Home Blog Page 286

Mercure Surabaya Grand Mirama Hadirkan Wajah Baru Lewat Renovasi Lobby

0

Surabaya – Mercure Surabaya Grand Mirama meresmikan wajah baru lobby utama yang telah melalui transformasi signifikan, pada Minggu (1/12). Mengusung desain elegan yang menggabungkan elemen modern dan klasik, hotel bintang empat di Jalan Raya Darmo ini semakin memperkokoh posisinya sebagai salah satu ikon perhotelan mewah di Surabaya.

Renovasi ini menjadi bagian dari upaya hotel untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan tamu. Dengan furnitur berkelas, pencahayaan artistik, dan dominasi nuansa emas, lobby baru tersebut dirancang sebagai ruang multifungsi yang nyaman untuk bersantai, bekerja, maupun bersosialisasi.

“Transformasi ini bukan sekadar perubahan fisik, melainkan langkah besar dalam menetapkan standar baru perhotelan di Surabaya. Kami ingin memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para tamu sekaligus memperkuat posisi Mercure Surabaya Grand Mirama sebagai trendsetter di kota ini,” ungkap Sugito Adhi, Cluster General Manager Mercure Surabaya Grand Mirama dan Grand Mercure Malang Mirama.

Acara peresmian pada 1 Desember 2024 dihadiri oleh jajaran manajemen hotel, termasuk Direktur Utama PT. Mirama Wisata, Yohan Setia Putra. Dalam pidatonya, Yohan mengungkapkan bahwa inovasi ini adalah bagian dari rangkaian peningkatan fasilitas yang terus dilakukan, termasuk renovasi kamar tamu yang saat ini masih berlangsung.

“Kami berharap pembaruan ini dapat memberikan pengalaman lebih berkesan bagi tamu. Ini adalah langkah awal menuju transformasi yang lebih besar di masa mendatang,” kata Yohan.

Dengan pengalaman 17 tahun melayani tamu dari berbagai segmen, Mercure Surabaya Grand Mirama terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Hotel ini dikenal sebagai pilihan utama bagi pelancong bisnis dan wisatawan, serta sering menjadi lokasi berbagai acara penting.

Lobby baru ini juga diharapkan dapat menjadi daya tarik baru yang memperkuat daya saing hotel dalam industri perhotelan Surabaya yang semakin kompetitif. Sugito menambahkan, “Kami ingin memastikan bahwa setiap tamu merasakan pelayanan premium sejak langkah pertama mereka masuk ke lobby kami yang baru.”

Transformasi ini tak hanya memberikan nilai tambah bagi tamu, tetapi juga mencerminkan komitmen Mercure Surabaya Grand Mirama untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi positif bagi industri perhotelan lokal. Dengan wajah baru ini, hotel legendaris di pusat kota Surabaya siap melayani tamu dengan standar kemewahan yang lebih tinggi.

Renovasi ini juga menjadi bukti bahwa Mercure Surabaya Grand Mirama tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga berupaya menciptakan tren baru di industri perhotelan. Bagi pengunjung, wajah baru lobby ini menawarkan pengalaman yang memadukan estetika modern dengan kehangatan layanan khas Mercure.

Sebagai bagian dari jaringan Accor, Mercure Surabaya Grand Mirama telah menjadi nama besar yang diandalkan tamu domestik maupun internasional. Dengan pembaruan ini, hotel semakin menegaskan dedikasinya untuk memberikan layanan terbaik dan menjaga reputasi sebagai destinasi premium di Surabaya.

Renovasi ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi persaingan industri perhotelan di kota besar seperti Surabaya. Dengan daya tarik baru dan peningkatan fasilitas yang terus berlanjut, Mercure Surabaya Grand Mirama menegaskan visinya untuk tetap relevan dan menjadi pilihan utama para pelancong.

Di tengah persaingan ketat, hotel ini optimis pembaruan lobby menjadi tonggak penting dalam perjalanan mereka untuk terus berkembang. “Kami percaya, inovasi ini akan membawa Mercure Surabaya Grand Mirama ke level berikutnya,” tutup Sugito.

Mercure Surabaya Grand Mirama kini mengundang tamu untuk merasakan pengalaman berbeda melalui wajah barunya yang lebih mewah dan nyaman. Hotel ini siap menyambut masa depan dengan optimisme, menjadikannya pusat pengalaman mewah di jantung Surabaya.

Ancaman Trump pada Negara BRICS jika Gantikan Dolar, dan Bagaimana  Analisis Para Ahli tentang Rencana BRICS

0

EtIndonesia. Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, melalui platform media sosialnya Truth Social, pada 30 November 2024, mengeluarkan peringatan keras kepada negara-negara anggota BRICS. Dia menegaskan bahwa jika mereka terus mendorong rencana mata uang yang bertujuan melemahkan dominasi dolar AS, maka mereka akan menghadapi tarif 100% atas barang-barang yang diimpor ke pasar Amerika Serikat.

Peringatan Trump terhadap Upaya BRICS

Trump menulis: “Beberapa pihak berpikir bahwa negara-negara BRICS sedang mencoba melepaskan diri dari dolar. Pemikiran semacam itu harus dihentikan segera.”

Dia dengan tegas meminta komitmen dari negara-negara BRICS untuk tidak menciptakan mata uang baru yang dapat menggantikan dolar dalam perdagangan internasional.

 “Jika tidak,” lanjutnya, “Amerika Serikat akan mengenakan tarif 100% pada barang-barang mereka. Jika mereka menolak untuk mematuhi, maka mereka harus mengucapkan selamat tinggal pada akses ke ekonomi kuat Amerika Serikat.”

Langkah BRICS Menuju Perdagangan Non-Dolar

Negara-negara BRICS—terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan—baru-baru ini mengadakan pertemuan puncak di Kazan, Rusia. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas promosi perdagangan non-dolar dan penguatan penggunaan mata uang domestik masing-masing. Langkah ini dilihat sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam sistem keuangan global.

Dr. Zhong Zhidong, peneliti dari Institut Penelitian Keamanan Nasional di Kementerian Pertahanan Taiwan, mengungkapkan bahwa inisiatif ini terutama dipimpin oleh Tiongkok dan Rusia.

“Hal ini terkait erat dengan hubungan yang semakin tegang antara kedua negara tersebut dengan Amerika Serikat,” ujarnya. 

Namun, Dr. Zhong menekankan bahwa tidak semua negara anggota BRICS memiliki pandangan yang sama. 

“India, misalnya, memiliki konflik mendalam dengan Tiongkok dan secara tegas menentang Belt and Road Initiative Tiongkok. Oleh karena itu, dukungan penuh terhadap rencana penggantian dolar belum tentu terjadi,” tambahnya.

Analisis Para Ahli tentang Rencana BRICS

Wang He, penulis kolom di Epoch Times, berpendapat bahwa BRICS bukanlah aliansi ekonomi yang solid.

“Meskipun mereka memiliki kepentingan bersama dalam menentang dominasi negara-negara Barat, keterkaitan ekonomi anggota-anggotanya dengan Barat membuat mereka sulit untuk sepenuhnya melepaskan diri dari sistem dolar,” jelasnya. 

Dia juga meragukan realisasi rencana mata uang bersama BRICS. 

“Meskipun ada niat untuk mereformasi mata uang, saya percaya ini hanya konsep dan tidak akan benar-benar terwujud dalam waktu dekat,” katanya.

Perbedaan Sikap di Antara Anggota BRICS

Dr. Zhong juga menyoroti bahwa meskipun perdagangan antara Tiongkok dan Rusia saat ini sebagian besar diselesaikan dalam mata uang yuan, hal ini lebih disebabkan oleh deteriorasi hubungan Rusia dengan Barat. 

“Rusia terpaksa memperkuat kerja sama dengan Tiongkok sebagai respons terhadap tekanan Barat,” ujarnya. 

Negara-negara seperti India mungkin belum siap untuk mengambil langkah yang dapat memperburuk hubungan mereka dengan Amerika Serikat. 

“Ada perbedaan pendapat yang signifikan di dalam BRICS tentang apakah akan menggantikan dolar,” tambah Dr. Zhong.

Dampak Kebijakan Tarif Trump

Kebijakan tarif keras Trump sebelumnya telah mengubah lanskap perdagangan Amerika Serikat. Dia pernah mengancam akan mengenakan tarif 25% pada barang-barang dari Meksiko dan Kanada, yang akhirnya mendorong kedua negara tersebut untuk menegosiasikan ulang perjanjian perdagangan dan mengubah kebijakan imigrasi di perbatasan AS-Meksiko. Ancaman tarif 100% terhadap negara-negara BRICS diperkirakan akan memberikan tekanan ekonomi yang besar.

Prediksi Depresiasi Yuan

Sejalan dengan ketegangan ini, bank-bank investasi global memprediksi bahwa nilai tukar yuan akan turun ke level terendah dalam sejarah pada tahun 2025. Beberapa bank investasi dan perusahaan riset utama memperkirakan bahwa pada akhir 2025, nilai tukar yuan offshore mungkin akan terdepresiasi hingga rata-rata 7,51 terhadap dolar AS, level terendah sejak 2004.

Pernyataan Trump untuk mengenakan tarif lebih dari 60% pada barang-barang Tiongkok juga menjadi faktor pemicu. Mithul Koticha, Kepala Strategi Makro Pasar Berkembang dan Valas Asia di Barclays, memprediksi bahwa jika tarif 60% dikenakan, nilai tukar yuan terhadap dolar AS bisa turun menjadi 8,42. 

“Ini akan semakin memperburuk ketegangan perdagangan,” ujarnya.

Sejak pemilihan presiden AS pada 5 November 2024, yuan offshore telah turun lebih dari 2% dan saat ini diperdagangkan pada 7,2472. Analis menekankan bahwa skala tarif yang diusulkan dan tingkat ketidakseimbangan perdagangan antara Tiongkok dan AS lebih besar dibandingkan masa jabatan pertama Trump, sehingga risiko depresiasi yuan juga meningkat.

Penolakan Trump terhadap Perdagangan Non-Dolar

Dalam KTT BRICS, anggota membahas penguatan mata uang domestik dan perdagangan non-dolar. Trump dengan tegas menentang inisiatif ini.

 “Jika negara-negara BRICS mengambil kebijakan mata uang yang melemahkan dolar, Amerika Serikat akan mengenakan tarif 100% pada barang-barang mereka,” tulisnya, yang secara efektif membatasi akses mereka ke pasar AS.

Implikasi bagi Pasar Global

Dalam konteks dinamika perdagangan global, prospek nilai tukar yuan menjadi sorotan utama. Analis percaya bahwa yuan akan terus dipengaruhi oleh kebijakan tarif AS, dan tekanan depresiasi akan berlanjut dalam beberapa tahun mendatang. 

“Fluktuasi ini tidak hanya berdampak pada Tiongkok, tetapi juga pada stabilitas ekonomi global,” kata seorang ekonom internasional.

Kesimpulan

Peringatan Donald Trump terhadap negara-negara BRICS menandai potensi eskalasi baru dalam perang dagang dan ketegangan geopolitik. Sementara BRICS berupaya mencari alternatif terhadap dominasi dolar AS, perbedaan internal dan tekanan eksternal dari Amerika Serikat mungkin menjadi hambatan signifikan. Dunia kini menunggu bagaimana dinamika ini akan berkembang dan dampaknya terhadap perekonomian global.

Strategi Baru Zelenskyy: Bergabung dengan NATO sebagai Solusi Perdamaian

EtIndonesia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan tegas mengenai harapannya agar Ukraina segera bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Langkah ini, menurutnya, penting untuk memastikan perlindungan wilayah Ukraina oleh aliansi tersebut di tengah konflik berkepanjangan dengan Rusia. Beberapa pengamat menafsirkan pernyataan ini sebagai isyarat menuju gencatan senjata.

Dalam wawancara dengan Sky News pada 29 November 2024, Zelenskyy menekankan bahwa undangan keanggotaan NATO harus mengakui batas-batas Ukraina yang diakui secara internasional, termasuk wilayah yang saat ini diduduki oleh Rusia. 

“Banyak yang mengusulkan gencatan senjata, tetapi tanpa mekanisme untuk mencegah Rusia melancarkan serangan lagi, gencatan senjata terlalu berbahaya. Hanya anggota NATO yang dapat memberikan jaminan seperti itu. Jika kita ingin menghentikan fase intens perang, kita perlu memasukkan wilayah Ukraina di bawah payung perlindungan NATO. Jika sekutu kita menunjukkan tekad yang cukup, perang mungkin akan berakhir tahun depan,” ujar Zelenskyy.

Upaya Diplomatik Internasional

Menurut laporan Reuters, Ukraina telah mulai meminta negara-negara anggota NATO untuk mengeluarkan undangan resmi bagi keanggotaan Ukraina. Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Yevhenii Yenin, dikabarkan telah mendesak hal ini dalam pertemuan dengan perwakilan NATO yang akan diadakan di Brussels pada 3 Desember besuk.

Sementara itu, pada 1 Desember 2024, Ketua Dewan Eropa, António Costa, dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa , Josep Borrell, tiba di Kyiv. Kunjungan ini menegaskan kembali dukungan kuat Uni Eropa terhadap Ukraina. António Costa  menulis di platform media sosial bahwa sejak hari pertama pecahnya perang Rusia-Ukraina, Uni Eropa telah berdiri di sisi Ukraina.

Pandangan Para Pengamat

Pengamat politik internasional mencatat bahwa ini adalah pertama kalinya Zelenskyy secara terbuka mengisyaratkan kemungkinan gencatan senjata yang melibatkan pengakuan kontrol Rusia atas wilayah tertentu di Ukraina. Sebelumnya, Zelenskyy selalu menegaskan bahwa dia tidak akan menyerahkan wilayah Ukraina yang diduduki, termasuk Krimea yang dianeksasi oleh Rusia pada 2014. Konstitusi Ukraina tidak mengizinkan penyerahan wilayah, sehingga solusi apa pun harus melalui proses demokratis yang sah.

Menurut The Guardian, mantan Duta Besar Inggris untuk Rusia, Sir Andrew Wood, menyatakan bahwa Zelenskyy sedang merencanakan langkah strategis ini dengan cermat.

 “Zelenskyy memahami dinamika politik global dan mungkin berusaha memanfaatkan perubahan kepemimpinan di negara-negara besar untuk mencapai perdamaian,” ujarnya.

Usulan Penundaan Keanggotaan NATO

Di sisi lain, Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, dan mantan penasihat keamanannya, yang baru saja dianggakt sebagai utusan khusus untuk Rusia-Ukraina Jenderal (Purn.) Keith Kellogg, dikabarkan mengusulkan penundaan permintaan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. 

Menurut laporan The Hill pada 30 November 2024, mereka berpendapat bahwa langkah ini dapat membuka jalan bagi perjanjian damai yang disertai jaminan keamanan, serta mendorong Rusia untuk terlibat dalam negosiasi.

Kellogg menyatakan bahwa Amerika Serikat seharusnya tidak terus menerus mengirimkan senjata dan dana tanpa akhir ke dalam konflik yang buntu. 

“Kita memerlukan kebijakan resmi untuk mengakhiri perang ini, termasuk mendorong gencatan senjata dan negosiasi sebagai solusi,” ujarnya.

Ketegangan AS dan Rusia Meningkat

Di tengah upaya diplomatik, ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia semakin meningkat. Pada 1 Desember 2024, pejabat Departemen Pertahanan AS mengonfirmasi bahwa dua pesawat tempur Rusia mencegat dua pembom strategis B-52 AS di dekat Laut Baltik. Pembom B-52 tersebut diketahui dapat membawa bom berpemandu presisi dan rudal jelajah, sehingga kehadirannya di wilayah tersebut dianggap sebagai ancaman oleh Rusia.

Para ahli militer menilai bahwa interaksi semacam ini menunjukkan risiko eskalasi yang tinggi. 

“Pesawat tempur Rusia sering melakukan pendampingan dan identifikasi terhadap pesawat asing di dekat wilayah udara mereka. Namun, insiden dengan pembom strategis AS ini menandakan peningkatan ketegangan yang serius,” kata seorang analis pertahanan.

Bantuan Militer dan Dampaknya

Selama dua tahun terakhir, Amerika Serikat telah memberikan bantuan finansial dan militer yang signifikan kepada Ukraina. Meskipun bertujuan memperkuat pertahanan Ukraina, bantuan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kesiapan militer AS sendiri dan potensi eskalasi konflik dengan Rusia.

Namun, pejabat AS menegaskan komitmen mereka untuk terus mendukung Ukraina. 

“Kami akan terus mempersenjatai Ukraina dan membantunya memperkuat pertahanan untuk memastikan Rusia tidak melakukan kemajuan lebih lanjut atau melancarkan serangan baru setelah gencatan senjata atau perjanjian damai dicapai,” ujar seorang juru bicara Pentagon.

Masa Depan Konflik

Masa depan konflik Rusia-Ukraina tetap tidak pasti. Harapan Zelenskyy untuk percepatan keanggotaan NATO menunjukkan keinginan kuat untuk mencari solusi yang dapat menjamin keamanan dan kedaulatan negaranya. Namun, respons dari Rusia dan komunitas internasional akan sangat menentukan arah selanjutnya dari krisis ini.

Upaya diplomatik dan berbagai usulan dari tokoh internasional menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian masih panjang dan kompleks. Dengan berbagai kepentingan yang terlibat, penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan kerjasama dari semua pihak terkait.

Ukraina Laporkan 200 Ribu Pasukannya Membelot,  Beberapa Satuan “Menghilang”


EtIndonesia.
Pada Februari tahun depan, perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung selama tiga tahun, dan dalam beberapa hari ini pertempuran semakin sengit. Menurut laporan media baru-baru ini, bahwa ada sekitar 200 ribu pasukan Ukraina yang telah membelot, dan lebih dari 10 juta orang Ukraina telah melarikan diri dari rumah mereka. Pejabat Ukraina memperkirakan masalah kekurangan pasukan akan semakin memburuk.

Media melaporkan kondisi garis pertahanan Ukraina yang tragis: 200 ribu pasukannya membelot, beberapa satuan pasukan menghilang.

Menurut laporan Associated Press, saat ini ada sekitar 200 ribu pasukan Ukraina telah membelot. Beberapa orang mengambil cuti sakit dan tidak pernah kembali, bahkan ada unit yang meninggalkan pos mereka sepenuhnya, yang mengakibatkan garis pertahanan rusak parah.

Laporan tersebut menyatakan bahwa beberapa prajurit meminta cuti karena trauma perang dan tidak pernah kembali ke unit mereka; ada juga prajurit yang bertentangan dengan komandan mereka, bahkan menolak untuk menjalankan perintah selama pertempuran. Beberapa prajurit yang membelot kembali ke unit mereka, tetapi kemudian pergi lagi.

Menurut Associated Press, ada unit militer Ukraina yang melawan perintah dan meninggalkan pos mereka, yang mengakibatkan garis pertahanan ditembus. Seorang legislator Ukraina menyatakan, bahwa pada September lalu, kekurangan personil militer di garis depan mencapai 4000 orang, terutama disebabkan oleh korban dan absen dari tugas. Kebanyakan prajurit yang membelot adalah rekrutan baru.

Menurut Kantor Jaksa Agung Ukraina, sejak perang Rusia-Ukraina meletus pada Februari 2022, lebih dari 100 ribu orang telah dituntut karena meninggalkan wajib militer, dengan hampir 50% prajurit meninggalkan pos mereka tahun lalu saja. Seorang legislator yang mengetahui situasi tersebut memperkirakan jumlah prajurit yang membelot mungkin mencapai 200 ribu orang.

 Menurut media asing menyebutkan bahwa, berdasarkan standar apa pun, angka ini sangat mengejutkan, mengingat sekitar 300 ribu orang Ukraina berperang sebelum perintah mobilisasi dikeluarkan. Seorang prajurit yang jarang berbicara tentang pilihan mereka untuk membelot, Serhii Hnezdilov, mengambil cuti sakit untuk menjalani operasi tangan dan setelah itu tidak ingin kembali lagi.

Dia mengatakan: “Jika layanan militer tidak memiliki batas waktu, itu akan menjadi seperti penjara, secara psikologis sulit untuk membuat orang ingin membela negara.” 

Rusia juga menghadapi masalah prajurit yang membelot, tetapi situasi prajurit Ukraina yang meninggalkan pos mereka mengungkapkan masalah mendalam di dalam militer dan tantangan yang dihadapi Kyiv dalam mengelola perang, mulai dari rencana mobilisasi yang cacat hingga garis depan yang terlalu panjang yang menyebabkan pelemahan.

“New York Post” menggambarkan bahwa kekurangan pasukan kemungkinan akan menempatkan Ukraina dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam negosiasi damai mendatang; pejabat Amerika telah mendesak Kyiv untuk menurunkan usia wajib militer dari 25 tahun menjadi 18 tahun.

Zelenskyy Pertama Kali Membahas Kondisi untuk Gencatan Senjata

Pada tahap paling berbahaya dari eskalasi perang Rusia-Ukraina, Presiden Ukraina Zelenskyy pada 29 November dalam wawancara dengan Sky News Inggris mengatakan: “Jika kita ingin menghentikan tahap intens perang, kita harus membawa wilayah Ukraina yang kita kontrol saat ini di bawah perlindungan NATO. Kita perlu melakukan ini secepat mungkin. Kemudian Ukraina, melalui diplomasi untuk mengambil kembali bagian lain dari wilayah yang dikontrol oleh Rusia.” 

Zelenskyy juga menekankan bahwa undangan NATO bagi Ukraina untuk bergabung harus mengakui batas-batas internasional yang diakui Ukraina, dan perjanjian gencatan senjata juga harus menjamin bahwa Rusia tidak akan mengambil lebih banyak tanah Ukraina.

Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, baru-baru ini secara terbuka menyatakan bahwa Ukraina tidak memiliki posisi yang cukup kuat dalam negosiasi untuk mengakhiri perang, menyebutkan bahwa tidak cukup pengaruh di medan perang untuk menghentikan Rusia.

Rutte mengatakan: “Mencapai kesepakatan yang baik sangat penting, karena seluruh dunia akan memperhatikan jenis kesepakatan apa yang akan dicapai antara Rusia dan Ukraina.”

Presiden terpilih AS, Donald Trump, telah menunjuk Keith Joseph Kellogg, mantan Kepala Staf Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, sebagai utusan khusus untuk urusan Rusia dan Ukraina, Kellogg akan mengambil tugas penting untuk mendorong gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Kellogg sebelumnya telah menyatakan bahwa Ukraina harus duduk di meja negosiasi, jika tidak, bantuan militer untuk mereka akan dipangkas.

Lebih dari 10 juta orang meninggalkan rumah mereka, hampir 1/20 pria Ukraina berusia 18 hingga 49 tahun menjadi korban dalam perang

Menurut data dari Badan Pengungsi PBB, perang di Ukraina telah menyebabkan lebih dari 10 juta orang meninggalkan rumah mereka, menjadikan ini salah satu krisis pengungsi terbesar di dunia. Hingga saat ini, 6,7 juta pengungsi Ukraina telah menemukan perlindungan di negara-negara Eropa lainnya, dengan tambahan 400 ribu orang pada paruh pertama tahun 2024 saja.

Statistik Badan Pengungsi PBB menunjukkan bahwa masih ada 4 juta orang yang mengungsi di dalam negeri Ukraina. Sejak Agustus, 170 ribu orang telah meninggalkan rumah mereka di bagian timur Ukraina. Kondisi korban dari kedua belah pihak Rusia dan Ukraina sangat bervariasi, Zelenskyy hanya mengakui pada Februari tahun ini bahwa 31.000 personel militer Ukraina telah gugur.

Media Ukraina pada 27 November melaporkan, menurut perkiraan yang diterbitkan “The Economist”, perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan kematian antara 60.000 hingga 100.000 tentara Ukraina, dengan tambahan 400.000 yang terluka parah dan tidak dapat melanjutkan peperangan.

Jumlah korban dari kedua belah pihak melebihi tingkat korban Amerika selama Perang Vietnam dan Perang Korea, dan mendekati skala korban Amerika selama Perang Dunia II.

“The Economist” membuat perkiraan ini berdasarkan laporan yang bocor atau diterbitkan, pejabat pertahanan, peneliti, dan intelijen terbuka, menghasilkan angka korban tersebut. Jika angka ini mendekati kenyataan, maka berarti hampir 1/20 pria Ukraina berusia 18 hingga 49 tahun telah menjadi korban dalam perang ini.

“Kyiv Independent” menyebutkan, bahwa “The Wall Street Journal” Amerika pada September tahun ini telah merilis perkiraan serupa, menunjukkan bahwa Ukraina telah kehilangan 80.000 tentaranya, dengan 400.000 terluka, sementara memperkirakan pasukan Rusia menderita hingga 200.000 kematian, dengan 400.000 terluka, tetapi karena kedua belah pihak menjaga kerahasiaan tentang korban mereka, angka korban yang akurat sulit untuk dipastikan.

“The Economist” menekankan bahwa semua data dan laporan yang disebutkan sulit untuk diverifikasi secara independen. Selain itu, angka-angka ini tidak memasukkan semua tentara Ukraina yang hilang atau diasumsikan tewas. (jhn/yn)

Direktur FBI yang Baru Ditunjuk Hingga Trump Bangun Tembok Tarif untuk Menghalau Narkoba dan Imigrasi Ilegal

ETIndonesia. Berita terbaru, pada 30 November, Donald Trump mengumumkan melalui media sosial bahwa ia akan mencalonkan Kash Patel, 44 tahun, sebagai Direktur Biro Investigasi Federal (FBI) yang baru. 

Patel dikenal sebagai pendukung setia gerakan “MAGA” (Make America Great Again). Pengumuman ini mengejutkan media Amerika Serikat.

Menurut Associated Press, penunjukan Kash Patel sebagai Direktur FBI dianggap sebagai “bom besar” yang diluncurkan Trump kepada kelompok elit politik Washington.

Penunjukan Pejabat Baru dalam Pemerintahan Trump

Minggu ini, Trump terus memproses penunjukan pejabat baru untuk pemerintahannya, termasuk Jamieson Greer sebagai Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau The Office of the United States Trade Representative (USTR). 

Greer dikenal dengan sikapnya yang keras terhadap Partai Komunis Tiongkok (PKT). Ia pernah menjadi kepala staf Perwakilan Dagang AS sebelumnya, menyatakan bahwa tarif memiliki nilai strategis dalam menekan praktik perdagangan yang tidak adil oleh PKT.

Selain itu, dua kasus hukum yang sebelumnya diajukan oleh Jaksa Khusus Departemen Kehakiman AS terhadap Trump telah dibatalkan. 

Trump juga berkomitmen untuk fokus menangani masalah imigrasi ilegal. Ia mengancam akan mencabut fasilitas bebas bea untuk Meksiko dan Kanada, serta memberlakukan tarif 25% jika kedua negara tidak memperbaiki masalah imigrasi ilegal dan penyelundupan narkoba.

Kasus Hukum Trump Dibatalkan

Pada 25 November, Jaksa Khusus Jack Smith mengumumkan pembatalan dua dakwaan terhadap Trump terkait dugaan upaya membalikkan hasil pemilu 2020 dan membawa dokumen rahasia ke resor pribadinya, Mar-a-Lago.

Kasus lain, termasuk yang diajukan oleh Jaksa Wilayah Fulton County di Georgia dan Jaksa Manhattan, juga mengalami perkembangan baru. Kasus di Georgia ditunda karena kredibilitas pengacara luar yang disewa dipertanyakan, sedangkan kasus di Manhattan, yang dikenal sebagai “kasus uang tutup mulut,” ditunda oleh Mahkamah Agung Negara Bagian New York karena Trump terpilih kembali sebagai Presiden.

Penanganan Masalah Imigrasi

Tim Trump sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Kantor Presiden Joe Biden untuk memulai proses transisi pemerintahan. 

Tom Homan, yang dicalonkan sebagai Direktur ICE (Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai), menyatakan bahwa pemerintahan Trump akan memperketat pengawasan perbatasan dan melakukan deportasi massal. Texas juga menyatakan kesediaannya untuk menyediakan lahan bagi fasilitas pendukung penanganan imigrasi ilegal.

Diperkirakan ada sekitar 11 juta imigran ilegal di Amerika Serikat saat ini, dan penanganan masalah ini belum sebanding dengan kecepatan masuknya imigran baru.

Tarif Baru untuk Meksiko dan Kanada

Trump mengumumkan bahwa ia akan mengenakan tarif 25% terhadap produk dari Meksiko dan Kanada hingga kedua negara berhasil menangani masalah imigrasi ilegal dan penyelundupan narkoba. 

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, segera mengadakan pertemuan dengan para gubernur provinsi dan bertemu langsung dengan Trump pada 29 November. Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, juga melakukan percakapan telepon dengan Trump untuk membahas langkah-langkah yang telah diambil negaranya.

Masalah Fentanyl dan Tarif terhadap Partai Komunis Tiongkok

Trump menyatakan bahwa selain membahas imigrasi ilegal, ia dan Sheinbaum juga berdiskusi tentang cara menghentikan masuknya fentanyl ke Amerika Serikat. Fentanyl, yang dianggap sebagai ancaman terbesar oleh Badan Penegakan Narkoba AS, sebagian besar diproduksi di Tiongkok. Trump telah memutuskan untuk memberlakukan tarif 10% pada produk Tiongkok untuk menekan aliran fentanyl.

Ancaman dan Investigasi FBI

Pekan ini, beredar ancaman bom yang ditujukan kepada pejabat kabinet dan calon pejabat pemerintahan Trump. FBI telah mengkonfirmasi ancaman ini dan segera melakukan penyelidikan. (Hui)

Sumber : NTDTV.com

Trump kepada Anggota BRICS: Menggantikan Dolar Akan Menghadapi Tarif 100%

0

EtIndonesia. Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, memperingatkan negara-negara BRICS bahwa rencana untuk menggantikan dolar dalam perdagangan internasional akan menghadapi tarif sebesar 100%, menuntut mereka untuk tidak menciptakan mata uang baru atau mendukung mata uang lain yang bertujuan menggantikan dolar. 

“Ada yang mengatakan bahwa negara-negara BRICS berusaha melepaskan diri dari dolar, dan kita akan diam saja, gagasan itu harus berakhir,” tulis Trump.

Negara-negara BRICS yang dimulai dari pertemuan antara Rusia, India, dan Tiongkok, kemudian diikuti oleh Brasil dan setelah itu Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Arab Saudi belum secara resmi bergabung. Di antaranya, Rusia sedang berusaha meyakinkan negara-negara BRICS untuk membentuk platform pembayaran internasional yang tidak terpengaruh oleh sanksi Barat.

Menurut daya beli, grup BRICS saat ini mencakup 45% populasi global dan 35% dari ekonomi global, dengan Tiongkok menyumbang lebih dari setengah dari output ekonomi negara-negara BRICS.

Trump telah membuat dua permintaan kepada negara-negara BRICS. 

“Kami meminta negara-negara ini berkomitmen bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang baru BRICS, juga tidak akan mendukung mata uang lain untuk menggantikan dolar Amerika yang kuat, jika tidak, mereka akan menghadapi tarif 100% dan bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal pada perekonomian Amerika yang menarik,” kata Trump. 

“Mereka bisa mencari ‘orang bodoh’ lain! Negara-negara BRICS tidak mungkin menggantikan dolar dalam perdagangan internasional, dan setiap negara yang mencoba melakukannya harus mengucapkan selamat tinggal kepada Amerika,” tambah Trump.

Tiongkok Mendominasi BRICS, Mengusulkan Rencana ‘Dedolarisasi’

Tiongkok telah mendominasi negara-negara BRICS, dan masalah terbesar kelompok ini juga terkait dengan ini. 

Media daratan melaporkan bahwa dari “halaman belakang” Amerika Latin ke “basis energi” Afrika dan Timur Tengah, hingga Eropa dan Asia Pasifik, semakin banyak negara yang merencanakan atau telah melaksanakan rencana ‘dedolarisasi’.

Laporan media ini adalah tentang beberapa negara berkembang, dengan ‘Eropa’ yang dimaksud adalah Rusia, serta Belarus dan negara-negara bekas Uni Soviet lainnya.

Di kawasan Amerika Latin, pemerintah Brasil pada tahun 2023 mengumumkan perjanjian dengan Beijing untuk tidak lagi menggunakan dolar sebagai mata uang perantara, melainkan menggunakan mata uang lokal untuk penyelesaian perdagangan. Pemerintah Argentina pada tahun yang sama juga mengumumkan akan berhenti menggunakan dolar untuk pembayaran impor dari Tiongkok, beralih ke yuan.

Namun, setelah Presiden baru Argentina, Javier Gerardo Milei, mengambil jabatan, dia segera kembali bergantung pada dolar untuk menstabilkan dan menenangkan nilai tukar peso Argentina.

Beijing Berharap Membuat BRICS Menjadi Forum Global untuk Melawan Eropa dan Amerika

Menurut analisis Bloomberg, Tiongkok berharap membuat BRICS menjadi forum global lain untuk melawan kritik dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Karena itu, Pemerintah Tiongkok berusaha memperluas jangkauan anggota BRICS, memungkinkan negara-negara yang simpatik terhadapnya (seperti Arab Saudi) untuk bergabung. Namun, anggota yang sudah ada—Brasil dan India—telah menolak untuk mempertahankan pengaruh mereka dalam aliansi tersebut.

Jim O’Neill, mantan kepala ekonom Goldman Sachs, mengatakan bahwa pencapaian BRICS saat ini sangat minim, selama Tiongkok dan India masih terbagi dan menolak untuk berkolaborasi dalam perdagangan, gagasan grup BRICS menantang dolar adalah angan-angan belaka. Dia adalah orang yang mencetuskan singkatan BRICS dan dijuluki “Mr. BRICS” oleh media.

“Menurut saya, ini pada dasarnya adalah pertemuan tahunan simbolis, di mana negara-negara berkembang penting, khususnya negara seperti Rusia, serta Tiongkok pada dasarnya dapat berkumpul, menekankan betapa indahnya tidak perlu terlibat dalam kegiatan Amerika dan negara lain,” kata O’Neill.

Setelah tweet Trump pada hari Sabtu (30/11), seorang ahli dari India menyatakan bahwa pemerintahan Modi perlu waspada dan serius. Sampai artikel ini dipublikasikan, belum ada negara anggota BRICS yang merespons tweet Trump secara resmi. (jhn/yn)

Meksiko  Gerebek “Kota Yiwu” yang Dipenuhi Barang Palsu dari Tiongkok,  Bertekad Memberantasnya Secara Nasional 

0

Tepat ketika Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam akan memberlakukan tarif 25% terhadap produk dari Meksiko, pemerintah Meksiko pada Kamis (28 November) menggerebek kawasan komersial di Mexico City yang dipenuhi barang-barang palsu asal Tiongkok, yang dikenal sebagai “Kota Yiwu.” Pada Jumat (29 November), pihak berwenang Meksiko mengumumkan akan memperluas operasi pemberantasan barang palsu ini ke seluruh negeri

ETIndonesia. Pada Kamis 28 November, lebih dari 200 petugas polisi dan aparat penegak hukum melakukan penggerebekan di “Mexico Mart,” yang sebelumnya dikenal sebagai “Kota Yiwu.” Dalam operasi tersebut, sekitar 90.000 barang palsu berlabel merek terkenal seperti Marvel, Sanrio, Disney, dan Nintendo berhasil disita. Total lebih dari 262.000 produk yang tidak memiliki dokumen impor atau label juga ditemukan. 

Gedung pasar tersebut, baik di luar maupun dalam, dipenuhi papan tanda berbahasa Mandarin. Menurut pihak berwenang, barang-barang tersebut berasal dari Tiongkok, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, dan Vietnam.

Menteri Ekonomi Meksiko, Marcelo Ebrard, menyatakan bahwa pemerintah akan menyita gedung tersebut dari pemiliknya dan menghancurkan barang-barang ilegal. Jika dokumen impor ditemukan, agen transportasi dan bea cukai yang terkait dengan dokumen tersebut juga akan diperiksa.

Dalam beberapa tahun terakhir, produk-produk Tiongkok yang dipesan melalui situs ritel online membanjiri Meksiko, terutama mainan, peralatan rumah tangga, serta sepeda listrik dan skuter murah.

Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, menuduh Meksiko menjadi jalur utama barang-barang dari Tiongkok untuk membanjiri pasar Amerika Serikat. Sebagai tanggapan, Trump mengancam akan memberlakukan tarif tinggi pada produk Meksiko. Menanggapi hal ini, pejabat Meksiko menyatakan akan mendorong perusahaan lokal untuk memproduksi barang-barang tersebut di dalam negeri guna menggantikan impor dari Tiongkok. (hui)

Pertanda Apakah? Langit Mongolia Dalam Menampilkan “Tiga Matahari” 

Pada 1 Desember 2024, topik tentang fenomena “tiga matahari” yang muncul di langit Mongolia Dalam menjadi viral di media sosial, memicu perdebatan hangat di kalangan warganet Tiongkok 

ETIndonesia. Laporan media daratan Tiongkok, pada 29 November 2024 menyebutkan sebuah fenomena langka berupa parhelion (matahari palsu) terjadi di Kota Genhe, Mongolia Dalam, berlangsung hampir lima jam. 

Dalam video yang beredar, terlihat tiga matahari tampak bersinar bersamaan dengan posisi membentuk formasi: matahari di tengah lebih tinggi, sedangkan dua lainnya lebih rendah di sisi kiri dan kanan.

Banyak warga setempat merekam fenomena unik ini. Dalam salah satu video, terdengar suara orang berteriak, “Apa ini? Wow, satu, dua, tiga.”

Fenomena ini memicu diskusi luas di kalangan netizen Tiongkok. Pesan yang ditinggalkan di media sosial antara lain :

  • “Baru saja, Mongolia Dalam mengalami fenomena tiga matahari bersinar bersamaan. Luar biasa!”
  • “Indah sekali.”
  • “Fenomena ini sungguh ajaib.”
  • “Tiga matahari muncul di langit! Dan berlangsung cukup lama.”

Ada pula yang bercanda, “Wah, Hou Yi (pemanah dari mitos Tiongkok) mungkin harus mulai bekerja lagi.” 

Sementara yang lain berkomentar serius, “Ada sesuatu yang tidak beres. Ini pertanda buruk.”

Menurut catatan klasik Tiongkok, fenomena tiga matahari dianggap sebagai pertanda buruk. Dalam tradisi kuno, munculnya beberapa matahari sering dikaitkan dengan ramalan bencana atau kekacauan besar.

Misalnya, Kitab Jin: Catatan Astronomi mencatat bahwa pada tahun 317 M, fenomena serupa terjadi di langit, disertai pelangi putih yang membentang hingga puncak langit. Para peramal kala itu menafsirkan fenomena tersebut sebagai tanda akan terjadi kekacauan dan perebutan kekuasaan di antara para penguasa dalam waktu tiga bulan.

Kitab lain, Xiao Jing Nei Ji, menyatakan: “Jika tiga matahari muncul bersamaan, penguasa negara akan kehilangan tahtanya.” Sedangkan Ramalan Jingzhou menyebutkan: “Kemunculan tiga matahari menandakan kehancuran negara, hilangnya wilayah, atau bencana besar seperti banjir atau perang.”

Bahkan ahli astronomi dan peramal terkenal Dinasti Tang, Li Chunfeng, dalam bukunya Yi Si Zhan, menganggap fenomena ini sebagai tanda bahwa dunia akan mengalami perpecahan.

Fenomena langka seperti ini sering terjadi di Tiongkok belakangan ini. Pada 18 Agustus, seorang warga Chengdu, Provinsi Sichuan, melaporkan fenomena tujuh matahari yang muncul secara sejajar di langit, meskipun hanya berlangsung sekitar satu menit sebelum menghilang.

Sebelumnya, pada 26 Juli, fenomena tiga matahari juga dilaporkan terjadi di Suining dan Guangde, Sichuan. Fenomena serupa, dengan empat, tiga, atau dua matahari, pernah terjadi di berbagai wilayah seperti Beijing dan Sichuan pada tahun 2022 dan 2023, menarik perhatian banyak media lokal. (Hui)

Popularitas Zelenskyy Anjlok, Survei: 60% Menolaknya untuk Periode Berikutnya

0

EtIndonesia. Seiring kerugian besar Ukraina dalam perang Rusia-Ukraina, dukungan untuk Presiden Zelenskyy semakin menurun, menurut survei terbaru di Ukraina, hanya 16% responden yang mendukung Zelenskyy untuk periode berikutnya, anggota parlemen Ukraina bahkan secara terbuka menyatakan “orang-orang sudah lelah, hampir setiap orang kehilangan orang-orang yang mereka cintai”.

Survei di Ukraina: 60% Menolak Zelenskyy untuk Periode Berikutnya, Anggota Parlemen Ukraina: “Orang-sudah orang Lelah”

Pusat Pemantauan Sosial di ibu kota Ukraina, Kyiv, merilis survei tersebut pada pekan ini, survei ini ditujukan kepada 1200 responden Ukraina, diklaim sebagai studi paling komprehensif tentang preferensi pemilihan di Ukraina sejak perang Rusia-Ukraina.

Hasilnya menunjukkan, hanya 16% responden yang akan memilih mendukung Zelenskyy untuk periode berikutnya, sekitar 60% cenderung agar Zelenskyy bahkan tidak ikut dalam pemilihan untuk periode berikutnya. 

Dalam survei ini, Zelenskyy tertinggal dengan tingkat dukungan 27% di belakang mantan komandan angkatan bersenjata Ukraina yang sekarang menjabat sebagai duta besar di Inggris, Valery Zaluzhny, yang juga merupakan orang yang paling dipercaya di Ukraina.

Anggota parlemen Ukraina, Oleksandra Ustinova, mengatakan: “Sangat sulit menjadi presiden yang populer ketika Anda telah berperang selama 3 tahun.”

“Orang-orang sudah lelah, hampir setiap orang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, ini adalah tantangan besar bagi Zelenskyy,” Ustinova menambahkan.

“The Times” Inggris melaporkan pada tanggal 29 November, bahwa Zelenskyy pernah meningkatkan semangat negara yang terkepung dan membuat reputasinya melonjak baik di dalam maupun luar negeri ketika dia mengunjungi Barat untuk meminta dukungan, menerima penghormatan berdiri dari parlemen Eropa dan Amerika, tetapi hampir 3 tahun perang Rusia-Ukraina, seiring dengan pertahanan garis depan Ukraina dalam bahaya kehancuran, dukungan publik untuk Zelenskyy juga semakin menurun, hanya sedikit orang Ukraina yang masih membayangkannya sebagai presiden berikutnya.

Laporan itu menyebutkan bahwa mantan komandan angkatan bersenjata Ukraina Zaluzhny dipecat oleh Zelenskyy pada Februari, sebelumnya telah ada rumor tentang perbedaan pendapat mereka dalam pengelolaan perang.

Meskipun Zaluzhny belum secara terbuka mengumumkan ambisi politik apa pun, banyak analis melihat penempatan Zaluzhny di Inggris sebagai upaya Zelenskyy untuk memarginalisasikannya. 

Saat ini masih belum jelas kapan orang Ukraina akan bisa memilih presiden berikutnya, masa jabatan Zelenskyy akan berakhir pada Mei tahun depan, tetapi menurut undang-undang darurat yang diperkenalkan saat perang Rusia-Ukraina dimulai, pemilihan baru telah ditangguhkan tanpa batas waktu.

Menurut laporan, jika Zelenskyy terus mengadopsi saran dari Washington, yaitu Ukraina harus mulai mengirimkan pemuda ke garis depan, popularitas Zelenskyy juga bisa berisiko turun lebih lanjut.

Sebenarnya, survei pendapat di Ukraina yang dirilis pada 7 Juni lalu itu menunjukkan bahwa dukungan untuk Zelenskyy  telah menurun secara bertahap, mencapai titik terendah sejak perang penuh Rusia-Ukraina dimulai pada Februari 2022.

AFP melaporkan bahwa survei ini diterbitkan oleh Institut Sosiologi Internasional Kyiv (KIIS), KIIS mencatat bahwa dukungan untuk Zelenskyy pada Mei 2022 mencapai 90%, tetapi sekarang telah turun menjadi 59%. Zelenskyy mengambil jabatan sebagai presiden Ukraina pada Mei 2019, masa jabatannya seharusnya telah berakhir bulan lalu, tetapi Ukraina saat ini berada dalam periode darurat perang, sehingga dia terus bertahan.

Zelenskyy tahun lalu menyatakan bahwa jika perlu, dia sudah siap untuk pemilihan, namun pemerintah Ukraina saat ini masih belum berniat mengadakan pemilihan, karena sekitar 20% wilayah Ukraina dikuasai oleh Rusia, dan masih ada jutaan warga Ukraina yang tinggal di luar negeri.

Trump: Zelenskyy Seharusnya Tidak Membiarkan Perang Rusia-Ukraina Terjadi

Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, pada 18 Oktober lalu di PBD Podcast yang memiliki 2 juta pelanggan mengatakan: “Zelenskyy adalah salah satu penjual terhebat yang pernah saya temui, setiap kali dia datang, kami memberinya 100 miliar dolar. Siapa lagi dalam sejarah yang bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Tidak pernah! Bukan berarti saya tidak ingin membantunya (Zelenskyy), tapi saya sangat sedih untuk kedua belah pihak. Dia seharusnya tidak membiarkan perang itu meletus.”

Amerika Serikat adalah salah satu pendukung utama Ukraina, sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina, telah memberikan lebih dari 641 miliar dolar bantuan militer kepada pemerintah Zelenskyy.

Pada 3 September 2024 lalu, Trump dalam wawancara di podcast Lex Fridman, saat ditanya tentang perang Rusia-Ukraina mengatakan: “Angka kematian Ukraina akan jauh lebih tinggi dari yang kita bayangkan.” Informasi tentang korban tentara Ukraina sulit untuk dikonfirmasi.

Zelenskyy lebih awal tahun ini menyatakan bahwa jumlah tentara Ukraina yang gugur sekitar 31.000, tetapi Rusia dan asing menduga angka sebenarnya jauh lebih tinggi.

“Mereka berbohong tentang angka,” klaim Trump dalam podcast tersebut. “Mereka mencoba menjaga angka tetap rendah. Mereka merobohkan sebuah bangunan sepanjang dua blok, dikatakan ada satu orang yang terluka ringan. Tidak, tidak, banyak orang yang tewas… jutaan.”

Trump dalam podcast itu menyatakan, konflik dengan Rusia adalah “perang yang tidak seharusnya terjadi.” 

Dia menyalahkan pemerintahan Presiden AS Joe Biden karena tidak mampu menghentikan kejadian tersebut dan menyatakan situasi saat ini sudah kehilangan kendali, perjanjian damai “lebih sulit dari sebelumnya dimulai.”

Pada 5 Juni 2023, Robert F. Kennedy Jr, keponakan mendiang Presiden Kennedy, dalam Vlog menyatakan: “Kita telah membuat Ukraina menjadi tempat pembantaian 350.000 tentara Ukraina, mereka berbohong tentang jumlah korban, mereka menyembunyikan fakta dari kita. Pentagon juga menyembunyikan kebenaran dari rakyat Amerika, Pemerintah Ukraina juga menutupi dari rakyatnya sendiri… untuk mendorong tujuan geopolitik yang tidak ada hubungannya dengan Ukraina, kita telah mengubah negara kecil malang itu menjadi ladang pembantaian, membunuh para pemuda yang penuh dengan idealisme itu.” (jhn/yn)

Pertukaran Tahanan AS-Tiongkok Terkait Kejahatan Pornografi Anak, Orang Ketiga Warga Tiongkok yang Dibebaskan Memiliki Koneksi Kuat

0

EtIndonesia. Baru-baru ini, Amerika Serikat dan Tiongkok mencapai kesepakatan pertukaran tahanan, di mana kedua negara saling menukar tiga tahanan untuk dikembalikan ke negara masing-masing. Diantara warga negara Tiongkok yang dibebaskan oleh pihak Amerika termasuk Xu Yanjun, seorang petugas intelijen dari Kementerian Keamanan Negara Tiongkok yang dituduh melakukan spionase, dan Ji Chaogun yang bertugas sebagai kontak Xu Yanjun. Sementara itu, orang ketiga yang dilaporkan oleh media adalah Jin Shanlin, yang baru berusia 26 tahun dan dituduh memiliki “barang pornografi anak”. Alasan dia bisa dibebaskan karena keluarganya mengenal tokoh berpengaruh di dalam Partai Komunis Tiongkok.

Menurut laporan dari “Financial Times”, Jin Shanlin ditangkap pada tahun 2021 saat sedang menempuh program doktoral di Universitas Texas Selatan,Amerika karena memiliki dan menyebarkan 600 gambar dan video pornografi anak.

“Dallas Morning News” melaporkan bahwa Jin memiliki hingga 47.000 gambar dan video pornografi anak. Selama penyelidikan, polisi juga menemukan bahwa Jin Shanlin telah membagikan video “pria dewasa yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak” dan konten pornografi anak lainnya.

Jin Shanlin dijatuhi hukuman delapan tahun penjara oleh pengadilan Texas pada tahun 2022 atas kejahatan pornografi anak, dan dia seharusnya menjalani hukuman sampai Desember 2027.

Laporan “Financial Times” menyatakan, berdasarkan catatan pengadilan, selama persidangan di Texas, seorang agen FBI bersaksi bahwa keluarga Jin memiliki hubungan dengan anggota berpengaruh dalam Partai Komunis Tiongkok.

Menurut laporan dari Central News Agency, sebelum Jin Shanlin, seorang mahasiswa Tiongkok yang studi di Berklee College of Music di Amerika, Wu Xiaolei (transliterasi), ditangkap pada tahun 2022 karena mengintimidasi aktivis demokrasi luar negeri dan dijatuhi hukuman sembilan bulan penjara pada April lalu. Namun, dia juga dibebaskan dan kembali ke Tiongkok pada pertengahan September berkat kesepakatan tukar tahanan AS-Tiongkok, dengan Fengsuo Zhou, seorang pemimpin mahasiswa pada peristiwa Tiananmen dan salah satu pendiri “Humanitarian China”, menilai bahwa pembebasan Wu Xiaolei menunjukkan bahwa dia mungkin memang memiliki latar belakang tertentu di Tiongkok.

Tiga Warga Negara AS yang Ditahan Secara Tidak Adil di Tiongkok Dibebaskan

Pada tanggal 27 November, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa Amerika Serikat telah berhasil memfasilitasi pembebasan tiga warga Amerika yang telah ditahan secara tidak adil oleh Tiongkok untuk waktu yang lama.

Menurut laporan media, pihak Amerika juga akan membebaskan beberapa warga negara Tiongkok yang ditahan di Amerika sebagai bagian dari pertukaran, dan menurunkan peringatan perjalanan ke Tiongkok. 

Menurut laporan dari Reuters, National Security Council mengumumkan ketiga orang tersebut adalah Mark Swidan, seorang pengusaha dari Texas; John Leung, seorang warga Amerika yang lahir di Hong Kong; dan Kai Li, seorang imigran Tiongkok yang telah menjadi warga negara Amerika.

Menurut laporan dari “The Washington Post”, permintaan Amerika untuk pembebasan ketiga orang ini merupakan salah satu topik penting dalam dialog tingkat tinggi antara pejabat Amerika dan Tiongkok.

Seorang pejabat Amerika mengungkapkan bahwa baru-baru ini, saat pertemuan Presiden Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di KTT APEC, Biden telah secara langsung mendesak Xi untuk mengizinkan ketiga warga Amerika tersebut pulang. Politico melaporkan bahwa kesepakatan ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk disepakati, dan pihak Amerika juga akan membebaskan beberapa warga negara Tiongkok yang ditahan di Amerika sebagai bagian dari pertukaran.

Tiongkok pada September 2024 lalu membebaskan pendeta Amerika, David Lin, yang telah ditahan sejak tahun 2006.

Sedangkan Mark Swidan, seorang desainer dan pengusaha dari Texas berusia 49 tahun, ditangkap di Guangdong pada tahun 2012. Dia dituduh menyelundupkan narkoba dan pada Januari 2020 dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan eksekusi selama dua tahun.

Sementara itu, Kai Li, seorang warga negara Amerika yang telah lama berbisnis di Amerika, kembali ke Shanghai pada tahun 2016 untuk memberi penghormatan kepada ibunya yang telah meninggal, tetapi kemudian dituduh sebagai mata-mata FBI dan dijatuhi hukuman sepuluh tahun penjara setelah pengadilan tertutup pada tahun 2018.

Dan John Leung, seorang warga negara Amerika berusia 79 tahun, ditangkap di Suzhou pada tahun 2021 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan spionase setelah pengadilan tertutup pada Mei tahun lalu. (jhn/yn)

Hujan Lebat Menyebabkan Banjir Besar di Thailand dan Malaysia

0

ETIndonesia. Hujan deras yang memicu banjir besar telah melanda wilayah selatan Thailand dan utara Malaysia, mengakibatkan setidaknya 13 orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang terpaksa mengungsi ke tempat penampungan sementara.

Menurut laporan, di Thailand, 9 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 13.000 orang dievakuasi akibat banjir yang melanda delapan provinsi di wilayah selatan. Tim penyelamat menggunakan perahu kecil dan jet ski untuk mengevakuasi warga yang terjebak. Sementara itu, di Malaysia, banjir besar  menewaskan sedikitnya 4 orang dan 80.000 orang mengungsi.

Banjir Besar di Thailand

Menurut unggahan di halaman Facebook Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand (DDPM), banjir yang melanda delapan provinsi di selatan Thailand  mempengaruhi lebih dari 553.921 rumah tangga dan menyebabkan 9 korban jiwa. Pemerintah setempat  mengerahkan bantuan darurat dan mendirikan tempat penampungan sementara di sekolah dan kuil untuk para pengungsi.

Gambar dari media lokal menunjukkan warga berjalan kaki melintasi air keruh setinggi dada, sementara mobil-mobil terendam di jalanan yang banjir.

Seorang warga Songkhla, Nampa, mengatakan kepada Thai PBS bahwa ia khawatir dengan pasokan makanan yang semakin menipis.

 “Saat ini kami masih bisa bertahan, tetapi saya tidak tahu berapa lama kami bisa bertahan dalam kondisi seperti ini,” ujarnya.

Dua rumah sakit di dekat Pattani harus menutup layanan sementara untuk mencegah kerusakan akibat banjir.

Departemen Meteorologi Thailand memperingatkan bahwa beberapa daerah di selatan Thailand akan terus mengalami hujan deras hingga minggu depan. Pemerintah Thailand  mengalokasikan dana sebesar 50 juta baht untuk setiap provinsi yang terdampak banjir guna mendukung upaya penanggulangan bencana.

Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, melalui media sosialnya menyatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk “segera memulihkan kehidupan normal.”

Banjir Meluas di Malaysia

Hujan deras juga memicu banjir besar di wilayah utara Malaysia, terutama di negara bagian Kelantan, Terengganu, dan Sarawak. Menurut pejabat badan penanggulangan bencana Malaysia, banjir telah menewaskan sedikitnya 4 orang, dengan lebih dari 122.000 orang terpaksa mengungsi.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional Malaysia menunjukkan bahwa Kelantan adalah wilayah yang paling parah terdampak, dengan 63% dari total pengungsi berasal dari daerah ini. Di Terengganu, hampir 35.000 orang telah mengungsi, sementara sisanya tersebar di tujuh wilayah lain.

Setiap tahun, Malaysia yang berpenduduk 34 juta orang mengalami banjir musiman akibat hujan deras yang dibawa oleh angin musim timur laut dari November hingga Maret.

Jumlah pengungsi kali ini bahkan telah melampaui salah satu banjir terburuk yang terjadi pada 2014, di mana 118.000 orang terdampak. Para pejabat khawatir jumlah ini akan terus meningkat karena hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. (Hui)

Sumber : NTDTV.com

Negara-negara Nordik: Dukungan Tiongkok untuk Rusia dalam Invasi Ukraina Merusak Hubungan Tiongkok-Eropa

0

EtIndonesia. Beberapa pemimpin dari negara-negara Nordik dan Baltik berpendapat bahwa dukungan Tiongkok yang terus meningkat kepada Rusia sedang merusak hubungan Tiongkok-Eropa. Mereka mendesak Uni Eropa untuk meningkatkan kemampuan pertahanan infrastruktur kritis untuk menghadapi perang hibrida yang mungkin terjadi.

Saat ini, kapal Tiongkok yang diduga merusak dua kabel komunikasi bawah laut di Laut Baltik, “Yi Peng 3”, masih berada di perairan internasional antara Swedia dan Denmark. Ini adalah kedua kalinya dalam 13 bulan terakhir sebuah kapal Tiongkok dituduh merusak infrastruktur bawah laut.

Pada Oktober 2023, jangkar sebuah kapal kargo Tiongkok merusak pipa gas bawah laut yang menghubungkan Finlandia dan Estonia, menyebabkan pipa tersebut terpaksa ditutup.

Pihak berwenang Tiongkok mengklaim bahwa insiden itu adalah kecelakaan yang disebabkan oleh “badai yang kuat”, namun Estonia dan Finlandia meragukan penjelasan tersebut.

Pada Jumat (29/11), para pemimpin Finlandia dan Swedia mengatakan kepada “Financial Times” bahwa saat ini masih belum bisa dipastikan siapa yang merusak kabel bawah laut dari Finlandia ke Jerman dan dari Swedia ke Lithuania, serta alasan di balik kerusakan tersebut. Namun, penyelidikan bersama antara Finlandia dan Swedia sedang berlangsung.

Perdana Menteri Finlandia, Petteri Orpo, mengatakan: “Kami telah melihat bahwa Tiongkok terus meningkatkan dukungannya kepada Rusia. Saya khawatir tentang ini… Jika mereka meningkatkan dukungan mereka kepada Rusia untuk menyerang Ukraina, itu tidak baik bagi hubungan Tiongkok-Eropa.”

Perdana Menteri Estonia, Kristen Michal, mengatakan di KTT Nordik-Baltik: “Ini sudah dua kali terjadi. Apakah ini benar-benar navigasi yang buruk? Kami membutuhkan penyelidikan yang netral.” 

“Tapi insiden semacam ini, ditambah dengan dukungan untuk Rusia (dalam menyerang Ukraina), telah mempengaruhi perdagangan Tiongkok dengan Eropa dan membatasi kemungkinan diplomasi,” tambahnya.

Beberapa negara Eropa berharap dapat tetap netral di tengah persaingan geopolitik AS-Tiongkok. Namun, intelijen menyebutkan bahwa Tiongkok telah menyediakan peralatan militer kepada Rusia untuk digunakan di Ukraina, yang telah meningkatkan kewaspadaan banyak negara Eropa.

Tiongkok membantah menyediakan dukungan militer kepada Rusia, malah menuduh Barat ‘menghasut’ dalam konflik tersebut. Selain teknologi militer atau perangkat dwifungsi, Rusia sangat bergantung pada dukungan ekonomi dan diplomatik dari Beijing sejak konflik dimulai.

Sekarang, fokus Eropa terletak pada kapal kargo Tiongkok “Yi Peng 3”. Gambar yang diambil dari perairan teritorial Denmark menunjukkan jelas kerusakan pada jangkar kapal tersebut. Para penyelidik menduga kapal tersebut sengaja melakukan navigasi dengan jangkar terlepas sejauh 100 mil untuk memotong kabel bawah laut secara sengaja. Kapal tersebut saat ini sedang dipantau ketat oleh kapal-kapal Swedia, Denmark, dan Jerman.

Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, mendesak Beijing untuk memerintahkan “Yi Peng 3” kembali ke perairan Swedia untuk membantu penyelidikan.

“Kami sangat hati-hati, tidak akan terburu-buru membuat kesimpulan, juga tidak akan tanpa alasan menuduh siapa pun. Di sisi lain, kami sangat serius menangani hal ini. Kami tidak akan semata-mata menganggap ini sebagai kecelakaan… Ini bukan kali pertamanya,” katanya.

Eropa baru-baru ini juga mengalami beberapa insiden sabotase dan aktivitas perang hibrida lainnya, yang banyak di antaranya dituduhkan kepada Rusia. 

Pemimpin Estonia, Finlandia, dan Swedia sepakat bahwa Uni Eropa harus mengajukan tindakan yang lebih keras dan terkoordinasi terhadap ancaman perang hibrida dari Rusia.

Michal mengatakan kepada “Financial Times”: “Tindakan terkoordinasi sangat penting. Bagi Rusia, semua perilaku santun kami adalah tanda kelemahan, dan mereka akan memanfaatkan kelemahan tersebut. Eropa harus bertindak lebih keras.”

Orpo menekankan: “Setiap negara Eropa harus waspada dan melihat dengan jelas bahwa Rusia terus menggunakan alat perang hibrida untuk menyerang kami. Kita harus bereaksi, menunjukkan dengan jelas bahwa mereka tidak bisa melemahkan atau mengintimidasi kita. Pesan yang ingin saya sampaikan ke Uni Eropa adalah: kita harus siap sepenuhnya untuk menghadapi segala ancaman.” (jhn/yn)

Pemberontak Suriah Kuasai Bandara Aleppo dan Puluhan Kota Strategis

ETIndonesia. Pemberontak Suriah baru-baru ini melancarkan serangan kilat terhadap pasukan pemerintah, merebut bandara sipil Aleppo, serta puluhan kota strategis di provinsi Idlib dan Hama. Ini adalah pertama kalinya pemberontak berhasil menguasai fasilitas bandara. Selain itu, Iran, dengan alasan serangan terhadap konsulatnya di Aleppo, mengumumkan bahwa Menteri Luar Negeri mereka akan mengunjungi Suriah pada 1 Desember untuk membahas situasi perang dengan pemerintah Damaskus.

Menurut laporan dari organisasi Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) yang dikutip oleh AFP melalui kantor berita sentral, setelah pasukan pemerintah mundur, kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan sekutunya menguasai sebagian besar wilayah Aleppo, termasuk lembaga pemerintah dan penjara. Mereka bahkan mengontrol bandara internasional di pinggiran tenggara kota tersebut.

SOHR menyebut pemberontak maju di provinsi Idlib dan Hama, merebut puluhan kota strategis tanpa menghadapi perlawanan berarti.

Dalam bentrokan terbaru antara pemberontak dan pasukan pemerintah, sedikitnya 327 orang tewas, kebanyakan dari mereka adalah kombatan, tetapi termasuk juga 44 warga sipil.

Militer Suriah mengonfirmasi bahwa pemberontak telah memasuki “sebagian besar wilayah” Aleppo. Selain itu, puluhan tentara pemerintah tewas, sementara lainnya terluka.

Iran: Konsulat di Aleppo Diserang, Menlu Akan Kunjungi Suriah

Kementerian Luar Negeri Iran pada 30 November mengeluarkan pernyataan bahwa Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi akan mengunjungi Suriah pada 1 Desember untuk berdiskusi dengan pemerintah Damaskus mengenai perang terbaru. Mereka juga mengutuk “teroris” atas serangan terhadap konsulat Iran di Aleppo.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, Araghchi akan bertemu dengan pihak berwenang Suriah di Damaskus sebelum menuju Ankara untuk membahas situasi Suriah dengan pejabat Turkiye.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Iran dan Turkiye, menyatakan keprihatinan atas eskalasi perang di Suriah yang semakin berbahaya. Lavrov menekankan perlunya “tindakan bersama untuk menstabilkan situasi.”

Sebagai sekutu pemerintah Suriah, Rusia untuk pertama kalinya sejak tahun 2016 melakukan serangan udara di Aleppo baru-baru ini.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang memantau situasi dengan cermat.

Kementerian Luar Negeri Prancis mengeluarkan pernyataan yang menyerukan semua pihak dalam perang saudara Suriah untuk melindungi warga sipil di Aleppo, sambil menegaskan bahwa mereka “mengamati perkembangan situasi di Aleppo dengan saksama.”

Perang Saudara Suriah Dikhawatirkan Berkobar Lagi

Delapan tahun lalu, pasukan yang setia kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad dengan susah payah merebut kembali Aleppo setelah pengepungan panjang.

Namun demikian, serangan kilat pemberontak dalam dua hari terakhir di kota tersebut mengguncang pemerintah Damaskus serta sekutu mereka seperti Rusia dan Iran. Hal ini juga memicu kekhawatiran bahwa perang saudara yang telah lama mereda akan berkobar kembali.

Serangan pemberontak kali ini mengubah keseimbangan internal Suriah secara signifikan. Sebelumnya, perang saudara Suriah melibatkan banyak kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat, Turkiye, Israel, dan pihak lainnya.

Serangan ini dilancarkan saat situasi internasional sedang bergejolak. Sekutu Assad seperti Rusia sedang sibuk dengan perang di Ukraina, sementara Iran melemah akibat konflik Israel di Lebanon. Di sisi lain, Amerika Serikat akan segera dipimpin oleh mantan Presiden Donald Trump, yang selama masa jabatan pertamanya memberikan tekanan besar terhadap Iran dan melancarkan serangan udara terhadap target militer Suriah.

Menurut Dareen Khalifa, penasihat senior di International Crisis Group (ICG), situasi geopolitik global seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah menjadi alasan utama pemberontak memilih waktu ini untuk menyerang. “Dalam arti tertentu, ini adalah badai yang sempurna. Jika bukan sekarang, kapan lagi?”

Siapa Saja Kelompok Pemberontak Ini?

Serangan kali ini mengumpulkan kembali berbagai kelompok pemberontak. Namun demikian, siapa saja kelompok-kelompok ini?

Dipicu oleh gelombang protes Arab Spring dan ketidakpuasan terhadap pemerintah, pemberontak memulai perang saudara Suriah pada 2011 dengan tujuan menggulingkan Assad. Pada satu titik, mereka berhasil menguasai sebagian besar wilayah negara itu.

Kelompok terbesar di antara mereka adalah Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang sebelumnya memiliki hubungan dengan organisasi teroris Al-Qaeda. Saat ini, HTS menguasai sebagian besar wilayah di daerah pemberontak di barat laut Suriah. Menurut SOHR, beberapa kelompok pemberontak lainnya, yang didukung oleh Turkiye, juga terlibat dalam serangan ini.

Meskipun memiliki musuh bersama yaitu pemerintah Assad, kelompok-kelompok pemberontak ini sering kali berselisih di antara mereka sendiri, melemahkan kesatuan mereka saat menghadapi pasukan pemerintah Suriah.

HTS, yang sebelumnya dikenal sebagai Front al-Nusra, telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, Rusia, Turkiye, dan negara-negara lainnya. (Hui)

Sumber : NTDTV.com

Bersedia Mengorbankan Wilayah? Perubahan Besar dalam Pendirian Zelenskyy

EtIndonesia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, dalam wawancara eksklusif dengan Sky News baru-baru ini, untuk pertama kalinya mengungkapkan kondisi untuk menerima perjanjian gencatan senjata: “Menempatkan wilayah Ukraina yang belum diduduki Rusia di bawah perlindungan NATO”, memungkinkan negosiasi diplomatik selanjutnya mengenai pengembalian wilayah lain.

Zelenskyy menyatakan, jika NATO dapat memberikan keanggotaan kepada wilayah Ukraina yang tidak diduduki Rusia, itu akan mengakhiri tahap intens konflik. Belakangan ini, ada laporan media bahwa Trump, yang akan kembali ke Gedung Putih, mungkin meminta Ukraina untuk menyerahkan wilayah kepada Rusia sebagai syarat bagi Ukraina untuk bergabung dengan NATO.

Respons Zelenskyy kepada Sky News mengisyaratkan bahwa wilayah di bawah pendudukan Rusia bisa sementara tidak diikutsertakan ke dalam NATO.

Zelenskyy mengatakan: “Jika kita ingin menghentikan tahap intens dari perang, kita perlu membawa wilayah Ukraina yang kita kontrol ke bawah perlindungan NATO. Kita perlu bertindak cepat. Kemudian di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, Ukraina dapat membawa mereka kembali melalui cara diplomatik.” 

Zelenskyy menekankan perlunya gencatan senjata untuk memastikan Putin tidak akan kembali menduduki lebih banyak wilayah Ukraina.

Dia mengatakan: “NATO harus segera melindungi bagian Ukraina yang masih di bawah kontrol Kyiv, kita sangat membutuhkan ini, jika tidak dia akan kembali.”

Mengenai Trump, Zelenskyy menuturkan: “Kita harus bekerja sama dengan presiden baru,agar memiliki pendukung terbesar. Saya ingin bekerja sama secara langsung dengannya, karena ada suara berbeda di sekelilingnya. Itulah mengapa kita tidak perlu (membiarkan) orang-orang di sekitarnya merusak komunikasi kita. Ini tidak akan membantu dan akan merusak. Kita harus mencoba menemukan model baru. Saya ingin berbagi ide dengan dia, saya ingin mendengar pendapatnya.”

Selama konflik, Zelenskyy tidak pernah menyatakan bahwa dia akan menyerahkan wilayah Ukraina yang diduduki kepada Rusia, termasuk Krimea yang diduduki Rusia pada Februari 2014 dan kemudian secara resmi dianeksasi pada bulan berikutnya.

Dia mengatakan, Konstitusi Ukraina tidak memungkinkan hal ini, satu-satunya cara adalah jika orang-orang di wilayah tersebut setuju untuk berpisah. Konsesi terbesar yang pernah dia buat adalah pada Juli lalu dalam wawancara dengan Le Monde di Prancis, saat itu dia mengatakan, jika wilayah-wilayah tersebut dalam referendum yang bebas dan adil memilih untuk bergabung dengan Rusia. Namun, dia menyatakan, Kyiv harus mengendalikan wilayah tersebut untuk dapat mengadakan pemungutan suara tersebut. 

Saat ini, sekitar 1/5 wilayah Ukraina masih di bawah kendali Rusia. Pada September 2022, Rusia secara sepihak mengumumkan aneksasi wilayah-wilayah di Ukraina seperti Oblast Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhzhia setelah referendum yang tidak diakui secara internasional. 

Pendirian Zelenskyy adalah bahwa wilayah-wilayah ini masih milik Ukraina, pendudukan Rusia atas wilayah tersebut ilegal, dan Kyiv tidak akan menyerahkan wilayah apa pun untuk mencapai kesepakatan damai. Rusia menuntut Ukraina untuk menyerahkan wilayah-wilayah tersebut sebelum duduk bersama untuk negosiasi. (jhn/yn)