Dikarenakan memiliki hubungan dekatnya dengan PKT, Universitas Harvard dulunya dianggap sebagai aset penting. Namun, sejak pemerintahan Trump menuduh Harvard telah disusupi oleh PKT, kini justru menjadi beban. Misalnya, Harvard dituduh memberikan pelatihan kesehatan masyarakat kepada pejabat Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang (XPCC) antara tahun 2020 hingga 2024, padahal korps ini merupakan target sanksi AS karena pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Etindonesia. Menurut laporan Reuters, pada  22 Mei, pemerintahan Trump membatalkan kelayakan Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing, dengan alasan memfasilitasi antisemitisme dan kerja sama dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Namun, keputusan ini saat ini telah dibatalkan oleh seorang hakim federal. Diketahui bahwa pada tahun 2024, mahasiswa asing di Harvard yang berasal dari Tiongkok mencapai 20% dari total.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa hubungan antara Harvard dan PKT sudah berlangsung lama, termasuk kerja sama penelitian dan pendirian pusat-pusat akademik yang berfokus pada studi Tiongkok. Hubungan ini memberikan pengaruh dalam urusan internasional, reputasi global, dan juga dana besar bagi universitas.

Namun, kekhawatiran kalangan politik AS terhadap pengaruh pemerintah PKT di Harvard juga sudah berlangsung cukup lama. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Republik khawatir bahwa PKT memanipulasi Harvard untuk mendapatkan teknologi canggih AS, menghindari peraturan keamanan nasional, serta menekan kritik di dalam negeri terhadap isu ini.

Seorang pejabat Gedung Putih pada 23 Mei mengatakan kepada Reuters bahwa Universitas Harvard “selama ini telah dimanfaatkan oleh Partai Komunis Tiongkok,” dan bahwa universitas tersebut “menutup mata terhadap intimidasi yang dilakukan PKT di dalam kampus.” Pihak Harvard sendiri telah secara terbuka membantah tuduhan dari pemerintahan Trump tersebut.

Laporan juga menegaskan bahwa keberadaan mahasiswa Tiongkok di Harvard, serta hubungan antara universitas dengan Tiongkok, bukan berarti menjadi bukti langsung atas kesalahan. Namun, kompleksitas dan keterkaitan dari hubungan tersebut kurang transparan, sehingga menimbulkan perhatian dan kritik publik.

Laporan itu juga mengutip tuduhan dari Komite Khusus Urusan PKT  di Dewan Perwakilan Rakyat AS yang menyebut bahwa sejak 2020, Harvard telah memberikan pelatihan kesehatan masyarakat kepada pejabat XPCC. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS juga menyatakan bahwa kerja sama Harvard dengan XPCC “setidaknya berlangsung hingga tahun 2024.”

Padahal pada Juli 2020, Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang, sebuah organisasi “semi-militer,” telah dijatuhi sanksi oleh AS karena pelanggaran hak asasi terhadap etnis Uighur dan kelompok Muslim lainnya di Xinjiang. Sementara itu, pemerintah Tiongkok dengan tegas membantah segala tuduhan pelanggaran HAM di wilayah tersebut.

Selain memberikan pelatihan kepada pejabat XPCC, perusahaan pemantau risiko “Strategy Risks” di AS juga pernah mengungkap bahwa pada tahun 2014, taipan properti asal Hong Kong, Ronnie Chan, menyumbangkan dana sebesar 350 juta dolar AS (sekitar 105 miliar dolar Taiwan) kepada Harvard. Hal ini menyebabkan Sekolah Kesehatan Masyarakat Harvard menambahkan nama ayahnya, T.H. Chan, dalam nama resmi sekolah tersebut.

Selain itu, anggota Kongres AS dari kedua partai juga menyuarakan keprihatinan atas kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan Beijing di kampus-kampus Amerika. 

Pada April 2024, seorang mahasiswa Harvard dilaporkan dikeluarkan dari sebuah acara hanya karena menyela pidato Duta Besar PKT untuk AS, Xie Feng — dan tindakan itu dilakukan bukan oleh staf keamanan atau petugas kampus, melainkan oleh mahasiswa pertukaran asal Tiongkok.

Yang lebih menghebohkan lagi, mantan professor Harvard Charles Lieber, yang pada April 2023 dijatuhi hukuman denda dan dua tahun pembebasan bersyarat karena didakwa menyembunyikan keterlibatannya dalam “Program Seribu Talenta” milik pemerintah Tiongkok, justru pada 28 April tahun ini resmi bergabung secara penuh waktu di Kampus Pascasarjana Internasional Tsinghua University di Shenzhen, dan menjabat sebagai Profesor Tamu (Chair Professor). (Hui/asr)

Dikutip dari Central News Agency dari NTDTV.com 

Seiring dengan pengumuman pemerintah Amerika Serikat yang membatalkan kelayakan Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing, hubungan antara Harvard dan Partai Komunis Tiongkok (PKT) semakin menjadi sorotan. Para pengamat berpendapat bahwa PKT telah mengubah banyak universitas ternama dunia menjadi basis untuk mencuri hasil riset teknologi dan menyebarkan pengaruh ideologi mereka. Barat diminta untuk mengambil pelajaran dari hal ini.

EtIndonesia. Pada 22 Mei, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, memerintahkan penghentian sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVP) untuk Universitas Harvard.

Departemen Keamanan Dalam Negeri menuduh bahwa Harvard telah lama bekerja sama dengan PKT dan diduga melakukan pelanggaran.

Misalnya, organisasi paramiliter Tiongkok “Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang” (XPCC), yang terlibat dalam kejahatan genosida terhadap etnis Uighur, tetap mendapatkan pelatihan dari Harvard bahkan setelah dimasukkan ke dalam daftar sanksi Departemen Keuangan AS pada tahun 2020.

Selain itu, Harvard juga bekerja sama dalam proyek yang didanai oleh agen intelijen Iran, serta menjalin hubungan dengan universitas-universitas Tiongkok berlatar belakang militer. Beberapa proyek tersebut didanai oleh Departemen Pertahanan AS dan mencakup penelitian di bidang kedirgantaraan dan optik.

Harvard bahkan bekerja sama dengan individu terkait industri pertahanan Tiongkok dalam riset robotika yang berpotensi digunakan untuk keperluan militer.

“Tiongkok (PKT) ingin belajar teknologi dan ilmu pengetahuan paling maju dari Harvard atau universitas top AS lainnya. Di saat yang sama, mereka ingin menyusup dan memanfaatkan universitas-universitas ini, termasuk dengan cara-cara seperti donasi, agar bisa mengarahkan universitas-universitas tersebut sesuai kepentingan mereka,” kata peneliti di Institut Riset Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan, Shen Ming-shih.

Shen juga menilai kerja sama antara PKT dan universitas-universitas terkemuka dunia seperti Harvard bertujuan menjadikan lembaga-lembaga tersebut sebagai basis perang kognitif dan perang teknologi terhadap negara-negara Barat. Salah satu contoh nyata adalah “Program Seribu Talenta” PKT, yang dirancang untuk merekrut ilmuwan top dunia guna mentransfer hasil riset ke Tiongkok dan mendukung propaganda PKT.

“Mereka memanfaatkan pengaruh para profesor ini untuk mempromosikan Tiongkok, menampilkan citra positif negara tersebut. Dengan kata lain, profesor, program seribu talenta, dan universitas-universitas ini menjadi platform utama bagi propaganda luar negeri Tiongkok dan sarana utama bagi upaya ‘front persatuan’ mereka,” ujarnya.

Hubungan antara Harvard dan PKT telah berlangsung lama, mencakup banyak proyek penelitian dan pertukaran, menjadikannya hubungan yang sangat erat. Dalam pendaftaran mahasiswa internasional Harvard tahun 2024, mahasiswa asal Tiongkok mencakup sekitar 20% dari total jumlah mahasiswa.

“Tidak banyak orang yang benar-benar diizinkan oleh PKT untuk belajar di luar negeri. Pemilihan universitas dan bidang studi mereka sebenarnya sudah diatur oleh partai atau organisasi terkait, termasuk siapa profesor pembimbing mereka dan bidang teknologi apa yang harus mereka pelajari,” ujar Shen.

Karena itu, Harvard menerima dana donasi dalam jumlah besar dari pihak-pihak yang berhubungan dengan pemerintah PKT, yang memicu kekhawatiran dari berbagai kalangan di Amerika Serikat.

Sejarawan asal Tiongkok yang bermukim di Australia, Li Yuanhua, berkomentar: “Hubungan Harvard dengan Tiongkok pada dasarnya menunjukkan sejauh mana infiltrasi PKT ke seluruh dunia. Di bidang pendidikan, mereka menyamar dalam bentuk kerja sama dan donasi pribadi yang bermuatan politik, sehingga universitas-universitas ini menjadi basis bagi PKT untuk mencuri hasil riset negara maju, menyebarkan pandangan politiknya, dan memperluas pengaruh ideologinya di luar negeri.”

Pada tahun 2014, taipan properti asal Hong Kong, Ronnie Chan (Chen Qizong), membantu Harvard mendapatkan donasi sebesar 350 juta dolar AS. Ronnie Chan sendiri adalah anggota dari China-United States Exchange Foundation (CUSEF), sebuah organisasi berbasis di Hong Kong yang terdaftar sebagai agen asing oleh pemerintah AS.

“Seluruh dunia Barat harus belajar dari kasus infiltrasi PKT ke Universitas Harvard. Mereka tidak boleh hanya melihat dari sisi ekonomi atau kepentingan universitas semata, tetapi harus menaikkan tingkat kewaspadaan terhadap bahaya komunisme bagi umat manusia, khususnya terhadap masyarakat bebas dan keamanan nasional negara-negara demokratis,” katana. 

Pada 19 Mei, Ketua Komite Khusus DPR AS untuk Partai Komunis Tiongkok, John Moolenaar, bersama sejumlah anggota lainnya, mengirim surat terbuka kepada Rektor Harvard, Alan Garber. Mereka menuntut agar Harvard menyerahkan semua catatan dan rincian transaksi yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang memiliki hubungan dengan PKT.

Dalam surat tersebut juga disebutkan berbagai pelanggaran yang dilakukan Harvard, termasuk kerja sama riset transplantasi organ dengan Tiongkok, meskipun semakin banyak bukti menunjukkan adanya kejahatan pengambilan organ secara paksa oleh PKT. (Hui)

Sumber : NTDTV.com