Home Blog Page 158

Bencana Besar Juli 2025 Akan segera Tiba ? Mimpi Profetik Tatsuki Ryo


EtIndonesia. Belakangan ini, aktivitas gempa bumi di seluruh dunia tampaknya telah meningkat, memicu banyak diskusi tentang bencana alam di masa depan. Setelah terjadi gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,6 pada Januari 2025 di wilayah Chia-nan, Taiwan, telah terjadi lebih dari seratus gempa susulan, dan pada tanggal 10 di Chiayi muncul gempa dengan kekuatan lebih dari Magnitudo 4; sementara di Jepang yang berdekatan, di perairan timur Kyushu, Miyazaki Prefecture, di Hyuga Nada terjadi gempa berkekuatan Mmagnitudo 6,6 SR pada Januari, para ahli percaya ini mungkin gempa susulan dari tahun 2024, bahkan mungkin merupakan pertanda gempa besar di Nankai Trough/Palung Nankai

Di antara banyak peringatan dan studi, prediksi yang paling menarik adalah dari peramal manga Jepang, Tatsuki Ryo. Dalam manga yang diterbitkannya pada tahun 1999, “The Future I Saw,” dia mencatat 11 mimpinya yang bersifat nubuat, di mana 7,5 di antaranya telah terbukti. Dalam manga ini, salah satu adegan yang paling mengejutkan adalah kata-kata “Bencana besar, 5 Juli 2025”. Seiring dengan meningkatnya aktivitas Nankai Trough, banyak ahli gempa dan peneliti ramalan mulai memfokuskan perhatian pada Juli 2025 ini, sebuah momen kritis yang mungkin akan tercatat dalam sejarah.

Sebenarnya, mimpi profetik Tatsuki Ryo bukan pertama kalinya menarik perhatian; mimpinya telah berhasil memprediksi dengan akurat Gempa Besar dan Tsunami Timur Jepang pada tahun 2011. Dalam mimpinya, dia melihat pesisir Jepang ditelan oleh tsunami besar, dan waktu terjadinya bencana sangat dekat dengan kenyataan. Untuk bencana 5 Juli 2025, mimpinya menunjukkan bahwa akan terjadi ledakan bawah laut di laut antara Taiwan, Philipina, dan Jepang, yang dapat menyebabkan sepertiga wilayah Jepang tenggelam, bahkan dapat mengubah bentuk geografis wilayah Asia Timur.

Tatsuki Ryo telah menganalisis mimpinya yang bersifat nubuat dan berpendapat bahwa ada pola tertentu dalam waktu kejadian dalam mimpinya, biasanya terjadi pada interval tetap—seperti 5 hari, 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, dan seterusnya. Dia menyebutkan, jika itu adalah Mimpi profetik pribadi, waktu prediksi biasanya akan jatuh pada kelipatan 5; jika itu tentang peristiwa besar, lebih sering muncul kelipatan 15. Namun, jika prediksi tidak terwujud dalam 15 hari atau 15 tahun yang ditentukan, dia akan menganggap bahwa waktu kejadian prediksi tersebut akan ditunda, dan harus menunggu 15 hari atau 15 tahun lagi.

Tidak hanya para peramal, banyak ahli seismologi juga percaya bahwa tahun 2025 mungkin merupakan periode berisiko tinggi untuk terjadinya gempa di Nankai Trough. Nankai Trough adalah parit laut sepanjang sekitar 700 kilometer yang terletak di lepas pantai Shikoku dan Kyushu, Jepang, dan merupakan salah satu zona gempa paling aktif di dunia. Secara historis, setiap 100 hingga 150 tahun, wilayah ini akan mengalami gempa besar dengan magnitudo di atas 9,0, dan sudah 80 tahun sejak gempa besar terakhir terjadi.

Ramalan Abhigya Anand, Anak Ajaib India

Selain mimpi Tatsuki Ryo, ramalan Abhigya Anand, anak ajaib dari India, juga tidak boleh diabaikan. Abhigya Anand telah berhasil memprediksi pandemi COVID-19 tahun 2020 dan krisis ekonomi global tahun 2021; ramalannya terutama berdasarkan astrologi dan gerakan benda langit. Dia memperingatkan bahwa pada akhir tahun 2024 hingga paruh pertama tahun 2025, akan terjadi bencana besar, periode ini karena pertemuan Saturnus dengan Nodal Bulan, yang melambangkan bencana terkait air yang akan terjadi, mungkin mengacu pada gempa besar dan tsunami yang mungkin terjadi di wilayah Nankai.

Beberapa orang mengatakan ini hanyalah kebetulan, tetapi bisakah kita mengabaikan tanda-tanda ini? Ketika prediksi bencana, penelitian ilmiah, dan kenyataan gempa bumi yang sering terjadi saling terkait, haruskah kita memilih untuk percaya bahwa “semuanya akan baik-baik saja” atau sebaiknya bersiap lebih awal?(jhn/yn)

AS Bantu Israel Menyerang Fasilitas Nuklir Iran Musim Panas Ini? Trump: Percaya Iran Bersedia Bernegosiasi

ETIndonesia. Meskipun Israel telah menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Hamas dan melakukan pertukaran sandera, tampaknya konflik di Timur Tengah masih belum mereda. Belakangan ini, media asing melaporkan bahwa dengan bantuan pemerintahan Trump Amerika, Israel mungkin akan menyerang fasilitas nuklir Iran musim panas tahun ini untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. 

Baru-baru ini, Presiden Trump dalam wawancara dengan media, mengajak Iran untuk mencapai kesepakatan dengan negara-negara Barat untuk menghindari konflik bersenjata, “Saya harap konflik ini tidak terjadi.”

Menurut laporan dari “The Washington Post” Amerika, badan intelijen Amerika baru-baru ini mengungkapkan bahwa Israel mungkin akan melakukan serangan preventif terhadap fasilitas nuklir Fordo dan Natanz di Iran musim panas ini untuk mencegah Iran berhasil memproduksi senjata nuklir. 

Laporan itu menyebutkan, berdasarkan intelijen dari akhir pemerintahan Biden dan awal pemerintahan Trump, jika Israel berhasil menyerang fasilitas nuklir Iran, program pembuatan senjata nuklir Iran akan mundur beberapa minggu atau bulan. Namun, serangan Israel terhadap Iran dapat meningkatkan ketegangan di Timur Tengah secara signifikan dan bahkan memicu konflik yang lebih luas.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Brian Hughes, dalam wawancara dengan “The Washington Post” mengatakan, “Presiden Trump tidak akan mempertimbangkan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir.” Hughes menekankan, meskipun Trump bersedia menyelesaikan perselisihan dan konflik jangka panjang antara pemerintah Amerika dan Iran melalui negosiasi damai, Trump berharap Iran dapat segera membuat keputusan, “Presiden Trump tidak akan menunggu tanpa batas.”

Laporan tersebut menyebutkan, para pejabat intelijen Amerika saat ini dan sebelumnya yang mengetahui laporan intelijen mengatakan bahwa Israel telah memastikan, setelah melancarkan serangan terhadap Iran pada tahun 2024, kemampuan pertahanan udara Iran telah melemah, dan kemungkinan berhasil menyerang fasilitas penting di Iran juga meningkat secara signifikan. 

Laporan itu juga mengungkapkan bahwa saat ini badan intelijen Amerika dan Israel telah menetapkan dua rencana serangan yang berbeda, tetapi tidak peduli rencana mana yang diperlukan bantuan dari pesawat pengisi bahan bakar udara dan intelijen Amerika.

Di sisi lain, Trump dalam wawancara dengan “Fox News” Amerika pada 10 Februari mengatakan, dibandingkan dengan terlibat dalam konflik bersenjata dengan Iran, “Saya lebih memilih mencapai kesepakatan dengan Iran, dan saya percaya Iran bersedia mencapai kesepakatan.” 

Trump menyebutkan, Israel hanya bisa terlibat dalam urusan dalam negeri Iran dan melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran dengan bantuan dan persetujuan dari Amerika, “Saya harap situasi ini tidak akan terjadi.”

Melansir laporan “Reuters”, bahwa untuk menghentikan Iran melanjutkan program nuklirnya, mantan Presiden Amerika Barack Obama dengan bantuan sekutu Eropa, berhasil bernegosiasi dengan Iran. Namun, Trump dalam masa jabatan presiden pertamanya telah keluar dari perjanjian tersebut dan kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran, Iran juga kemudian memulai kembali program nuklir dan melakukan eksperimen pengayaan uranium. 

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa pejabat diplomatik Iran yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Iran Avvas Araqchi telah berkunjung ke Jenewa, Swiss pada Januari tahun ini, dan bertemu dengan negara-negara termasuk Inggris, Jerman, dan Prancis untuk mencari cara mengembalikan negosiasi nuklir Iran, secara terbuka menunjukkan sikap Iran yang bersedia bernegosiasi. (Jhon)

Sumber : aboluowang.com

Mengapa Trump Mengumumkan Keluar dari Organisasi dan Perjanjian Internasional?

ETIndonesia. Setelah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif untuk menarik AS dari berbagai organisasi internasional, termasuk beberapa yang berada di bawah naungan PBB. 

Apa alasan di balik keputusan cepat ini, dan bagaimana dampaknya terhadap dunia? Berikut laporan selengkapnya.

Organisasi dan Perjanjian yang Ditinggalkan AS

Pada 20 Januari, setelah dilantik sebagai presiden Amerika Serikat, Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengumumkan keluarnya AS dari Paris Climate Agreement  atau Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Kemudian, pada 4 Februari, ia kembali menandatangani perintah eksekutif untuk menarik AS dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC).

Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Trump menarik AS dari organisasi internasional. Pada masa jabatan pertamanya, AS sudah keluar dari beberapa perjanjian dan organisasi, termasuk UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB), Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), serta Kesepakatan Nuklir Iran. Trump bahkan mengancam akan keluar dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan NATO.

Empat Alasan Utama Trump Menarik AS dari Organisasi Internasional

  1. Kebijakan “America First”
    Trump percaya bahwa AS telah menanggung beban ekonomi yang terlalu besar dalam berbagai organisasi internasional tanpa mendapatkan manfaat yang sepadan.
    Misalnya, AS merupakan penyumbang terbesar WHO. Menurut laporan WHO untuk tahun anggaran 2022-2023, AS menyumbang sekitar US$1,28 miliar, hampir setengah dari total dana eksternal organisasi tersebut.
  2. Organisasi yang Dianggap Tidak Netral atau Tidak Efektif
    Trump menilai bahwa UNHRC memiliki bias terhadap Israel dan membiarkan negara-negara yang melanggar hak asasi manusia menjadi anggotanya. Selain itu, ia menilai banyak organisasi PBB tidak dikelola dengan baik.
  3. Merugikan Ekonomi dan Bisnis AS
    Trump menganggap Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim membatasi industri AS, khususnya sektor batu bara dan minyak, sementara negara seperti Tiongkok dan India justru diuntungkan.
    Ia juga menuduh WHO gagal menangani pandemi COVID-19 dengan baik dan terlalu berpihak kepada Tiongkok, yang menyebabkan penyebaran virus semakin luas.
  4. Gagal Mengendalikan Negara Lain
    Pemerintahan Trump berpendapat bahwa Kesepakatan Nuklir Iran tidak benar-benar menghentikan Iran dalam mengembangkan senjata nuklir. Oleh karena itu, AS memilih keluar dari perjanjian tersebut dan kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran.

Secara keseluruhan, kebijakan luar negeri Trump berpusat pada kepentingan American First, dengan mempertimbangkan beban ekonomi, keadilan internasional, dan keamanan nasional. Ini berbeda dengan kebijakan tradisional AS yang lebih mengutamakan kerja sama multilateral. (Hui)

Sumber : NTDTV.com 

Menhan AS Pete Hegseth : Keanggotaan Ukraina di NATO Tidak Realistis

0

Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, pada Rabu (12 Februari) menyatakan bahwa perang antara Ukraina dan Rusia “harus berakhir.” Amerika Serikat berkomitmen untuk mempertahankan kedaulatan Ukraina, tetapi kesepakatan damai yang memungkinkan Ukraina bergabung dengan NATO bukanlah hasil yang realistis

ETIndonesia. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, pada Rabu (12 Februari) kembali menegaskan bahwa perang antara Ukraina dan Rusia “harus diakhiri.” Amerika Serikat tetap berkomitmen mempertahankan kedaulatan Ukraina, tetapi menyepakati perdamaian dengan membiarkan Ukraina bergabung dengan NATO bukanlah opsi yang realistis.

Dalam pidatonya sebelum pertemuan Kelompok Kontak Pertahanan Ukraina pada Rabu, Hegseth menyatakan bahwa pasukan Eropa harus menjadi kekuatan utama dalam menjamin keamanan Ukraina pasca perang. Ia menegaskan bahwa militer AS tidak akan terlibat dalam hal ini.

Ia juga menyoroti niat Presiden AS, Donald Trump, yang berencana mengakhiri perang melalui jalur diplomasi, dengan membawa Rusia dan Ukraina ke meja perundingan. Hanya dengan menggabungkan kekuatan aliansi dan evaluasi realistis di medan perang, perang yang menghancurkan ini dapat diakhiri dan perdamaian yang langgeng dapat terwujud.

Hegseth tidak mengumumkan bantuan baru AS untuk Ukraina. Ia menegaskan, “Kita ada di sini hari ini untuk menyatakan secara langsung dan jelas bahwa realitas strategis yang keras membuat Amerika Serikat tidak dapat terus berfokus pada keamanan Eropa sebagai prioritas utama.”

Menteri Pertahanan AS: Mengizinkan Ukraina Bergabung dengan NATO Hanya Akan Memperpanjang Perang

Hegseth menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak melihat keanggotaan Ukraina di NATO sebagai hasil yang dapat dicapai melalui negosiasi. 

“Mengejar tujuan yang tidak realistis ini hanya akan memperpanjang perang dan menyebabkan lebih banyak penderitaan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa jaminan keamanan apa pun yang diberikan kepada Ukraina “harus didukung oleh kekuatan militer dari Eropa dan luar Eropa yang memiliki kapasitas untuk mewujudkannya.”

“Yang harus diperjelas adalah bahwa sebagai bagian dari jaminan keamanan apa pun, Amerika Serikat tidak akan menempatkan pasukan di Ukraina,” tegasnya.

Hegseth juga menyatakan bahwa mengembalikan Ukraina ke perbatasannya sebelum 2014 (sebelum Rusia mencaplok Krimea dan bagian timur Ukraina) adalah “tujuan yang tidak realistis.”

Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta pembebasan penuh wilayah Ukraina, termasuk Krimea yang diduduki Rusia sejak 2014. Ukraina juga mengajukan permintaan untuk bergabung sepenuhnya dengan NATO dan mendapatkan perlindungan dari aliansi tersebut.

Hegseth mengatakan bahwa Amerika Serikat dan sekutu Eropa dapat bekerja sama dalam beberapa aspek untuk meningkatkan tekanan negosiasi terhadap Rusia.

“Harga energi yang lebih rendah, ditambah dengan penerapan sanksi energi yang lebih efektif, akan membantu mendorong Rusia ke meja perundingan,” katanya.

Selain itu, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dijadwalkan mengunjungi Ukraina pekan ini untuk bertemu dengan Zelenskyy sebagai bagian dari upaya AS dalam menyelesaikan perang dan mengamankan akses terhadap sumber daya mineral penting.

Eropa Harus Bertanggung Jawab Lebih Besar, AS Tidak Akan Menerima Ketergantungan yang Tidak Seimbang

Menteri Pertahanan AS juga menegaskan bahwa Eropa harus “naik ke panggung utama” dan mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk keamanan benua mereka sendiri. Ia menambahkan bahwa ketidakseimbangan dalam hubungan aliansi hanya akan menciptakan ketergantungan yang tidak sehat.

“Kejujuran akan menjadi landasan kebijakan kita ke depan,” tambahnya.

Hegseth juga menggemakan seruan Presiden Trump agar sekutu NATO meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka hingga 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), bukan hanya 2%, karena menurut Trump angka tersebut tidak mencukupi.

Di akhir pidatonya, Hegseth menekankan bahwa Amerika Serikat “tetap berkomitmen pada aliansi NATO dan kemitraan pertahanan dengan Eropa. Namun, AS tidak akan lagi menoleransi hubungan yang tidak seimbang yang mendorong ketergantungan.”

Menteri Pertahanan Inggris, John Healey, merespons dengan mengatakan, “Kami telah mendengar kekhawatiran Anda mengenai peningkatan jaminan keamanan Ukraina, dan kami juga mendengar kekhawatiran Anda tentang penguatan keamanan Eropa.”

Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, sebelumnya pada hari yang sama menyatakan bahwa ia setuju dengan pandangan Trump. “Kita harus menyeimbangkan dukungan keamanan untuk Ukraina. Namun, untuk benar-benar mengubah jalannya konflik, kita harus berbuat lebih banyak,” ujarnya.

Rutte juga mengungkapkan bahwa belanja pertahanan oleh anggota NATO selain Amerika Serikat meningkat 20% dibandingkan tahun 2023. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa tahun lalu, anggota NATO non-AS menyumbang lebih dari setengah dari total bantuan sebesar €50 miliar (sekitar $51,9 miliar) yang diberikan kepada Ukraina. (Jhon)

Sumber : www.aboluowang.com

Wapres AS JD Vance Peringatkan Eropa: Regulasi Berlebihan Akan Membunuh Teknologi Kecerdasan Buatan

0

ETIndonesia. Pada Selasa (11 Februari) 2025, saat menghadiri Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Aksi Kecerdasan Buatan (AI) di Paris, Vance memperingatkan bahwa penerapan regulasi yang “berlebihan” terhadap AI di Eropa dapat “membunuh” perkembangan teknologi ini. Ia juga menyebut revisi regulasi terkait AI sebagai bentuk “sensor otoriter”.

Menurut laporan Reuters, dengan semakin berkembangnya teknologi AI serta meningkatnya perhatian global terhadap teknologi ini, pendekatan terhadap AI telah berubah secara signifikan—dari fokus pada masalah keamanannya menjadi lebih ke arah persaingan geopolitik.

Dalam pidatonya di KTT tersebut, Vance menegaskan prinsip America First dari pemerintahan Trump, dengan menekankan bahwa Amerika Serikat harus menjadi pemimpin utama dalam industri AI serta menentang regulasi ketat yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap teknologi ini.

“Kami percaya bahwa regulasi berlebihan terhadap industri AI hanya akan membunuh industri yang revolusioner ini,” kata Vance, seperti dikutip oleh Reuters dalam pertemuan itu.

“Kami juga sangat yakin bahwa AI harus terbebas dari bias ideologi, dan AI buatan Amerika tidak boleh diarahkan menjadi alat sensor otoriter,” tambahnya.

Vance mengkritik peraturan Uni Eropa seperti Undang-Undang Layanan Digital (Digital Services Act) dan Peraturan Umum Perlindungan Data (General Data Protection Regulation, GDPR) yang dinilainya menciptakan terlalu banyak regulasi, sehingga membebani perusahaan kecil dengan biaya kepatuhan yang tak ada habisnya.

“Tentu saja, kita ingin memastikan bahwa internet adalah tempat yang aman. Namun, mencegah predator mengeksploitasi anak-anak secara daring adalah satu hal lain, sedangkan mencegah orang dewasa mengakses pendapat yang dianggap pemerintah sebagai ‘misinformasi’ adalah hal yang sangat berbeda,” ujarnya.

Perjalanan ke Paris ini merupakan kunjungan luar negeri pertama Vance sejak menjabat sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat.

Sindiran terhadap Tiongkok: AI Berbiaya Rendah yang Didukung Pemerintah Otoriter

Reuters juga melaporkan bahwa dalam pidatonya, Vance tampaknya melontarkan kritik terhadap Tiongkok.

“Dari kamera pengawas CCTV hingga teknologi 5G, kita sudah sangat familiar dengan teknologi murah yang disubsidi besar-besaran oleh rezim otoriter,” kata Vance.

“Namun, bekerja sama dengan mereka sama saja dengan mengikat negara Anda dengan rantai ke tangan tuan otoriter, yang tidak hanya ingin mengendalikan tetapi juga menggali dan menguasai infrastruktur informasi Anda. Jika suatu kesepakatan tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, ingatlah pepatah di Silicon Valley: ‘Jika Anda tidak membayar suatu produk, maka Anda adalah produknya’,” ujarnya.

Bulan lalu, sebuah perusahaan rintisan Tiongkok yang sebelumnya tidak dikenal, DeepSeek, merilis model bahasa AI sumber terbuka yang dikembangkan menggunakan perangkat keras berbiaya sangat rendah. Model ini diklaim memiliki performa yang setara dengan model AI terbaik dari Amerika, yang sempat mengejutkan dunia teknologi dan keuangan Barat. Beberapa analis bahkan menganggapnya sebagai tanda kegagalan kebijakan pembatasan teknologi tinggi AS terhadap Tiongkok.

Akibatnya, kapitalisasi pasar Nvidia, perusahaan desain chip AI terkemuka AS, sempat mengalami penurunan sebesar 17% di Wall Street.

Presiden AS Donald Trump menyebut keberadaan DeepSeek sebagai “peringatan serius” bagi industri teknologi Amerika. Sementara itu, penasihat AI Trump, David Sacks, menuduh DeepSeek menggunakan data OpenAI yang dicuri untuk melatih modelnya.

Saat ini, aplikasi chatbot DeepSeek tengah diselidiki. Di beberapa negara, termasuk AS, aplikasi tersebut menghadapi larangan karena kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data.

Dua hari lalu, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) merilis pernyataan yang mengungkap bahwa DeepSeek memiliki fitur yang memungkinkan rekaman percakapan ditransmisikan, termasuk pola input keyboard pengguna, yang dapat mengidentifikasi individu dan mengirimkan data ke server perusahaan Tiongkok, seperti volceapplog.com.

Sejumlah kementerian di Korea Selatan telah melarang akses terhadap aplikasi ini dengan alasan keamanan, mengikuti jejak Australia dan Taiwan, yang juga mengeluarkan peringatan atau pembatasan terhadap DeepSeek.

Badan Intelijen Korea Selatan juga menyatakan bahwa DeepSeek memungkinkan pengiklan untuk mengakses data pengguna secara tidak terbatas dan menyimpan data pengguna Korea di server yang berlokasi di Tiongkok. Berdasarkan hukum Tiongkok, data tersebut harus diserahkan kepada pemerintah Tiongkok jika diminta, yang menimbulkan kekhawatiran global tentang privasi pengguna.

Meskipun Vance tidak secara eksplisit menyebut DeepSeek dalam pidatonya, Reuters mencatat bahwa hingga saat ini belum ada bukti bahwa data dari DeepSeek secara diam-diam dikirim ke pemerintah Tiongkok. Model bahasa AI sumber terbuka DeepSeek saat ini hanya tersedia untuk digunakan secara bebas oleh publik.

Trump: Amerika Harus Menjadi “Ibu Kota AI Dunia”

Presiden Trump menegaskan bahwa ia ingin menggunakan cadangan minyak dan gas alam AS untuk memenuhi kebutuhan energi dari teknologi yang intensif konsumsi daya seperti AI, sehingga menjadikan Amerika sebagai “ibu kota AI dunia”.

Selain itu, ia telah mencabut perintah eksekutif Presiden Joe Biden terkait regulasi AI. Trump kini sedang menyusun kebijakan AI yang bertujuan mengurangi hambatan regulasi dan membangun sistem AI yang bebas dari bias ideologi, agar AS tetap memimpin dalam persaingan global di bidang kecerdasan buatan.

Peluncuran DeepSeek bulan lalu semakin memperburuk persaingan geopolitik antara Beijing dan Washington dalam perebutan dominasi teknologi global.

Macron dan Von der Leyen: Regulasi Tetap Dibutuhkan untuk AI yang Kredibel

Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang berbicara setelah Vance, menyatakan bahwa ia sepakat dengan perlunya mengurangi regulasi yang berlebihan. Namun, ia juga menegaskan bahwa regulasi tetap penting untuk membangun kepercayaan terhadap AI.

“Hanya dengan regulasi yang jelas, kita dapat memastikan kepercayaan terhadap AI. Jika tidak, masyarakat bisa saja menolak teknologi ini secara keseluruhan,” kata Macron, seperti dikutip Reuters.

Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, yang dijadwalkan bertemu dengan Vance dalam pertemuan bilateral, juga menegaskan bahwa Uni Eropa perlu mengurangi birokrasi, tetapi pada saat yang sama meningkatkan investasi di bidang AI. (jhon)

Sumber : www.aboluowang.com

Terjerat Utang Lebih dari RMB. 100 Miliar, Tiga Perusahaan Raksasa Ritel Tiongkok, Suning Group, Bangkrut dan Direstrukturisasi

0

ETIndonesia. Baru-baru ini, tiga perusahaan dari raksasa ritel Tiongkok, Suning Group, resmi memasuki proses kebangkrutan dan restrukturisasi. Para ahli menilai bahwa kegagalan Suning mencerminkan kegagalan transformasi industri ritel Tiongkok.

Pada 7 Februari, situs informasi kasus kebangkrutan perusahaan nasional Tiongkok mengumumkan bahwa kasus restrukturisasi Suning Electric Group, Suning Holdings Group, dan Suning Real Estate Group telah diterima oleh Pengadilan Menengah Nanjing pada 26 Januari.

Dalam pengumuman tersebut, para kreditur dari tiga perusahaan ini diminta untuk mengajukan klaim utang sebelum 25 Maret.

Ekonom AS, Huang Dawei berkata “Kebangkrutan dan restrukturisasi Suning sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Masalah ini sudah terlihat sejak empat tahun lalu. Neraca keuangan mereka sudah menunjukkan krisis besar dalam likuiditas dana.”

Suning Electric dan Suning Holdings adalah pemegang saham Suning.com. Pada tahun 2021, total utang Suning.com melebihi RMB.139,7 miliar dengan kerugian bersih mencapai RMB.43,2 miliar . Pada tahun 2022, rasio utang Suning melampaui 89%. Suning juga berulang kali dituntut karena gagal membayar pemasok dan biaya iklan. Pada akhir 2023, banyak cabang Suning mengajukan kebangkrutan.

Huang Dawei mengatakan : “Sebagai pemimpin industri ritel Tiongkok, Suning pernah menjadi simbol harapan integrasi antara ritel offline dan e-commerce. Namun, kegagalannya mencerminkan beberapa masalah mendalam:

  1. Ekspansi berlebihan dan ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan.
  2. Pasar domestik Tiongkok yang semakin lesu, di mana industri ritel sangat terdampak oleh kondisi ekonomi.
    Secara keseluruhan, kebangkrutan Suning menandai kegagalan transformasi ritel Tiongkok.”

Direktur Eksekutif Asosiasi Motivasi Taiwan, Lai Rongwei berkata : “Suning juga berinvestasi di sektor properti, dan akhirnya terbebani oleh sektor tersebut. Ketika Suning mulai berhutang, banyak perusahaan investasi juga menanam modal di Suning. Sekarang mereka ikut terdampak. Ini mencerminkan sinyal serius dari perekonomian makro Tiongkok—ekspor tidak berjalan lancar, investasi macet, dan daya beli domestik juga menurun.”

Setidaknya tiga perusahaan investasi milik negara, termasuk Zhongrong Trust, juga terkena dampak dari kebangkrutan Suning. (Hui)

Sumber : NTDTV.com 

Netanyahu : Jika Hamas Tidak Bebaskan Sandera pada 15 Februari, Perang Akan Dilanjutkan

ETIndonesia. Pada Selasa (11 Februari), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa jika kelompok bersenjata Palestina, Hamas, tidak membebaskan para sandera sebelum pukul 12 siang pada 15 Februari, perjanjian gencatan senjata di Gaza akan berakhir, dan pasukan Israel akan melanjutkan pertempuran.

“Jika Hamas tidak mengembalikan sandera kami sebelum pukul 12 siang tanggal 15 Februari, perjanjian gencatan senjata akan berakhir, dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan melanjutkan pertempuran intensif hingga Hamas benar-benar dikalahkan,” ujarnya. 

Sebelumnya, Netanyahu bertemu dengan beberapa menteri senior, termasuk Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keamanan Nasional, yang semuanya mendukung ultimatum ini.

Menurut laporan Reuters, setelah Netanyahu mengeluarkan ultimatum ini, Hamas menegaskan kembali komitmennya terhadap gencatan senjata, tetapi juga menuduh Israel telah melanggar kesepakatan tersebut.

Namun, belum jelas apakah Netanyahu menuntut pembebasan semua sandera yang masih ditahan Hamas di Gaza atau hanya tiga sandera yang dijadwalkan dibebaskan pada 15 Februari sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengkritik Hamas, menegaskan bahwa kelompok tersebut seharusnya membebaskan “semua” sandera, bukan hanya beberapa orang. Trump menyatakan: “Kami ingin mereka semua kembali. Ini adalah pernyataan pribadi saya, Israel bisa saja punya keputusan lain, tetapi bagi saya, jika mereka tidak kembali pada 15 Februari pukul 12 siang, situasinya akan menjadi tidak terkendali.”

Situasi Gencatan Senjata dan Tuduhan Pelanggaran

Perang antara Israel dan Hamas telah berlangsung hampir 16 bulan. Setelah perjanjian gencatan senjata tahap pertama mulai berlaku pada 19 Januari, Hamas  secara bertahap membebaskan beberapa sandera. Namun, pada 10 Februari, Hamas menuduh Israel melanggar kesepakatan dan menyatakan bahwa mereka tidak akan membebaskan lebih banyak sandera sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Hamas menuduh Israel melakukan beberapa serangan mematikan, menghalangi distribusi bantuan kemanusiaan, serta menghambat kembalinya warga Gaza ke wilayah utara Jalur Gaza—semua ini dianggap sebagai pelanggaran perjanjian gencatan senjata.

Namun, Israel membantah telah menahan bantuan kemanusiaan dan menyatakan bahwa mereka hanya menembaki warga sipil yang mendekati posisi militer Israel tanpa mengindahkan peringatan.

Status Pertukaran Sandera dan Tahanan

Dalam perjanjian gencatan senjata tahap pertama yang berlangsung selama 42 hari, dari 33 sandera yang masih ada, 16 orang telah dibebaskan oleh Hamas, termasuk lima sandera berkewarganegaraan Thailand yang dibebaskan secara tidak terduga.

Sebagai bagian dari pertukaran ini, Israel telah membebaskan ratusan tahanan Palestina, termasuk mereka yang menjalani hukuman seumur hidup karena serangan mematikan serta individu yang ditahan selama perang tanpa dakwaan resmi. (Hui)

Sumber : NTDTV.com 


Trump Telpon Putin, Kremlin: Putin Undang Trump ke Moskow untuk Bahas Perang Ukraina

ETIndonesia. Kremlin pada Rabu (12 Februari 2025) mengumumkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengundang Presiden AS Donald Trump untuk berkunjung ke Moskow. Pada hari yang sama, Putin dan Trump berbicara melalui telepon mengenai kemungkinan mengakhiri perang di Ukraina dan sepakat untuk bertemu di masa mendatang.

Menurut laporan Reuters, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan: “Presiden Rusia mengundang Presiden AS untuk mengunjungi Moskow dan menyatakan kesediaannya menerima pejabat AS guna membahas berbagai bidang yang menjadi perhatian kedua negara, termasuk solusi atas perang di Ukraina.”

Peskov juga mengungkapkan bahwa pembicaraan antara Putin dan Trump berlangsung selama satu setengah jam.

Sebelumnya, terakhir kali Putin berbicara dengan seorang presiden AS yang sedang menjabat adalah pada Februari 2022, ketika ia berdiskusi dengan Presiden Joe Biden—beberapa saat sebelum Putin memerintahkan pasukan Rusia memasuki Ukraina.

Menurut laporan TASS, kantor berita resmi Rusia, percakapan antara Putin dan Trump juga membahas situasi di Timur Tengah, hubungan bilateral AS-Rusia, serta pertukaran tahanan antara kedua negara.

Berdasarkan ringkasan pernyataan Kremlin, Putin “sepakat dengan pandangan Trump bahwa solusi jangka panjang dapat dicapai melalui perundingan damai”. Peskov menambahkan bahwa Putin juga “menekankan pentingnya menangani akar permasalahan konflik”.

“Trump mendukung gencatan senjata segera dan penyelesaian masalah melalui jalur damai,” kata Peskov. “Putin dan Trump juga sepakat untuk tetap menjaga komunikasi pribadi, termasuk merencanakan pertemuan tatap muka.”

Percakapan Publik Pertama Trump-Putin Sejak Trump Menjabat Kembali

Ini adalah percakapan pertama yang diungkap ke publik antara pemimpin AS dan Rusia sejak Trump dilantik kembali sebagai Presiden AS pada 20 Januari.

Trump telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengakhiri perang di Ukraina dan bersedia bertemu langsung dengan Putin untuk membahas solusi diplomatik. Namun, hingga kini, tanggal dan lokasi pertemuan puncak tersebut masih belum diumumkan.

Pada Rabu siang waktu AS, Trump menyatakan bahwa ia baru saja menyelesaikan pembicaraan telepon dengan Putin dan kedua belah pihak telah sepakat untuk segera memulai negosiasi perdamaian.

Melalui unggahan di platform medianya, Truth Social, Trump menulis bahwa ia baru saja menyelesaikan “pembicaraan telepon yang panjang dan produktif” dengan Putin. Ia mengatakan bahwa topik yang dibahas mencakup Ukraina, Timur Tengah, energi, kecerdasan buatan (AI), dan dolar AS. (jhon)

Sumber : Epochtimes.com 

FBI Kembali Membuka Arsip: 2.400 Dokumen Baru Terkait Pembunuhan Presiden Kennedy Ditemukan

0

ETIndonesia. Pada Selasa (11 Februari), Biro Investigasi Federal (FBI) mengumumkan bahwa mereka telah menemukan 2.400 dokumen baru terkait pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Saat ini, berbagai lembaga pemerintah AS sedang berupaya untuk memenuhi perintah eksekutif Presiden Donald Trump, yang bulan lalu menginstruksikan publikasi ribuan dokumen terkait insiden bersejarah ini.

FBI menyatakan bahwa mereka sedang menyerahkan dokumen-dokumen baru ini kepada Arsip Nasional dan Administrasi Catatan Amerika Serikat (NARA) untuk diproses dalam prosedur deklasifikasi.

Sejak awal 1990-an, pemerintah AS mewajibkan agar semua dokumen terkait pembunuhan Kennedy pada 22 November 1963 disimpan dalam arsip khusus di NARA. Hingga saat ini, lebih dari lima juta halaman dokumen telah dirilis ke publik, tetapi para peneliti memperkirakan masih ada sekitar 3.000 dokumen yang belum sepenuhnya dideklasifikasi.

FBI tidak mengungkapkan isi spesifik dari 2.400 dokumen baru yang ditemukan. Namun, pada tahun 2020, FBI mendirikan Pusat Arsip Sentral (Central Records Complex) dan meluncurkan proyek jangka panjang untuk mendigitalkan serta menginventarisasi dokumen yang telah ditutup di kantor-kantor regionalnya. Dengan teknologi baru dan pencatatan arsip yang lebih akurat, FBI mengklaim dapat menelusuri dan mengakses dokumen-dokumen ini dengan lebih cepat.

Photo Mantan Presiden John F Kennedy pada 15 Juli 1957. (STRINGER/AFP/Getty Images/TheEpochTimes)

Upaya Transparansi atau Tekanan Politik?

Jefferson Morley, Wakil Presiden Mary Ferrell Foundation—sebuah organisasi yang mengarsipkan dokumen terkait pembunuhan Kennedy—menyebut langkah FBI ini sebagai “pengungkapan yang sangat tidak biasa dan jujur”.

“Ini menunjukkan bahwa FBI benar-benar sedang bergerak menuju transparansi,” kata Morley.

Ia juga meyakini bahwa langkah FBI ini bisa memberi tekanan pada lembaga lain agar menyerahkan dokumen-dokumen yang masih belum diserahkan ke Arsip Nasional.

Bulan lalu, Trump menerbitkan perintah eksekutif yang menginstruksikan Direktur Intelijen Nasional dan Jaksa Agung AS untuk menyusun rencana memublikasikan dokumen-dokumen rahasia terkait pembunuhan Kennedy.

Juru bicara Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) mengonfirmasi bahwa mereka telah menyerahkan rencana deklasifikasi tersebut, tetapi tidak merinci isi rencana tersebut ataupun kapan dokumen-dokumen ini akan dirilis ke publik.

Menurut undang-undang, semua dokumen terkait pembunuhan Kennedy seharusnya sudah dibuka pada tahun 2017, kecuali jika Presiden AS memberikan perintah penundaan dengan alasan keamanan nasional.

Pada periode pertamanya, Trump pernah berjanji akan merilis semua dokumen yang tersisa, tetapi beberapa dokumen tetap dirahasiakan karena alasan keamanan nasional. Presiden Joe Biden secara bertahap mendeklasifikasi sebagian dari dokumen-dokumen ini, tetapi masih ada yang belum sepenuhnya diungkapkan.

Halaman pertama Daily Express, Nomor 19746, Sabtu 23 November 1963 dengan judul ‘Kennedy Dibunuh: Peluru penembak jitu’, foto diambil pada tanggal 7 Juni 1968. Foto oleh Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

Pembunuhan Kennedy: Misteri dan Teori Konspirasi yang Tak Terpecahkan

Pembunuhan John F. Kennedy telah memicu banyak teori konspirasi selama beberapa dekade.

Pada 22 November 1963, ketika konvoi mobil Kennedy melewati depan Texas School Book Depository di Dallas, Texas, seorang pria bersenjata menembak dari lantai enam gedung tersebut, menewaskan sang Presiden.

Lee Harvey Oswald, seorang mantan marinir AS yang pernah membelot ke Uni Soviet sebelum kembali ke Texas, ditangkap sebagai pelaku penembakan. Namun, dua hari kemudian, ketika Oswald akan dipindahkan ke penjara, ia ditembak mati oleh Jack Ruby, seorang pemilik klub malam di Dallas.

Oswald sempat mengklaim bahwa ia hanyalah “kambing hitam”, menegaskan bahwa dirinya bukan pelaku sebenarnya. Karena Oswald terbunuh sebelum sempat diadili, banyak pertanyaan tentang kasus ini tetap tidak terjawab, dan spekulasi terus berkembang.

Presiden Lyndon B. Johnson—pengganti Kennedy—kemudian membentuk Komisi Warren untuk menyelidiki insiden ini. Pada kesimpulan akhirnya, komisi tersebut menyatakan bahwa Oswald bertindak sendirian tanpa adanya keterlibatan pihak lain.

Namun, banyak yang tidak mempercayai kesimpulan tersebut, dan puluhan teori alternatif pun muncul.

Apakah Dokumen Baru Akan Mengungkap Kebenaran?

Penulis Gerald Posner, yang menulis buku Case Closed (menyimpulkan bahwa Oswald bertindak sendirian), menyatakan bahwa dokumen yang ditemukan FBI mungkin hanya merupakan duplikasi dari dokumen-dokumen yang telah dirilis sebelumnya.

“Jika dokumen-dokumen ini benar-benar baru, pertanyaannya adalah: Mengapa dokumen-dokumen ini bisa hilang selama bertahun-tahun?” ujarnya.

Namun, jika arsip ini berisi informasi baru tentang Oswald atau investigasi awal kasus ini, maka temuan tersebut bisa menjadi pengungkapan yang sangat mengejutkan.

Selama bertahun-tahun, dokumen yang telah dideklasifikasi dari CIA mengungkapkan bahwa Oswald mengunjungi kedutaan Soviet dan Kuba di Mexico City hanya beberapa minggu sebelum pembunuhan Kennedy.

Fakta bahwa CIA mengawasi pergerakan Oswald sebelum insiden tersebut telah menjadi bahan perdebatan selama 5-10 tahun terakhir, dan banyak peneliti percaya bahwa dokumen baru ini mungkin mengandung informasi tambahan tentang keterlibatan intelijen dalam kasus ini. (jhon)

Sumber : Epochtimes.com

Estonia: Tiongkok Membantu Rusia Memproduksi Drone Militer dengan Menyelundupkan Komponen Barat

ETIndonesia. Badan Intelijen Eksternal Estonia pada Rabu (12 Februari), merilis Laporan Keamanan Nasional Tahunan yang mengungkapkan bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) membantu Rusia dalam produksi drone militer dengan bertindak sebagai pusat penyelundupan komponen teknologi Barat ke Moskow.

80% Komponen Drone Rusia Berasal dari Tiongkok

Laporan tersebut menyebutkan bahwa sekitar 80% dari komponen drone yang masuk ke Rusia berasal dari Tiongkok. Sebelumnya, laporan Ukraina menunjukkan bahwa 60% komponen asing yang ditemukan pada senjata Rusia di medan perang Ukraina diperoleh melalui Tiongkok.

Dokumen tersebut juga menegaskan bahwa Tiongkok telah menjadi pusat utama bagi Rusia dalam mengimpor teknologi tinggi dan barang-barang berstatus ganda (dual-use) untuk menghindari sanksi Barat.

Kepala Badan Intelijen Estonia, Kaupo Rosin, menyatakan: “Kepentingan Tiongkok dalam hal ini adalah untuk mencegah kekalahan Rusia dalam perang Ukraina. Jika Rusia kalah, itu akan menjadi kemenangan bagi Amerika Serikat, yang merupakan pesaing utama Tiongkok.”

Sebagai anggota NATO, Estonia secara aktif memantau kekuatan militer Rusia dan menganggap Moskow sebagai ancaman utama bagi keamanan nasionalnya—terutama sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

Estonia, bersama dengan negara-negara Baltik lainnya seperti Latvia dan Lituania, pernah dianeksasi oleh Uni Soviet selama Perang Dunia II dan baru memperoleh kembali kemerdekaannya setelah keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991.

Rusia Bergantung pada Komponen Barat untuk Produksi Drone

Laporan tersebut menegaskan bahwa Rusia tidak memiliki alternatif dalam negeri untuk komponen drone, sehingga mereka sangat bergantung pada pasokan dari Barat.

“Pemerintah Tiongkok menggunakan perusahaan swasta untuk memfasilitasi kerja sama bilateral dan secara diam-diam mentransfer komponen dual-use ke Rusia,” bunyi laporan tersebut.

Selain itu, laporan tersebut memperingatkan bahwa taktik ini dapat mengurangi ketergantungan Rusia pada komponen Barat dalam jangka panjang dan melemahkan kemampuan negara-negara Barat untuk memberikan tekanan melalui sanksi.

Badan intelijen Estonia juga mencurigai bahwa kantor-kantor perusahaan Barat di Tiongkok mungkin terlibat dalam skema penyelundupan ini. (jhon)

Sumber : Epochtimes.com

AS dan Rusia Capai Kesepakatan Pertukaran Tahanan, Guru yang Ditahan Selama Lebih dari 3 Tahun Dibebaskan dan Kembali ke Amerika

0

ETIndonesia. Amerika Serikat dan Rusia telah mencapai kesepakatan baru dalam pertukaran tahanan. Gedung Putih mengumumkan pada 11 Februari bahwa Steve Witkoff, utusan khusus Presiden Trump untuk Timur Tengah, baru saja mengunjungi Rusia pada hari yang sama untuk membawa pulang Marc Fogel, seorang guru Amerika berusia 63 tahun yang telah ditahan di Rusia selama lebih dari tiga tahun.

Keluarga Fogel telah mengeluarkan pernyataan, berterima kasih kepada Presiden Trump, tetapi hingga saat ini, belum ada konfirmasi apakah AS telah membebaskan tahanan Rusia sebagai bagian dari pertukaran ini atau siapa orang yang dibebaskan tersebut.

Trump Sebelumnya Berbicara dengan Putin

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Mike Waltz, menyatakan bahwa kesepakatan pertukaran tahanan ini dicapai melalui negosiasi yang dipimpin oleh Presiden Trump, Steve Witkoff, dan beberapa penasihat presiden lainnya.

Waltz menggambarkan kesepakatan ini sebagai tanda niat baik Rusia dan menunjukkan bahwa Moskow mungkin sedang bergerak menuju penyelesaian perang di Ukraina.

Ia juga mengonfirmasi bahwa Witkoff dan Fogel telah meninggalkan wilayah udara Rusia dan sedang dalam perjalanan pulang ke AS.

“Di bawah kepemimpinan Trump, Fogel akan segera kembali menginjakkan kaki di tanah Amerika, bersatu kembali dengan keluarga dan orang-orang terkasihnya malam ini,” kata Waltz.

Sebelumnya, Trump telah menyatakan bahwa ia telah berbicara dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan menyampaikan bahwa perang di Ukraina harus segera diakhiri. Namun, ia tidak mengungkapkan lebih lanjut detail pembicaraan tersebut.

Fogel Dijatuhi Hukuman 14 Tahun Penjara karena Membawa Ganja ke Rusia

Marc Fogel adalah seorang warga negara AS yang mulai mengajar di Anglo-American School of Moscow sejak tahun 2012. Pada Agustus 2021, ia ditangkap karena membawa 17 gram ganja medis ke Rusia, yang mengakibatkan dirinya dijatuhi hukuman 14 tahun penjara pada Juni 2022.

Namun, baru pada akhir tahun lalu, pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden mengklasifikasikan Fogel sebagai “tahanan yang ditahan secara tidak sah” (wrongfully detained).

Pertukaran Tahanan Sebelumnya: AS dan Rusia Lakukan Swap Terbesar Sejak Perang Dingin

Pada 1 Agustus tahun lalu, AS dan Rusia melakukan pertukaran tahanan terbesar sejak berakhirnya Perang Dingin. Dalam kesepakatan itu, Rusia membebaskan 16 orang, termasuk jurnalis Evan Gershkovich dari The Wall Street Journal (WSJ) dan Paul Whelan, mantan Marinir AS.

Sebagai imbalannya, negara-negara Barat membebaskan delapan tahanan Rusia, sehingga total 24 tahanan berpindah tangan dalam pertukaran tersebut. (Jhon)

Sumber : www.aboluowang.com

Tiongkok Mengalami Puncak Pandemi: Kasus Kematian Mendadak Akibat “Paru-Paru Putih” Meningkat, Krematorium Penuh

0

ETIndonesia. Setelah Tahun Baru Imlek, pandemi di Tiongkok kembali mencapai puncaknya. Kasus pneumonia dan pasien dengan gejala “paru-paru putih” meningkat drastis, menyerang semua kelompok usia. Banyak penduduk meninggal dunia secara mendadak, dan krematorium di berbagai daerah penuh sesak. Akan tetapi, pemerintah terus menutupi kebenaran.

Seorang warga Tiongkok mengatakan: “Kabarnya, varian virus kali ini sangat ganas, semua orang harus lebih berhati-hati.”

Setelah liburan, penyebaran virus di Tiongkok menjadi sangat ganas. Menurut warga, jika satu orang terinfeksi, seluruh keluarga kemungkinan besar akan tertular.

“Flu ini benar-benar parah. Setelah terinfeksi, suhu tubuh bisa mencapai 39 derajat Celsius. Setelah suami saya terkena, saya juga tertular, lalu ibu mertua saya, dan sekarang suami saya mulai batuk,” ungkap seorang warga.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Beijing baru-baru ini mengeluarkan peringatan darurat dengan menyatakan bahwa Beijing masih berada dalam periode puncak penyakit menular pernapasan termasuk flu. 

Warga melaporkan bahwa pandemi kali ini menyebar sangat cepat. Banyak orang mengalami “paru-paru putih” hanya dalam beberapa hari setelah terinfeksi, dan jumlah kematian mendadak meningkat drastis. Namun, pemerintah tetap menyembunyikan kenyataan ini.

Seorang warga Shenyang, Xu, mengatakan: “Banyak sekali yang terkena penyakit ini. Terlalu banyak orang meninggal dunia, bahkan di sekitar saya juga ada yang meninggal dunia. Krematorium penuh, bahkan harus membayar lebih agar bisa mendapat giliran kremasi dalam beberapa hari.”

Warga Shenyang lainnya, Liu, menambahkan: “Begitu banyak yang meninggal dunia karena paru-paru putih. Usia lanjut seperti 50-an hingga 70-an tahun, bahkan orang muda juga ada. Setiap hari ada orang yang mengadakan upacara pemakaman, tetapi berita ini tidak pernah dilaporkan.”

Pada 8 Februari, Rumah Sakit Keempat Kota Nanning di Guangxi melaporkan satu kasus langka infeksi manusia dengan virus flu burung H10N3 dalam kondisi kritis.

H10N3 adalah penyakit menular langka yang disebabkan oleh subtipe virus influenza A. Jika manusia terinfeksi, dapat menyebabkan pneumonia parah dan kegagalan pernapasan. Hal ini pun memicu kekhawatiran masyarakat.

Pengamat politik, Li Lin Yi, mengatakan: “Ciri khas virus di Tiongkok saat ini adalah adanya banyak kombinasi virus yang muncul. Namun, pemerintah tidak transparan dalam melaporkan infeksi virus ini dan tidak memberi tahu kondisi yang sebenarnya.” (Hui)

Sumber : NTDTV.com 

Pejabat Tinggi AS Kunjungi Eropa : Menhan AS Sebut Tiongkok sebagai Ancaman Utama

0

ETIndonesia. Pada Selasa (11 Februari 2025), Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan Wakil Presiden JD Vance masing-masing mengunjungi Jerman dan Prancis. Hegseth menegaskan bahwa Tiongkok adalah ancaman utama bagi Amerika Serikat.

Saat mengunjungi Stuttgart, Jerman, Menhan Hegseth meninjau Komando Eropa AS (USEUCOM) dan Komando Afrika AS (AFRICOM). Ia menekankan pentingnya bekerja sama dengan sekutu untuk meningkatkan upaya pencegahan terhadap Tiongkok.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan: “Kami akan terus membangun pencegahan, baik itu dari komando ini, di Ukraina, maupun di seluruh benua Afrika. Bersama sekutu dan mitra, kami akan memastikan kekuatan AS semakin diperkuat untuk menghadapi tindakan yang coba dilakukan oleh PKT.”

Mengenai kunjungannya ke Komando Afrika, Hegseth menegaskan bahwa PKT adalah ancaman utama bagi AS.

Hegseth menambahkan: “Niat PKT bersifat jahat, tidak hanya di bagian dunia mereka sendiri, tetapi juga di Amerika Selatan dan Afrika. Posisi AS di wilayah-wilayah tersebut, serta hubungan dengan sekutu dan mitra, sangat penting dalam persaingan global ini. Oleh karena itu, ini tetap menjadi prioritas utama.”

Ia juga menekankan bahwa NATO tetap solid, tetapi negara-negara anggota harus berbagi tanggung jawab secara lebih merata. Selama kunjungannya ke Eropa, ia akan mendorong sekutu NATO untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka.

Hegseth menegaskan: “Eropa harus terlindungi dari segala bentuk agresi, tetapi negara-negara tetangga harus berinvestasi lebih banyak dalam pertahanan nasional dan kolektif.”

Selain itu, Hegseth akan menghadiri pertemuan Kelompok Kontak Pertahanan Ukraina sebelum mengikuti pertemuan para Menteri Pertahanan NATO. Ia juga menegaskan bahwa pemerintahan Trump tidak akan mengirim pasukan AS ke Ukraina.

Pada hari yang sama, di sela-sela KTT Aksi Kecerdasan Buatan (AI) di Paris, Wakil Presiden AS JD Vance bertemu untuk pertama kalinya dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan para pemimpin Uni Eropa lainnya.

Vance secara tidak langsung mengkritik PKT karena menggunakan AI untuk meningkatkan kemampuan intelijen militer dan pengawasan mereka, serta mencuri informasi dari negara lain.

Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan: “Kami melihat banyak peluang untuk membangun hubungan ekonomi dengan Eropa. Kami juga ingin memastikan bahwa kami benar-benar berpartisipasi dalam kemitraan keamanan yang saling menguntungkan bagi Eropa dan Amerika Serikat.”

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menambahkan:”Kita harus optimis tentang hubungan transatlantik kita. Hubungan ini dalam dan memiliki ikatan yang kuat, jadi saya sangat menantikan kerja sama dengan Anda dan Presiden Anda.” (Hui)

Sumber : NTDTV.com