EtIndonesia. Dalam sebuah perkembangan yang mengguncang kawasan, Israel dan Hamas telah mencapai kata sepakat atas gencatan senjata dan pelepasan sandera setelah melalui mediasi intensif yang dihadiri oleh perwakilan Qatar dan Amerika Serikat. Namun, suasana yang tadinya dipenuhi harapan rekonsiliasi segera berubah ketika beberapa jam setelah pengumuman kesepakatan, situasi di Jalur Gaza kembali memanas.

Serangan Balasan yang Meningkat

Menurut laporan Reuters, militer Israel mengonfirmasi telah melancarkan serangan terhadap sekitar 50 target di wilayah Gaza. Serangan ini terjadi sebagai respons atas tembakan sebuah roket oleh kelompok bersenjata di Gaza ke wilayah Israel. Kejadian ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat internasional yang berharap kesepakatan akan membawa stabilitas di kawasan.

Klarifikasi dari Pemerintah Israel

Dalam pernyataan resmi pada 16 Januari 2025, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuduh Hamas telah melanggar ketentuan kesepakatan yang disepakati pada hari sebelumnya di Doha. Menurut pernyataan tersebut, Hamas diduga sengaja mencabut beberapa poin penting dari perjanjian dalam upaya menciptakan krisis di detik-detik terakhir guna memperoleh konsesi tambahan dari pihak Israel. Akibatnya, pemungutan suara di kabinet yang berkaitan dengan kesepakatan gencatan senjata pun ditunda, dengan penegasan bahwa pertemuan kabinet tidak akan dilanjutkan sebelum Hamas menyetujui seluruh ketentuan yang telah disepakati.

Ancaman dan Tekanan dari Kedua Belah Pihak

Tak hanya pihak Israel, Hamas juga memberikan peringatan keras terkait kelanjutan serangan udara dan artileri pasca pengumuman gencatan senjata. Hamas menilai bahwa tindakan militer tersebut akan membahayakan sandera yang hampir segera dibebaskan. 

Sementara itu, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Yoel Smotrich, mendesak Perdana Menteri Netanyahu untuk menandatangani jaminan bahwa meskipun tahap pertama kesepakatan telah tercapai, perang melawan Hamas akan terus berlanjut. 

Di sisi lain, calon penasihat keamanan nasional AS, Michael Waltz , menyatakan dukungan penuh bagi Israel apabila Hamas terbukti melanggar perjanjian, dengan menegaskan bahwa dukungan tersebut akan mengembalikan modus operandi peperangan, sehingga kekuasaan Hamas atas Jalur Gaza nantinya dapat ditiadakan.

Detail Pelepasan Sandera dan Respon Publik

Tahap pertama dari kesepakatan pelepasan sandera diperkirakan akan menghasilkan pembebasan 33 sandera. Namun, laporan menyebutkan bahwa dari 33 sandera tersebut, hanya 23 yang diyakini masih hidup. Di antara sandera asal Amerika Serikat di Jalur Gaza, hanya tiga dari tujuh yang masih berada dalam kondisi hidup. Kesepakatan ini memicu reaksi keras di kalangan masyarakat Israel, di mana ribuan demonstran melakukan aksi protes di Yerusalem dengan menolak perjanjian antara Israel dan Hamas.

Proses Negosiasi Lanjutan dan Rencana Taktis

Menurut laporan Saluran Channel 12, sejak pagi tanggal 16 Januari, sebagian besar konflik terkait kesepakatan telah diatasi melalui negosiasi intensif antara perwakilan Israel dan Hamas. Kedua belah pihak telah menandatangani kesepakatan akhir, sementara kabinet Israel direncanakan untuk mengadakan pemungutan suara pada tanggal 17 Januari 2025. Efektivitas kesepakatan ini diharapkan mulai diberlakukan pada 19 Januari 2025.

Dalam langkah strategis lainnya, Pasukan Pertahanan Israel dijadwalkan melakukan pertemuan koordinasi di Mesir pada tanggal 17 Januari 2025. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengoordinasikan pengiriman pulang sandera, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu bersamaan dengan implementasi gencatan senjata.

Kesimpulan

Meski kesepakatan gencatan senjata dan pelepasan sandera tersebut sempat memberikan secercah harapan akan meredanya ketegangan di kawasan, situasi di lapangan terus menunjukkan dinamika yang tidak menentu. Tudingan pelanggaran perjanjian dari pihak Hamas, serta serangan balasan dari Israel, menandakan bahwa jalan menuju perdamaian masih panjang dan penuh tantangan. Masyarakat internasional dan regional kini mengawasi dengan seksama perkembangan ini, sambil berharap bahwa upaya diplomatik dapat segera membawa stabilitas dan keamanan kembali ke kawasan yang selama ini dilanda konflik berkepanjangan.

EtIndonesia. Saat kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas tercapai, hal ini memicu perdebatan di kalangan warga Israel tentang keamanan dan strategi. Menteri Keamanan Nasional dari kubu sayap kanan, Itamar Ben Gvir, pada Kamis (16/1), mengatakan bahwa jika kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza disetujui, dia dan rekan-rekan partainya akan keluar dari kabinet, tetapi tetap berada dalam koalisi pemerintahan.

Setelah perang Israel-Hamas berlangsung selama 467 hari, kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan pada tanggal 15 Januari. Rencana tersebut mencakup gencatan senjata selama 42 hari mulai 19 Januari, dengan pembebasan sandera dan tahanan secara bertahap. Sebanyak 96 sandera Israel akan dibebaskan dengan imbalan ribuan tahanan Palestina. Namun, kesepakatan ini masih memerlukan persetujuan kabinet Israel yang dijadwalkan untuk dibahas pada 17 Januari.

Menurut laporan dari Central News Agency, Itamar Ben Gvir, pemimpin “Partai Kekuatan Yahudi” (Otzma Yehudit), dalam konferensi pers pada malam 16 Januari mengatakan: “Jika kesepakatan yang tidak bertanggung jawab ini disetujui dan dilaksanakan, Partai Kekuatan Yahudi tidak akan lagi menjadi bagian dari pemerintah dan akan meninggalkannya.” 

Namun, dia menekankan bahwa jika kesepakatan gencatan senjata gagal, mereka mungkin akan mengubah pendirian dan kembali bergabung dengan pemerintah.

Ben Gvir dan dua anggota parlemen lain dari Partai Kekuatan Yahudi memiliki posisi di kabinet Israel. Mereka menguasai enam kursi dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang memiliki total 68 kursi di parlemen Israel.

Meskipun Ben Gvir mengancam akan meninggalkan kabinet, dia tetap menyatakan bahwa Partai Kekuatan Yahudi “tidak akan menggulingkan Netanyahu.”

“Partai Zionis Religius” (Religious Zionist) pada 15 Januari sebelumnya mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan pemerintah kecuali Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memberikan jaminan untuk melanjutkan operasi militer di Gaza.

Ketua partai dan Menteri Keuangan, Bezalel Smotrich, sebelumnya menyebut bahwa kesepakatan gencatan senjata menimbulkan “bahaya” bagi keamanan Israel. Dia menegaskan bahwa tindakan militer tegas terhadap Hamas diperlukan, dan pembebasan semua sandera harus menjadi syarat untuk melanjutkan partisipasi partainya dalam pemerintahan koalisi.

Amichai Chikli, Menteri Urusan Diaspora dan Pemberantasan Anti-Semitisme dari partai Likud, partai terbesar dalam koalisi pemerintah Israel, dalam sebuah pernyataan panjang pada 15 Januari menyatakan bahwa dia akan mengundurkan diri jika kesepakatan sandera yang akan dicapai mencakup penarikan dari Koridor Philadelphi, wilayah perbatasan antara Gaza dan Mesir.

Pernyataan ini makna yang signifikan karena dia menjadi menteri pertama dari Likud yang mengancam untuk mundur setelah kesepakatan sandera dikonfirmasi.

Sementara itu, gelombang protes dari masyarakat semakin meningkat, terutama di Yerusalem, di mana warga mengangkat spanduk menentang pembebasan teroris dan mengkritik kompromi pemerintah.

Menurut laporan dari Haaretz, sekitar 1.500 orang memprotes kesepakatan sandera antara Israel dan Hamas di Yerusalem. Jerusalem Post juga melaporkan bahwa sekelompok pria muda dan remaja memprotes di atas Jembatan Chords di Yerusalem, menyebabkan beberapa jalan yang sibuk menjadi macet dan situasi menjadi tegang. 

Salah satu spanduk bertuliskan: “Hanya melalui kemenangan dan mengalahkan musuh kita bisa membebaskan sandera.” Kalimat lainnya berbunyi: “Membebaskan teroris hanya akan menyebabkan pertumpahan darah.”

Partai Likud yang dipimpin Netanyahu dalam pernyataannya menyatakan: “Siapa pun yang meruntuhkan pemerintah sayap kanan akan selamanya dicap sebagai pengkhianat.”

Pernyataan itu juga menambahkan bahwa kesepakatan gencatan senjata akan membantu Israel mencapai jumlah sandera hidup yang dibebaskan sebanyak mungkin serta pencapaian yang menjamin keamanan generasi mendatang Israel.

Pada 16 Januari 2025, para pengunjuk rasa di luar Mahkamah Agung Israel di Yerusalem membawa peti mati simbolis yang dihiasi bendera Israel selama protes terhadap gencatan senjata dengan Hamas.

The Jerusalem Press Club pada 15 Januari mengadakan konferensi pers di Tel Aviv, di mana pensiunan jenderal Amir Avivi, mantan kepala intelijen Pasukan Pertahanan Israel, menyatakan bahwa ada alasan untuk mendukung maupun menentang kesepakatan tersebut, yang menunjukkan kompleksitas situasi Israel-Hamas dan kebutuhan Israel untuk menetapkan prioritas yang jelas.

Avivi mengatakan bahwa meskipun tujuan utama perang di Gaza saat ini adalah membebaskan sandera, hal ini tidak berarti mengabaikan tujuan yang lebih luas—menghancurkan Hamas. Dia menekankan bahwa Israel harus mengevaluasi ulang kebijakan bantuan kemanusiaan karena ini berkaitan dengan kelangsungan hidup Hamas. Avivi menyebut bahwa mengurangi manipulasi bantuan kemanusiaan oleh Hamas harus menjadi prioritas utama.

Forum yang dipimpinnya, “Forum Pertahanan dan Keamanan Israel” (IDSF), mengusulkan pembentukan zona kemanusiaan untuk mengarahkan warga Gaza ke wilayah yang dikendalikan Israel guna memastikan distribusi bantuan kemanusiaan yang efektif.

Avivi menyimpulkan: “Wilayah Gaza telah lama menjadi pusat kekerasan dan ekstremisme. Mengubah kondisi ini akan membutuhkan upaya selama bertahun-tahun.” 

Dia menambahkan: “Gaza adalah bom waktu, dan menjinakkannya akan membutuhkan waktu yang sangat lama.”

Sementara itu, mantan juru bicara Pasukan Pertahanan Israel, Jonathan Conricus, memperingatkan bahwa pemerintahan Amerika Serikat berikutnya mungkin tidak mendukung Israel untuk kembali ke medan perang atau mengejar tujuan strategis menghancurkan Hamas, karena Amerika memiliki prioritas lain. 

Menurutnya, pemerintahan Trump mendatang mungkin akan mengatakan kepada Israel: “Fokus kami adalah pada Arab Saudi dan upaya diplomasi besar yang mendapat pengakuan dunia. Masalah Gaza tidak akan menjadi salah satu prioritas itu.” (jhn/yn)