Geger! NATO Keluarkan 50.000 Pasukan sebagai Respon terhadap Rudal Hipersonik Rusia!
EtIndonesia. Perwakilan dari Ukraina bersama 32 anggota NATO menggelar pertemuan darurat di Brussels untuk membahas potensi eskalasi konflik yang dipicu oleh peluncuran rudal balistik hipersonik oleh Rusia pekan lalu. Langkah ini menandai peningkatan ketegangan yang signifikan di antara negara-negara Barat dan Rusia.
Rudal Hipersonik Rusia: Puncak Retorika Perang
Dalam pertemuan tersebut, para delegasi menyoroti ancaman terbaru dari Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang mengumumkan akan terus melakukan uji coba rudal balistik hipersonik. Meski Rusia menyebutnya sebagai “uji coba” dan bukan “pemboman”, tindakan ini jelas menunjukkan peningkatan retorika perang yang memuncak. Pengalihan lokasi uji coba rudal ke negara lain, bukan di wilayah Rusia sendiri, semakin memperkeruh hubungan internasional.
Hubungan Rusia dengan Tiongkok juga mendapat sorotan, di mana beberapa pihak menggambarkan hubungan kedua negara sebagai hubungan anak dan ayah, dengan Rusia sering disebut sebagai “ayah Rusia”. Meskipun demikian, ancaman rudal balistik Putin tidak berhasil menakuti Ukraina dan NATO. Sebaliknya, NATO mengesahkan resolusi baru yang menyerukan bantuan militer lebih lanjut kepada Ukraina, termasuk pengiriman rudal jarak menengah seperti rudal Tomahawk dari Amerika Serikat.
Mobilisasi Militer NATO: Respon Terhadap Ancaman Rusia
Tidak hanya berbicara, NATO juga melakukan langkah konkret dengan menempatkan pasukan sebesar 50.000 personel sebagai respons terhadap aksi Rusia. Ini merupakan operasi militer terbesar yang dilakukan NATO dalam beberapa tahun terakhir, mencakup penempatan 10.000 kendaraan lapis baja, 65 kapal perang, dan 250 pesawat tempur canggih. Penempatan besar-besaran ini mengirimkan sinyal tegas bahwa NATO siap menghadapi kemungkinan konflik yang lebih luas.
Dukungan Kuat dari Inggris dan Prancis
Inggris dan Prancis menjadi kekuatan inti dalam mendukung Ukraina. Menurut laporan surat kabar Prancis Le Monde, diskusi mengenai pengiriman pasukan NATO dan perusahaan pertahanan swasta ke Ukraina telah resmi dimulai. Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang pada Februari lalu mengusulkan pengiriman pasukan ke Ukraina, kini semakin terbuka untuk opsi ini setelah mendapat dukungan dari mitra NATO.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, pada 23 November 2024 menyatakan bahwa Barat tidak akan menetapkan garis merah dalam memberikan dukungan militer kepada Ukraina dan Prancis siap mengeksplorasi segala opsi yang ada.
Ancaman Jangka Panjang: Potensi Serangan Rusia ke Eropa
Kepala intelijen Republik Ceko, Kudelska, mengeluarkan peringatan bahwa jika Ukraina setuju untuk perdamaian yang kurang menguntungkan, Rusia berencana menyerang Eropa dalam 10 hingga 15 tahun ke depan. Analisis menunjukkan bahwa penguasaan Rusia atas Krimea dan strategi penahanan dari Ukraina serta negara-negara Barat mendorong Putin untuk melancarkan perang saat ini. Potensi aliansi Rusia dengan Korea Utara, Iran, dan Tiongkok dapat memperkuat posisi Rusia di masa depan, mengancam stabilitas Eropa.
Dukungan Rahasia dan Kesiapan Nuklir
Menurut laporan Bloomberg, Inggris secara rahasia telah menyerahkan puluhan rudal jelajah Storm Shadow kepada Ukraina sebelum NATO secara resmi mengumumkan penggunaan rudal jarak jauh oleh Ukraina. Selain itu, pernyataan calon kepala urusan kontra-terorisme Trump mengindikasikan rencana untuk memberikan Ukraina senjata dalam jumlah besar untuk mengintimidasi Putin.
Kekhawatiran terhadap eskalasi perang nuklir tetap tinggi, meski sebagian besar pihak sepakat bahwa perang nuklir tidak diinginkan. Saat ini, senjata nuklir terkonsentrasi di sembilan negara dengan total sekitar 12.000 kepala nuklir yang memiliki potensi untuk menghancurkan bumi berkali-kali lipat.
Dampak Ekonomi dan Serangan Drone Rusia
Keputusan NATO dan Uni Eropa untuk memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Rusia telah mempengaruhi pasar saham dan nilai tukar rubel secara signifikan. Pada 26 November 2024, pasar saham Rusia turun drastis, dan rubel mencapai titik terendah sejak Maret 2022.
Pada hari yang sama, Rusia melancarkan serangan drone besar-besaran ke wilayah Ukraina, dengan total 188 drone menyerang 17 wilayah, termasuk infrastruktur penting seperti jaringan listrik nasional dan gedung apartemen. Meskipun alarm serangan udara di Kiev berlangsung lebih dari tujuh jam, belum ada laporan korban jiwa yang signifikan.
Situasi di Medan Perang dan Kerugian Militer
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, menyatakan bahwa garis depan yang paling berbahaya masih berada di daerah Donetsk, khususnya arah Kurlachov. Di medan perang Kursk, pasukan Ukraina berhasil bertahan dan menyebabkan kerugian besar pada pasukan Rusia. Kepala staf militer Ukraina mengungkapkan rasio kerugian pasukan Ukraina terhadap Rusia sekitar 1 banding 6 atau 1 banding 7, meskipun angka ini masih diperdebatkan.
Media Ukraina melaporkan bahwa sejak 19 November 2024, pasukan Rusia mulai menarik peralatan berat dari garis depan secara besar-besaran, termasuk pesawat tempur dan sistem pertahanan udara. Penarikan ini dianggap sebagai upaya untuk melemahkan posisi Rusia dan memperkuat kekuatan api Ukraina, membuka kemungkinan serangan balik untuk merebut kembali posisi yang hilang.
Transformasi Operasi Militer Rusia
Baru-baru ini, sekolah-sekolah di 16 wilayah barat Rusia mulai melakukan pelatihan dan latihan pertahanan udara, menandakan transformasi dari “operasi militer khusus” menjadi aksi pertahanan teritorial.
Zelensky, menekankan pentingnya tidak hanya bertahan, tetapi juga melakukan serangan balik yang kuat untuk meraih kemenangan.
Pada 25 November 2024, Kementerian Intelijen Ukraina merilis video yang menampilkan seseorang dengan aksen Inggris yang menyampaikan pesan yang dapat menggangu para pejabat tinggi Rusia, menambah dinamika kompleks konflik yang terus berkembang.
Kesimpulan
Konflik antara Rusia dan Ukraina terus menunjukkan tanda-tanda eskalasi yang dapat berdampak luas tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas regional dan global. Langkah-langkah tegas dari NATO dan dukungan kuat dari negara-negara seperti Inggris dan Prancis menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung Ukraina, sementara ancaman dan tindakan Rusia tetap menjadi tantangan besar. Dengan potensi keterlibatan nuklir dan perubahan strategi militer, dunia kini berada di ambang keputusan penting yang akan menentukan masa depan perdamaian dan keamanan internasional.
Trump Berjanji pada Hari Pertama Menjabat Akan Menerapkan Tarif Terhadap Tiongkok, Kanada, dan Meksiko
EtIndonesia. Melansir laman CNN, Presiden Terpilih Donald Trump pada Senin (25 November) mengumumkan bahwa dia akan menaikkan tarif secara signifikan terhadap barang-barang impor dari Meksiko, Kanada, dan Tiongkok pada hari pertama dia menjabat. Kebijakan ini diperkirakan akan meningkatkan biaya bagi perusahaan dan konsumen di AS.
Trump menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap masalah imigrasi ilegal, serta kejahatan dan perdagangan narkoba lintas batas.
“Pada 20 Januari, saya akan menandatangani sejumlah perintah eksekutif, salah satunya adalah menerapkan tarif 25% pada semua barang yang masuk ke AS dari Meksiko dan Kanada,” tulis Trump di platform media sosialnya, Truth Social. “Kebijakan tarif ini akan tetap berlaku sampai narkoba (terutama fentanil) dan invasi imigran ilegal ke negara kita dihentikan!”
Trump menambahkan bahwa negara-negara tetangga AS dapat “dengan mudah menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung lama ini.”
Selain itu, Trump berjanji akan menerapkan tambahan tarif 10% terhadap barang-barang Tiongkok jika negara tersebut gagal menghentikan masuknya narkoba ilegal ke AS. Dia menuding Tiongkok melanggar janjinya, dengan menyebut bahwa negara tersebut sebelumnya berkomitmen untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap para pengedar narkoba, tetapi langkah itu “tidak pernah dilaksanakan.”
Respon Tiongkok terhadap Pernyataan Trump
Juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di AS, Liu Pengyu, menanggapi bahwa Tiongkok selalu bekerja sama dengan AS dalam upaya pemberantasan narkoba. Dia menyatakan bahwa klaim mengenai prekursornya fentanil yang mengalir ke AS adalah “sepenuhnya tidak sesuai dengan fakta dan situasi sebenarnya.” Liu juga menegaskan bahwa perang dagang dan tarif tidak menguntungkan kedua belah pihak.
Sementara itu, pejabat dari Meksiko dan Kanada belum memberikan komentar resmi. Namun, Kanada dalam sebuah pernyataan pada Senin (25/11) malam menekankan pentingnya keamanan perbatasan dan hubungan bilateral, serta menyatakan akan terus bekerja dengan pemerintah AS yang baru mengenai masalah ini.
Dampak Kebijakan terhadap Perdagangan dan Ekonomi
Jika kebijakan tarif baru ini diterapkan, hal tersebut dapat membawa dampak besar pada rantai pasokan AS serta sektor-sektor yang bergantung pada produk dari Meksiko dan Kanada.
Karl Schamotta, Kepala Strategi Pasar di Corpay Cross-Border Solutions, memperingatkan bahwa langkah ini dapat memberikan dampak negatif pada banyak sektor strategis, menambah beban pajak sebesar sekitar 2,72 triliun dolar AS setiap tahun, yang pada akhirnya akan menaikkan harga barang, suku bunga, dan mengurangi daya beli rumah tangga Amerika.
Setelah pengumuman ini, nilai tukar dolar Kanada terhadap dolar AS turun 1,2%, sementara peso Meksiko melemah 2%. Meskipun nilai tukar yuan dikontrol oleh Pemerintah Tiongkok, perdagangan di pasar lepas pantai juga menunjukkan kenaikan sebesar lebih dari 7,6%. Di sisi lain, kontrak berjangka saham AS anjlok tajam akibat dampak berita tersebut.
Berdasarkan data, barang impor utama AS dari Kanada mencakup minyak, kendaraan bermotor, mesin, dan plastik. Dari Meksiko, produk yang paling banyak diimpor meliputi elektronik, suku cadang kendaraan, furnitur, dan minuman beralkohol. Sedangkan Tiongkok adalah pemasok utama elektronik, mainan, dan furnitur bagi AS. Pada masa jabatan pertamanya, Trump menerapkan tarif tinggi terhadap barang-barang Tiongkok senilai total sekitar 380 miliar dolar AS.
Menurut laporan The Hill, selama kampanye, Trump telah beberapa kali berjanji untuk menerapkan tarif impor 10% hingga 20% pada semua barang asing, serta tarif hingga 60% untuk barang-barang Tiongkok. Dengan Kanada, Meksiko, dan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar AS, rencana ini dapat memberikan dampak besar pada hubungan perdagangan bilateral.
Beberapa hari sebelum pengumuman ini, Trump mengumumkan penunjukan Scott Becent, seorang investor, sebagai Menteri Keuangan. Sebagai pejabat utama dalam pemerintahan baru, Becent akan bertanggung jawab melaksanakan agenda perdagangan Trump sekaligus menjaga stabilitas pasar yang mungkin terguncang akibat kebijakan ini.
Kilas Balik Sengketa Dagang Sebelumnya
Pada masa jabatan pertamanya, kebijakan tarif Trump mengejutkan pasar keuangan dan memicu ketegangan dengan mitra dagang utama AS.
Dengan alasan keamanan nasional, Trump memberlakukan tarif tinggi pada baja dan aluminium dari luar negeri, termasuk dari Kanada dan Meksiko, yang merupakan sekutu dekat AS. Kebijakan tersebut kemudian diikuti dengan negosiasi ulang Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), yang menghasilkan Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA). Perjanjian ini dirancang untuk mendorong industri manufaktur AS dan memperkuat penegakan hukum ketenagakerjaan.
Namun, kebijakan Trump terhadap Tiongkok dianggap paling agresif. Dia memberlakukan tarif pada barang-barang Tiongkok senilai ratusan miliar dolar AS dan menekan Beijing untuk mengubah ketentuan utama dalam hubungan ekonomi AS-Tiongkok. Langkah ini memicu perang dagang yang berdampak signifikan pada ekonomi global.
Dengan rencana tarif baru ini, Trump tampaknya kembali menghidupkan fokus kebijakan ekonominya dari masa jabatan pertama untuk menetapkan arah perdagangan yang lebih tegas selama masa jabatan keduanya.(jhn/yn)
Inggris Jatuhkan Sanksi terhadap Puluhan Armada Bayangan Rusia, Putin Tingkatkan Serangan Udara ke Ukraina
ETIndonesia. Pada Senin (25 November), Rusia melancarkan serangan rudal dan drone ke beberapa kota di Ukraina, menyebabkan puluhan orang terluka. Sementara itu, pemerintah Inggris mengumumkan sanksi terbesar yang pernah dijatuhkan terhadap “armada bayangan” Rusia.
Serangan Rusia di Kharkiv dan Odessa
Di Kharkiv, Rusia melancarkan serangan yang melukai 23 orang dan merusak 40 bangunan tempat tinggal serta satu gedung administrasi. Pada waktu yang sama, Odessa juga menjadi target serangan rudal, melukai setidaknya 10 orang dan merusak infrastruktur sipil seperti rumah, kendaraan, dan toko.
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, meminta respons tegas dari negara-negara Barat terhadap serangan yang terus menargetkan warga sipil.
“Kami akan selalu merespons apa yang dilakukan Rusia. Penting bagi dunia untuk tidak acuh terhadap setiap serangan, bukan hanya kami yang merespons,” tegas Zelenskiy.
Sanksi Inggris terhadap Armada Bayangan Rusia
Menjelang pertemuan G7, Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, mengumumkan sanksi terhadap 30 kapal “armada bayangan” Rusia, menjadikan total kapal yang disanksi oleh Inggris menjadi 73. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Inggris untuk terus mendukung Ukraina.
“Hari ini, saya mengumumkan sanksi terbesar terhadap ‘armada bayangan’ Rusia. Ini menegaskan komitmen Inggris untuk mendukung Ukraina. Selama perang ini berlangsung, kami akan menyediakan bantuan sebesar 3 miliar poundsterling setiap tahun,” kata Lammy.
Sanksi Tambahan dari Amerika Serikat
Pekan lalu, Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, menyatakan sanksi baru terhadap bank terbesar Rusia serta puluhan institusi keuangan dan pejabat Rusia lainnya. Langkah ini memperkuat upaya kolektif Barat dalam menekan ekonomi Rusia.
Penahanan Warga Rusia Nikita Zhuravel
Pada hari yang sama, pengadilan di Volgograd, Rusia, menjatuhkan hukuman 13 tahun 6 bulan penjara kepada seorang warga, Nikita Zhuravel. Ia dihukum karena mengirimkan video kereta yang membawa peralatan militer Rusia kepada badan keamanan Ukraina. (Hui)
Sumber : NTDTV.com
Rusia Usir Diplomat Inggris dengan Tuduhan Spionase
EtIndonesia. Rusia, pada hari Selasa (26 November) mengatakan telah mengusir seorang diplomat Inggris yang diduga terlibat dalam kegiatan spionase. Ini merupakan pukulan terbaru untuk hubungan diplomatik antara Rusia dan Inggris yang sudah tegang.
Federal Security Service Rusia (FSB) mengklaim bahwa diplomat tersebut “sengaja memberikan informasi palsu saat memasuki negara itu. “
“Selain itu, FSB menemukan bukti yang menunjukkan bahwa diplomat tersebut terlibat dalam aktivitas intelijen dan subversif yang mengancam keamanan Federasi Rusia,” kata FSB dalam sebuah pernyataan, bahwa orang tersebut adalah Edward Wilkes, Sekretaris Kedua di kedutaan Inggris.
Kementerian Luar Negeri Inggris belum memberikan komentar terkait hal ini. Agensi berita Tass mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri Rusia telah memanggil duta besar Inggris, sebuah tindakan yang sering digunakan oleh pemerintah tuan rumah untuk menyatakan protes keras. Ini bukan pertama kalinya Rusia mengusir diplomat Inggris tahun ini.
Pada September 2024 lalu, Rusia mengusir enam diplomat Inggris yang bertugas di Moskow, dengan tuduhan “terlibat dalam kegiatan spionase dan sabotase.”
Inggris saat itu merespons dengan mengatakan bahwa tuduhan Rusia adalah “tanpa dasar fakta.” Menurut FSB, diplomat yang baru diusir adalah salah satu pengganti dari enam diplomat yang diusir pada bulan September.
Sejak perang di Ukraina meletus, hubungan antara Inggris dan Rusia telah jatuh ke titik terendah sejak Perang Dingin.
Inggris telah bergabung dalam gelombang sanksi terhadap Rusia dan memberikan senjata kepada Ukraina. Rusia menyatakan bahwa untuk pertama kalinya minggu lalu, Ukraina meluncurkan rudal jelajah ‘Storm Shadow’ Inggris ke wilayah Rusia.
Sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina, pengusiran diplomat antara Rusia dan negara-negara Barat telah menjadi lebih umum. Menurut statistik dari agensi berita Rusia RBC, dari awal 2022 hingga Oktober 2023, negara-negara Barat dan Jepang telah mengusir 670 diplomat Rusia, sementara Rusia telah mengusir 346 diplomat dari negara-negara ini. Media ini menyatakan bahwa angka ini melebihi total dari dua puluh tahun terakhir di masa lalu. (jhn/yn)
Militer AS Memperkuat Penyebaran Angkatan Perang untuk Mengantisipasi Ketegangan di Selat Taiwan
ETIndonesia. Ketika masa transisi sebelum pelantikan presiden baru Amerika Serikat, militer AS tengah melakukan serangkaian pengaturan strategis yang intensif di kawasan Indo-Pasifik. Para analis menilai bahwa langkah-langkah ini menunjukkan fokus militer AS pada ancaman nyata yang dihadapi kawasan tersebut.
Menurut laporan media Jepang, AS berencana menempatkan Korps Marinir yang dilengkapi dengan sistem roket HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) di Kepulauan Barat Daya Jepang, yang berdekatan dengan Taiwan. Selain itu, AS juga berencana menempatkan unit artileri jarak jauh di Filipina.
“Korps Marinir AS di Kepulauan Barat Daya akan dilengkapi HIMARS, dan di Filipina mungkin akan ada penempatan rudal jarak jauh, seperti rudal jelajah Tomahawk. Langkah ini bertujuan meningkatkan kemampuan operasi terdistribusi Marinir AS. Militer AS tidak lagi memusatkan senjata dan pasukan di pangkalan besar untuk menghindari serangan rudal terfokus dari PKT,” kata Mark, seorang komentator militer sekaligus pembawa acara Mark’s Space-Time.
Sistem roket HIMARS, jika digabungkan dengan rudal taktis ATACMS milik Angkatan Darat AS, memiliki jangkauan sekitar 300 km, sedangkan rudal jelajah Tomahawk mampu menjangkau hingga 2.800 km.
Pekan lalu, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengunjungi sejumlah fasilitas militer di Palawan, Filipina, yang berdekatan dengan Laut China Selatan. Ia menyatakan bahwa AS akan menyediakan lebih banyak kapal permukaan tak berawak MANTAS T-12 dan drone laut canggih untuk Filipina.
Menurut laporan Stars and Stripes, kapal induk USS George Washington kembali ke pangkalan Yokosuka di Jepang pada 22 November 2024, setelah sembilan tahun. Kapal induk lainnya, USS Carl Vinson, juga dijadwalkan akan dikerahkan ke kawasan Pasifik pekan ini.
“Dua kapal induk bertenaga nuklir dikerahkan ke kawasan Pasifik Barat karena adanya risiko perang yang tidak dapat diprediksi. Dengan Presiden Biden menyetujui penggunaan peralatan militer AS oleh Ukraina untuk menyerang target berat Rusia, serta masuknya pasukan Korea Utara ke Rusia untuk terlibat dalam perang Ukraina-Rusia, ada kemungkinan eskalasi cepat di medan perang ini. Hal ini dapat berdampak pada perubahan cepat dalam situasi strategis di kawasan Pasifik Barat,” kata Komentator politik dan jurnalis senior, Lan Shu.
Sementara itu, kapal induk USS Abraham Lincoln saat ini berada di Samudra Hindia dan direncanakan melewati Laut China Selatan sebelum kembali ke pangkalan asalnya di San Diego, California.
“Ketiga kapal induk ini membawa F-35C, varian tempur siluman generasi kelima yang paling canggih dari AS, serta pesawat transportasi CMV-22B Osprey. Kehadiran mereka memberikan tekanan besar pada PKT untuk mencegah tindakan provokatif selama masa transisi dan pelantikan presiden AS,” ujar Mark. (Hui)
Sumber : NTDTV.com
Departemen Kehakiman AS Mencabut Semua Dakwaan Berat terhadap Donald Trump
ETIndonesia. Fokus Berita Hari Ini tentang Departemen Kehakiman AS mencabut semua dakwaan berat terhadap Trump, PM Israel menyetujui prinsip kesepakatan gencatan senjata, Tiongkok tiba-tiba memulihkan bebas visa untuk Jepang, analisis: upaya mendekatkan hubungan yang mungkin gagal. Peringatan dua tahun Gerakan Kertas Putih, aktivis demokrasi: Hanya dengan perjuangan ada harapan. Anggota Kongres AS: Hong Kong telah berubah menjadi pusat kejahatan keuangan.
Departemen Kehakiman AS Mencabut Semua Dakwaan Berat terhadap Trump
Pada Senin (25 November), Jaksa Khusus Departemen Kehakiman AS, Jack Smith, mengajukan mosi untuk mencabut semua empat dakwaan berat federal terhadap Presiden Terpilih Donald Trump.
Pada Agustus 2023, Jack Smith menuduh Trump terlibat dalam “mengintervensi pemilu presiden 2020” dan “berpartisipasi dalam peristiwa 6 Januari 2021 di Gedung Capitol AS.” Dakwaan tersebut meliputi:
- Berkonspirasi untuk menipu Amerika Serikat;
- Menghalangi atau mencoba menghalangi proses resmi;
- Berkonspirasi untuk menghalangi proses resmi;
- Berkonspirasi untuk melanggar hak-hak sipil.
Sehari setelah Trump memenangkan pemilu, sumber anonim mengatakan kepada NBC, CNN, dan media besar lainnya bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat akan segera menyelesaikan dakwaan federal terhadap Trump. Jaksa Khusus Jack Smith juga dilaporkan sedang berdiskusi aktif dengan pimpinan Departemen Kehakiman tentang bagaimana menutup kasus ini.
Terkait dakwaan pemilu federal, karena kasus tersebut belum memasuki tahap persidangan, berdasarkan kebijakan Departemen Kehakiman yang melarang dakwaan terhadap presiden yang sedang menjabat, tuduhan itu akan dihentikan segera setelah Trump dilantik pada Januari mendatang.
Namun, setelah Trump menjabat, ia mungkin masih menghadapi vonis atau dakwaan di pengadilan negara bagian, termasuk:
- 34 dakwaan berat yang diputuskan oleh pengadilan negara bagian New York terhadap Trump;
- Tuduhan di Georgia yang menyatakan Trump “berusaha membatalkan hasil pemilu.”
Untuk kasus di New York terkait “pemalsuan catatan bisnis,” Trump telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung AS berdasarkan putusan bahwa “mantan presiden memiliki kekebalan tertentu terhadap dakwaan pidana,” untuk membatalkan dakwaan tersebut.
Sementara itu, dakwaan di Georgia atas upaya Trump membatalkan hasil pemilu 2020 telah ditunda oleh Pengadilan Banding negara bagian. Pengadilan tersebut sedang memutuskan apakah mencabut kelayakan Jaksa Wilayah Fulton County, Fani Willis, yang mengajukan dakwaan terhadap Trump. Kasus ini hampir pasti akan ditunda hingga akhir masa jabatan Trump berikutnya.
Trump berulang kali menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan menyebut semua dakwaan itu sebagai “penganiayaan politik.” Dalam sebuah wawancara selama kampanye, Trump mengatakan bahwa jika ia kembali ke Gedung Putih, ia akan “memecat Jaksa Khusus Jack Smith dalam dua detik.”
Juru bicara kampanye Trump, Steven Cheung, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan bahwa hasil pemilu dengan sangat jelas menunjukkan bahwa “rakyat Amerika ingin segera mengakhiri senjata politik di sistem peradilan kami”; “Dengan cara ini, kita dapat menyatukan negara kita dan bekerja bersama untuk kemajuan bangsa.”
PM Israel Setuju pada Kesepakatan Gencatan Senjata, Perdamaian Timur Tengah Mungkin Tercapai
Pada Senin (25 November), seorang pejabat senior Israel mengungkapkan bahwa kabinet Israel akan mengadakan pertemuan pada Selasa (26 November) untuk membahas kesepakatan gencatan senjata dengan Hizbullah Lebanon.
Menurut sumber yang mengetahui situasi tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu malam (24 November) telah memberikan persetujuan “secara prinsip” terhadap kesepakatan gencatan senjata tersebut selama konsultasi keamanan dengan pejabat Israel.
Juru bicara pemerintah Israel, David Mencer, pada Senin pagi mengatakan bahwa meskipun masih ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan, negosiasi sedang menuju ke arah gencatan senjata. Sementara itu, pejabat Lebanon juga menyatakan sikap optimis dengan hati-hati terhadap kesepakatan tersebut.
Duta Besar Israel untuk AS, Michael Herzog, baru-baru ini mengatakan kepada media Israel bahwa kesepakatan gencatan senjata “mungkin akan tercapai dalam beberapa hari mendatang” dan bahwa “kami hanya perlu menyelesaikan beberapa isu terakhir.”
Pekan lalu, mediator AS Amos Hochstein bertemu dengan Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati dan Ketua Parlemen Nabih Berri di Beirut. Setelah pertemuan tersebut, Hochstein menyatakan bahwa negosiasi telah mengalami kemajuan signifikan dan gencatan senjata di Timur Tengah “sudah dalam jangkauan.” Namun, dia juga menyebutkan bahwa hasil akhir masih bergantung pada “keputusan semua pihak yang terkait.”
Seorang pejabat Lebanon mengungkapkan bahwa pihak AS memberitahukan kepada Lebanon bahwa sebuah kesepakatan mungkin akan diumumkan dalam beberapa jam ke depan. Wakil Ketua Parlemen Lebanon, Elias Bou Saab, mengatakan bahwa momen yang menentukan semakin dekat, tetapi ia tidak mempercayai Netanyahu.
Bou Saab menjelaskan bahwa kesepakatan gencatan senjata yang diusulkan oleh AS mencakup permintaan agar Israel menarik pasukannya dari Lebanon Selatan dalam waktu 60 hari, dan menggantinya dengan pengerahan pasukan reguler Lebanon di wilayah perbatasan.
Belakangan ini, konflik antara Israel dan Hizbullah semakin memanas. Akhir pekan lalu, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap Hizbullah di Lebanon, sementara kelompok yang didukung Iran tersebut menembakkan 250 roket ke Israel pada Minggu, menjadi salah satu serangan roket terbesar sejauh ini.
Pada Senin, Israel juga melancarkan serangan udara di Beirut, menghancurkan lebih banyak wilayah di pinggiran selatan yang dikendalikan oleh Hizbullah. Hingga saat ini, Israel menewaskan hampir semua pemimpin tinggi Hizbullah.
Partai Komunis Tiongkok Tiba-tiba Memulihkan Bebas Visa bagi Jepang, Analisis: Upaya Pendekatan yang Sulit Berhasil
Partai Komunis Tiongkok baru-baru ini mengumumkan secara sepihak pemulihan bebas visa untuk Jepang. Langkah ini mengejutkan pihak Jepang. Beberapa analis mengatakan bahwa tindakan ini adalah upaya PKT untuk mendekati Jepang dan sekutu-sekutu AS lainnya, dengan tujuan melemahkan aliansi AS-Jepang. Namun, langkah tersebut dinilai tidak akan efektif.
Kementerian Luar Negeri PKT pada 22 November mengumumkan bahwa mereka akan memulihkan kebijakan bebas visa bagi pemegang paspor biasa Jepang mulai 30 November. Nantinya, wisatawan Jepang dapat tinggal di Tiongkok selama 30 hari.
Sebelumnya, PKT memang memberlakukan kebijakan bebas visa bagi Jepang, namun kebijakan ini dihentikan pada Maret 2020 karena pandemi. Setelah pandemi, pemerintah Jepang, atas permintaan kalangan ekonomi, beberapa kali meminta Tiongkok memulihkan kebijakan tersebut.
Namun demikian, PKT mengajukan syarat “kesetaraan,” yaitu agar Jepang memberikan bebas visa bagi warga negara Tiongkok yang mengunjungi Jepang. Karena Jepang menolak permintaan ini, kebijakan tersebut sempat tertunda.
Presiden Asosiasi Pertukaran Asia-Pasifik Jepang, Tsukasa Shibuya, menganalisis bahwa dengan Donald Trump akan mulai menjabat pada Januari mendatang, PKT mencoba memberikan “sinyal positif” kepada Jepang. Selain itu, Shibuya juga menilai bahwa jika PKT tidak mengambil kebijakan rekonsiliasi terhadap negara-negara seperti Jepang, ekonomi Tiongkok yang sedang memburuk akan semakin sulit dipulihkan.
Media Jepang berpandangan bahwa penerapan undang-undang keamanan nasional oleh PKT telah memperburuk lingkungan bisnis perusahaan asing, menyebabkan investasi asing terus keluar dari Tiongkok. Untuk menjaga perekonomian, PKT sangat membutuhkan stabilitas perusahaan asing di negara tersebut.
Sebuah survei terbaru oleh Kamar Dagang Jepang di Tiongkok menunjukkan bahwa 44% perusahaan Jepang berencana mengurangi investasi di Tiongkok, sementara lebih dari 60% perusahaan Jepang memperkirakan ekonomi Tiongkok akan terus memburuk tahun ini.
Pakar hukum Yuan Hongbing baru-baru ini mengungkapkan bahwa untuk menghadapi kebijakan keras Trump terhadap PKT, salah satu dari enam strategi PKT adalah memecah aliansi AS dengan memperkuat hubungan ekonomi dan diplomatik dengan negara-negara seperti Jepang, Uni Eropa, Korea Selatan, India, Australia, dan ASEAN.
Namun, Tsukasa Shibuya menilai upaya PKT sulit membuahkan hasil. Jepang, sebagai sekutu setia AS, tidak akan melemahkan aliansinya dengan AS karena tindakan PKT ini. Oleh karena itu, PKT mungkin akan kembali menggunakan “diplomasi serigala perang” di masa depan.
Dua Tahun Gerakan Kertas Putih: Aktivis Demokrasi Serukan Perlawanan untuk Harapan
Pada peringatan dua tahun “Gerakan Kertas Putih,” komunitas Tionghoa di berbagai negara seperti AS, Kanada, Inggris, dan Prancis menggelar kegiatan untuk mengenang dan menyerukan diakhirinya rezim otoriter PKT.
Pada 24 November, Direktur Eksekutif Partai Demokrat Tiongkok, Jie Lijian mengadakan pawai “Dukungan Dua Tahun Gerakan Kertas Putih” di Pasadena, California, AS. Ia menyatakan bahwa “Gerakan Kertas Putih” terus disebarluaskan dan diikuti, membuat rakyat Tiongkok menyadari bahwa persatuan rakyat dalam perlawanan adalah peluang mendapatkan harapan.
Pada 24 November 2022 malam, kebakaran terjadi di sebuah gedung tinggi di kompleks “Jixiangyuan” di Urumqi, Xinjiang. Namun, kebijakan lockdown COVID-19 yang diberlakukan oleh pemerintah Tiongkok membuat warga sulit menyelamatkan diri, mengakibatkan puluhan korban tewas dan luka-luka. Peristiwa ini memicu “Gerakan Kertas Putih,” yang menyebar ke 21 provinsi di Tiongkok dan melibatkan lebih dari 200 universitas. Pemerintah PKT akhirnya menyerah dan mengumumkan berakhirnya kebijakan “nol COVID” yang telah berlangsung selama tiga tahun.
Jie Lijian menyatakan bahwa meskipun rezim otoriter PKT terlihat kokoh dan tidak tergoyahkan, rakyat yang bersatu dalam perlawanan dapat menimbulkan ketakutan, membuat pemerintah mundur, dan memaksa perubahan kebijakan.
Ia mengatakan, “Segala sesuatu memiliki batasnya. Dari insiden Jembatan Sitong hingga kebakaran di Urumqi, masyarakat mulai sadar bahwa ‘mereka bisa menjadi korban berikutnya.’ Karena sudah ‘cukup,’ akhirnya lahir ‘Gerakan Kertas Putih.'”
Jie Lijian percaya bahwa generasi muda yang terlibat dalam “Gerakan Kertas Putih” adalah generasi yang berpikiran kritis, berpendidikan, dan mandiri, yang disebutnya sebagai “Generasi Kertas Putih.” Semangat perlawanan mereka telah diwariskan ke aksi-aksi sosial lainnya selama dua tahun terakhir, termasuk:
- Gerakan Rambut Putih pada Februari 2023, di mana para pensiunan berdemonstrasi menentang reformasi asuransi kesehatan.
- Revolusi Kembang Api pada malam pergantian tahun 2023, ketika masyarakat melanggar larangan menyalakan kembang api.
- Aksi Bersepeda Malam ke Kaifeng yang dipelopori mahasiswa Universitas Zhengzhou pada November tahun ini.
Ia menambahkan bahwa penyebaran cepat semangat kolektif seperti ini di Tiongkok adalah hal yang paling ditakuti oleh pemerintah PKT.
【Anggota Kongres AS: Hong Kong Kini Jadi Pusat Kejahatan Keuangan】
Baru-baru ini, pimpinan bipartisan Komite Khusus Masalah Tiongkok di Dewan Perwakilan Rakyat AS mengirim surat kepada Menteri Keuangan AS, Janet Yellen.
Dalam surat tersebut, mereka secara langsung menyebut Hong Kong telah berubah menjadi “pusat kejahatan keuangan” yang mendukung PKT, Iran, Rusia, dan Korea Utara dalam pencucian uang dan menghindari sanksi. Mereka juga mendesak Yellen untuk mempertimbangkan kembali kebijakan keuangan AS terhadap Hong Kong serta hak-hak istimewa yang diberikan kepada kota tersebut.
Menurut laporan The Wall Street Journal, Ketua Komite Khusus Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk Partai Komunis Tiongkok, John Moolenaar dari Partai Republik dan Raja Krishnamoorthi dari Partai Demokrat, bersama-sama menandatangani surat ini, yang direncanakan akan diajukan pada Senin (25 November).
Dalam surat tersebut, mereka menyatakan bahwa Hong Kong sekarang menjadi pusat kegiatan seperti mengekspor teknologi Barat yang diatur ke Rusia, mendirikan perusahaan cangkang untuk membeli minyak Iran, mengelola “kapal hantu” Korea Utara, serta melanggar pembatasan perdagangan AS.
Surat tersebut juga menyebutkan bahwa sebuah penelitian menemukan hampir 40% barang yang dikirim dari Hong Kong ke Rusia pada tahun 2023 adalah “barang yang sangat diawasi,” termasuk semikonduktor yang dapat digunakan untuk pembuatan senjata.
Para anggota kongres AS menulis, “Hong Kong telah berubah dari pusat keuangan global yang terpercaya menjadi aktor kunci yang mendukung poros otoriter PKT, Iran, Rusia, dan Korea Utara.” Mereka menambahkan, “Kita harus mempertimbangkan ulang kebijakan jangka panjang AS terhadap Hong Kong, terutama terkait sektor keuangan dan perbankannya.”
Sebelumnya, kedua anggota kongres ini telah meminta Departemen Keuangan AS untuk menyusun rencana guna menangani pencucian uang dan penghindaran sanksi yang melibatkan sistem keuangan Hong Kong.
Hong Kong dulunya adalah wilayah paling bebas di Asia dan pusat keuangan internasional yang makmur. Namun, sejak penyerahan kedaulatan pada tahun 1997, kota ini berada di bawah kendali PKT sebagai “Daerah Administratif Khusus.” Kebebasan dan demokrasi Hong Kong telah terus terkikis, terutama sejak penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong pada Juni 2020. Prinsip independensi yudisial di Hong Kong telah terdistorsi, merusak kredibilitas dan keamanannya sebagai pusat keuangan internasional. (Hui)
Sumber : NTDTV.com
Pembelot Rusia Ungkap Rahasia Mengejutkan tentang Pangkalan Nuklir: Serangan Nuklir Hanya Butuh 2 Menit
EtIndonesia. Menurut laporan BBC pada 25 November, Anton (nama samaran) membeberkan operasi internal kekuatan nuklir Rusia. Dia menyatakan bahwa pada hari pertama pecahnya konflik Rusia-Ukraina, pangkalan nuklir tempatnya bertugas sudah dalam status siaga penuh dan siap meluncurkan serangan hanya dalam waktu dua menit.
Pengakuan Anton tentang Pangkalan Nuklir
Anton mengaku pernah bertugas di fasilitas senjata nuklir rahasia milik Rusia, sebagai bagian dari unit reaksi cepat yang bertanggung jawab menjaga senjata nuklir. Dia menunjukkan dokumen yang membuktikan identitas unit, pangkat, dan lokasi pangkalannya kepada wartawan BBC. Meski pengakuannya sejalan dengan pernyataan resmi Rusia pada saat itu, BBC menyatakan bahwa mereka tidak dapat memverifikasi informasi tersebut secara independen.
Anton menjelaskan bahwa dia sebelumnya bertugas merespons serangan nuklir dan melaksanakan serangan balasan. Dengan sedikit rasa bangga, dia mengatakan: “Kami terus menjalani pelatihan, dengan waktu respons kurang dari dua menit.”
Menurut laporan, tiga hari setelah pasukan Rusia melintasi perbatasan Ukraina, Presiden Vladimir Putin mengumumkan bahwa kekuatan pencegahan nuklir Rusia diperintahkan untuk masuk ke “mode operasi khusus”. Namun, Anton menyatakan bahwa pada hari kemenangan pertama dalam perang, unitnya sudah dalam status siaga tempur di pangkalan.
Anton menjelaskan: “Sebelumnya kami hanya menjalani latihan, tetapi pada hari perang dimulai, semua senjata sudah disiapkan. Secara teori, kami sudah siap untuk meluncurkan serangan nuklir.”
Dia juga mengungkap bahwa akses informasi dari luar pangkalan sangat terbatas, dengan satu-satunya sumber informasi berasal dari televisi nasional Rusia.
“Kami tidak ikut dalam perang. Kami hanya bertugas menjaga senjata nuklir,” katanya. Dalam kondisi siaga ini, menurut Anton, baru dicabut dua hingga tiga minggu kemudian.
Proses Seleksi Ketat Bertugas di Pangkalan Nuklir
Anton menjelaskan bahwa proses seleksi untuk bertugas di fasilitas nuklir sangat ketat. Semua personel adalah prajurit profesional, bukan wajib militer. Mereka harus terus menjalani pemeriksaan rutin dan uji kebohongan. Gaji mereka jauh lebih tinggi dibandingkan tentara biasa, dan mereka tidak pernah dikerahkan untuk perang.
Selain itu, di pangkalan nuklir, penggunaan ponsel dilarang, dan jika ada anggota keluarga yang ingin berkunjung, mereka harus mengajukan izin tiga bulan sebelumnya kepada dinas keamanan.
Kekuatan Nuklir Rusia
Menurut Federation of American Scientists, Rusia memiliki sekitar 4.380 hulu ledak nuklir yang dapat digunakan, dengan 1.700 di antaranya berada dalam status siaga. Jumlah ini hampir setara dengan total hulu ledak yang dimiliki oleh seluruh negara anggota NATO.
Bagi sebagian ahli Barat, senjata Rusia banyak yang usang karena berasal dari era Soviet, Anton membantahnya.
“Mungkin ada beberapa senjata lama di wilayah tertentu, tetapi Rusia memiliki gudang nuklir yang sangat besar dengan banyak hulu ledak, termasuk yang terus berpatroli di darat, laut, dan udara,” tegasnya.
Dia mengatakan bahwa sistem senjata nuklir Rusia terus aktif dan siap digunakan, tanpa jeda sedikit pun dalam proses pemeliharaannya.
Peringatan NATO untuk Bersiap Hadapi Perang Dunia Ketiga
Pada 25 November, Rob Bauer, Ketua Komite Militer NATO, memperingatkan negara-negara anggota untuk bersiap menghadapi perang. Dia juga meminta sektor bisnis untuk menyesuaikan produksi dan rantai logistik guna mengantisipasi potensi ancaman dari Rusia dan Tiongkok.
Dalam pidatonya di European Policy Centre, Bauer menekankan bahwa pencegahan tidak hanya terbatas pada kemampuan militer. Ia menyatakan bahwa segala alat yang tersedia dapat digunakan dalam perang, termasuk tindakan sabotase yang ditargetkan.
Bauer juga menekankan bahwa keputusan bisnis memiliki konsekuensi strategis bagi keamanan nasional.
Ia menegaskan: “Militer memenangkan pertempuran, dan dunia bisnis yang memenangkan perang.”
Bauer menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa memastikan ketersediaan layanan dan barang-barang penting dalam situasi apa pun adalah elemen kunci dari pencegahan. (jhn/yn)
Kim Jong Un Membuat Beijing Khawatir? Wakil Menlu AS: Tiongkok Gelisah atas Hubungan Rusia-Korut
EtIndonesia. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Kurt Campbell, baru-baru ini menyatakan bahwa Tiongkok semakin khawatir dengan intensitas hubungan antara Korea Utara dan Rusia. Campbell mengatakan bahwa dalam sejumlah diskusi antara AS dan Tiongkok, terlihat bahwa Beijing tidak sepenuhnya memahami tujuan tertentu dari Korea Utara, bahkan khawatir Pyongyang dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Tiongkok.
Menurut laporan The Guardian pada 24 November, dalam seminar di Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington, Campbell menekankan bahwa topik yang membuat Tiongkok semakin tidak nyaman saat ini adalah hubungan erat antara Korea Utara dan Rusia.
Dia mengatakan: “Dalam diskusi kami, tampaknya kami mengungkap beberapa hal yang diinginkan Pyongyang, tetapi ini adalah hal-hal yang tidak diketahui Beijing. Tiongkok khawatir bahwa dorongan dari Rusia bisa membuat Korea Utara mempertimbangkan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Tiongkok, termasuk di bidang militer.”
Campbell menambahkan bahwa meskipun Beijing tidak secara langsung mengkritik Moskow, Amerika Serikat yakin bahwa meningkatnya kerja sama antara Korea Utara dan Rusia telah membuat Beijing tidak nyaman.
Kekhawatiran Jepang tentang Dukungan Tiongkok terhadap Korea Utara
Kementerian Luar Negeri Jepang juga mencurigai apakah Tiongkok mendukung kemungkinan Korea Utara mengirim pasukan untuk membantu Rusia melawan Ukraina. Pejabat Jepang menyebutkan bahwa Tiongkok tetap bungkam mengenai isu ini, mungkin karena khawatir kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia akan mendorong Amerika Serikat memperkuat aliansi dengan Korea Selatan dan Jepang di Asia Timur.
Baru-baru ini, Tiongkok mengambil langkah langka untuk merangkul Jepang. Tiongkok menyatakan niatnya untuk membongkar pelampung yang dipasang di zona ekonomi eksklusif Jepang di dekat Kepulauan Senkaku (juga dikenal sebagai Kepulauan Diaoyu). Meskipun ini adalah langkah kecil, hal tersebut dilihat sebagai upaya Tiongkok untuk mendekati kalangan di Jepang yang enggan terlibat dalam konflik antara AS dan Tiongkok.
Pandangan Mantan Ahli CIA
Dennis Wilder, mantan pakar CIA tentang masalah Tiongkok, menyebutkan bahwa media Tiongkok tidak melaporkan kesepakatan strategis yang dicapai antara Korea Utara dan Rusia pada musim panas lalu atau berita tentang pengiriman pasukan Korea Utara.
“Bagaimana Tiongkok akan menjelaskan situasi yang sedang berlangsung ini? Dan bagaimana mereka akan menghadapi kenyataan bahwa sekutu mereka sedang berperang di Ukraina?” katanya.
Dia menambahkan bahwa meskipun Eropa mungkin tidak khawatir dengan Korea Utara, namun mereka sangat khawatir dengan Tiongkok.
Wilder memperingatkan bahwa jika Rusia terus mendukung pengembangan senjata nuklir Korea Utara, Amerika Serikat kemungkinan besar akan memperkuat aliansinya di Asia Timur. Ini termasuk pembentukan “NATO versi Asia,” yang akan menjadi tantangan besar bagi Tiongkok.
Pendapat Berbeda dari Pakar Australia
Namun, Andrew Shearer, Kepala Badan Intelijen Nasional Australia, memiliki pandangan berbeda. Dia menilai bahwa gagasan memecah hubungan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak realistis.
“Putin terus melanjutkan perang di Ukraina karena Beijing memberikan dukungan dalam bentuk teknologi militer, diplomasi, dan teknologi sipil-militer. Jika kita tidak melihat fakta ini, kita tidak dapat merumuskan strategi yang efektif,” katanya.
Pendapat Akademisi Jepang
Mifune Emi, profesor hukum di Universitas Komazawa, Jepang, mengatakan bahwa Tiongkok kemungkinan besar mengetahui rencana Rusia. Menurutnya, Beijing tidak ingin melihat Moskow kalah dari Barat. Sebaliknya, kemenangan Rusia akan memberikan keuntungan propaganda bagi Tiongkok dalam upayanya mengendalikan Taiwan. (jhn/yn)
Kapal Kargo Tiongkok ‘Yipeng-3’ Diduga Merusak Kabel Bawah Laut Nordik 2, Mungkin Picu Krisis Diplomatik
EtIndonesia. Baru-baru ini, dua kabel komunikasi serat optik di bawah Laut Baltik di Nordik terpotong, diduga sebagai tindakan sabotase. Denmark telah mengawasi kapal Tiongkok ‘Yipeng-3’ yang berlabuh di perairan lepas pantainya.
Pada tanggal 26 November, Denmark menyatakan sedang bernegosiasi dengan Tiongkok mengenai kapal tersebut. Swedia ingin kapal dagang Tiongkok itu berpindah ke perairan Swedia untuk memudahkan penyelidikan negara tersebut.
Denmark dan Tiongkok Negosiasi tentang Kapal yang Diduga Merusak Kabel Bawah Laut Nordik 2
Jaringan Berita Televisi Nasional Denmark (DR) melaporkan pada Senin 25 November, Kementerian Luar Negeri Denmark mengonfirmasi bahwa mereka sedang berhubungan dengan Tiongkok.
Pada Senin (25 November) sore waktu setempat, Kementerian Luar Negeri Denmark dalam komentar tertulis kepada DR, untuk pertama kalinya mengonfirmasi bahwa Departemen sedang bernegosiasi dengan Tiongkok tentang kasus ini.
Departemen Luar Negeri Denmark menyatakan: “Kami sedang berdialog dengan negara-negara yang paling relevan dengan kasus ini, termasuk Tiongkok.”
Departemen menambahkan bahwa mereka tidak bisa memberikan detail apa pun tentang ‘dialog diplomatik’. Sumber yang mengetahui tentang negosiasi terkait mengatakan kepada DR dan media Swedia SV bahwa Denmark dan beberapa negara lain saat ini sedang dalam negosiasi intensif dengan Tiongkok untuk mendapatkan izin memeriksa kapal kargo Tiongkok yang berada di tengah Selat Kattegat.
Selama enam hari, Angkatan Laut Denmark secara tidak biasa menahan kapal kargo ‘Yipeng-3’ Tiongkok karena diduga merusak dua kabel bawah laut di wilayah Laut Baltik di Swedia. Seorang sumber utama Denmark mengatakan kepada DR bahwa kedua belah pihak juga membahas cara untuk mengatasi kebuntuan, termasuk apakah Tiongkok akan membolehkan otoritas Swedia mewawancarai awak kapal dan menyelidiki apakah kapal tersebut terlibat dalam dugaan sabotase kabel, yang sedang diselidiki oleh Swedia.
Menurut otoritas Swedia, kapal patroli ‘Poseidon’ Swedia sedang menunggu hasil negosiasi diplomatik di Selat Kattegat. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson pada tanggal 25 November menyatakan bahwa Swedia berharap kapal dagang Tiongkok ‘Yipeng-3’ pindah ke perairan Swedia sebagai bagian dari penyelidikan kerusakan kabel komunikasi serat optik bawah laut di negara itu. Angkatan Laut Denmark pada tanggal 20 menyatakan sedang memantau ‘Yipeng-3’, mengingat posisi kapal di laut lepas, yang membatasi kemungkinan intervensi oleh otoritas Denmark.
Kapal Kargo Tiongkok ‘Yipeng-3’ Diduga Merusak Dua Kabel Bawah Laut, Perdana Menteri Swedia Harap Tiongkok Bekerja Sama dalam Penyelidikan
Kabel bawah laut Nordik 2 terputus, Swedia bergabung dengan Denmark untuk memantau kapal dagang Tiongkok. Dua kabel bawah laut di Laut Baltik Swedia, yang sebagian dipotong pada tanggal 17 dan 18 November lalu, dicurigai sebagai tindakan perang hibrida oleh Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius dan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock.
Polisi Swedia dan Finlandia telah memulai penyelidikan, dan pemerintah federal Jerman akan membantu penyelidikan tersebut.
Pejabat Eropa sebelumnya telah menyatakan kecurigaan mereka bahwa ‘tindakan sabotase’ ini berkaitan dengan invasi Rusia ke Ukraina; Kremlin telah mengecam komentar ini sebagai ‘absurd’ dan ‘lucu’.
Data dari situs pelacakan kapal menunjukkan bahwa kedua kabel tersebut dipotong ketika kapal kargo Tiongkok ‘Yipeng-3’ berada di dekatnya, meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kapal tersebut terlibat dalam insiden tersebut.
‘Yipeng-3’ telah berlabuh di Selat Kattegat yang sempit antara Swedia dan Denmark sejak tanggal 19 November. Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah menyangkal keterlibatan apa pun dalam insiden ini. Menurut polisi Swedia, ‘Yipeng-3’ sedang diselidiki karena telah berlayar dekat dengan lokasi yang diduga sebagai tempat sabotase.
Inspektur Polisi Per Engström mengatakan kepada media Swedia SVT minggu lalu bahwa pada waktu kejadian, kapal itu pernah berada dekat dengan kedua lokasi tersebut selama beberapa waktu. Inspektur polisi juga mengatakan kepada SVT bahwa tidak mungkin memaksa kapal untuk bersandar atau menghentikan pelayarannya.
Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson pada tanggal 26 menyatakan bahwa dia berharap kapal kargo Tiongkok yang saat ini tidak aktif di zona ekonomi Denmark berlayar ke Swedia. Menurut laporan media Swedia SVT, pihak Swedia telah melakukan kontak dengan kapal dan pihak Tiongkok, dan menyatakan harapan agar kapal tersebut berlayar ke perairan Swedia.
Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson pada Selasa (26 November) dalam konferensi pers menyatakan: Ini akan memungkinkan kerja sama yang lebih baik mengenai apa yang telah terjadi.
Ahli Denmark: Tidak mungkin Menahan Kapal dengan Kekuatan Militer, Bisa Picu Krisis Diplomatik
Andreas Bøje Forsby, peneliti senior di Institut Masalah Internasional Denmark (DIIS), menilai: “Jika Tiongkok pada akhirnya merasa terlalu sulit untuk mencapai kesepakatan tentang syarat-syarat penyelidikan dan melanjutkan pelayaran, hal itu bisa memicu krisis diplomatik. “
“Kapal ini sudah berhenti, dan orang-orang Swedia dan Denmark sangat ingin tahu apa yang terjadi,” kata peneliti senior yang meneliti hubungan Tiongkok dengan Barat: Jika orang Tiongkok bersikeras mengganggu penyelidikan oleh otoritas Denmark dan Swedia, itu akan sangat buruk.
Peneliti senior Andreas Bøje Forsby menyatakan bahwa informasi ini menunjukkan “pertarungan diplomatik yang rumit.” “Orang Tiongkok mungkin akan secara eksplisit menyatakan bahwa ini bukan tindakan warganya.”
“Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Anda masih bisa meyakinkan orang Tiongkok untuk berkolaborasi menyelesaikan penyelidikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengonfirmasi bahwa diskusi tentang ‘Yipeng-3’ sedang berlangsung. Menurut laporan Reuters, juru bicara Mao Ning menyatakan bahwa Tiongkok melalui saluran diplomatik sedang menjaga komunikasi yang lancar dengan semua pihak yang terkait dengan insiden tersebut. DR telah mencoba mendapatkan komentar dari perusahaan Tiongkok pemilik ‘Yipeng-3’ dan kedutaan besar Tiongkok di Denmark, tetapi mereka belum merespons permintaan DR. (jhn/yn)
AS Mengerahkan 3 Kapal Induk Nuklir di Asia untuk Mengantisipasi Tindakan Berbahaya Tiongkok
EtIndonesia. Meskipun sudah berlalu beberapa waktu sejak Trump memenangkan pemilihan presiden AS 2024, Trump baru akan resmi dilantik pada 20 Januari 2025 sebagai Presiden AS berikutnya, yang berarti masih ada waktu lebih dari 50 hari sebelum itu. Dalam situasi di mana terjadi kekosongan kekuasaan akibat pergantian Presiden AS dan situasi global yang terus bergolak, AS tetap akan mengalihkan perhatian untuk menghadapi Tiongkok.
Menurut laporan media Jepang, Nikkei Asia, hari selasa (26/11), karena adanya periode transisi kekuasaan selama 50 hari ke depan akibat pergantian Presiden AS, militer AS dalam waktu dekat akan mengerahkan 3 kapal induk bertenaga nuklir ke Asia untuk menghadapi kemungkinan tindakan berbahaya yang mungkin dilakukan oleh Tiongkok selama periode ini.
Trump baru akan secara resmi menjabat sebagai Presiden AS berikutnya pada 20 Januari 2025 mendatang, dengan kata lain masih ada lebih dari 50 hari lagi. Selama periode transisi kekuasaan di Amerika Serikat, di mana terjadi kekosongan kekuasaan, sementara situasi global terus bergejolak, AS masih fokus menghadapi Tiongkok.
Kapal induk pertama adalah USS Washington (CVN-73), yang setelah menjalani perbaikan besar selama 6 tahun dan uji coba laut, segera bergerak ke perairan di sekitar Tiongkok. Pertama-tama, kapal tersebut melakukan latihan militer gabungan AS-Jepang-Korea Selatan selama tiga hari di Laut Timur, kemudian pada 22 November kapal itu tiba di pelabuhan Yokosuka, Jepang.
Jepang menekankan bahwa kapal induk USS Washington dilengkapi dengan pesawat tempur siluman F-35C dan pesawat transport CMV-22B Osprey.
Kapal induk kedua adalah USS Lincoln (CVN-72), yang meskipun masih ada konflik di Timur Tengah, pada pertengahan November AS tetap menarik kapal induk terakhir yang ditempatkan di Timur Tengah, USS Lincoln.
Setelah ditarik dari Timur Tengah, kapal induk ini segera bergerak ke Asia.
USS Lincoln memasuki Selat Malaka pada 23 November, berlabuh di Pelabuhan Klang, Malaysia, dan mulai berkunjung ke Malaysia.
Kapal induk ketiga adalah USS Carl Vinson (CVN-70), yang sedang dalam perjalanan ke Asia Timur. USS Carl Vinson meninggalkan pelabuhan asalnya di San Diego, AS, pada 19 November dan dalam beberapa hari terakhir telah berada di dekat Hawaii, diperkirakan dalam sepuluh hari ke depan, kapal induk akan tiba di dekat Guam atau Jepang. (jhn/yn)
Resmi! Israel dan Hizbullah Sepakati Gencatan Senjata, Perang Lebih dari Setahun Berakhir
Gencatan senjata mulai berlaku pada pukul 04.00 pagi waktu setempat pada 26 November 2024
Dan M. Berger
Israel dan Hizbullah memulai gencatan senjata yang mengakhiri lebih dari setahun serangan lintas batas berupa serangan udara dan roket, serta dua bulan perang darat Israel untuk mengusir kelompok Hizbullah dari perbatasan utara Israel.
Kesepakatan tersebut menetapkan bahwa Israel akan menarik diri dari wilayah Lebanon dalam waktu 60 hari, dan tentara Lebanon akan mengambil alih dan mengamankan wilayah tersebut.
Lebanon berkomitmen untuk melanjutkan upaya Israel menghancurkan benteng-benteng Hizbullah di dekat perbatasan Israel, termasuk terowongan yang dirancang untuk melakukan serangan seperti yang terjadi pada 7 Oktober.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden, saat mengumumkan kesepakatan ini, menegaskan bahwa Hizbullah tidak akan diizinkan mengancam keamanan Israel dalam 60 hari ke depan maupun membangun kembali infrastruktur terorisnya.
Biden mengatakan bahwa warga sipil di kedua belah pihak “segera dapat kembali dengan aman ke komunitas mereka dan mulai membangun kembali rumah, sekolah, pertanian, bisnis, dan kehidupan mereka.”
“Kami memutuskan bahwa konflik ini tidak akan menjadi siklus kekerasan lainnya,” ujar Biden.
Biden berjanji bahwa tidak ada pasukan AS yang akan dikerahkan ke Lebanon selatan, tetapi Amerika Serikat, Prancis, dan negara lain akan memberikan “bantuan yang diperlukan” untuk melaksanakan kesepakatan ini secara “penuh dan efektif.”
“Biarkan saya perjelas: Jika Hizbullah atau pihak lain melanggar kesepakatan ini dan mengancam Israel secara langsung, maka Israel berhak untuk membela diri sesuai dengan hukum internasional, seperti negara lain,” kata Biden pada 26 November.
Biden juga menyerukan gencatan senjata serupa di Gaza untuk mengakhiri penderitaan di sana dan menyatakan bahwa Hamas “memiliki pilihan untuk dibuat.” Hamas harus membebaskan para sandera, termasuk warga Amerika, untuk mengakhiri pertempuran dan memungkinkan adanya “lonjakan bantuan kemanusiaan.”
Kesepakatani dicapai setelah utusan Biden, Amos Hochstein, melakukan perjalanan ke Lebanon dan Israel untuk berdiskusi dengan Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri, yang diberi wewenang oleh Hizbullah untuk bernegosiasi atas nama mereka, dan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Kantor Netanyahu menyatakan bahwa kabinet Israel menyetujui kesepakatan tersebut dengan suara 10–1.
Seorang pejabat senior pemerintahan AS membedakan kesepakatan ini dari kesepakatan tahun 2006, yang tidak berhasil membuat Hizbullah mundur ke utara dari wilayah perbatasan Israel. Komunitas internasional akan tetap terlibat melalui mekanisme tripartit yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan berkoordinasi langsung dengan tentara Lebanon untuk memantau penguasaan zona perbatasan oleh tentara Lebanon dan penarikan senjata berat Hizbullah dari wilayah tersebut.
Militer Prancis dan AS akan berkoordinasi dengan tentara Lebanon. Mereka, bersama negara lain, akan menyediakan peralatan, pelatihan, dan dukungan finansial untuk memperkuat tentara Lebanon agar mampu menjalankan tugasnya.
Komunitas internasional juga akan mendukung pembangunan kembali Lebanon selatan, kata pejabat tersebut.
“Hizbullah saat ini sangat lemah, baik secara militer maupun politik, dan ini adalah peluang bagi Lebanon untuk mengembalikan kedaulatannya atas wilayahnya,” ujar pejabat itu.
Ia mengakui bahwa tujuan utama Israel, setelah serangan Hizbullah terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, adalah untuk memungkinkan penduduk kembali ke rumah mereka di Israel utara “dengan aman dan seaman mungkin” dalam sebuah “gencatan senjata yang dapat mereka percayai.”
Laporan pada 24 November mengungkapkan bahwa kesepakatan ini sudah hampir tercapai. Netanyahu menyetujuinya dan berencana untuk menyampaikan kesepakatan tersebut kepada kabinetnya pada 25 November.
Kesepakatan ini bertujuan untuk mengakhiri pertempuran yang menewaskan lebih dari 3.500 warga Lebanon—lebih dari setengahnya adalah pejuang Hizbullah, menurut Pasukan Pertahanan Israel (IDF)—dan lebih dari 70 warga Israel serta 50 tentara IDF tewas dalam serangan tersebut. Perang ini memaksa antara 60.000 hingga 80.000 penduduk komunitas perbatasan Israel meninggalkan rumah mereka selama lebih dari setahun.
Berdasarkan kesepakatan ini, Hizbullah harus menarik pasukannya ke utara Sungai Litani. Mundurnya Hizbullah akan menjauhkan kelompok tersebut sejauh 10 hingga 15 mil dari sebagian besar perbatasan utara Israel.
Langkah ini bukan pertama kalinya Israel berupaya mencapai penarikan tersebut. Penarikan ini juga diusulkan dalam Resolusi 1701 PBB yang disahkan pada 2006 untuk mengakhiri perang sebelumnya antara Hizbullah dan Israel. Namun, resolusi tersebut tidak pernah dilaksanakan.
PBB menyatakan bahwa bukan tanggung jawab pasukan penjaga perdamaiannya untuk menegakkan resolusi tersebut. Tanggung jawab itu berada di tangan Lebanon, yang tidak melaksanakannya. Tentara Lebanon tidak pernah menguasai zona perbatasan di Lebanon selatan. Hizbullah justru memperkuat wilayah tersebut selama bertahun-tahun, membangun terowongan dan basis yang sering terlihat jelas oleh pasukan penjaga perdamaian PBB. Selain itu, Hizbullah memindahkan simpatisannya ke sana dari bagian lain negara tersebut.
Hizbullah adalah milisi Syiah yang didukung Iran dan dianggap sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat serta setidaknya 20 negara lainnya, memiliki pengaruh signifikan di Lebanon dan dianggap sebagai pemerintah de facto di wilayah-wilayah mayoritas Syiah, seperti perbatasan Israel, Lembah Bekaa, dan pinggiran selatan Beirut tempat markas besarnya berada.
Hizbullah dan sekutunya menguasai hampir setengah dari kursi di parlemen Lebanon, dengan kehadiran yang sebanding di lembaga-lembaga pemerintahan dan militer.
Strategis militer Israel menyatakan bahwa Hizbullah telah mempersiapkan serangan terhadap Israel selama bertahun-tahun, dan Hamas di Jalur Gaza mendapatkan ide untuk serangannya pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel dari kelompok Lebanon tersebut.
Hamas menyerang komunitas perbatasan Israel, beberapa di antaranya hampir hancur, serta instalasi militer Israel yang minim personel karena bertepatan dengan perayaan hari raya Yahudi.
Serangan Hamas menewaskan 1.200 orang, sebagian besar warga sipil Israel tetapi juga warga negara asing seperti pekerja pertanian dan lebih dari 300 tentara IDF serta pasukan cadangan. Hamas juga menculik 250 orang, dengan sekitar 100 orang masih ditahan sebagai sandera. IDF memperkirakan setidaknya sepertiga dari mereka telah tewas.
Ribuan orang terluka. Banyak korban paraplegia dan amputasi memenuhi fasilitas perawatan kesehatan Israel. Penyintas, responden pertama, dan pekerja darurat menceritakan berbagai kekejaman, termasuk pemerkosaan, pemenggalan, mutilasi, dan keluarga yang ditemukan tewas dalam kondisi terantai bersama. Hamas memposting video yang menunjukkan sebagian besar kekerasan tersebut pada hari itu.
Hamas berharap musuh-musuh Israel lainnya akan bergabung, memaksa negara Yahudi itu bertempur di berbagai front. Namun, Israel segera mengirim 100.000 tentara IDF dan pasukan cadangan ke utara, dan Hizbullah mundur. Pada 8 Oktober 2023, Hizbullah menyatakan dukungan dengan mulai menembakkan roket setiap hari ke komunitas utara Israel.
Diperkirakan Hizbullah memiliki antara 150.000 hingga 200.000 rudal dengan berbagai ukuran dan jangkauan, sebagian besar dipasok oleh Iran, sebelum serangan udara Israel baru-baru ini.
Salah satu serangan rudal yang paling mengejutkan terjadi di sebuah desa Druze di Dataran Tinggi Golan Israel pada 27 Juli. Rudal itu menghantam lapangan sepak bola dan menewaskan 12 anak-anak, meningkatkan tekanan di Israel untuk memulai serangan yang telah lama direncanakan terhadap Hezbollah. Sebelumnya, Israel menahan diri karena sedang fokus melawan Hamas untuk menghindari perang di dua front.
Roket yang digunakan Hizbullah termasuk senjata anti-tank yang terbang dengan lintasan datar menggunakan jalur pandang untuk menyerang bangunan Israel hingga sejauh enam mil. Roket ini mengenai target dalam hitungan detik dan tidak dapat ditangkis oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome.
Tidak mampu melindungi dari roket Hizbullah dan mengurangi tanggung jawab melindungi warga sipil yang rentan, IDF memerintahkan evakuasi 45 komunitas perbatasan. Warga di wilayah tersebut belum dapat kembali ke rumah hingga saat ini. Pada September, kabinet Netanyahu secara resmi menambahkan kembalinya penduduk tersebut sebagai tujuan perang militer Israel.
Sementara itu, ribuan warga sipil Lebanon melarikan diri dari selatan ketika IDF, dalam serangan yang dimulai pada 30 September, menyerang komunitas perbatasan. Israel menyatakan bahwa banyak rumah di sana digunakan untuk menyimpan senjata atau menyembunyikan aktivitas Hizbullah, berfungsi sebagai perisai manusia. Banyak dari rumah-rumah tersebut telah dihancurkan, mengurangi kemampuan Hizbullah untuk menyerang Israel dari wilayah itu.
Hizbullah secara konsisten bersumpah tidak akan menyetujui gencatan senjata sampai Israel mengakhiri perang di Gaza. Namun, jajaran kepemimpinan Hizbullah telah dihancurkan oleh serangan udara Israel yang ditargetkan, termasuk penghancuran mengejutkan terhadap 1.500 pager Hizbullah yang dipasangi jebakan dan ratusan radio genggam pada hari berikutnya.
Pemimpin lama Hizbullah, Hassan Nasrallah, tewas dalam serangan udara pada 27 September yang menargetkan bunker kepemimpinan di luar Beirut.
Warga Israel bersikap hati-hati terhadap kesepakatan ini saat mendekat. Beberapa mengungkapkan kewaspadaan akibat kegagalan kesepakatan sebelumnya.
Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, anggota Partai Likud yang berkuasa di bawah Netanyahu, menyatakan tidak akan mendukung kesepakatan jika hanya menjadi salinan Resolusi PBB 1701.
David Azoulay, wali kota Metula, kota paling utara Israel, mengecam kesepakatan yang sedang diusulkan sebagai “kesepakatan menyerah.”
Avichai Stern, wali kota Kiryat Shmona, yang terletak di selatan Metula, mengatakan, “Kesepakatan ini mempercepat pengulangan peristiwa 7 Oktober di utara, dan ini tidak boleh terjadi.”
Meskipun penarikan ke utara Sungai Litani akan menjauhkan Hizbullah dari sebagian besar wilayah utara Israel, Metula berjarak sekitar tiga mil dari titik terdekat sungai itu ke Israel. Kiryat Shmona tidak jauh lebih jauh.
“Saya tidak mengerti bagaimana kita berpindah dari kemenangan total ke menyerah total,” kata Stern, mengacu pada slogan perang Netanyahu. “Ke mana penduduk kami akan kembali? Ke kota yang hancur tanpa keamanan atau harapan? Ada yang kehilangan akal sehat di sini.”
Baik Metula maupun Kiryat Shmona mengalami kerusakan parah selama perang. Hizbullah masih memiliki roket jarak jauh yang dapat menyerang Israel dari luar zona perbatasan, tambahnya.
Israel mungkin mengklaim telah melemahkan Hizbullah selama bertahun-tahun, tetapi klaim serupa telah dibuat sebelumnya, termasuk setelah 10 hari pengeboman pada tahun 2021, dan klaim tersebut tidak selalu benar. Namun, perang perbatasan Israel tahun 2006 dengan Hizbullah memang memberikan ketenangan relatif bagi negara itu selama bertahun-tahun, tambahnya.
The Associated Press dan Reuters berkontribusi pada laporan ini.
Sumber : The Epoch Times
Ledakan di Kursk: Serangan Rudal Ukraina Mengguncang Pusat Militer Rusia!
EtIndonesia. Konflik yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina terus menunjukkan eskalasi intensitas dengan serangkaian serangan udara yang dilancarkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina terhadap berbagai target strategis di wilayah Rusia. Pada tanggal 25 November, pasukan Ukraina melancarkan serangan besar-besaran menggunakan rudal ATACMS ke beberapa sasaran penting, termasuk Pangkalan Udara Khalino di Kursk dan sistem pertahanan udara S-400 milik Rusia.
Serangan Terhadap Pangkalan Udara Khalino di Kursk
Pasukan Ukraina kembali menggunakan rudal ATACMS dalam upaya mereka untuk menyerang Pangkalan Udara Khalino di Kursk. Meski pihak Rusia mengklaim berhasil menembak jatuhkan tujuh dari delapan rudal Leysi tanpa kerugian, bukti video di lokasi menunjukkan bahwa setidaknya lima rudal ATACMS berhasil mengenai target. Dua rudal lainnya diarahkan ke sistem pertahanan udara S-400 Rusia, namun gagal untuk menangkis serangan tersebut. Gambar yang beredar menunjukkan dua rudal ATACMS menghantam landasan pesawat bandara tersebut, dengan close-up yang menguatkan kerusakan yang diakibatkan.
Penggunaan Hulu Ledak Cepat dan Dampaknya
Rudal ATACMS yang diluncurkan dilengkapi dengan hulu ledak cepat, memungkinkan kerusakan maksimal pada fasilitas militer yang luas. Penggunaan hulu ledak cepat ini berpotensi menyebabkan kerusakan parah tidak hanya pada pangkalan udara, tetapi juga pada sistem pertahanan udara S-400 yang sebelumnya telah hancur sehari sebelumnya. Celah yang ditinggalkan dalam sistem pertahanan udara Rusia di Kursk membuka peluang bagi serangan lebih lanjut dari pasukan Ukraina.
Serangan Berlanjut ke Sistem Pertahanan dan Infrastruktur Rusia
Selain serangan rudal, pada malam 23 November, tiga rudal ATACMS itembakkan sekitar 40 mil dari perbatasan di Kursk, menghancurkan radar S-400 dan seluruh fasilitas terpadu yang mencakup S-200 dan S-300. Serangan ini juga mengakibatkan kematian delapan warga Rusia di lokasi, termasuk lima perwira tinggi dan tiga insinyur dari produsen kompleks S-400.
Dukungan Internasional dan Komitmen Amerika Serikat
Amerika Serikat menunjukkan dukungan penuh terhadap Ukraina dengan menandai 200 target militer di wilayah Rusia untuk serangan rudal ATACMS. Selain itu, Inggris telah menyediakan puluhan rudal Storm Shadow kepada Ukraina, dan Polandia menyatakan kesiapan mengerahkan ratusan ribu tentara terlatih untuk mendukung serangan ke Moskow jika diperlukan. Langkah ini menunjukkan peningkatan komitmen negara-negara Barat dalam mendukung Ukraina.
Serangan Drone Bunuh Diri ke Moskow
Pada malam yang sama, sekelompok drone bunuh diri Ukraina menyerang depot minyak Rusia dan pabrik instrumen Taifeng di Kaluga, dekat Moskow. Serangan ini menyebabkan kerusakan parah pada kedua fasilitas tersebut, termasuk kilang produk Nafto dan pabrik Taifeng yang memproduksi sistem radar serta komponen rudal untuk militer Rusia. Di Kaluga, drone menyerang kilang produk Nafto, terlihat dari kejauhan tangki minyak yang terbakar. Selain itu, drone Ukraina juga menyerang pabrik Taifeng, bagian dari kompleks industri militer Rusia, yang memproduksi sistem komunikasi, intelijen elektronik radio, dan peralatan radar untuk sistem pengawasan dan pemanduan yang dipasang pada peralatan militer.
Situasi di Front Kursk dan Ukraina Timur
Pasukan Ukraina terus melancarkan serangan balik di front Kursk, maju ke sekitar Martynovka dan mendekati Krugrik di utara Martynovka. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Anatoliy Barelevych, menyatakan bahwa rasio kerugian musuh terhadap mereka mencapai 6:1 atau 7:1, menunjukkan kerugian besar bagi pasukan Rusia.
Di Ukraina Timur, pasukan Rusia terus melancarkan serangan hebat ke arah Kurakovo, memberikan tekanan besar pada pasukan Ukraina yang berhasil menghalangi serangan mereka. Pasukan Rusia juga melancarkan serangan ke arah Toretsk, di mana kawasan pabrik telah menjadi zona abu-abu. Meskipun pasukan Rusia mencoba maju ke wilayah Zabrak dengan mengikuti beberapa jalan, intensitas pertempuran di daerah ini masih tinggi namun belum terlihat adanya penguatan signifikan dari pasukan Ukraina.
Dukungan dan Komitmen NATO
Ketua komite militer NATO Laksamana Rob Bauer, mengumumkan bahwa NATO sedang mempertimbangkan serangan yang tepat sasaran terhadap wilayah Rusia untuk mencegah serangan balasan. NATO yang sebelumnya pasif kini mulai bergerak aktif dalam merespons agresi Rusia, dengan mempertimbangkan penggunaan sistem pertahanan canggih seperti Aegis Ashore dan Tomahawk untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Ukraina. Selain itu, NATO juga mendesak perusahaan-perusahaan Eropa untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan perang dengan membawa jalur produksi kembali ke dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara seperti China atau Rusia.
Krisis Kemanusiaan dan Pelanggaran Hak Asasi
Laporan terbaru mengungkapkan bahwa tentara Rusia terus mengalami kerugian besar dalam personel dan peralatan. Selain itu, penembakan tawanan perang Ukraina oleh tentara Rusia semakin meningkat, melanggar Konvensi Jenewa dan menjadi kejahatan internasional serius yang akan diadili dengan hukuman berat.
Kantor Kejaksaan Umum Ukraina telah membuka 13 kasus yang melibatkan eksekusi 54 tawanan perang Ukraina dalam dua bulan terakhir, yang merupakan sepertiga dari semua tuntutan kasus serupa di tahun 2024.
Ancaman Teknologi dan Permintaan Bantuan Militer
Selain serangan langsung, Ukraina juga menghadapi ancaman dari rudal balistik menengah generasi baru yang diluncurkan oleh Rusia. Sistem pertahanan udara Ukraina masih belum mampu menghentikan rudal antar benua ini, sehingga Ukraina tengah mendiskusikan dengan Amerika Serikat untuk penyediaan sistem pertahanan canggih seperti Aegis Ashore atau Tomahawk. Sistem ini memiliki kemampuan untuk mencegat rudal balistik sebelum memasuki atmosfer dan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap ancaman rudal Rusia.
Reaksi dan Dampak Politik Eropa
Pada hari yang sama ketika Ukraina menggunakan rudal taktis Amerika untuk menyerang Bryansk, Menteri Luar Negeri dari Polandia, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol berkumpul di Warsawa untuk membahas tindakan lebih lanjut terhadap Rusia. Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski, menyatakan bahwa keenam negara telah sepakat untuk memperluas sanksi ekonomi terhadap Rusia hingga tentara Rusia menarik diri dari wilayah Ukraina, serta mengusulkan agar Rusia menanggung seluruh biaya rekonstruksi Ukraina.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Konflik yang berkepanjangan ini tidak hanya berdampak pada situasi militer tetapi juga pada kondisi ekonomi dan sosial kedua negara. Sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara Barat terhadap Rusia telah menimbulkan tekanan ekonomi yang signifikan, sementara Ukraina terus menerima dukungan militer dan finansial untuk mempertahankan diri. Ketidakpastian dan ketegangan yang terus meningkat juga menimbulkan kekhawatiran global mengenai stabilitas regional dan keamanan internasional.
Kesimpulan
Pada hari ke-1006 perang Rusia-Ukraina, situasi di medan perang menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dengan serangan udara intensif dari Ukraina terhadap target-target strategis Rusia. Dukungan internasional yang meningkat, terutama dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, memberikan harapan bagi Ukraina untuk terus melancarkan serangan balik yang efektif. Namun, konflik ini masih membawa dampak besar terhadap stabilitas regional dan global, dengan risiko eskalasi yang terus mengintai.
1.000 Hari Teror: Trump Janji Akhiri Perang Ukraina dalam Sehari, Rusia Balas dengan Senjata Mematikan!
EtIndonesia. Konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina telah memasuki hari ke-1.000, menandai lebih dari tiga tahun peperangan yang terus mengguncang stabilitas regional dan internasional. Perang ini tidak hanya membawa dampak besar bagi kedua negara yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi dinamika politik dan ekonomi global secara signifikan. Di tengah eskalasi dan perkembangan terbaru, berbagai aktor internasional memainkan peran penting dalam upaya untuk meredakan ketegangan atau, sebaliknya, memperumit situasi.
Trump Janji Mengakhiri Perang dalam Sehari
Donald Trump, presiden terpilih Amerika Serikat, telah mengklaim bahwa dia memiliki kapasitas untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina dalam waktu sehari. Pernyataan kontroversial ini mencerminkan ambisi politik Trump untuk memperlihatkan dirinya sebagai penyelamat konflik internasional. Pemerintah baru Trump, yang diharapkan akan kembali menduduki Gedung Putih dalam dua bulan mendatang, telah menunjukkan niat kuat untuk menangani konflik ini melalui pendekatan yang tegas dan langsung.
Mike Waltz, Penasihat Keamanan Nasional dari pemerintahan Trump, pada 25 November 2024, mendesak kedua belah pihak, Ukraina dan Rusia, untuk segera menghentikan eskalasi perang dan membuka pintu negosiasi.
Dalam wawancara eksklusif dengan Fox News, Waltz menyatakan bahwa pemerintahan Trump yang baru akan bekerja sama secara erat dengan administrasi Biden saat ini. Ia menambahkan bahwa upaya ini akan melibatkan kolaborasi intens antara pemerintahan Biden dan tim transisi Trump, guna memastikan penanganan yang bertanggung jawab terhadap konflik ini dan memulihkan perdamaian sebelum perang semakin meluas.
Rusia Mempercepat Serangan dengan Teknologi Militer Baru
Menjelang kembalinya Trump ke Gedung Putih, Rusia mempercepat operasi militernya di Ukraina. Dalam langkah yang menunjukkan eskalasi perang, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menggunakan rudal hipersonik, senjata terbaru yang dikembangkan Rusia, untuk pertama kalinya di medan perang Ukraina. Penggunaan rudal hipersonik ini tidak hanya meningkatkan intensitas konflik, tetapi juga menimbulkan ancaman serius bagi negara-negara Barat yang mendukung Ukraina. Teknologi baru ini memungkinkan Rusia untuk menyerang target dengan kecepatan dan presisi yang tinggi, memperumit upaya internasional untuk menanggapi agresi tersebut.
Para ahli militer dan keamanan internasional menyoroti bahwa penggunaan teknologi hipersonik ini menandai babak baru dalam perang, di mana kemampuan untuk meluncurkan serangan yang lebih cepat dan lebih sulit dideteksi memberikan keunggulan strategis bagi Rusia. Hal ini juga meningkatkan kekhawatiran akan dampak yang lebih luas terhadap keamanan global dan stabilitas kawasan Eropa.
Amerika Serikat dan Inggris Tingkatkan Dukungan Militer untuk Ukraina
Pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini menyetujui penggunaan rudal yang disediakan oleh AS kepada Kyiv untuk menyerang target di Rusia, serta penyediaan ranjau darat tambahan untuk Ukraina. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan AS untuk memperkuat dukungan militer terhadap Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia. Sementara itu, Pemerintah Inggris juga memperkuat sanksinya terhadap Rusia dengan membatasi 73 kapal armada bayangan Rusia, termasuk 30 kapal baru.
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, dalam pernyataannya yang disiarkan secara global, menyerukan agar sekutu Barat merespons serangan terus-menerus Rusia terhadap warga sipil Ukraina. Zelenskyy menekankan bahwa Ukraina siap membalas setiap tindakan agresif Rusia dan mengingatkan dunia akan pentingnya solidaritas internasional dalam menghadapi invasi yang tidak berdasar ini. Dia juga menegaskan bahwa keberlangsungan dukungan militer dan ekonomi dari negara-negara Barat sangat krusial untuk kelangsungan perjuangan Ukraina.
Sanksi Ekonomi dan Respons Internasional
Pada 22 November 2024, Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, mengumumkan serangkaian sanksi ekonomi yang ditargetkan kepada bank terbesar Rusia serta puluhan institusi keuangan dan pejabat tinggi Rusia lainnya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya internasional untuk menekan ekonomi Rusia agar menghentikan agresi terhadap Ukraina. Sanksi ini mencakup pembekuan aset dan larangan akses ke sistem keuangan internasional, yang diharapkan dapat melemahkan kapasitas ekonomi Rusia untuk melanjutkan perang.
Menjelang KTT G7 yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat, Inggris mengumumkan sanksi terbesar terhadap armada kapal bayangan Rusia, menambah tekanan ekonomi terhadap Moskow.
Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, juga mendesak sekutunya untuk terus mendukung Ukraina dengan menyediakan perlengkapan militer tambahan. Rami menyatakan bahwa sanksi ini adalah bagian dari komitmen jangka panjang Inggris terhadap Ukraina, dan selama perang berlanjut, Inggris berencana untuk memberikan bantuan sebesar £3 miliar setiap tahunnya. Langkah ini menunjukkan keseriusan Inggris dalam mendukung Ukraina dan menekan Rusia untuk menghentikan agresi.
Kemajuan Militer Ukraina dan Ancaman Keamanan Udara
Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan bahwa pasukan Ukraina menunjukkan kinerja luar biasa di daerah Kursk, berhasil menewaskan 100 tentara Rusia dan menangkap 26 dalam satu jam. Brigadir Angkatan Laut Ukraina ke-36 juga berhasil mengusir serangan infanteri mekanis Rusia dengan menggunakan kendaraan off-road yang kemudian diserang oleh drone Ukraina dengan presisi tinggi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pasukan Ukraina semakin mampu mempertahankan wilayah mereka dan memberikan tekanan signifikan terhadap pasukan Rusia.
Pada 25 November 2024, Angkatan Udara AS yang ditempatkan di Eropa mengonfirmasi bahwa dalam seminggu terakhir, drone tak dikenal terlihat di langit tiga basis udara utama Amerika di Inggris, yaitu Lackenesse, Mildenhall, dan Fairford. Meski drone-drone ini tidak menimbulkan ancaman langsung atau dampak nyata terhadap penduduk dan fasilitas penting, kejadian ini menyoroti tantangan keamanan udara yang semakin kompleks di tengah konflik. Pejabat pertahanan AS menyatakan bahwa jumlah dan model drone bervariasi, dengan aktivitas 5 hingga 6 drone tampak terkoordinasi.
Pihak Inggris juga merespons dengan memperkuat perlindungan keamanan fasilitas pertahanan dan menerapkan langkah-langkah anti-drone. Juru bicara Departemen Pertahanan Inggris menegaskan bahwa mereka sangat memperhatikan ancaman semacam ini dan memastikan bahwa wilayah udara fasilitas militer tidak terganggu oleh invasi yang tidak sah. Meski insiden ini tidak menimbulkan ancaman langsung, risiko potensial di baliknya tetap memerlukan kewaspadaan tinggi. Dengan perkembangan teknologi drone yang terus maju, pengawasan dan pencegahan di wilayah udara sensitif menjadi tantangan penting bagi kekuatan militer di berbagai negara.
Kesimpulan
Perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun terus mempengaruhi dinamika politik dan ekonomi global secara signifikan. Eskalasi konflik, termasuk penggunaan teknologi militer canggih oleh Rusia dan peningkatan dukungan militer dari Amerika Serikat dan Inggris terhadap Ukraina, menunjukkan bahwa perang ini belum menunjukkan tanda-tanda resolusi dalam waktu dekat.
