Home Blog Page 312

Pasukan Ukraina Tembakkan Rudal Jarak Jauh Buatan AS ke Wilayah Rusia, Perang Nuklir Akan Meletus Sebelum Natal?

ET Indonesia
-
0
Pasukan Ukraina Tembakkan Rudal Jarak Jauh Buatan AS ke Wilayah Rusia, Perang Nuklir Akan Meletus Sebelum Natal?

EtIndonesia. Sehari setelah Biden mengizinkan Ukraina menggunakan rudal ATACMS buatan AS untuk menyerang daratan Rusia, militer Ukraina pada tanggal 19 untuk kali pertamanya meluncurkan rudal jarak jauh buatan AS ke wilayah Rusia. Lavrov menyatakan bahwa ini merupakan fase baru perang Barat melawan Rusia, dan Rusia akan meresponsnya.

Untuk Pertama kalinya Ukraina Menembakkan Rudal Jarak Jauh Buatan AS ke Wilayah Rusia

Pada hari ke-1000 perang Rusia-Ukraina, Kementerian Pertahanan Rusia menuding bahwa pada pukul 03:25 pagi waktu setempat, Ukraina menembakkan enam rudal balistik ke sebuah fasilitas di Bryansk, Rusia, menggunakan Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat (Army Tactical Missile System, ATACMS) yang disediakan oleh AS.

Media Rusia melaporkan bahwa Ukraina telah menembakkan enam rudal, dengan sistem pertahanan udara Rusia berhasil mencegat lima di antaranya, sementara serpihan dari satu rudal lainnya mengenai sebuah gudang amunisi. Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, dalam konferensi pers di sela-sela pertemuan G20 di Brasil, menyatakan: “Kami akan menganggap ini sebagai fase baru perang Barat melawan Rusia. Kami akan merespons secara sesuai.”

Seorang pejabat tinggi Ukraina mengonfirmasi kepada AFP bahwa militer Ukraina telah menggunakan rudal jarak jauh ATACMS yang disediakan oleh AS untuk menyerang wilayah Rusia. Sebelumnya, seorang legislator Rusia memperingatkan bahwa jika militer Ukraina menggunakan ATACMS untuk menyerang Rusia, hal tersebut dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Lavrov menyatakan bahwa Presiden Putin telah menyetujui pembaruan kebijakan pencegahan nuklir, memperingatkan Barat untuk membacanya dengan seksama dan bertindak dengan bijak.

Sumber militer Ukraina pada tanggal 19 mengungkapkan kepada media Ukraina RBC Ukraine bahwa mereka telah menembakkan rudal ATACMS ke Kota Karachev di Bryansk, Rusia, yang berjarak sekitar 123 kilometer dari perbatasan Ukraina, dengan target gudang amunisi. Laporan tersebut menyatakan bahwa awalnya ada saksi mata dan blog militer Rusia yang melihat cahaya meriam melintasi langit malam, kemudian sumber mengonfirmasi peluncuran ATACMS, “Ini adalah pertama kalinya kami menggunakan ATACMS untuk menyerang wilayah Rusia, dengan target di sebuah fasilitas di Bryansk dan telah mengenai sasaran.”

Putin pernah menyatakan, tindakan ini bisa dianggap sebagai partisipasi langsung militer AS, perang nuklir akan meletus sebelum Natal?

Beberapa hari sebelumnya, media internasional mengutip pejabat AS dan sumber lainnya yang menyatakan bahwa Presiden Biden akan mencabut beberapa pembatasan penggunaan senjata AS oleh Ukraina untuk melakukan serangan mendalam di wilayah Rusia. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa sampai saat ini Biden belum secara pribadi mengkonfirmasi hal tersebut, sementara Ukraina sudah meluncurkan rudal ATACMS buatan AS.

Juru bicara Pemerintah Rusia menegaskan kembali peringatan yang diberikan oleh Putin pada September lalu, menyatakan bahwa membiarkan senjata Barat menyerang Rusia akan dianggap sebagai “partisipasi langsung” dari negara-negara NATO, AS, dan negara-negara Eropa dalam perang di Ukraina.

Presiden terpilih AS, Donald Trump, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tindakan pemerintahan Biden dalam melonggarkan batasan serangan senjata ini dapat membawa AS menuju “Perang Dunia Ketiga”. 

Penting untuk dicatat bahwa baru-baru ini Swedia secara tiba-tiba mendistribusikan 5 juta buku panduan darurat kepada penduduknya, memberikan arahan tentang bagaimana mengambil tindakan perlindungan darurat dalam situasi perang, ancaman nuklir, atau keadaan darurat lainnya. Finlandia juga telah meluncurkan rencana persiapan krisis nasional, memulai tindakan untuk menghadapi Rusia.

Direktur Institut Studi Politik Rusia, Sergey Markov, mengkritik tindakan persiapan perang oleh negara-negara Eropa, menyatakan bahwa langkah-langkah ini mungkin memicu “perang nuklir di Hari Natal”. 

Analisis oleh media asing menyebutkan bahwa pemicu penyediaan rudal ATACMS kepada militer Ukraina adalah pengiriman pasukan oleh Korea Utara untuk mendukung Rusia dalam perang melawan Ukraina, dan dianalisis bahwa pemerintahan Biden ingin memastikan Ukraina mempertahankan lebih banyak wilayah sebelum Trump mengambil alih kepresidenan, sehingga mendapatkan lebih banyak poin tawar-menawar dalam negosiasi.

Di sisi lain, tepat sebelum Ukraina pertama kali menggunakan rudal ATACMS untuk menyerang Rusia, Putin telah menandatangani dekrit yang menyetujui kebijakan pencegahan nuklir yang diperbarui, yang akan segera berlaku. Kebijakan ini termasuk perluasan cakupan negara dan aliansi militer yang menerapkan pencegahan nuklir, menyatakan bahwa setiap negara non-nuklir yang menyerang Rusia dengan dukungan atau bantuan dari negara nuklir akan dianggap sebagai serangan gabungan terhadap Rusia, termasuk serangan menggunakan pesawat strategis dan taktis, rudal jelajah, drone, dan perangkat terbang lainnya. Rusia tidak menutup kemungkinan untuk melakukan serangan balik dengan senjata nuklir; dan jika sekutunya Belarusia diserang, Rusia akan mempertahankan hak untuk menggunakan senjata nuklir. (jhn/yn)

Penggunaan Kekuatan Militer: Trump Mengumumkan “Amerika dalam Keadaan Darurat” Setelah Menjabat

ET Indonesia
-
0
Penggunaan Kekuatan Militer: Trump Mengumumkan “Amerika dalam Keadaan Darurat” Setelah Menjabat

EtIndonesia. Presiden terpilih AS, Donald Trump, telah mengonfirmasi pada tanggal 18 November bahwa setelah dia kembali ke Gedung Putih tahun depan, dia akan mengumumkan “Amerika dalam keadaan darurat” setelah pelantikannya, untuk memenuhi janji kampanyenya dan memerangi imigrasi ilegal dengan menggunakan kekuatan militer dalam operasi pengusiran massal.

Baru-baru ini, tokoh konservatif Amerika, Tom Fitton, melalui platform media sosial Truth Social, menyatakan bahwa “kabar baiknya” adalah Trump akan mengumumkan keadaan darurat nasional begitu dia menjabat, bahkan akan menggunakan kekuatan militer untuk melakukan pengusiran besar-besaran imigran ilegal untuk membalikkan kebijakan perbatasan Biden yang telah menyebabkan “invasi”.

Pada Senin 18 November, Trump menjawab dengan satu kata “ya, benar!”, sebenarnya selama kampanye, Trump telah beberapa kali menekankan isu imigrasi dan sering berkata : “Seluruh dunia tahu bahwa Amerika adalah ‘Amerika yang diduduki’. Kita telah dikuasai oleh kekuatan kriminal.” 

Dia juga berjanji bahwa pada hari pertama dia menjabat, dia akan memulai rencana pengusiran imigran ilegal terbesar dalam sejarah Amerika.

Trump menyatakan bahwa dia akan mengutip “Alien Enemies Act” tahun 1798 untuk membongkar organisasi kriminal di wilayah Amerika, undang-undang ini akan memerlukan Kongres untuk mendeklarasikan perang, dan memungkinkan Trump untuk memberlakukan penahanan dan pengusiran, yang dianggap sebagai musuh asing yang berbahaya bagi Amerika.

Trump telah beberapa kali menyiratkan bahwa kaum pria usia wajib militer dari Tiongkok sedang bersiap untuk membentuk pasukan untuk melawan Amerika. Pada April lalu, dia menyatakan dalam sebuah rapat kampanye bahwa dalam beberapa bulan terakhir, sekitar 31.000 atau 32.000 orang dari Tiongkok, yang kebanyakan adalah pria berusia wajib militer; apakah mereka ingin membentuk pasukan kecil di Amerika?

Trump tunjuk Tom Homan sebagai kepala perbatasan

Pada 11 November dini hari waktu setempat, Trump mengumumkan melalui postingan di media sosial bahwa dia akan menunjuk mantan kepala sementara “Biro Imigrasi dan Bea Cukai” (ICE), Tom Homan, sebagai “Tsar Perbatasan” untuk mengawasi urusan perbatasan.

Trump tidak menjelaskan posisi spesifik Homan. Menurut laporan dari situs berita politik Politico dan media lainnya, Homan akan menjadi pejabat Gedung Putih, sehingga pengangkatannya tidak memerlukan pengawasan dan persetujuan Senat.

Homan pada tanggal 11 lalu diwawancarai Fox News, terkait bagaimana melaksanakan janji kampanye Trump untuk “mengusir secara massal” imigran ilegal, dia mengatakan bahwa penggerebekan tempat kerja sudah menjadi keharusan, karena dengan cara itu, mereka bisa menemukan sebagian besar korban perdagangan seks dan perbudakan paksa.

Diperkirakan, Homan, yang berusia 62 tahun, akan kembali ke pemerintahan Trump yang baru. Setelah Trump menjabat pada Januari 2017 lalu, Homan menjadi kepala sementara ICE, dan Trump menominasikannya sebagai kepala biro pada November tahun itu, tetapi Departemen Keamanan Dalam Negeri terlambat menyerahkan dokumen Homan ke Senat untuk tinjauan. Pada Juni tahun berikutnya, Homan mengumumkan pensiun.

Pada Juli 2024, dalam pidato di konvensi nasional Partai Republik, Homan dengan nada keras menyatakan bahwa dia telah menghabiskan 34 tahun masa hidupnya untuk mengusir imigran ilegal. Dan untuk imigran yang masuk ke Amerika secara ilegal di bawah pemerintahan Biden, dia juga ingin memberi tahu mereka, sekarang Anda sebaiknya mulai berkemas, karena Anda akan pulang.

Pada tanggal 8 November, menurut laporan “The Wall Street Journal”, Trump menyatakan bahwa jumlah imigran ilegal sekitar 20 juta. Trump telah mulai merumuskan rencana pengusiran besar-besaran beberapa bulan sebelum pemilihan, dengan prioritas bagi mereka yang permohonan suakanya ditolak oleh pengadilan dan mereka yang memiliki catatan kriminal atau sedang dituntut.

Selama masa jabatan Trump sebelumnya,dia juga telah berjanji untuk mengusir jutaan imigran ilegal, tetapi akhirnya tidak terlaksana karena anggaran, hukum, dan tekanan opini publik.

The Wall Street Journal menyatakan bahwa staf Trump sedang mempertimbangkan, pada hari pertama masa jabatan Trump, untuk mengumumkan keadaan darurat nasional, yang akan memudahkan penggunaan pangkalan militer sebagai pusat penahanan untuk pengusiran, dan menggunakan pesawat militer untuk pengusiran.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa masalah mendesak lainnya adalah sumber dana, menurut perkiraan dari kelompok imigran liberal, Dewan Imigrasi Amerika (American Immigration Council), jika ingin mengusir semua imigran ilegal, dibutuhkan waktu sepuluh tahun dengan biaya sekitar 88 miliar dolar AS  per tahun.(jhn/yn)

Ketua KPPU Bertemu Menteri Hukum RI Untuk Cegah Pelanggaran Notifikasi Merger dan Akuisisi

Etindonesia
-
0
Ketua KPPU Bertemu Menteri Hukum RI Untuk Cegah Pelanggaran Notifikasi Merger dan Akuisisi

Jakarta (19/11) – Jajaran pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dipimpin oleh Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Atgas di Kantor Menteri Hukum Republik Indonesia pada hari ini Selasa, 19 November 2024. Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda, utamanya kolaborasi kedua Lembaga untuk mencegah pelanggaran notifikasi merger dan akuisisi oleh pelaku usaha dan dukungan bagi amandemen Undang-Undang No. 5 Tahun

1999. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPPU Aru Armando, Anggota KPPU Gopprera Panggabean, dan Anggota Komisi Budi Joyo Santoso, serta Plt. Sekretaris Jenderal Lukman Sungkar dan Kepala Biro Hukum Manaek SM Pasaribu.

Hubungan antara KPPU dan Kemenkum sangat penting untuk mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat, mendorong perkembangan UMKM, dan memastikan bahwa kebijakan serta regulasi terkait persaingan usaha dan kemitraan dapat berjalan dengan baik. Dijelaskan Ketua KPPU bahwa, KPPU dan Kemenkum sendiri memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi.

“KPPU bertugas untuk mengawasi dan menjaga persaingan usaha agar tidak terjadi praktik monopoli atau persaingan yang tidak sehat, sementara Kemenkum lebih berfokus pada penyusunan dan penerapan kebijakan hukum serta penguatan kelembagaan terkait hal tersebut,” jelas Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU.

Terdapat berbagai isu yang diangkat Ifan dalam pertemuan tersebut, utamanya berkaitan dengan urgensi dukungan bagi amandemen regulasi persaingan usaha Indonesia, yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan kolaborasi dalam pencegahan pelanggaran notifikasi merger dan akuisisi. Ifan menilai dengan meningkatnya pelanggaran dalam notifikasi merger dan akuisisi, dipandang penting untuk menciptakan early warning system bersama dengan Kemenkum guna mencegah agar pelaku usaha tidak terlambat  menyampaikan notifikasi transaksinya ke KPPU. Ke depannya ditargetkan pelaku usaha atau notaris yang melakukan pelaporan transaksi atau perubahan akta perusahaannya akan terinformasikan melalui sistem informasi di Kemenkum mengenai kewajiban notifikasi transaksi merger dan akuisisi ke KPPU.

“Early warning system ini sangat penting menurunkan resiko bisnis pelaku usaha, sehingga tidak mengganggu aksi korporasinya, terlebih di masa perekonomian global saat ini yang masih stagnan,” ujar Ifan.

Two Nations: A Friendship is Born” – Merayakan 75 Tahun Diplomasi Australia-Indonesia

Etindonesia
-
0
Two Nations: A Friendship is Born” – Merayakan 75 Tahun Diplomasi Australia-Indonesia

Surabaya –Museum De Javasche Bank menjadi saksi perjalanan sejarah hubungan diplomatik antara Australia dan Indonesia dalam pameran bertajuk “Two Nations: A Friendship is Born”. Acara ini diresmikan oleh Konsul Jenderal Australia untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah, Glen Askew, sebagai bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

Sejarah Dukungan Australia untuk Kemerdekaan Indonesia

Pameran ini menggambarkan kontribusi besar Australia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui foto, surat, laporan berita, dan arsip lainnya, pengunjung diajak menyelami solidaritas rakyat Australia terhadap Indonesia pasca-Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Fakta menarik yang diungkap dalam pameran adalah bahwa Australia merupakan negara asing pertama yang mengirimkan misi diplomatik untuk bertemu Presiden Soekarno. Tak hanya itu, Indonesia juga menunjuk Australia sebagai perwakilan dalam negosiasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membantu memperkuat status kemerdekaan Indonesia.

Konsul Jenderal Glen Askew menekankan bahwa dukungan Australia tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari rakyatnya. Salah satu contohnya adalah blokade ‘Armada Hitam’ oleh para pekerja Australia terhadap kapal-kapal Belanda yang berusaha mengganggu kemerdekaan Indonesia.

“Hubungan masyarakat kita telah terjalin jauh sebelum Indonesia merdeka,” ujar Konsul Jenderal Askew. Ia juga menyoroti pentingnya peran maskapai nasional Australia, QANTAS, yang melakukan penerbangan internasional pertamanya pada 1935 dengan pemberhentian di Surabaya.

Koneksi historis ini semakin diperkuat dengan jalur kabel telegraf bawah laut pertama di Indonesia, yang menghubungkan Darwin dan Banyuwangi pada tahun 1870. Askew sendiri sempat mengunjungi **Asrama Inggrisan** di Banyuwangi, situs penting dalam sejarah komunikasi kedua negara.

Agenda Pameran

Pameran ini sebelumnya telah digelar di Jakarta dan Makassar, dan akan berlangsung di Surabaya mulai 19 November hingga 6 Desember 2024, sebelum berlanjut ke Yogyakarta. Acara ini terbuka untuk umum dan menjadi kesempatan istimewa untuk menyaksikan bukti-bukti sejarah yang memperkuat persahabatan antara dua negara tetangga.

“Two Nations: A Friendship is Born” bukan sekadar perayaan diplomasi, tetapi juga bukti nyata bagaimana hubungan antarnegara bisa berakar pada kerja sama dan solidaritas.

Pengadilan Hong Kong Menjatuhkan Hukuman Berat kepada 45 Aktivis Demokrasi, AS, Uni Eropa, dan Inggris Mengecam Keras

ET Indonesia
-
0
Pengadilan Hong Kong Menjatuhkan Hukuman Berat kepada 45 Aktivis Demokrasi, AS, Uni Eropa, dan Inggris Mengecam Keras

EtIndonesia. Pengadilan Hong Kong pada hari Selasa (19/11) menjatuhkan hukuman kepada 45 aktivis demokrasi dengan tuduhan “konspirasi untuk menggulingkan pemerintahan negara” berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional. Hukuman mereka bervariasi, dengan vonis tertinggi mencapai 10 tahun. Hal ini memicu kecaman keras dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris.

Ini adalah putusan terbaru dari Pengadilan Hong Kong terkait kasus pemilihan pendahuluan demokratik di Hong Kong (dikenal sebagai “kasus 47 orang”). Departemen Luar Negeri AS pada hari Selasa mengeluarkan pernyataan yang “mengecam keras” putusan “tidak adil” pengadilan Hong Kong terhadap para advokat demokrasi ini.

Departemen Luar Negeri AS: Akan Memberlakukan Sanksi terhadap Pejabat Hong Kong yang Terlibat dalam “Undang-Undang Keamanan Nasional”

“45 terdakwa yang dihukum hari ini dituntut secara keras, banyak di antara mereka hanya karena berpartisipasi secara damai dalam aktivitas politik yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Hong Kong, dan kini menghadapi penjara yang bisa mengubah hidup mereka,” kata pernyataan itu.

“Sebagai tanggapan, Departemen Luar Negeri AS sedang mengambil tindakan berdasarkan Pasal 212(a)(3)(C) dari Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan untuk memberlakukan pembatasan visa baru terhadap beberapa pejabat Hong Kong yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong.”

“Kami akan terus memantau implementasi Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong dan mendorong akuntabilitas hak asasi manusia di Tiongkok dan Hong Kong,” kata pernyataan tersebut.

Departemen Luar Negeri AS juga mendesak otoritas Hong Kong untuk “segera dan tanpa syarat” membebaskan ke-45 orang ini, serta tahanan politik lainnya yang ditahan dalam keadaan serupa.

“Putusan keras ini melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Hong Kong dan merusak reputasi internasional Hong Kong. Kami terus mendesak pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan otoritas Hong Kong untuk mempertahankan kemandirian peradilan Hong Kong, menghentikan penggunaan Undang-Undang Keamanan Nasional yang ambigu untuk menekan mereka yang secara damai mengungkapkan pandangan politik mereka, dan mengembalikan keterbukaan yang sangat penting bagi vitalitas dan keberhasilan Hong Kong.”

Kecaman dari Inggris dan Uni Eropa

Catherine West, Wakil Menteri Luar Negeri Inggris yang bertanggung jawab atas urusan Indo-Pasifik, mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa mengatakan bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan oleh Tiongkok di Hong Kong “menggerogoti hak dan kebebasan rakyat Hong Kong. Putusan hari ini dengan jelas menunjukkan bahwa otoritas Hong Kong menggunakan Undang-Undang Keamanan Nasional untuk menindas perbedaan politik dengan tuduhan pidana.”

West juga menyatakan bahwa orang-orang yang dihukum itu sedang mengekspresikan hak mereka untuk kebebasan berbicara, berkumpul, dan partisipasi politik yang dijamin oleh Pakta Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Undang-Undang Dasar.

“Inggris akan selalu berdiri bersama rakyat Hong Kong, dan semua negara harus memenuhi kewajiban internasional mereka untuk melindungi hak-hak dasar ini,” kata West.

Uni Eropa pada hari Selasa juga mengeluarkan pernyataan bahwa penjatuhan hukuman kepada 45 politisi dan aktivis demokrasi ini merupakan “pukulan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kebebasan dasar, partisipasi demokratik, dan pluralisme di Hong Kong.” Pernyataan itu juga menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap otoritas Hong Kong yang menuntut terdakwa karena “motif politik”.

Uni Eropa mengatakan bahwa orang-orang ini dihukum hanya karena aktivitas politik yang damai yang seharusnya sah dalam sistem politik yang menghormati prinsip-prinsip demokrasi dasar. Uni Eropa juga menyatakan keprihatinannya tentang apakah otoritas Hong Kong mematuhi standar peradilan yang adil, lebih lanjut melemahkan kepercayaan orang-orang terhadap aturan hukum seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang Dasar Hong Kong.

“Uni Eropa akan bekerja sama dengan negara-negara anggotanya untuk terus memantau ketat situasi hak asasi manusia dan kebebasan dasar di Hong Kong,” kata pernyataan itu. (jhn/yn)

Praktisi Falun Gong Brasil Diganggu Saat Delegasi Tiongkok Tiba di KTT G 20

EpochTimesId
-
0
Praktisi Falun Gong Brasil Diganggu Saat Delegasi Tiongkok Tiba di KTT G 20

Puluhan pengunjuk rasa tandingan Tiongkok bergerak memblokir spanduk dari pandangan jalan dengan menggunakan bendera besar Brasil dan bintang lima Partai Komunis TIongkok

ETIndonesia. Praktisi Falun Gong Brasil, yang melakukan aksi damai menentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok selama KTT G20 pada 17 November, diganggu oleh para pengunjuk rasa tandingan pada saat kedatangan delegasi Tiongkok, menurut rekaman video dan para saksi mata yang berbicara kepada The Epoch Times.

Para praktisi Falun Gong beraksi di sebuah jalan yang diblokir untuk otoritas G20, staf, dan personil resmi lainnya dengan spanduk bertuliskan “Falun Dafa itu baik” dan “Hentikan penganiayaan terhadap Falun Dafa.” Mereka mengatakan kepada The Epoch Times bahwa ketika mereka berusaha untuk menampilkan spanduk mereka, puluhan pengunjuk rasa tandingan Tiongkok bergerak untuk memblokir spanduk dari pandangan jalan, menggunakan bendera Brasil dan Tiongkok yang besar.

Video dari insiden tersebut menunjukkan mereka berusaha pindah ke bagian lain dari jalan sebelum diikuti dan berulang kali diblokir oleh pengunjuk rasa tandingan.

Secara keseluruhan, sekitar 80 hingga 100 warga Tiongkok secara fisik mencegah warga Brasil mengibarkan spanduk mereka, mengikuti mereka, atau membantu memblokir demonstrasi dan melecehkan penduduk setempat. Praktisi Falun Gong meminta bantuan dari penegak hukum setempat untuk memastikan keamanan mereka.

Alberto, salah satu pengunjuk rasa Brasil, mengatakan kepada The Epoch Times di Brasil bahwa mereka mendengar seorang polisi wanita berkata: “Ini adalah Brasil, negara kita, dan mereka (warga Brasil) memiliki hak untuk berekspresi. Berhentilah menghalangi dan menindas mereka.”

Para demonstran adalah sekelompok kecil warga Brasil yang menyatakan bahwa mereka berkumpul untuk meningkatkan kesadaran tentang penganiayaan agama yang sedang berlangsung dan pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok, termasuk penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong.

Falun Gong, yang juga dikenal sebagai Falun Dafa, adalah latihan meditasi spiritual yang didasarkan pada prinsip Sejati-Baik-Sabar.

Para praktisi Falun Gong telah menghadapi penindasan brutal dari Partai Komunis Tiongkok (PKT) sejak tahun 1999, ketika jumlah praktisi melampaui jumlah anggota PKT.

Pada tahun 2020, sebuah pengadilan yang berbasis di London, setelah penyelidikan selama 18 bulan, menyimpulkan tanpa keraguan bahwa rezim komunis Tiongkok secara paksa mengambil organ tubuh dari para tahanan hati nurani selama bertahun-tahun, dengan para praktisi Falun Gong sebagai korban utama.

Falun Gong dipraktikkan di lebih dari 100 negara di seluruh dunia, dengan sejumlah kecil praktisi di Brasil.

Apa yang Terjadi

Menurut para pengunjuk rasa Brasil, mereka awalnya berdiri di sebuah jembatan kecil dengan spanduk mereka di tempat, tetapi mereka kewalahan oleh para pengunjuk rasa tandingan.

Setelah intervensi dari polisi setempat, yang memaksa para pengunjuk rasa tandingan untuk meninggalkan para praktisi, tentara Brasil menutup jembatan dan memerintahkan evakuasi lokasi. Setelah berpindah lokasi lagi, para pengunjuk rasa tandingan terus meneriaki dan melecehkan para praktisi Falun Gong.

Setelah itu, sebuah mobil tiba di jalan yang ditutup untuk delegasi G20 Tiongkok, dan beberapa orang keluar dari kendaraan tersebut untuk mengarahkan para pengunjuk rasa tandingan yang sudah berada di daerah tersebut untuk terus mengganggu demonstrasi damai.

“Ya, ada pemuda-pemuda yang kuat, pria dewasa, gadis-gadis muda, wanita dewasa, dan mereka semua tidak menghormati kami, membatasi kebebasan kami, menindas kami, mencoba menurunkan spanduk kami dengan tangan dan gagang bendera,” ujar Alberto. “Ketika kami pergi, para pengunjuk rasa tandingan dari Tiongkok mengikuti dan memotret mobil-mobil Uber mereka,” kata Alberto. Mereka ditemani oleh dua pengawal Brasil yang, menurut pengamatan para praktisi Falun Gong, tampak bersenjata.

Para demonstran Brasil berhasil meninggalkan acara tersebut dengan aman dengan bantuan polisi.

Seorang wartawan Epoch Times Brasil yang meliput acara tersebut juga diikuti oleh para demonstran tandingan dari Tiongkok. Mobil Uber yang digunakannya untuk meninggalkan lokasi berulang kali difoto oleh mereka. Mereka juga mengintimidasi dan mengikutinya dari dekat saat ia menaiki kendaraan tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Falun Gong AS

Pada 25 Juni, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan H.R. 4132, “Undang-Undang Perlindungan Falun Gong.”

RUU bersejarah ini adalah undang-undang federal AS pertama yang diusulkan untuk secara khusus memerangi pelanggaran hak asasi manusia yang diderita oleh puluhan juta praktisi Falun Gong di Tiongkok dan menangani kejahatan pengambilan organ secara paksa.

Sebuah RUU pendamping diperkenalkan di Senat AS oleh Senator Marco Rubio , calon Presiden terpilih Donald Trump untuk mengepalai urusan luar negeri di pemerintahan AS berikutnya.

Emmanuele Khouri berkontribusi dalam laporan ini.

Sumber : The Epoch Times

Pembicaraan antara Presiden Philipina dan Trump Membahas Penguatan Aliansi AS-Pilipina

ET Indonesia
-
0
Pembicaraan antara Presiden Philipina dan Trump Membahas Penguatan Aliansi AS-Pilipina

EtIndonesia. Presiden Philipina Ferdinand Marcos Jr., pada hari Selasa (19/10), mengatakan bahwa dia telah melakukan pembicaraan dengan Presiden terpilih AS, Donald Trump, melalui telepon tentang aliansi kedua negara serta keinginan bersama untuk memperkuat hubungan erat tersebut. Marcos Jr. menyatakan bahwa percakapan dengan Trump berlangsung harmonis dan sangat produktif, dan dia berencana untuk bertemu dengan Trump secepat mungkin.

“Dia merasa senang mendengar kabar dari Philipina,” kata Marcos Jr. 

Selama dua tahun pemerintahannya, Marcos telah memperkuat hubungan pertahanan Manila dengan Washington karena kedua negara menghadapi tantangan keamanan bersama di kawasan tersebut.

Marcos berusaha memperbaiki hubungan kedua negara yang sempat rusak di masa pemerintahan pendahulunya, Rodrigo Duterte. Tahun lalu, Marcos secara resmi mengunjungi Amerika Serikat, yang merupakan kunjungan pertama seorang Presiden Philipina ke AS dalam lebih dari satu dekade.

Marcos adalah anak dari mantan Presiden Philipina Ferdinand Marcos dan mantan ibu negara Imelda Marcos. Setelah “Revolusi Kekuatan Rakyat” tahun 1986 yang menggulingkan rezim Marcos, AS membantu keluarga tersebut melarikan diri ke Hawaii.

Marcos menyatakan bahwa Trump menanyakan tentang kondisi ibunya yang berusia 95 tahun,:

“Ia bertanya, ‘Bagaimana kabar Imelda?’ Saya memberitahunya, ‘Dia mengucapkan selamat kepadamu (atas terpilihnya sebagai presiden AS).’”

Menteri Pertahanan AS: Pergantian Pemerintahan Tidak Pengaruhi Aliansi AS-Philipina

Philipina pernah menjadi koloni Amerika Serikat, dan saat ini negara kepulauan tersebut dianggap sebagai kunci strategis Amerika untuk melawan kebijakan yang semakin agresif dari Tiongkok di Laut China Selatan dan Taiwan.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, pada hari Selasa, mengunjungi komando militer barat Philipina yang berlokasi di Pulau Palawan di dekat Laut China Selatan, mengulangi komitmen Washington berdasarkan Perjanjian Pertahanan Bersama yang ditandatangani tahun 1951 terhadap Philipina.

Dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Pertahanan Philipina Gilberto Teodoro, Austin menekankan bahwa aliansi AS-Philipina akan bertahan melalui pergantian pemerintahan. 

“Komitmen kami terhadap Perjanjian Pertahanan Bersama tidak goyah. Biar saya tegaskan lagi, Perjanjian Pertahanan Bersama berlaku untuk serangan bersenjata terhadap kekuatan militer, pesawat, atau kapal publik kami (termasuk penjaga pantai kami) di mana pun di Laut China Selatan,” kata Austin.

Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok dengan cara yang provokatif telah sering menekan Philipina di perairan Laut China Selatan yang disengketakan, menjadikan jalur strategis ini sebagai titik potensial konflik antara Washington dan Beijing.

Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatannya, yang merupakan jalur perdagangan laut senilai lebih dari tiga triliun dolar Amerika setiap tahun. Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan bahwa klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum, keputusan yang ditolak oleh Tiongkok tetapi didukung oleh Washington yang menyatakan bahwa keputusan tersebut mengikat. (jhn/yn)

Data Keuangan Tiongkok pada Oktober Menunjukkan Lebih Banyak Kesulitan Perekonomian 

EpochTimesId
-
0
Data Keuangan Tiongkok pada Oktober Menunjukkan Lebih Banyak Kesulitan Perekonomian 

Analis market mengatakan angka-angka keuangan Tiongkok pada Oktober mengindikasikan bahwa perlambatan ekonominya mungkin akan berlanjut hingga 2025

ETIndonesia. Menurut data yang dirilis minggu ini oleh bank sentral Tiongkok, pinjaman bank baru turun tajam pada Oktober, sementara total pembiayaan sosial yang beredar – yang mengukur aliran kredit dari pasar keuangan ke dalam ekonomi riil – melambat ke rekor terendah.

Para analis mengatakan kepada The Epoch Times bahwa angka-angka tersebut menunjukkan bahwa serangkaian langkah stimulus Beijing telah gagal meningkatkan kepercayaan bisnis, konsumen, dan pemberi pinjaman sejauh ini.

Menurut analisis The Epoch Times terhadap data yang diterbitkan oleh People’s Bank of China (PBoC), bank-bank di Tiongkok menerbitkan 500 miliar yuan (sekitar $69 miliar) dalam bentuk pinjaman yuan baru pada Oktober. Ini adalah penurunan 69 persen dari 1,59 triliun yuan (sekitar $220 miliar) di September dan 200 miliar yuan (sekitar $28 miliar) lebih rendah dari ekspektasi, menurut para ekonom yang disurvei oleh Reuters.

Total pembiayaan sosial yang beredar di Oktober melambat ke rekor terendah 7,8%, turun dari 8% di bulan September.

Khususnya, pinjaman dalam mata uang asing di Oktober turun 21,9% YoY. Pertumbuhan ini tetap negatif selama 28 bulan terakhir.

Angka-angka tersebut mencerminkan “penurunan cepat dalam permintaan kredit oleh bisnis dan konsumen,” kata ekonom Tiongkok yang berbasis di AS, Davy J. Wong kepada The Epoch Times.

Ketergantungan berlebihan Tiongkok kepada investasi dan ekspor berarti bahwa pinjaman bank dan pembiayaan sosial adalah indikator utama kesehatan ekonomi negara, kata Wong, menambahkan bahwa data terbaru menunjukkan bahwa ekonomi tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan dapat menghadapi tekanan penurunan lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang.

Sementara itu, jumlah uang beredar yang tipis, atau M1, tumbuh negatif selama tujuh bulan berturut-turut, dan kesenjangannya dengan jumlah uang beredar yang luas, atau M2, tetap lebar di Oktober, yaitu negatif 13,6%, mengindikasikan keengganan untuk membelanjakan dan berinvestasi.

Sun Kuo-hsiang, direktur program Asia-Pasifik Universitas Nanhua Taiwan, mengatakan bahwa jika kesenjangan ini tetap negatif, tren ini kemungkinan akan berlanjut di akhir tahun ini dan di awal tahun depan.

“Tanpa intervensi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kepercayaan pasar, pemulihan ekonomi Tiongkok akan menghadapi tantangan besar,” katanya kepada The Epoch Times.

Wong juga mendukung penilaian Sun. Ia mengatakan bahwa angka-angka yang lebih negatif akan menunjukkan bahwa “kemauan untuk berinvestasi dan membelanjakan uang tidak akan pulih dalam jangka pendek.”

Perekonomian Tiongkok menghadapi tantangan dalam beberapa tahun terakhir karena penurunan berkepanjangan di pasar real estat, meningkatnya utang pemerintah daerah, dan berbagai masalah struktural.

Pada September dan Oktober, Beijing memperkenalkan serangkaian langkah stimulus, termasuk kebijakan moneter ekspansif seperti menurunkan rasio cadangan wajib, suku bunga, dan suku bunga hipotek yang ada.

Namun, data Oktober menunjukkan bahwa “kepercayaan pasar terhadap prospek ekonomi di masa depan belum membaik, dan masih belum mau menambah pinjaman baru” meskipun sudah ada langkah-langkah tersebut, kata Sun.

Wong mengatakan Tiongkok dapat menghadapi tekanan yang sangat besar pada tahun 2024 dan 2025, sebagian disebabkan oleh melemahnya permintaan ekspor yang diakibatkan oleh ketegangan perdagangan dengan Eropa dan Amerika Serikat dan karena “kebijakan domestik belum menyentuh masalah struktural fundamental ekonomi Tiongkok.”

Karena catatan otoritas Tiongkok yang tidak melaporkan dan menutup-nutupi informasi, sulit untuk menilai kebenaran data keuangan Beijing dan kondisi ekonomi Tiongkok yang sebenarnya.

Selain menurunkan suku bunga bank dan rasio cadangan wajib, Beijing baru-baru ini meluncurkan sebuah paket senilai 10 triliun yuan (sekitar $1,4 triliun) untuk memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai kembali utang tersembunyi mereka, yaitu utang yang tidak dilaporkan dalam pembukuan keuangan mereka.

Namun, pengumuman ini tidak mencakup langkah stimulus baru untuk meningkatkan belanja domestik, yang secara luas dipandang sebagai kunci untuk menghidupkan kembali perekonomian Tiongkok.

Luo Ya, Terri Wu, dan Reuters berkontribusi untuk laporan ini

Sumber : The Epoch Times

Kiamat Putin? Langkah Terakhir Biden, Inggris dan Prancis Mengumumkan Ikut Serta

ET Indonesia
-
0
Kiamat Putin? Langkah Terakhir Biden, Inggris dan Prancis Mengumumkan Ikut Serta

EtIndonesia. Presiden AS yang akan segera purna tugas dalam dua bulan medatang, Joe Biden, secara tiba-tiba mengizinkan Ukraina untuk menggunakan rudal Amerika untuk menyerang target di dalam wilayah Rusia, menyebabkan situasi perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung berbulan-bulan meningkat secara signifikan. Biden tampaknya ingin membuat penerusnya, Trump, berada dalam situasi yang sulit, serta memaksa sekutu NATO untuk menstabilkan situasi perang sebelum Trump menjabat.

Meskipun tindakan mendadak Biden di sisa masa jabatannya patut dipuji, ini juga membuat orang bertanya-tanya mengapa keputusan ini begitu terlambat, yang tidak hanya melewatkan kesempatan untuk menyelamatkan Ukraina tetapi juga membuat Partai Demokrat kehilangan periode empat tahun lainnya. Sifat Biden yang terlalu berhati-hati telah dikenal sejak dia menjabat sebagai senator.

Ada dua faktor penting dalam keputusan mendadak ini untuk mengizinkan Ukraina menggunakan rudal Amerika untuk menyerang Rusia: pertama, Rusia telah menggunakan setidaknya seratus rudal dan drone untuk membombardir kota-kota utama Ukraina seperti Kyiv, Odessa, dan Zaporizhzhia sehari sebelumnya, yang merupakan serangan terbesar dalam perang ini. Putin juga tampaknya sengaja menggunakan ini untuk mengejek Biden yang akan habis masa jabatannya, kedua, Partai Demokrat telah kalah dalam pemilihan, dan masa jabatan Biden sudah tidak ada risiko lebih lanjut, memungkinkannya untuk membuat keputusan tegas tanpa harus melihat ke depan atau ke belakang, juga untuk menghindari Trump menyalahkan kegagalan kebijakan atas Ukraina pada dirinya.

Di awal perang Rusia-Ukraina, kekhawatiran terbesar Amerika masih adalah risiko perang nuklir. Setelah Putin menginvasi Ukraina pada tahun 2022, dia telah berulang kali mengancam akan menggunakan senjata nuklir. Awalnya, batas penggunaan nuklir ditarik oleh NATO yang menyediakan senjata ke Ukraina. Setelah bantuan senjata besar-besaran dari Eropa dan Amerika ke Ukraina, NATO kemudian memperingatkan bahwa penyediaan sistem rudal balistik taktis HIMARS harus dihindari, kemudian mengancam bahwa Ukraina yang merebut kembali Kherson atau menyerang Krimea akan melanggar batas penggunaan nuklir.

Setelah Krimea dibom, mereka memperingatkan agar tidak menyerang markas armada Laut Hitam, dan setelah itu, ketika negara-negara NATO menyediakan tank Leopard dan rudal Patriot, serta menyerang kilang minyak Rusia, bandara, dan pabrik senjata dengan drone dan rudal, mereka juga menetapkan batas untuk perang nuklir. Tahun ini, mereka memperingatkan bahwa invasi ke Kursk atau penyediaan pesawat tempur F-16 juga akan memicu perang nuklir.

Dengan kata lain, seluruh dunia sudah tahu bahwa Putin tidak mungkin menggunakan senjata nuklir, atau memulai Perang Dunia Ketiga, tetapi Biden masih menunggu hingga Partai Demokrat mengalami kekalahan besar dalam pemilihan, ditambah dengan serangan terbesar yang dilakukan Rusia sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina, sebelum akhirnya mencabut pembatasan penggunaan rudal oleh Ukraina. Ini menjadikan keputusan yang seharusnya dapat membawa kemajuan signifikan dalam perang Rusia-Ukraina selama masa jabatannya, menjadi sebuah kebijakan yang dicemooh karena datang terlambat..

Biden telah memutuskan mengizinkan Ukraina menggunakan rudal Amerika untuk menyerang target di dalam Rusia, dan dengan cepat mendapatkan dukungan dari Inggris dan Prancis, yang kemudian juga mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jelajah siluman Storm Shadow untuk menyerang di dalam Rusia.

Biden juga menekan Jerman untuk terus menyuplai rudal jelajah Taurus ke Ukraina, dan media Jerman melaporkan bahwa Berlin akan menambah 4.000 drone serangan, juga bernama Taurus, dan menghilangkan batasan penggunaan rudal tersebut.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, segera memberikan tanggapan dalam pidatonya: “Banyak media mengatakan bahwa Ukraina sekarang telah mendapatkan izin untuk bertindak, tetapi serangan tidak dilakukan dengan kata-kata, tidak perlu banyak bicara, rudal akan berbicara sendiri.” 

Ucapannya menunjukkan rasa syukur atas keputusan Biden dan menunjukkan keyakinan bahwa Ukraina akan menang.

Setelah Ukraina mulai menggunakan rudal dari negara-negara NATO untuk menyerang target di dalam Rusia, dan jika pasukan Ukraina meluncurkan dari posisi yang mereka duduki di Kursk, sebagian besar kota utama Rusia akan berada dalam jangkauan. 

Selama pertempuran musim dingin saat ini, jika pasukan Rusia berkumpul di Kursk, basis dan pasokan logistik mereka akan cepat menjadi sasaran serangan, yang akan memaksa Rusia untuk memindahkan pasokan logistik lebih jauh ke belakang, meningkatkan jarak dukungan ke medan perang, mengurangi efisiensi logistik, dan meningkatkan biaya perang. Jika fasilitas penting dan posisi militer Rusia yang jauh dari garis depan diserang, itu juga akan meningkatkan keyakinan kemenangan bagi pasukan Ukraina dan membentuk ancaman psikologis terhadap kota-kota di belakang Rusia.

Selain itu, analis militer juga percaya bahwa keterlibatan tentara Korea Utara di Rusia memiliki pengaruh penting terhadap keputusan Biden, tindakan Kim Jong-un membuat negara-negara Barat berpikir bahwa jika perang benar-benar meningkat, Rusia yang pertama kali memasukkan tentara Korea Utara adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas eskalasi perang. Terkait bagaimana Trump akan mengubah kebijakan setelah pengambilalihan kekuasaan masih sulit diprediksi mengingat masa jabatan Biden yang tersisa hanya dua bulan, dan keadaan perang dalam dua bulan ke depan mungkin mengalami perubahan besar.

Selain itu, staf Trump memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah Ukraina, bagaimana mereka akan mempengaruhi Trump masih sulit diprediksi. Misalnya, penasihat keamanan nasional yang akan diangkat Trump, Michael Waltz, baru-baru ini menyatakan secara terbuka pada hari Jumat bahwa AS dapat mempercepat pengiriman senjata ke Ukraina untuk memaksa Rusia melakukan negosiasi.

Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Ukraina, Oleksandr Merezhko, mengatakan bahwa Trump ingin menjadi presiden yang sukses, dan Ukraina mengusir Rusia seharusnya menjadi cerita sukses bagi AS, bukan kecelakaan. Ini adalah mahkota yang sudah jadi, dan Trump seharusnya tidak memiliki alasan untuk menolaknya. (jhn/yn)

Guncangan Global: Pemimpin Iran Jatuh Koma, dan Ancaman Sanksi Maksimal dari Barat

ET Indonesia
-
0
Guncangan Global: Pemimpin Iran Jatuh Koma, dan Ancaman Sanksi Maksimal dari Barat

AS Jatuhkan Sanksi kepada Pemukim Israel yang Dituduh Memicu Kekerasan di Tepi Barat

EpochTimesId
-
0
AS Jatuhkan Sanksi kepada Pemukim Israel yang Dituduh Memicu Kekerasan di Tepi Barat

ETIndonesia. Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi baru pada 18 November 2024, yang menargetkan para aktivis pemukim Israel yang dituduh memicu kekerasan di Tepi Barat yang disengketakan.

“Amerika Serikat hari ini mengambil tindakan terhadap tiga entitas dan tiga individu atas peran mereka dalam kekerasan yang menargetkan warga sipil atau dalam penghancuran atau perampasan properti. Tindakan mereka, baik secara kolektif maupun individu, merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Tepi Barat serta keselamatan warga Israel dan Palestina,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, pada 18 November.

Departemen Luar Negeri AS menyebut Itamar Yehuda Levi, Shabtai Koshlevsky, dan Zohar Sabah sebagai tiga orang tersebut.

Departemen Luar Negeri mengidentifikasi Levi sebagai pemilik Eyal Hari Yehuda Co, sebuah perusahaan yang dituduh membantu perluasan berbagai permukiman Israel di Tepi Barat, termasuk proyek Pertanian Meitarim yang disetujui oleh Amerika Serikat. Perusahaan ini juga dituduh mendukung entitas-entitas lain yang sebelumnya mendapat sanksi dari Amerika Serikat. Pada 18 November, Eyal Hari Yehuda Co. menghadapi penetapan sanksi baru dari AS.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, Koshlevsky adalah wakil presiden, koordinator proyek, dan salah satu pendiri organisasi nirlaba Hashomer Yosh, yang ditetapkan oleh pemerintah AS untuk dijatuhi sanksi awal tahun ini.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa Sabah telah menargetkan warga Palestina dan rumah-rumah warga Palestina di Tepi Barat dengan kekerasan dan perusakan. Sabah juga diduga terlibat dalam serangan pemukim terhadap Sekolah Dasar Al-Ka’abneh di Jericho, Tepi Barat, pada bulan September. Beberapa warga Palestina di sekolah tersebut terluka.

Sementara Departemen Luar Negeri AS memberikan sanksi kepada Eyal Hari Yehuda Co, Levi, Koshlevsky, dan Sabah, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi baru yang menargetkan asosiasi pemukim Tepi Barat yang dikenal sebagai Amana dan anak perusahaan Amana, Binyanei Bar Amana Ltd.

Departemen Keuangan mengatakan bahwa Amana memiliki hubungan dengan berbagai individu yang sebelumnya telah dijatuhi sanksi oleh pemerintah AS karena terlibat dalam kekerasan di Tepi Barat.

“Para pemukim dan pertanian yang didukung Amana memainkan peran kunci dalam mengembangkan permukiman di Tepi Barat, yang kemudian menjadi tempat para pemukim melakukan kekerasan. Lebih luas lagi, Amana secara strategis menggunakan pos-pos pertanian, yang didukungnya melalui pembiayaan, pinjaman, dan pembangunan infrastruktur, untuk memperluas permukiman dan merebut tanah,” kata Departemen Keuangan.

The Epoch Times telah menghubungi Kementerian Luar Negeri Israel untuk meminta komentar, tetapi tidak menerima tanggapan hingga berita ini diterbitkan. 

Pemukiman Israel di Tepi Barat telah menjadi titik perselisihan yang sudah berlangsung lama dalam konflik Israel-Palestina, dengan para penentang berpendapat bahwa pemukiman ini semakin merambah wilayah yang diklaim oleh rakyat Palestina dan merusak upaya solusi dua negara.

Pemerintahan Biden telah menyebut upaya perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat sebagai “kontraproduktif” terhadap perdamaian di wilayah tersebut. Pemerintahan Biden telah mengumumkan beberapa putaran sanksi selama setahun terakhir, yang menargetkan para pemukim yang dituduh melakukan kekerasan di Tepi Barat.

“Kami sekali lagi menyerukan kepada Pemerintah Israel untuk mengambil tindakan dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atau terlibat dalam kekerasan, pemindahan paksa, dan perampasan tanah pribadi,” kata Miller pada 18 November.

Banyak negara memandang permukiman Israel di Tepi Barat tidak sesuai dengan hukum internasional. Pada tahun 2019, pemerintahan Trump yang pertama meninggalkan posisi AS yang sebelumnya dipegang bahwa permukiman tersebut melanggar hukum internasional. 

Pemerintahan Biden sejak saat itu menyatakan bahwa permukiman tersebut bertentangan dengan hukum internasional.

Babak baru sanksi ini datang dengan hanya beberapa minggu tersisa sebelum Trump kembali ke Gedung Putih.

Beberapa aktivis pemukim Israel telah mengisyaratkan harapan bahwa kembalinya Trump akan meningkatkan upaya mereka untuk mengklaim wilayah di Tepi Barat. (asr)

Reuters dan The Associated Press berkontribusi dalam laporan ini

Sumber : The Epoch Times

Apa yang Ditakuti Beijing? Wartawan Diusir oleh Pihak Tiongkok Saat Pembicaraan antara Pemimpin Inggris-Tiongkok

ET Indonesia
-
0
Apa yang Ditakuti Beijing? Wartawan Diusir oleh Pihak Tiongkok Saat Pembicaraan antara Pemimpin Inggris-Tiongkok

EtIndonesia. Pada tanggal 18, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berbicara dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di sela-sela KTT G20 di Brasil. Saat pembahasan mengarah pada isu Hong Kong dan Kasus Jimmy Lai pejabat Tiongkok tiba-tiba mengusir media Inggris yang hadir di lokasi tersebut.

Menurut rekaman video yang dirilis oleh media, di awal pembicaraan, Keir Starmer menyebut bahwa dia merasa senang karena Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Beijing pada Oktober dan telah mendiskusikan isu-isu yang menjadi kekhawatiran kedua belah pihak, termasuk hak asasi manusia, sanksi yang diberlakukan Beijing terhadap anggota parlemen Inggris, Laut China Selatan, Taiwan, serta Hong Kong yang merupakan kepentingan bersama kedua negara.

Keir Starmer kemudian menyinggung kekhawatiran Inggris mengenai pemberitaan yang mengungkapkan bahwa kesehatan Jimmy Lai, pendiri grup media Next Media, telah memburuk selama dia berada di penjara. 

Menurut laporan dari The Guardian, The Daily Telegraph, dan Bloomberg UK, sekitar waktu itu pula, wartawan media Inggris yang hadir di tempat kejadian tiba-tiba diusir oleh pejabat Tiongkok. Bloomberg mengkritik bahwa seluruh pembicaraan dikendalikan dengan ketat oleh pihak Tiongkok.

Jimmy Lai, yang akan berusia 77 tahun bulan depan dan merupakan warga negara Inggris, telah dituduh oleh Pemerintah Hong Kong melanggar undang-undang keamanan nasional dan telah dipenjara hampir selama empat tahun. Pemerintah Inggris telah menyatakan, dan mengakui bahwa tuntutan terhadap Jimmy Lai terutama didasarkan pada motif politik.

Rekaman video dari tempat kejadian menunjukkan bahwa pada pembukaan pembicaraan, Keir Starmer juga menyebutkan bahwa Inggris berharap untuk menjaga hubungan yang konsisten, berkelanjutan, dan saling menghormati dengan Tiongkok, dan sesuai dengan kesepakatan yang dicapai sebelumnya, kedua belah pihak seharusnya “menghindari insiden tak terduga sebisa mungkin.” Starmer menyatakan bahwa penguatan dialog akan membantu meningkatkan pemahaman.

Keir Starmer juga menekankan bahwa Inggris akan menjadi aktor berdaulat yang dapat diprediksi, konsisten, dan berkomitmen pada hukum serta sistem multilateral. Dia mengkonfirmasi kejujuran Xi Jinping selama percakapan mereka di bulan Agustus, dan dalam pembicaraan hari itu, Starmer menyatakan bahwa dia akan menunjukkan sikap yang sama.

Keir Starmer menyebut bahwa hubungan kuat antara Inggris dan Tiongkok sangat penting bagi kedua belah pihak serta masyarakat internasional yang lebih luas. Dia mengusulkan untuk mengadakan pembicaraan bilateral tingkat tinggi antara Inggris dan Tiongkok di London atau Beijing, yang akan dipimpin oleh dirinya dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang. Starmer menyatakan di pertemuan tersebut dia akan menugaskan penasihat keamanan nasional Inggris untuk membahas pengaturan selanjutnya dengan Tiongkok.

Pada pembukaan pembicaraan hari itu, Starmer juga menyatakan bahwa dia sangat menantikan pertemuan antara Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng di awal tahun depan selama Dialog Ekonomi dan Keuangan Inggris- Tiongkok (EFD), untuk mengeksplorasi lebih banyak rencana investasi dan peluang perlakuan yang lebih adil bagi perusahaan-perusahaan Inggris. He Lifeng adalah pemimpin Tiongkok untuk EFD.

Sejak Starmer menjabat pada Juli lalu, hari itu merupakan pertemuan pertamanya dengan Xi Jinping, dan juga merupakan pertemuan tatap muka pertama antara pemimpin Inggris dan Tiongkok sejak kunjungan Perdana Menteri Theresa May ke Tiongkok pada 2018.

Rachel Reeves diharapkan dapat berkunjung ke Beijing pada Januari mendatang untuk memimpin Dialog Ekonomi dan Keuangan Inggris – Tiongkok yang telah terhenti sejak 2019. Dialog terakhir antara kedua negara itu diadakan pada tahun 2019, yang merupakan edisi kesepuluh dan diadakan di London.

Meskipun Pemerintah Inggris saat ini sangat ingin mengembangkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Beijing, namun pemerintahan baru AS yang akan menjabat pada Januari tahun depan diperkirakan akan mengambil sikap yang lebih keras terhadap Beijing, dan Inggris, yang selalu mengklaim memiliki “hubungan khusus” dengan AS, bagaimana mereka akan menyeimbangkan ini juga layak untuk diperhatikan. Donald Trump, yang akan kembali ke Gedung Putih, selama kampanyenya pernah mengancam akan mengenakan tarif sebesar 60% pada barang-barang dari Tiongkok.

Menurut statistik terbaru yang dirilis oleh Departemen Perdagangan dan Bisnis Inggris, Tiongkok adalah mitra dagang kelima terbesar Inggris, dengan volume perdagangan bilateral mencakup 5.1% dari total perdagangan Inggris. (jhn/yn)

Ukraina untuk Pertama Kalinya Tembakkan Rudal Jarak Jauh ATACMS Buatan AS ke Wilayah Rusia

EpochTimesId
-
0
Ukraina untuk Pertama Kalinya Tembakkan Rudal Jarak Jauh ATACMS Buatan AS ke Wilayah Rusia

Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim 6 rudal ATACMS jarak jauh buatan AS telah menghantam wilayah perbatasan Bryansk

ETIndonesia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan bahwa Ukraina telah melakukan serangan pertama di dalam wilayah Rusia dengan rudal Army Tactical Missile System -ATACMS- jarak jauh buatan AS.

Melalui Telegram, Kementerian Pertahanan Rusia memposting bahwa pada 19 November 2024 pukul 03:25, “musuh melancarkan serangan enam rudal balistik yang menargetkan sebuah fasilitas di wilayah Bryansk.”

Dikatakan bahwa menurut data yang telah dikonfirmasi, “rudal taktis operasional ATACMS buatan AS telah digunakan.”

Rudal

Ditambahkan bahwa sebagai hasil dari operasi anti-rudal, “Sistem SAM S-400 dan Pantsir menembak jatuh lima rudal dan merusak satu rudal.”

“Pecahan-pecahannya menghantam wilayah teknis fasilitas militer di wilayah Bryansk, menyebabkan kebakaran yang dengan cepat dipadamkan,” menurut kementerian tersebut.

Rusia mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa atau kerusakan.

Reuters melaporkan bahwa Kyiv mengatakan pada Selasa bahwa rudal tersebut menghantam gudang senjata Rusia di dekat kota Karachev di wilayah Bryansk, lebih dari 110 km (70 mil) dari Ukraina.

Tidak ada konfirmasi resmi dari Ukraina mengenai senjata apa yang digunakan.

Menurut pejabat anonim AS yang berbicara kepada media, Presiden Joe Biden mengizinkan Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan oleh Pentagon untuk menyerang target-target di wilayah Rusia, Kursk.

Ukraina telah lama meminta izin untuk menggunakan senjata jarak jauh di dalam wilayah Rusia, namun Biden tetap menolaknya. Sebelumnya, Biden mengatakan bahwa ia merasa mengizinkan rudal AS untuk digunakan di wilayah Rusia dapat menyeret Amerika Serikat dan anggota NATO lainnya ke dalam konflik langsung dengan Rusia yang memiliki persenjataan nuklir.

Presiden Rusia Vladimir Putin pernah mewanti-wanti bahwa jika sekutu-sekutu NATO mengizinkan Ukraina menyerang wilayah Rusia, maka hal ini akan dianggap sebagai keterlibatan langsung dalam perang, dan Moskow dapat menyediakan senjata jarak jauh kepada pihak lain untuk menyerang target Barat.

Dalam komentar pertamanya setelah peluncuran rudal tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menekankan perlunya mengintensifkan tekanan pada Rusia. Berbicara kepada para peserta sidang luar biasa Parlemen Eropa yang menandai hari ke-1.000 konflik Rusia-Ukraina, Zelensky mengatakan, “Setiap ‘hari ini’ adalah saat terbaik untuk menekan Rusia lebih keras.”

“ Sudah jelas bahwa tanpa faktor-faktor kunci tertentu, Rusia tidak akan memiliki motivasi kuat untuk terlibat dalam negosiasi yang berarti: tanpa adanya kebakaran di gudang amunisi di wilayah Rusia, tanpa logistik militer yang terganggu, tanpa adanya pangkalan udara Rusia yang dihancurkan, tanpa adanya kemampuan Rusia untuk memproduksi rudal dan pesawat tak berawak yang dihilangkan, dan tanpa adanya aset yang disita,” ujar Zelensky.

Senjata Nuklir

Pada 18 November, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani sebuah doktrin baru yang menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir, kata juru bicaranya pada Senin.

Doktrin tersebut kini menyatakan bahwa serangan terhadap Rusia oleh negara manapun yang menggunakan rudal konvensional yang dipasok oleh tenaga nuklir akan dianggap sebagai serangan gabungan.

Pengumuman tersebut, yang disampaikan melalui kantor berita Tass, menyusul reaksi marah Kremlin terhadap laporan bahwa Presiden Joe Biden memberikan izin kepada Ukraina untuk menembakkan rudal-rudal yang dipasok oleh AS dan NATO ke dalam wilayah Rusia.

Keputusan Putin menandatangani doktrin baru itu terjadi tepat 1.000 hari setelah ia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

Perang Dunia III

Mantan presiden dan perdana menteri Rusia, Dmitry Medvedev, sekutu dekat Putin, menulis di X: “Doktrin nuklir baru Rusia berarti rudal NATO yang ditembakkan ke negara kami dapat dianggap sebagai serangan oleh blok tersebut terhadap Rusia. Rusia dapat membalas dengan WMD terhadap Kiev dan fasilitas-fasilitas utama NATO, di mana pun mereka berada. Itu berarti Perang Dunia III.”

Sam Faddis, mantan perwira CIA dan peneliti senior di Center for Security Policy, menulis di Substack pada 31 Oktober bahwa “kita sedang menari di tepi jurang.”

“Putin sedang berlatih untuk menghadapi kiamat. Jangan berasumsi bahwa dia hanya menggertak,” tambahnya.

Tim Ripley, seorang analis militer dan editor situs web Defence Eye, sebelumnya mengatakan kepada Epoch Times bahwa kepemimpinan Rusia akan menggunakan senjata nuklir hanya jika mereka putus asa.

Reuters dan Chris Summers berkontribusi dalam laporan ini

Sumber : The Epoch Times

Menteri Swedia yang Fobia Aneh terhadap Pisang Menjadi Berita Utama Internasional

ET Indonesia
-
0
Menteri Swedia yang Fobia Aneh terhadap Pisang Menjadi Berita Utama Internasional

EtIndonesia. Menteri Swedia untuk kesetaraan gender dan kehidupan kerja diduga menderita ketakutan tak masuk akal terhadap pisang yang membuatnya tidak berani mendekati buah populer tersebut.

Paulina Brandberg pertama kali menyebutkan fobia pisang yang dialaminya dalam cuitannya pada tahun 2020 yang kini telah dihapus, dan menggambarkannya sebagai “fobia paling aneh di dunia,” tetapi isu tersebut baru-baru ini muncul kembali dan menjadi berita nasional di Swedia setelah surat kabar The Expressed menerbitkan serangkaian email bocor yang mengungkap betapa kuatnya rasa tidak sukanya terhadap buah kuning tersebut.

Staf Brandberg telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa politisi berusia 41 tahun tersebut tidak bersentuhan dengan buah tersebut, mengirim pesan kepada orang-orang dan tempat-tempat yang telah dijadwalkan sebelumnya untuk memberi tahu mereka tentang fobianya, dan memastikan tidak ada pisang liar yang muncul.

“Tidak boleh ada jejak pisang di ruangan tersebut,” tulis stafnya dalam surat kepada kantor ketua parlemen Swedia pada bulan September, seraya menambahkan bahwa menteri tersebut menderita “alergi yang kuat”.

“Kami akan mengamankan konferensi tersebut agar tidak ada pisang,” kata staf Brandberg dalam email, yang mengonfirmasi dedikasi mereka untuk menjaga keselamatan menteri Swedia tersebut.

Paulina Brandberg menolak berkomentar mengenai fobia yang dialaminya yang tidak biasa, tetapi mengonfirmasi bahwa hal itu merupakan masalah baginya dan bahwa dia akan berkonsultasi dengan dokter dalam waktu dekat.

Fobia terhadap pisang jarang terjadi, tetapi dapat menyebabkan gejala serius seperti kecemasan dan mual, serta dapat dipicu dengan melihat atau mencium buah tersebut.(yn)

Sumber: odditycentral

Mahasiswi Berusia 19 Tahun Meninggal Karena Reaksi Alergi Setelah Makan Brownies, Organnya Menyelamatkan 4 Nyawa

ET Indonesia
-
0
Mahasiswi Berusia 19 Tahun Meninggal Karena Reaksi Alergi Setelah Makan Brownies, Organnya Menyelamatkan 4 Nyawa

EtIndonesia. Seorang mahasiswi dari Wisconsin, AS, dengan alergi kacang parah meninggal beberapa hari setelah tanpa sadar memakan brownies yang mengandung kacang.

Hannah Glass, 19 tahun, mengalami gatal-gatal dan jatuh sakit parah pada tanggal 4 November setelah memakan camilan tersebut, yang mengandung tepung kacang panggang. Bahan tersebut digunakan sebagai pengganti tepung terigu, menurut keluarganya.

“Pada gigitan kedua, dia tahu ada yang tidak beres,” kata ayahnya, David Glass, kepada penyedia berita Wisconsin WISN12.

“Kami yakin karena produk ini mengandung tepung kacang panggang, terpisah dari selai kacang berminyak, yang menutupinya.”

Hannah menghubungi orangtuanya setelah brownies tersebut memicu muntah dan gatal-gatal. Dia minum Benadryl dan berbaring tengkurap, tetapi hal ini menyebabkan dia mengalami sesak napas, ketidaknyamanan, dan paru-paru kolaps. Hannah akhirnya kehilangan kesadaran.

Mahasiswi baru Universitas Baptis Maranatha itu telah menggunakan EpiPen miliknya. Orangtuanya bergegas ke kampusnya di Watertown, Wisconsin untuk membantu. Mereka menelepon 911 dan membawanya keluar asrama tempat para petugas darurat mulai berusaha menyelamatkan hidupnya.

“Dia sama sekali tidak responsif dan saya sangat tidak berdaya,” kata keluarganya. Hannah mengalami kejang dan jantungnya berhenti selama beberapa menit di ambulans.

Gadis remaja itu dipasangi ventilator dan hasil tes menunjukkan bahwa dia mengalami pembengkakan otak parah yang melumpuhkan tubuhnya.

“Ketika Hannah berguling ke samping, reaksi Anafilaksis yang belum pernah kami lihat sebelumnya sangat memukulnya,” tulis keluarganya di Facebook.

“Hal ini menyebabkan dia terengah-engah, yang menyebabkan paru-parunya kolaps, semakin memperburuk situasi dan membuat kemampuan kami, para EMT, dan dokter di rumah sakit Watertown mustahil untuk diperbaiki.

“Sebagian besar otaknya jelas-jelas, serius, kritis, dan tanpa tindakan penyelamatan hidup yang ada, rusak parah. Tidak ada pembicaraan tentang kualitas hidup atau hal-hal seperti itu. Ini hanya hidup dan mati!”

Orangtua Hannah, memutuskan untuk mencabut alat bantu hidup putri mereka pada tanggal 10 November. Mereka memutuskan untuk mendonorkan organnya dan remaja putri tersebut diberi penghormatan oleh keluarga, teman, dan staf medis yang menyelenggarakan Honor Walk untuk mengenang Hannah.

Kue brownies tersebut dibeli oleh teman Hannah dari kelompok wanita di kampusnya.

Sejak saat itu, organ utamanya telah digunakan untuk menyelamatkan empat nyawa, demikian laporan CBS 58.

Orangtua Hannag kini menyampaikan pesan penting kepada orang lain tentang alergi.

“Selalu waspada. Pastikan EpiPen Anda sudah diperbarui,” kata ayah Hannah. (yn)

Sumber: unilad

1...311312313...2,327Page 312 of 2,327
Versi Koran

36 BAHASA 22 NEGARA

Contact us: [email protected]

WordPress Theme by ET Indonesia.com