz menambahkan bahwa negara-negara yang menentang operasi militer Israel di Gaza seharusnya menerima warga Palestina.

“Negara-negara seperti Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan lainnya menuduh Israel dengan klaim palsu atas tindakannya di Gaza, memiliki kewajiban hukum untuk menerima warga Gaza ke wilayah mereka,” katanya.

“Kemunafikan mereka akan terungkap jika mereka menolak melakukannya. Ada juga negara seperti Kanada, yang memiliki program imigrasi terstruktur, dan sebelumnya telah menyatakan kesediaan menerima warga Gaza.”

Basem Naim, pejabat dari kelompok Hamas, mengatakan bahwa rakyat Palestina sangat terikat dengan tanah mereka dan tidak akan pernah meninggalkannya. Ia menuduh Katz berusaha menutupi kegagalan Israel dalam mencapai tujuan perangnya di Gaza.

Pernyataan Trump juga mendapat kritik dari negara-negara lain di kawasan. Arab Saudi secara tegas menolak proposal tersebut, sementara Raja Yordania Abdullah, yang dijadwalkan bertemu di Gedung Putih minggu depan, pada 5 Februari menyatakan penolakannya terhadap setiap upaya pencaplokan tanah dan pengusiran warga Palestina.

Iran juga menolak mentah-mentah rencana relokasi warga Gaza. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, pada 6 Februari mengatakan, “Rencana untuk membersihkan Gaza dan merelokasi warga Palestina ke negara-negara tetangga dianggap sebagai kelanjutan dari rencana rezim Zionis untuk melenyapkan rakyat Palestina sepenuhnya,” tulisnya di X.

Sumber: Reuters dan The Associated Press/Theepochtimes.com

Seorang wanita di Tiongkok Mengira Petasan Sebagai Permen Susu, Petasan Itu Meledak di Mulutnya

EtIndonesia. Seorang wanita bermarga Wu (ditransliterasikan dari bahasa Mandarin) sedang merayakan Tahun Baru Imlek di rumahnya di Provinsi Sichuan, Tiongkok ketika sebuah petasan meledak di mulutnya.

Menurut China Press, saudara laki-laki Wu membawa pulang petasan yang menyerupai permen susu yang dimakannya saat kecil.

Mengira itu adalah camilan masa kecilnya, Wu memasukkan satu ke dalam mulutnya.

Tanpa diduga, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi di mulutnya, membuatnya terkejut.

Ledakan kecil itu menyebabkan mati rasa di rongga mulutnya. Bau mesiu juga tertinggal di mulutnya.

Untungnya, dia masih bisa makan dan menggosok giginya.

Wu menjelaskan bahwa dia sedang menonton televisi dalam kegelapan saat itu dan karena itu, tidak dapat melihat kemasannya dengan jelas.

Dia juga mengklaim bahwa kemasan petasan itu sangat menyesatkan dan berharap orang lain lebih waspada untuk menghindari terulangnya kejadian seperti itu.

Ada beberapa kasus yang melibatkan petasan yang membahayakan lingkungan sekitar dan orang-orang.

Minggu lalu, seorang anak laki-laki dari Tiongkok melemparkan petasan ke dalam tangki septik, yang menyebabkan ledakan yang merusak beberapa kendaraan.

Januari lalu, politisi di Philipina menyerukan hukum yang lebih ketat setelah seorang anak laki-laki kehilangan jarinya dalam kecelakaan petasan. (yn)

Sumber: mustsharenews