Parlemen Lebanon akhirnya memilih Jenderal Joseph Aoun sebagai presiden baru negara itu, mengakhiri kekosongan kepemimpinan lebih dari dua tahun di tengah krisis yang sedang berlangsung.
ETIndonesia. Pada 9 Januari 2025, Parlemen Lebanon memilih panglima militer Joseph Aoun sebagai presiden baru, membuka jalan bagi reformasi yang dibutuhkan dan bantuan internasional. Pemilihan ini mengakhiri kekosongan kepemimpinan sejak Oktober 2022, ketika masa jabatan Michel Aoun, presiden sebelumnya, berakhir.
Lebanon saat ini menghadapi krisis ekonomi yang parah dan berusaha membangun kembali setelah gencatan senjata baru-baru ini antara Israel dan kelompok Hizbullah.
Joseph Aoun, yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan presiden sebelumnya, terpilih setelah putaran pemungutan suara kedua dalam sesi ke-13 parlemen untuk memilih pengganti Michel Aoun. Pemilihannya memungkinkan setelah Suleiman Frangieh, yang sebelumnya didukung oleh Hezbollah, menarik pencalonannya dan mendukung Aoun pada 8 Januari. Langkah ini membuka jalan bagi Aoun, yang dipandang sebagai kandidat pilihan Amerika Serikat dan Arab Saudi.
Hizbullah, organisasi yang didukung Iran, merupakan kelompok Syiah Lebanon yang berpartisipasi dalam politik negara tersebut sambil mempertahankan kekuatan militer yang signifikan. Menurut Congressional Research Service, Hizbullah memiliki 13 dari 128 kursi di parlemen Lebanon dan telah menjadi bagian dari kabinet sejak 2005, saat ini memegang dua kursi dalam pemerintahan sementara.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beirut, dalam pernyataan pada 9 Januari melalui platform media sosial X, menyampaikan: “Duta Besar [Lisa] Johnson mengucapkan selamat kepada Presiden Joseph Aoun. Kami sangat menghargai kemitraan jangka panjang kami dengan Lebanon dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan Presiden Aoun dalam upayanya untuk menyatukan negara, melaksanakan reformasi, dan mengamankan masa depan yang makmur untuk Lebanon.”
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, juga menyampaikan optimisme, menulis di X: “Saya mengucapkan selamat kepada Lebanon atas pemilihan presiden baru setelah krisis politik yang panjang. Saya berharap pilihan ini dapat berkontribusi pada stabilitas, masa depan yang lebih baik bagi Lebanon dan rakyatnya, serta hubungan bertetangga yang baik.”
Pemilihan Aoun terjadi pada saat yang krusial bagi Lebanon, yang memasuki tahun keenam dari krisis keuangan yang merusak nilai mata uang nasional dan tabungan warga. Negara ini juga menghadapi tantangan besar dalam melaksanakan perjanjian gencatan senjata dengan Israel dan Hizbullah serta mendapatkan dana untuk rekonstruksi.
Randa Slim, seorang peneliti senior di Middle East Institute di Washington, mencatat bahwa dukungan internasional terhadap Aoun bisa menjadi keuntungan besar.
“Fakta bahwa [Aoun] didukung oleh Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Eropa memberinya dorongan besar untuk dapat menyelesaikan berbagai hal,” kata Slim, seraya mencatat bahwa Aoun harus menavigasi lanskap politik domestik yang kompleks, termasuk hubungannya dengan Hizbullah.
Sistem pembagian kekuasaan yang unik di Lebanon, yang dirancang untuk menyeimbangkan komunitas agama yang beragam, sering kali menyebabkan kebuntuan politik. Presiden selalu berasal dari Kristen Maronit, perdana menteri dari Muslim Sunni, dan ketua parlemen dari Muslim Syiah.
Pemilihan Aoun menjadi penting karena ia menjadi panglima militer kelima yang menduduki kursi kepresidenan, meskipun ada pembatasan konstitusional bagi pejabat publik berpangkat tinggi untuk menjabat. Kenaikan jabatannya memerlukan mayoritas khusus dua pertiga suara parlemen. Pada putaran pertama, Aoun gagal mencapai mayoritas tersebut dengan hanya memperoleh 71 dari 128 suara. Namun, pada putaran kedua, ia berhasil mendapatkan 99 suara, melampaui ambang batas yang diperlukan.
Aoun, yang berusia 60 tahun, telah menjabat sebagai panglima militer sejak 2017, menjaga profil rendah selama masa jabatannya dan proses pemilihan.
Pemilihannya menjadi titik balik potensial bagi Lebanon, memberikan harapan untuk stabilitas dan kemajuan setelah bertahun-tahun menghadapi kebuntuan politik dan gejolak ekonomi.
Sumber: Associated Press.
