Home Blog Page 322

Supermoon Muncul, Beberapa Wilayah di Tiongkok Mengalami Fenomena  Air Laut Pasang  

Baru-baru ini, setelah fenomena supermoon muncul, beberapa kota pesisir di Tiongkok seperti Zhejiang, Guangdong, dan Guangxi mengalami kejadian air laut pasang hingga masuk ke daratan. Pada 16 November 2024, supermoon terakhir tahun ini terlihat di langit malam. Tak lama setelah itu, banyak daerah di Tiongkok melaporkan fenomena air laut pasang hingga merendam daratan.

ETIndonesia. Pada 18 November 2024 malam, wilayah Lu Feng di Shanwei, Guangdong, termasuk beberapa kota kecil seperti Jieshi, Jiazi, dan Jiaxi, dilaporkan mengalami air laut pasang. Sebuah video menunjukkan jalan di Kota Jieshi tergenang air laut, dengan ember-ember mengapung di atasnya dan gelembung air terus bermunculan dari bawah permukaan.

Seorang warga Jieshi, Weng, mengatakan kepada Jimu News bahwa sekitar pukul 21.00, ia mendapati jalanan mulai tergenang air, bahkan air masuk ke rumah warga yang tinggal di lantai satu. 

“Kami dekat dengan laut. Awalnya saya tidak mengetahui apa yang terjadi, tetapi orang tua di rumah mengatakan ini adalah air laut pasang. Air mulai surut pada tengah malam, dan pagi harinya jalanan sudah kering.”

Seorang warga Kota Jiaxi mengatakan bahwa saat ia keluar rumah, ia menemukan jalanan mulai tergenang air, yang terus meningkat dan mengganggu aktivitas warga.

Beberapa warganet juga melaporkan fenomena serupa:

  • “Di Huangbu (Huizhou, Guangdong) juga terjadi air laut pasang tadi malam. Tak disangka Shanwei juga mengalami hal yang sama.”
  • “Tadi malam (di Shanwei) Magong juga mengalami air laut pasang.”

Pihak manajemen darurat Kota Lufeng di Shanwei mengatakan bahwa air laut pasang disebabkan oleh gelombang badai, dengan  air mencapai kedalaman 20-30 cm di beberapa kota kecil.

Pada 19 November dini hari, fenomena serupa juga terjadi di Beihai, Guangxi. Pihak terkait melaporkan bahwa puncak pasang tertinggi mencapai sekitar 6 meter pada pukul 07.50.

Video dari lokasi menunjukkan beberapa jalan di Beihai, seperti Jalan Minquan, Jalan Binhai, dan Jalan Haitai, terendam air laut. Seorang warga Beihai mengatakan bahwa dalam 40 tahun ia tinggal di kota itu, ia belum pernah melihat air laut naik hingga ke tepi jalan. Biasanya pasang air laut terjadi pada Mei, bukan di musim dingin.

Pada 17 November, kota-kota seperti Ningbo dan Zhoushan di Zhejiang juga melaporkan fenomena air laut pasang. Di Ningbo, kawasan Old Bund dan jalan-jalan di sekitarnya, termasuk toko-toko, tergenang air laut. 

Seorang pemilik toko mengatakan, “Tidak ada hujan atau angin, tetapi tiba-tiba air naik dalam satu hingga dua menit. Saya belum pernah melihat ini sebelumnya.”

Beberapa video dari lokasi menunjukkan jalanan terendam air hingga setinggi betis orang dewasa, dengan kendaraan yang diparkir di tepi jalan ikut terendam.

Fenomena air laut pasang yang terjadi di musim dingin ini belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan dari para ahli. Banyak warganet yang menganggap fenomena ini sebagai pertanda buruk:

  • “Tidak heran bulan tadi malam berwarna oranye gelap.”
  • “Hal aneh terjadi setiap tahun, tetapi tahun ini tampaknya lebih banyak dari sebelumnya.”
  • “Ini bukan pertanda baik.”

Aparat setempat menyatakan bahwa air laut pasang terkait dengan gelombang badai. Pada 19 November, Pusat Peringatan dan Mitigasi Bencana Laut Selatan Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok mengeluarkan peringatan gelombang badai kategori kuning. 

Peringatan ini menyebutkan bahwa, dipengaruhi oleh Topan Kuat “Banian” (topan ke-24 tahun ini) dan udara dingin, kenaikan gelombang badai sebesar 30-80 cm akan terjadi di pesisir Guangdong antara pagi 19 November hingga pagi 20 November. Kota-kota seperti Chaozhou, Shantou, Jieyang, dan Shanwei memiliki tingkat peringatan biru.

Di sekitar muara Sungai Mutiara, kenaikan gelombang badai sebesar 30-80 cm diperkirakan akan terjadi, dengan Huizhou dalam kategori peringatan kuning, sedangkan Shenzhen, Dongguan, Guangzhou, Zhongshan, Zhuhai, dan Jiangmen berada dalam kategori peringatan biru.

Di sepanjang pesisir Guangxi, kenaikan gelombang badai sebesar 30-70 cm diperkirakan, dengan Maoming berada dalam kategori peringatan kuning, sedangkan Yangjiang dan Zhanjiang dalam kategori peringatan biru.

Pesisir timur laut Pulau Hainan diperkirakan mengalami kenaikan gelombang badai sebesar 30-60 cm, dengan Haikou dan Wenchang dalam kategori peringatan kuning, serta Qionghai dalam kategori peringatan biru. (Hui)

Sumber : NTDTV.com

Seorang Pria Masuk ke Ruang Kerjanya dan Menemukan Rekan Kerja Baru yang Liar Menatapnya

EtIndonesia. Saat Anda bekerja dari rumah, Anda terbiasa bekerja sendiri. Jadi beberapa hari yang lalu, ketika seorang pria Australia memasuki ruang kerjanya dan menemukan sesosok yang  sudah ada di dalam, dia terkejut.

Yang menatap langsung ke arah pria itu adalah sesosok yang tidak pernah dia duga akan dia lihat dari dekat, apalagi di kantornya: seekor koala. Tidak yakin harus berbuat apa, pria itu meminta bantuan tetangganya, yang menelepon WIRES, sebuah organisasi penyelamat satwa liar.

“Warga yang melaporkan koala itu ke WIRES benar-benar terkejut,” kata Jayden Kolic-Clarke, penyelamat hewan WIRES, kepada The Dodo. “Dia mengatakan bahwa selama 30 tahun dia tinggal di sana, dia tidak pernah melihat atau berada sedekat ini dengan spesies yang luar biasa ini.”

Semua orang bingung bagaimana marsupial itu bisa berakhir di dalam rumah. Namun menurut Kolic-Clarke, koala menemukan diri mereka dalam kesulitan yang tidak biasa ini lebih sering daripada yang Anda duga.

“Selama saya menyelamatkan satwa liar asli Australia, saya telah melihat semuanya — mulai dari koala di jalan raya dan landasan pacu bandara yang aktif hingga mereka dikejar ke tiang listrik,” kata Kolic-Clarke.

Entah mengapa, koala ini bertekad untuk menyusup ke kantor rumah.

“Dia jelas agak jauh dari rumah,” kata Kolic-Clarke. “Kami berasumsi koala itu berkeliaran di jalan masuk dan di bawah pagar, melewati pintu garasi yang terbuka, di bawah bus yang diubah menjadi rumah mungil, lalu masuk ke kantor di belakang rumah.”

Meskipun koala itu tidak dalam bahaya langsung, penyelamat WIRES memutuskan untuk membawanya ke fasilitas mereka untuk memastikan kondisinya baik sebelum melepaskannya ke habitat aslinya.

“Saya senang melihatnya pergi ke suatu tempat di mana kesehatannya dapat diperiksa dan kemudian dikembalikan ke tempat yang sesuai,” orang yang menghubungi WIRES mengatakan kepada The Dodo.

Di fasilitas WIRES, mereka menjuluki koala itu Paddy dan membuatnya merasa nyaman.

“Dia baik-baik saja — jelas jauh lebih bahagia daripada situasi yang menegangkan di kantor rumah,” kata Kolic-Clarke.

Begitu Paddy dinyatakan sehat oleh dokter hewan, dia akan siap kembali ke pohon eukaliptus yang menjadi rumahnya. (yn)

Sumber: the dodo

Tragedi Mobil Maut Seruduk  Orang-orang di Depan Sekolah SD Tiongkok, Pemerintah Langsung Hapus dari Pencarian Populer di Internet

0

Insiden mobil menabrak kerumunan terjadi di depan Sekolah Dasar Yong’an di Distrik Dingcheng, Kota Changde, Provinsi Hunan, Tiongkok. Peristiwa ini menyebabkan kekacauan di lokasi. Akan tetapi, pelaku berhasil dilumpuhkan oleh warga sekitar. Setelah kejadian ini, pemerintah Partai Komunis Tiongkok (PKT) dengan cepat menghapus topik ini dari daftar pencarian populer.

 ETIndonesia. Pada 19 November 2024 pagi, sekitar pukul 07:40, sebuah mobil SUV putih menabrak beberapa orang di depan gerbang sekolah di Hunan, Tiongkok. Video dari tempat kejadian menunjukkan beberapa korban tergeletak tidak bergerak dengan terluka, termasuk darah di kepala atau tubuh mereka, sementara suara teriakan meminta pertolongan terdengar di lokasi. Para  siswa yang sedang berangkat sekolah tampak panik dan melarikan diri.

Mr Zhou, seorang pemilik toko yang berada di dekat lokasi kejadian, mengatakan bahwa saat ia mengantar anaknya ke sekolah sekitar pukul 7:40, ia melihat kerumunan orang di sekitar sekolah. Ketika ia mendekat, ia menemukan bahwa beberapa siswa, petugas keamanan, dan para orangtua terluka, beberapa di antaranya tampak cukup parah. Kendaraan yang terlibat dalam insiden tersebut adalah sebuah mobil SUV putih, yang kemudian diangkat dengan derek.

Menurut Zhou, seharusnya ada penghalang batu di depan gerbang sekolah, namun penghalang tersebut telah dihancurkan oleh mobil tersebut. Mengenai identitas pelaku, motif insiden, dan karakter kejadian, Zhou mengatakan bahwa para orang tua di grup sosial media sedang mendiskusikan insiden tersebut, namun ia belum bisa memastikan informasi yang lebih kongkrit.

Menurut laporan Southern Daily, sekitar pukul 10:00, seorang warga setempat mengatakan bahwa pada pukul 07:50 pagi, sebuah mobil menabrak kerumunan orang di depan sekolah, melibatkan siswa dan orang tua. Diperkirakan ada delapan hingga sembilan orang yang tertabrak.

Seorang pejabat dari pihak berwenang setempat mengatakan bahwa pelaku bukanlah orang tua siswa di sekolah tersebut. Insiden terjadi pada saat jam masuk sekolah, ketika banyak siswa sedang masuk kelas. Pelaku yang mengemudikan mobil diduga berniat untuk menerobos masuk ke halaman sekolah dan menabrak petugas keamanan, siswa, dan beberapa orang tua siswa.

Gambar tersebut menunjukkan tersangka ditundukkan oleh upaya kolektif masyarakat. (Tangkapan layar video)
Gambar tersebut menunjukkan tersangka ditundukkan oleh upaya kolektif masyarakat. (Tangkapan layar video)

Pejabat tersebut juga mengonfirmasi bahwa korban yang terluka telah dilarikan ke rumah sakit dan tidak ada yang mengalami cedera fatal. Warga sekitar turut membantu mencegah aksi lebih lanjut dari pelaku dan berhasil mengendalikan pelaku. 

Pada 19 November sore, sekitar pukul 16:00, Kepolisian Distrik Dingcheng, Changde, merilis laporan resmi mengenai kejadian ini. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pada pukul 07:37 pagi, sebuah mobil menabrak orang-orang di dekat Jalan Shuangtan, Distrik Yuxia, Changde. Korban-korban yang terluka telah dilarikan ke rumah sakit, namun kondisi mereka tidak mengancam nyawa. Pelaku adalah seorang pria bernama Huang (39 tahun) berhasil ditangkap. Namun, laporan tersebut tidak mencantumkan jumlah pasti korban yang terluka ataupun motif dari tindakan pelaku.

Seorang influencer media sosial, “Xianren Dushu Biji”, menyampaikan bahwa satu-satunya kabar baik adalah bahwa korban tidak ada yang dalam kondisi kritis, namun tidak ada informasi lebih lanjut mengenai jumlah korban atau apakah mereka anak-anak atau orang dewasa, serta tidak ada keterangan tentang pelaku. Menurutnya, informasi seperti ini seharusnya bisa diumumkan lebih awal. Selain itu, dua topik terkait insiden ini segera diblokir dari pencarian di internet.

Setelah kejadian, insiden ini dengan cepat menjadi viral di media sosial Baidu dan Sina Weibo, menduduki peringkat teratas dalam tren pencarian. Namun, pemerintah PKT segera menghapusnya dari pencarian dan menghapus video-video di lokasi kejadian. Media daratan Tiongkok juga mengubah laporan video menjadi teks penjelasan.

Beberapa netizen mengungkapkan kekesalan mereka, mengatakan, “Pencarian diblokir begitu cepat, tadi masih nomor satu.” “Tiba-tiba hilang, saya kira saya salah lihat.” “Pemerintah langsung menghapus video dari internet.”

Beberapa saksi mata mengatakan, “Video yang beredar menunjukkan bahwa pengemudi sengaja menabrak orang. Setelah mobil berhenti, banyak orang menarik pelaku keluar dari mobil, dan dia terlihat tersenyum.” “Sungguh membuat marah! Para orang tua yang marah mengurung pelaku dan memukulinya dengan keras!”

Seorang warga setempat berkomentar, “Sekitar pukul 7:40 pagi, saat orang-orang sedang masuk sekolah, mobil pelaku menabrak beberapa orang, namun sekarang sudah berhasil ditangkap.” 

Warga juga berkomentara : “Berita ini sudah menyebar cepat, cukup serius. Pelaku tampaknya menunggu sampai banyak orang berkumpul baru melakukannya.” “Banyak orang terluka di sekolah anak saya, situasinya sangat menakutkan.”

Belakangan ini, Tiongkok telah dilanda serangkaian insiden kekerasan yang memicu diskusi publik. Beberapa orang berkomentar, “Apapun alasan ketidakadilan yang dialami, bukan alasan untuk membunuh orang yang tidak bersalah, apalagi anak-anak.”

Beberapa orang juga mempertanyakan, “Mengapa insiden seperti ini semakin sering terjadi? Dari mana datangnya kemarahan dan kebencian ini?” “Konflik akibat kondisi ekonomi yang buruk semakin memuncak.” “Dengan penurunan ekonomi dan tingginya tingkat pengangguran, insiden semacam ini akan semakin sering terjadi.”

“Beberapa orang merasa tertekan oleh kehidupan ekonomi yang sulit, mereka ingin melampiaskan amarah mereka, dan kita harus lebih berhati-hati dan waspada.” 

“Pasar saham terus turun, ekonomi tidak baik, banyak orang yang merugi, masyarakat mulai kacau.”

“Insiden yang sering terjadi dalam waktu bersamaan ini pasti ada kaitannya.” “Tekanan hidup semakin besar, banyak orang yang ekstrem di masa depan.”

Beberapa warganet juga mencatat, “Dalam beberapa hari terakhir, ada insiden mobil menabrak orang-orang  di Zhuhai, serangan pisau di kampus, dan sekarang kejadian mobil menabrak di depan sekolah. Kita sering melihat berita mendadak, menunggu pengumuman resmi, namun kita tidak tahu banyak tentang penyebab dan masalah mendalamnya. Orang-orang yang meninggal dunia ya sudah meninggal dunia, yang terluka ya sudah terluka. Kita hanya bisa marah, namun tidak berdaya. Kita hanya bisa menunggu, menunggu kejadian berikutnya.”

Saat ini, ekonomi Tiongkok terus memburuk, tingkat pengangguran melonjak, dan tekanan hidup semakin besar, ditambah dengan ketidakadilan dalam sistem hukum yang menjadi masalah berkelanjutan, menyebabkan semakin banyak insiden kekerasan dan balas dendam terhadap masyarakat.

Pada  11 November malam, seorang pria berusia 62 tahun, Fan, mengendarai mobil dan menabrak kerumunan orang di Guangdong Zhuhai Sports Center, lalu berputar-putar dan menabrak orang sebelum melarikan diri. Pada 12 November malam, pemerintah Tiongkok mengkonfirmasi bahwa setidaknya 35 orang tewas dan 43 orang lainnya terluka.

Pada 16 November, seorang lulusan baru dari Jiangsu Wuxi Vocational and Technical College kembali ke kampus dan melakukan serangan dengan pisau sebagai pelampiasan kemarahan, menyebabkan 8 orang tewas dan 17 terluka. Pemerintah mengkonfirmasi bahwa pelaku melakukan serangan karena tidak mendapatkan ijazah dan ketidakpuasan terhadap bayaran magang.

Namun, menurut informasi yang diterima The Epoch Times, pihak berwenang menutupi Fakta kebenarannya. Pelaku diduga bukan hanya satu orang, melainkan empat orang yang bekerja sama melakukan serangan pisau dari pintu sekolah hingga ke kantin, menyerang siapa saja yang ditemui. Diketahui bahwa tempat magang yang diatur oleh sekolah mereka terlibat dalam eksploitasi tenaga kerja, dengan jam kerja yang sangat panjang dan pemotongan gaji, yang memicu kemarahan mereka hingga akhirnya berujung pada kekerasan ekstrem.

Pada 17 November, sebuah insiden lainnya terjadi di area asrama Universitas Industri Guangdong, di mana seorang pria ditusuk di punggung dan tergeletak tak bergerak di lantai. Alasan kejadian ini belum diketahui.

Mengenai terjadinya serangkaian insiden kekerasan di Tiongkok, pengusaha dari Shanghai, Hu Liren, mengatakan bahwa ekonomi Tiongkok yang sedang ambruk dan kasus korupsi sistemik telah membuat rakyat Tiongkok menderita. Orang-orang kini merasa tidak ada lagi jalan keluar, yang menyebabkan ketakutan besar di masyarakat. Hal ini memicu munculnya lebih banyak insiden kekerasan.

Pengacara Beijing sebelumnya dan Ketua Hong Kong Civil Front, Lai Jianping, menganggapnya sebagai krisis menyeluruh dalam masyarakat Tiongkok.  Insiden tersebut juga menunjukkan bahwa Tiongkok telah mencapai titik nadir dan pemerintahan otoriter Partai Komunis semakin sulit untuk dipertahankan. (Hui)

Serangan Udara ke Iran pada Oktober,  Netanyahu : Bagian dari Upaya Menghancurkan Program Nuklir

Pada 26 Oktober 2024, Israel mengumumkan bahwa mereka telah melakukan “serangan presisi” terhadap target militer di Iran. Setelah ledakan beberapa kali terdengar di Teheran, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Senin (18/11/2024), menyatakan bahwa serangan tersebut tidak hanya menargetkan sebagian dari program nuklir Iran, tetapi juga melemahkan kemampuan pertahanan dan produksi rudal negara tersebut. Namun, Netanyahu tidak merinci bagian mana dari program nuklir yang berhasil dihancurkan.

ETIndonesia. Pidatonya di depan parlemen Israel, PM Israel Benjamin Netanyahu memberikan beberapa detail tentang target yang dituju oleh Israel kepada Iran. Ia menyatakan, “Beberapa bagian dari program nuklir mereka dilaporkan telah dihantam dalam serangan ini.” Ia juga mengatakan, “Namun, program tersebut dan kemampuannya untuk beroperasi di sini belum terganggu.”

Netanyahu tidak menyebutkan secara spesifik bagian yang hancur, tetapi ia menambahkan bahwa jalur Iran untuk memperoleh senjata nuklir belum sepenuhnya terhambat.

Serangan ini terjadi beberapa minggu setelah Iran menembakkan sekitar 200 rudal balistik ke Israel. 

Pada 26 Oktober, pesawat tempur Israel melancarkan tiga gelombang serangan terhadap target-target militer Iran.

Sebelum serangan ini, kedua  pihak juga  saling menyerang langsung pada  April. Netanyahu mengatakan bahwa serangan Israel pada  April memiliki cakupan yang lebih kecil, dengan menghancurkan salah satu dari empat sistem pertahanan rudal S-300 buatan Rusia yang dipasang di sekitar Teheran.

Netanyahu juga mengatakan bahwa serangan Israel pada Oktober menghancurkan tiga sistem pertahanan yang tersisa. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan serius pada kemampuan produksi rudal balistik Iran serta kemampuan negara tersebut untuk memproduksi bahan bakar padat untuk rudal jarak jauh. (Hui)

Sumber : NTDTV.com

Darah di Dua Kota: Eskalasi Konflik Israel-Hizbullah Membawa Korban Jiwa di Beirut dan Tel Aviv

EtIndonesia. Ketegangan antara pasukan Israel dan kelompok militan Hizbullah di Lebanon semakin memanas, dengan serangkaian serangan yang menewaskan warga sipil dan memicu kekhawatiran internasional akan eskalasi lebih lanjut.

Pada serangan terbaru yang dilakukan oleh pasukan Israel, lima orang tewas di pusat kota Beirut. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer berkelanjutan Israel di Lebanon selatan, yang ditujukan untuk melemahkan posisi Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah membalas dengan meluncurkan salah satu roket mereka yang mengenai wilayah Tel Aviv, Israel. Serangan roket tersebut menewaskan satu orang dan melukai enam lainnya, menambah daftar korban yang terus bertambah akibat konflik ini.

Meskipun ketegangan masih tinggi, Pemerintah Lebanon dan pimpinan Hizbullah telah menyatakan kesediaan untuk menerima usulan gencatan senjata. Menurut pejabat senior Lebanon, mereka telah menanggapi usulan yang diajukan oleh Amerika Serikat dengan memberikan tanggapan tertulis. Usulan gencatan senjata tersebut mengharuskan pelaksanaan penuh Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1701, yang menyerukan Hizbullah untuk melepaskan senjata berat mereka dan menyerahkan pengawasan wilayah perbatasan kepada pasukan Pemerintah Lebanon setelah penarikan pasukan Israel dari selatan negara tersebut.

Utusan khusus AS, Amos Hochstein, tiba di Beirut pada 19 November 2024 untuk memimpin negosiasi terakhir terkait kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah. Dalam pernyataannya setelah pertemuan, Hosseini menyebutkan bahwa pembicaraan dengan Ketua Parlemen Lebanon sangat konstruktif dan merupakan kesempatan nyata untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama antara Hizbullah yang didukung Iran dan Israel. Namun, dia juga menekankan bahwa keputusan akhir untuk mengakhiri konflik ini tetap berada di tangan semua pihak terkait.

Menurut laporan dari Middle East News, Iran mendorong Hizbullah untuk menerima usulan gencatan senjata tersebut dengan alasan situasi di Lebanon yang semakin serius. Menteri Luar Negeri Iran,Dr. Seyed Abbas Araghchi, juga menyatakan bahwa Iran akan melaksanakan rencana balasan yang dinamakan “Real Commitment 3” terhadap Israel pada waktu yang tepat. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pidatonya di Knesset, Yerusalem, menegaskan bahwa meskipun kesepakatan gencatan senjata tercapai, Israel akan tetap melakukan tindakan balasan terhadap Hizbullah. Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak akan membiarkan Hizbullah kembali ke kondisi sebelum serangan pada 6 Oktober 2024.

Pada tanggal 19 November 2024, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengumumkan bahwa mereka telah menewaskan komandan roket menengah Hizbullah dalam serangan udara di selatan Lebanon pada tanggal 18 November. Komandan sebelumnya juga terbunuh dalam serangan IDF dan menggantikan komandan sebelumnya yang bertanggung jawab atas peluncuran lebih dari 300 roket ke berbagai wilayah di Israel, termasuk Haifa dan wilayah tengah.

Meskipun tampaknya kesepakatan gencatan senjata akan tercapai, masalah sandera antara Israel dan Hamas masih belum terselesaikan. 

Berdasarkan informasi dari akun X Israel Warzone, masih ada 95 sandera yang ditahan oleh Hamas. Untuk menyelamatkan sisa sandera tersebut, Netanyahu meningkatkan hadiah secara signifikan, mengumumkan bahwa setiap orang di Gaza yang membantu Israel menyelamatkan satu sandera akan menerima hadiah sebesar 5 juta dolar AS. Selain itu, Netanyahu juga mengajak untuk membangun sistem penghargaan bagi informasi yang dapat dipercaya dan mendesak penduduk Gaza untuk menyebarkan informasi ini secara luas.

Dalam pidatonya di parlemen Israel pada 18 November 2024, Netanyahu juga mengonfirmasi bahwa respons Israel terhadap serangan rudal balistik Iran bulan lalu sebenarnya ditujukan untuk menargetkan program nuklir Iran. Meskipun sebelumnya Amerika Serikat mendesak Israel untuk menghindari serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, Netanyahu mengungkapkan bahwa selama serangan udara pada Oktober, IDF menghancurkan tiga sistem pertahanan rudal S-300 yang disediakan oleh Rusia dan merusak kemampuan produksi rudal balistik Iran, termasuk kemampuan bahan bakar padat. Dia berjanji untuk mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir, meskipun jalur Iran untuk memperoleh senjata nuklir belum sepenuhnya ditutup.

Presiden AS, Joe Biden, sebelumnya pernah menyatakan bahwa Israel seharusnya tidak menyerang program nuklir Iran sebagai respons terhadap serangan rudal balistik bulan Oktober. Awalnya, Israel menyatakan bahwa target serangan mereka terbatas pada basis militer dan rudal Iran. Namun, seperti yang dikemukakan presiden terpipih AS Donald Trump selama kampanye, Israel sering kali berhasil dalam perang dengan mengabaikan permintaan dari pemerintah Biden-Harris. Trump menyatakan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir Iran sebagai respons adalah hal yang perlu dilakukan, dan saat ini dia sedang membentuk tim pendukung Israel yang kuat. Diperkirakan pemerintahan baru Trump akan lebih mendukung Israel dibandingkan pemerintahan Biden saat ini.

Konflik yang terus berlanjut ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Masyarakat internasional masih memantau perkembangan situasi ini dengan cermat, berharap bahwa negosiasi gencatan senjata dapat segera membawa perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.

Pertemuan Menteri Pertahanan AS, Jepang, dan Australia: Tiga Negara Bersatu Melawan PKT

0

Pada 17 November 2024, para Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Australia, dan Jepang menggelar pertemuan di Australia dan menekankan pentingnya memperdalam hubungan pertahanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Ketiga menteri tersebut sekali lagi menegaskan pentingnya menjaga perdamaian di Selat Taiwan dan mengutuk tindakan berbahaya Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang merusak stabilitas di Laut China Selatan dan Laut China Timur.

ETIndonesia. Dengan ketegangan yang semakin meningkat di kawasan Indo-Pasifik, pada 17 November 2024, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, dan Menteri Pertahanan Jepang Nakatani Gen berkumpul di Darwin, Australia, untuk berdialog mengenai kerjasama pertahanan antara ketiga negara, situasi di Selat Taiwan, masalah Laut China Selatan, konflik Rusia-Ukraina, serta situasi di Semenanjung Korea.

Ini adalah pertemuan ke-14 antara Menteri Pertahanan AS, Australia, dan Jepang. Setelah pertemuan, ketiga negara mengeluarkan pernyataan bersama yang secara langsung menyebutkan perilaku berbahaya PKT yang merusak stabilitas kawasan.

: “Sebenarnya, kita bisa melihat bahwa pada masa pemerintahan Trump, ia sangat mendorong pertemuan empat negara ini, yang pada dasarnya menggabungkan tiga negara militer terbesar selain PKT di kawasan Pasifik atau strategi Indo-Pasifik, yang tentu memberi tekanan lebih besar pada PKT,” kata Ye Yaoyuan, ketua profesor studi internasional di Universitas St. Thomas di Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut menegaskan kembali pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, serta menyerukan penyelesaian damai masalah lintas Selat Taiwan.

Direktur Strategi dan Sumber Daya di Institut Keamanan dan Pertahanan Taiwan, Su Ziyun, menjelaskan, “Pentingnya posisi geografis Taiwan adalah, pertama-tama, berdasarkan data PBB, transportasi laut di Asia Timur Laut dan Eropa menyumbang 26% dari transportasi global. Jepang mengimpor 92% energi mereka, sementara Korea Selatan mengimpor 65% energi mereka melalui sekitar Selat Taiwan, jadi ini adalah alasan mendasar mengapa penting untuk menjaga kebebasan dan keterbukaan Indo-Pasifik.”

Para menteri juga menyatakan keprihatinan atas situasi di Laut China Selatan dan menegaskan kembali kekhawatiran mereka terhadap perilaku yang merusak stabilitas di Laut China Selatan dan Laut China Timur, termasuk tindakan berbahaya PKT terhadap kapal-kapal Filipina dan negara-negara pesisir lainnya. Mereka dengan tegas menentang segala upaya untuk mengubah status quo dengan kekerasan atau pemaksaan.

Ye Yaoyuan menambahkan, “Klaim kedaulatan PKT di Laut China Selatan, dalam beberapa hal, akan mengganggu kebebasan navigasi di Laut China Selatan. Jadi, saya pikir ketiga negara ini mengeluarkan pernyataan bersama ini, terutama menjelang pelantikan Presiden Trump, yang pada dasarnya memiliki efek kelanjutan. Meskipun presiden belum berubah, sikap mereka terhadap PKT melalui pendekatan multilateral tampaknya tidak akan berubah.”

Pernyataan tersebut juga menegaskan pentingnya semua negara mematuhi hukum internasional, khususnya hak dan kebebasan yang diberikan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, termasuk kebebasan pelayaran dan penerbangan serta kegiatan maritim sah lainnya.

Su Ziyun menjelaskan, “Kerjasama antara AS, Jepang, dan Australia saat ini menyoroti pentingnya konvensi laut karena PKT saat ini menerapkan pendekatan yang lebih agresif di Laut China Timur, Laut Taiwan, dan Laut China Selatan. Seiring dengan ekspansi angkatan laut jarak jauh mereka, ini akan meluas ke Samudra Hindia, jadi sekarang ini merupakan usaha untuk memperkuat kerjasama AS, Jepang, dan Australia, yang sangat penting untuk pemerintah baru AS dan juga untuk keamanan kawasan.”

Pernyataan tersebut menyambut baik peningkatan kerjasama pertahanan antara Australia, Jepang, Filipina, dan Amerika Serikat di Laut China Selatan, melalui tindakan kerjasama maritim reguler untuk mendukung keamanan maritim kawasan.

“Karena pada masa pemerintahan Trump, ada penekanan untuk mengembalikan Armada Pertama dan memperkuat angkatan laut Amerika Serikat. Setelah Austin menggantikan Menteri Pertahanan Hagel, saya rasa penempatan pasukan di kawasan Indo-Pasifik akan lebih ditingkatkan. Secara sederhana, strategi besar Trump dan timnya adalah fokus pada Asia dan mengabaikan Eropa, sehingga akan memusatkan kekuatan untuk menghadapi PKT,” ujar Su Ziyun.

Ketiga negara juga berencana untuk memperkuat kerjasama militer lebih lanjut. Pasukan Amphibious Rapid Deployment Brigade Japan Ground Self-Defense Force (JGSDF) Jepang dijadwalkan untuk bergabung dengan latihan dan penempatan Marinir AS di utara Australia pada tahun 2025 untuk meningkatkan kemampuan operasi bersama.

 Ye Yaoyuan mengatakan, “Ini tentu merupakan sebuah terobosan, karena kerjasama bilateral ini menunjukkan bahwa jika ada gesekan di pesisir timur Jepang atau di Selat Taiwan, Australia dan Jepang bisa bekerja sama untuk merencanakan strategi di kawasan ini.”

Ketiga negara juga mengutuk uji coba rudal balistik antarbenua Korea Utara dan serangkaian tindakan provokatif lainnya, yang dianggap sebagai ancaman besar bagi perdamaian dan stabilitas internasional.

Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa ketiga negara akan meningkatkan kerjasama intelijen, pengawasan, dan pengintaian di kawasan Indo-Pasifik, dengan Australia bergabung dengan pusat analisis intelijen bilateral AS-Jepang untuk bersama-sama membangun kemampuan canggih, meningkatkan koordinasi operasi, dan berbagi informasi. (Hui)

Sumber : Meng Xinqi/Luo Ya – NTDTV.com

Ledakan Besar di Rusia, Serangan Rudal Storm Shadow, dan Ancaman 100.000 Pasukan Korea Utara!

EtIndonesia. Perang Rusia-Ukraina yang kini memasuki hari ke-1000 mengalami eskalasi signifikan dengan adanya ledakan besar di pabrik amunisi di Oblast Bryansk, Rusia. Ledakan ini diyakini sebagai serangan rudal jarak jauh pertama setelah penghapusan pembatasan militer, menandai perubahan dramatis dalam dinamika perang yang telah berlangsung selama hampir tiga tahun.

Serangan Rudal Jarak Jauh dan Dukungan Barat kepada Ukraina

Menurut laporan dari Norr Report, serangan rudal ATACMS dan Storm Shadow telah dilancarkan oleh pasukan Ukraina setelah Inggris dan Amerika Serikat memberikan izin penggunaan senjata tersebut. Pabrik militer di Voronezh dan Bryansk menjadi target utama, dengan sebuah video ledakan di fasilitas militer Voronezh menyebar di media sosial dan menarik perhatian global.

Rudal Storm Shadow, yang dikembangkan bersama oleh Prancis dan Inggris dengan jangkauan hingga 250 kilometer, diharapkan akan digunakan dalam beberapa hari mendatang. Koran Prancis Le Figaro melaporkan bahwa Pemerintah Prancis dan Inggris telah menyetujui penggunaan misil ini untuk menyerang target mendalam di Rusia, menandai perubahan kebijakan signifikan dari Barat yang sebelumnya lebih fokus pada dukungan defensif kepada Ukraina.

Keterlibatan Korea Utara: Ancaman Baru dalam Konflik

Bloomberg melaporkan kemungkinan keterlibatan Korea Utara yang dapat mengirim hingga 100.000 pasukan untuk mendukung Rusia dalam perang melawan Ukraina. Kiev memperkirakan sekitar 15.000 tentara Korea Utara akan ditempatkan di wilayah Kursk, Rusia, dengan rotasi setiap beberapa bulan. Penambahan pasukan ini diharapkan akan meningkatkan tekanan militer terhadap Ukraina, terutama di garis depan Kursk.

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengungkapkan keprihatinannya terhadap eskalasi ini dalam sebuah panggilan telepon langka dengan Presiden Putin. Scholz berencana mendorong Tiongkok untuk menggunakan pengaruhnya guna mencegah peningkatan konflik lebih lanjut. Sementara itu, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, menyatakan bahwa AS telah berkomunikasi langsung dengan Pemerintah Tiongkok, agar Tiongkok menyatakan bahwa penambahan pasukan Korea Utara tidak sesuai dengan kepentingan mereka.

Presiden Zelenskyy Menginspeksi Front Timur dan Memberikan Dukungan Moril

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, melakukan inspeksi langsung di front Timur, memberikan semangat dan penghargaan kepada para prajurit yang berjuang di garis depan. 

Dalam kunjungannya, Zelenskyy menginspeksi pembangunan benteng pertahanan dan memberikan medali nasional kepada prajurit terbaik yang menunjukkan performa luar biasa dalam pertempuran. 

“Ini adalah arah pertempuran paling sengit. Berkat kekuatan tempur yang kuat, bagian timur kami belum sepenuhnya diduduki oleh Rusia. Musuh akan menerima pembalasan setiap hari,” ujar Zelenskyy.

Dukungan Militer Internasional: Drone Mini Taurus dari Jerman

Jerman mengumumkan kesiapan untuk menyediakan 4.000 drone Mini Taurus yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan kepada Ukraina. Drone ini memiliki kemampuan untuk menyerang gangguan perang elektronik Rusia dan sistem GPS musuh, memperkuat kemampuan pengintaian dan serangan drone di medan perang. Produsen drone dari perusahaan Helsinjer di Jerman telah memproduksi total 4.000 unit drone ini, yang akan mulai tiba di front Ukraina dalam ratusan unit setiap bulan mulai Desember.

Meskipun demikian, Kanselir Jerman Olaf Scholz menolak untuk mengikuti langkah Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dalam menolak pengiriman rudal Taurus Cruise kepada Ukraina. Scholz menyatakan bahwa keputusan ini didasarkan pada pertimbangan strategis dan kontrol target yang lebih baik.

Perlawanan di Front Timur dan Barat: Pertempuran Sengit Berlanjut

Di front Timur, daerah antara Kupyansk dan Pokrovsk hingga Kurakovo menjadi titik pertempuran paling sengit. Pasukan Ukraina menggunakan taktik serangan langsung dengan dukungan kendaraan lapis baja MATV, sementara pasukan Rusia menghadapi hambatan karena kondisi tanah yang lembab. Pasukan Rusia berhasil merebut Desa Grihovka dan Makarevka di wilayah Donetsk, namun pertempuran di wilayah Kurakovo dan Worsilka Gurun tetap berlangsung dengan intensitas tinggi.

Di front Barat, pasukan Ukraina berhasil menghancurkan gudang amunisi dan basis pasukan agresi Rusia di Bakhmut dengan presisi tinggi. Meski demikian, pertempuran terus berlanjut dengan korban jiwa yang meningkat di kedua belah pihak. Di medan perang Toretsk di barat Bakhmut, kedua pasukan terus berputar di sekitar kota tanpa mampu mengusir satu sama lain, menyebabkan korban yang tinggi akibat pertempuran perkotaan dan perang lorong yang brutal.

Ekonomi dan Dampak Perang: Ukraina dalam Krisis

Perang Rusia-Ukraina yang memasuki hari ke-1000 telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Ukraina. Hingga Desember 2023, kerugian langsung akibat perang diperkirakan mencapai 152 miliar dolar, dengan biaya total rekonstruksi dan pemulihan sebesar 186 miliar dolar. Ekonomi Ukraina menyusut sekitar sepertiga sejak tahun 2020, membuat posisi negara ini semakin rentan dibandingkan awal konflik.

Komunitas Internasional: Upaya Diplomatik dan Dukungan Militer

Menjelang hari ke-1000 perang penuh Rusia-Ukraina, Departemen Pertahanan Inggris mengumumkan kerja sama dengan Departemen Pertahanan Ukraina untuk melatih 50.000 tentara Ukraina. Wakil Ketua Komisi Eropa, Josep Borrell, menyatakan bahwa Uni Eropa akan menyerahkan 1,5 juta peluru artileri kepada Ukraina sebelum akhir tahun, memenuhi komitmen awal meski terlambat enam bulan.

Di KTT G20 yang diadakan di Brasil, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak sekutu-sekutunya untuk mendukung kedaulatan Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz tetap menolak permintaan pengiriman rudal Taurus Cruise, menyatakan bahwa kontrol target adalah hal yang krusial dan tidak dapat dipertaruhkan.

Kesimpulan: Perang Dingin Baru yang Mengglobal

Konflik Rusia-Ukraina yang kini memasuki hari ke-1000 menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dengan keterlibatan berbagai negara dan aktor internasional lainnya. Eskalasi penggunaan senjata canggih, keterlibatan pasukan tambahan dari Korea Utara, serta kerusakan infrastruktur kritis menandakan bahwa konflik ini masih jauh dari kata selesai. Komunitas internasional terus memantau perkembangan situasi ini dengan penuh perhatian, berharap adanya upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan yang terus meningkat.

Pasukan Ukraina Tembakkan Rudal Jarak Jauh Buatan AS ke Wilayah Rusia, Perang Nuklir Akan Meletus Sebelum Natal?

EtIndonesia. Sehari setelah Biden mengizinkan Ukraina menggunakan rudal ATACMS buatan AS untuk menyerang daratan Rusia, militer Ukraina pada tanggal 19 untuk kali pertamanya meluncurkan rudal jarak jauh buatan AS ke wilayah Rusia. Lavrov menyatakan bahwa ini merupakan fase baru perang Barat melawan Rusia, dan Rusia akan meresponsnya.

Untuk Pertama kalinya Ukraina Menembakkan Rudal Jarak Jauh Buatan AS ke Wilayah Rusia

Pada hari ke-1000 perang Rusia-Ukraina, Kementerian Pertahanan Rusia menuding bahwa pada pukul 03:25 pagi waktu setempat, Ukraina menembakkan enam rudal balistik ke sebuah fasilitas di Bryansk, Rusia, menggunakan Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat (Army Tactical Missile System, ATACMS) yang disediakan oleh AS.

Media Rusia melaporkan bahwa Ukraina telah menembakkan enam rudal, dengan sistem pertahanan udara Rusia berhasil mencegat lima di antaranya, sementara serpihan dari satu rudal lainnya mengenai sebuah gudang amunisi. Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, dalam konferensi pers di sela-sela pertemuan G20 di Brasil, menyatakan: “Kami akan menganggap ini sebagai fase baru perang Barat melawan Rusia. Kami akan merespons secara sesuai.”

Seorang pejabat tinggi Ukraina mengonfirmasi kepada AFP bahwa militer Ukraina telah menggunakan rudal jarak jauh ATACMS yang disediakan oleh AS untuk menyerang wilayah Rusia. Sebelumnya, seorang legislator Rusia memperingatkan bahwa jika militer Ukraina menggunakan ATACMS untuk menyerang Rusia, hal tersebut dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Lavrov menyatakan bahwa Presiden Putin telah menyetujui pembaruan kebijakan pencegahan nuklir, memperingatkan Barat untuk membacanya dengan seksama dan bertindak dengan bijak.

Sumber militer Ukraina pada tanggal 19 mengungkapkan kepada media Ukraina RBC Ukraine bahwa mereka telah menembakkan rudal ATACMS ke Kota Karachev di Bryansk, Rusia, yang berjarak sekitar 123 kilometer dari perbatasan Ukraina, dengan target gudang amunisi. Laporan tersebut menyatakan bahwa awalnya ada saksi mata dan blog militer Rusia yang melihat cahaya meriam melintasi langit malam, kemudian sumber mengonfirmasi peluncuran ATACMS, “Ini adalah pertama kalinya kami menggunakan ATACMS untuk menyerang wilayah Rusia, dengan target di sebuah fasilitas di Bryansk dan telah mengenai sasaran.”

Putin pernah menyatakan, tindakan ini bisa dianggap sebagai partisipasi langsung militer AS, perang nuklir akan meletus sebelum Natal?

Beberapa hari sebelumnya, media internasional mengutip pejabat AS dan sumber lainnya yang menyatakan bahwa Presiden Biden akan mencabut beberapa pembatasan penggunaan senjata AS oleh Ukraina untuk melakukan serangan mendalam di wilayah Rusia. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa sampai saat ini Biden belum secara pribadi mengkonfirmasi hal tersebut, sementara Ukraina sudah meluncurkan rudal ATACMS buatan AS.

Juru bicara Pemerintah Rusia menegaskan kembali peringatan yang diberikan oleh Putin pada September lalu, menyatakan bahwa membiarkan senjata Barat menyerang Rusia akan dianggap sebagai “partisipasi langsung” dari negara-negara NATO, AS, dan negara-negara Eropa dalam perang di Ukraina.

Presiden terpilih AS, Donald Trump, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tindakan pemerintahan Biden dalam melonggarkan batasan serangan senjata ini dapat membawa AS menuju “Perang Dunia Ketiga”. 

Penting untuk dicatat bahwa baru-baru ini Swedia secara tiba-tiba mendistribusikan 5 juta buku panduan darurat kepada penduduknya, memberikan arahan tentang bagaimana mengambil tindakan perlindungan darurat dalam situasi perang, ancaman nuklir, atau keadaan darurat lainnya. Finlandia juga telah meluncurkan rencana persiapan krisis nasional, memulai tindakan untuk menghadapi Rusia.

Direktur Institut Studi Politik Rusia, Sergey Markov, mengkritik tindakan persiapan perang oleh negara-negara Eropa, menyatakan bahwa langkah-langkah ini mungkin memicu “perang nuklir di Hari Natal”. 

Analisis oleh media asing menyebutkan bahwa pemicu penyediaan rudal ATACMS kepada militer Ukraina adalah pengiriman pasukan oleh Korea Utara untuk mendukung Rusia dalam perang melawan Ukraina, dan dianalisis bahwa pemerintahan Biden ingin memastikan Ukraina mempertahankan lebih banyak wilayah sebelum Trump mengambil alih kepresidenan, sehingga mendapatkan lebih banyak poin tawar-menawar dalam negosiasi.

Di sisi lain, tepat sebelum Ukraina pertama kali menggunakan rudal ATACMS untuk menyerang Rusia, Putin telah menandatangani dekrit yang menyetujui kebijakan pencegahan nuklir yang diperbarui, yang akan segera berlaku. Kebijakan ini termasuk perluasan cakupan negara dan aliansi militer yang menerapkan pencegahan nuklir, menyatakan bahwa setiap negara non-nuklir yang menyerang Rusia dengan dukungan atau bantuan dari negara nuklir akan dianggap sebagai serangan gabungan terhadap Rusia, termasuk serangan menggunakan pesawat strategis dan taktis, rudal jelajah, drone, dan perangkat terbang lainnya. Rusia tidak menutup kemungkinan untuk melakukan serangan balik dengan senjata nuklir; dan jika sekutunya Belarusia diserang, Rusia akan mempertahankan hak untuk menggunakan senjata nuklir. (jhn/yn)

Penggunaan Kekuatan Militer: Trump Mengumumkan “Amerika dalam Keadaan Darurat” Setelah Menjabat

EtIndonesia. Presiden terpilih AS, Donald Trump, telah mengonfirmasi pada tanggal 18 November bahwa setelah dia kembali ke Gedung Putih tahun depan, dia akan mengumumkan “Amerika dalam keadaan darurat” setelah pelantikannya, untuk memenuhi janji kampanyenya dan memerangi imigrasi ilegal dengan menggunakan kekuatan militer dalam operasi pengusiran massal.

Baru-baru ini, tokoh konservatif Amerika, Tom Fitton, melalui platform media sosial Truth Social, menyatakan bahwa “kabar baiknya” adalah Trump akan mengumumkan keadaan darurat nasional begitu dia menjabat, bahkan akan menggunakan kekuatan militer untuk melakukan pengusiran besar-besaran imigran ilegal untuk membalikkan kebijakan perbatasan Biden yang telah menyebabkan “invasi”.

Pada Senin 18 November, Trump menjawab dengan satu kata “ya, benar!”, sebenarnya selama kampanye, Trump telah beberapa kali menekankan isu imigrasi dan sering berkata : “Seluruh dunia tahu bahwa Amerika adalah ‘Amerika yang diduduki’. Kita telah dikuasai oleh kekuatan kriminal.” 

Dia juga berjanji bahwa pada hari pertama dia menjabat, dia akan memulai rencana pengusiran imigran ilegal terbesar dalam sejarah Amerika.

Trump menyatakan bahwa dia akan mengutip “Alien Enemies Act” tahun 1798 untuk membongkar organisasi kriminal di wilayah Amerika, undang-undang ini akan memerlukan Kongres untuk mendeklarasikan perang, dan memungkinkan Trump untuk memberlakukan penahanan dan pengusiran, yang dianggap sebagai musuh asing yang berbahaya bagi Amerika.

Trump telah beberapa kali menyiratkan bahwa kaum pria usia wajib militer dari Tiongkok sedang bersiap untuk membentuk pasukan untuk melawan Amerika. Pada April lalu, dia menyatakan dalam sebuah rapat kampanye bahwa dalam beberapa bulan terakhir, sekitar 31.000 atau 32.000 orang dari Tiongkok, yang kebanyakan adalah pria berusia wajib militer; apakah mereka ingin membentuk pasukan kecil di Amerika?

Trump tunjuk Tom Homan sebagai kepala perbatasan

Pada 11 November dini hari waktu setempat, Trump mengumumkan melalui postingan di media sosial bahwa dia akan menunjuk mantan kepala sementara “Biro Imigrasi dan Bea Cukai” (ICE), Tom Homan, sebagai “Tsar Perbatasan” untuk mengawasi urusan perbatasan.

Trump tidak menjelaskan posisi spesifik Homan. Menurut laporan dari situs berita politik Politico dan media lainnya, Homan akan menjadi pejabat Gedung Putih, sehingga pengangkatannya tidak memerlukan pengawasan dan persetujuan Senat.

Homan pada tanggal 11 lalu diwawancarai Fox News, terkait bagaimana melaksanakan janji kampanye Trump untuk “mengusir secara massal” imigran ilegal, dia mengatakan bahwa penggerebekan tempat kerja sudah menjadi keharusan, karena dengan cara itu, mereka bisa menemukan sebagian besar korban perdagangan seks dan perbudakan paksa.

Diperkirakan, Homan, yang berusia 62 tahun, akan kembali ke pemerintahan Trump yang baru. Setelah Trump menjabat pada Januari 2017 lalu, Homan menjadi kepala sementara ICE, dan Trump menominasikannya sebagai kepala biro pada November tahun itu, tetapi Departemen Keamanan Dalam Negeri terlambat menyerahkan dokumen Homan ke Senat untuk tinjauan. Pada Juni tahun berikutnya, Homan mengumumkan pensiun.

Pada Juli 2024, dalam pidato di konvensi nasional Partai Republik, Homan dengan nada keras menyatakan bahwa dia telah menghabiskan 34 tahun masa hidupnya untuk mengusir imigran ilegal. Dan untuk imigran yang masuk ke Amerika secara ilegal di bawah pemerintahan Biden, dia juga ingin memberi tahu mereka, sekarang Anda sebaiknya mulai berkemas, karena Anda akan pulang.

Pada tanggal 8 November, menurut laporan “The Wall Street Journal”, Trump menyatakan bahwa jumlah imigran ilegal sekitar 20 juta. Trump telah mulai merumuskan rencana pengusiran besar-besaran beberapa bulan sebelum pemilihan, dengan prioritas bagi mereka yang permohonan suakanya ditolak oleh pengadilan dan mereka yang memiliki catatan kriminal atau sedang dituntut.

Selama masa jabatan Trump sebelumnya,dia juga telah berjanji untuk mengusir jutaan imigran ilegal, tetapi akhirnya tidak terlaksana karena anggaran, hukum, dan tekanan opini publik.

The Wall Street Journal menyatakan bahwa staf Trump sedang mempertimbangkan, pada hari pertama masa jabatan Trump, untuk mengumumkan keadaan darurat nasional, yang akan memudahkan penggunaan pangkalan militer sebagai pusat penahanan untuk pengusiran, dan menggunakan pesawat militer untuk pengusiran.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa masalah mendesak lainnya adalah sumber dana, menurut perkiraan dari kelompok imigran liberal, Dewan Imigrasi Amerika (American Immigration Council), jika ingin mengusir semua imigran ilegal, dibutuhkan waktu sepuluh tahun dengan biaya sekitar 88 miliar dolar AS  per tahun.(jhn/yn)

Ketua KPPU Bertemu Menteri Hukum RI Untuk Cegah Pelanggaran Notifikasi Merger dan Akuisisi

0

Jakarta (19/11) – Jajaran pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dipimpin oleh Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Atgas di Kantor Menteri Hukum Republik Indonesia pada hari ini Selasa, 19 November 2024. Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda, utamanya kolaborasi kedua Lembaga untuk mencegah pelanggaran notifikasi merger dan akuisisi oleh pelaku usaha dan dukungan bagi amandemen Undang-Undang No. 5 Tahun

1999. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPPU Aru Armando, Anggota KPPU Gopprera Panggabean, dan Anggota Komisi Budi Joyo Santoso, serta Plt. Sekretaris Jenderal Lukman Sungkar dan Kepala Biro Hukum Manaek SM Pasaribu.

Hubungan antara KPPU dan Kemenkum sangat penting untuk mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat, mendorong perkembangan UMKM, dan memastikan bahwa kebijakan serta regulasi terkait persaingan usaha dan kemitraan dapat berjalan dengan baik. Dijelaskan Ketua KPPU bahwa, KPPU dan Kemenkum sendiri memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi.

“KPPU bertugas untuk mengawasi dan menjaga persaingan usaha agar tidak terjadi praktik monopoli atau persaingan yang tidak sehat, sementara Kemenkum lebih berfokus pada penyusunan dan penerapan kebijakan hukum serta penguatan kelembagaan terkait hal tersebut,” jelas Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU.

Terdapat berbagai isu yang diangkat Ifan dalam pertemuan tersebut, utamanya berkaitan dengan urgensi dukungan bagi amandemen regulasi persaingan usaha Indonesia, yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan kolaborasi dalam pencegahan pelanggaran notifikasi merger dan akuisisi. Ifan menilai dengan meningkatnya pelanggaran dalam notifikasi merger dan akuisisi, dipandang penting untuk menciptakan early warning system bersama dengan Kemenkum guna mencegah agar pelaku usaha tidak terlambat  menyampaikan notifikasi transaksinya ke KPPU. Ke depannya ditargetkan pelaku usaha atau notaris yang melakukan pelaporan transaksi atau perubahan akta perusahaannya akan terinformasikan melalui sistem informasi di Kemenkum mengenai kewajiban notifikasi transaksi merger dan akuisisi ke KPPU.

Early warning system ini sangat penting menurunkan resiko bisnis pelaku usaha, sehingga tidak mengganggu aksi korporasinya, terlebih di masa perekonomian global saat ini yang masih stagnan,” ujar Ifan.

Two Nations: A Friendship is Born” – Merayakan 75 Tahun Diplomasi Australia-Indonesia

0

Surabaya –Museum De Javasche Bank menjadi saksi perjalanan sejarah hubungan diplomatik antara Australia dan Indonesia dalam pameran bertajuk “Two Nations: A Friendship is Born”. Acara ini diresmikan oleh Konsul Jenderal Australia untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah, Glen Askew, sebagai bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

Sejarah Dukungan Australia untuk Kemerdekaan Indonesia

Pameran ini menggambarkan kontribusi besar Australia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui foto, surat, laporan berita, dan arsip lainnya, pengunjung diajak menyelami solidaritas rakyat Australia terhadap Indonesia pasca-Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Fakta menarik yang diungkap dalam pameran adalah bahwa Australia merupakan negara asing pertama yang mengirimkan misi diplomatik untuk bertemu Presiden Soekarno. Tak hanya itu, Indonesia juga menunjuk Australia sebagai perwakilan dalam negosiasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membantu memperkuat status kemerdekaan Indonesia.

Konsul Jenderal Glen Askew menekankan bahwa dukungan Australia tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari rakyatnya. Salah satu contohnya adalah blokade ‘Armada Hitam’ oleh para pekerja Australia terhadap kapal-kapal Belanda yang berusaha mengganggu kemerdekaan Indonesia.

“Hubungan masyarakat kita telah terjalin jauh sebelum Indonesia merdeka,” ujar Konsul Jenderal Askew. Ia juga menyoroti pentingnya peran maskapai nasional Australia, QANTAS, yang melakukan penerbangan internasional pertamanya pada 1935 dengan pemberhentian di Surabaya.

Koneksi historis ini semakin diperkuat dengan jalur kabel telegraf bawah laut pertama di Indonesia, yang menghubungkan Darwin dan Banyuwangi pada tahun 1870. Askew sendiri sempat mengunjungi **Asrama Inggrisan** di Banyuwangi, situs penting dalam sejarah komunikasi kedua negara.

Agenda Pameran

Pameran ini sebelumnya telah digelar di Jakarta dan Makassar, dan akan berlangsung di Surabaya mulai 19 November hingga 6 Desember 2024, sebelum berlanjut ke Yogyakarta. Acara ini terbuka untuk umum dan menjadi kesempatan istimewa untuk menyaksikan bukti-bukti sejarah yang memperkuat persahabatan antara dua negara tetangga.

“Two Nations: A Friendship is Born” bukan sekadar perayaan diplomasi, tetapi juga bukti nyata bagaimana hubungan antarnegara bisa berakar pada kerja sama dan solidaritas.

Pengadilan Hong Kong Menjatuhkan Hukuman Berat kepada 45 Aktivis Demokrasi, AS, Uni Eropa, dan Inggris Mengecam Keras

0

EtIndonesia. Pengadilan Hong Kong pada hari Selasa (19/11) menjatuhkan hukuman kepada 45 aktivis demokrasi dengan tuduhan “konspirasi untuk menggulingkan pemerintahan negara” berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional. Hukuman mereka bervariasi, dengan vonis tertinggi mencapai 10 tahun. Hal ini memicu kecaman keras dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris.

Ini adalah putusan terbaru dari Pengadilan Hong Kong terkait kasus pemilihan pendahuluan demokratik di Hong Kong (dikenal sebagai “kasus 47 orang”). Departemen Luar Negeri AS pada hari Selasa mengeluarkan pernyataan yang “mengecam keras” putusan “tidak adil” pengadilan Hong Kong terhadap para advokat demokrasi ini.

Departemen Luar Negeri AS: Akan Memberlakukan Sanksi terhadap Pejabat Hong Kong yang Terlibat dalam “Undang-Undang Keamanan Nasional”

“45 terdakwa yang dihukum hari ini dituntut secara keras, banyak di antara mereka hanya karena berpartisipasi secara damai dalam aktivitas politik yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Hong Kong, dan kini menghadapi penjara yang bisa mengubah hidup mereka,” kata pernyataan itu.

“Sebagai tanggapan, Departemen Luar Negeri AS sedang mengambil tindakan berdasarkan Pasal 212(a)(3)(C) dari Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan untuk memberlakukan pembatasan visa baru terhadap beberapa pejabat Hong Kong yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong.”

“Kami akan terus memantau implementasi Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong dan mendorong akuntabilitas hak asasi manusia di Tiongkok dan Hong Kong,” kata pernyataan tersebut.

Departemen Luar Negeri AS juga mendesak otoritas Hong Kong untuk “segera dan tanpa syarat” membebaskan ke-45 orang ini, serta tahanan politik lainnya yang ditahan dalam keadaan serupa.

“Putusan keras ini melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Hong Kong dan merusak reputasi internasional Hong Kong. Kami terus mendesak pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan otoritas Hong Kong untuk mempertahankan kemandirian peradilan Hong Kong, menghentikan penggunaan Undang-Undang Keamanan Nasional yang ambigu untuk menekan mereka yang secara damai mengungkapkan pandangan politik mereka, dan mengembalikan keterbukaan yang sangat penting bagi vitalitas dan keberhasilan Hong Kong.”

Kecaman dari Inggris dan Uni Eropa

Catherine West, Wakil Menteri Luar Negeri Inggris yang bertanggung jawab atas urusan Indo-Pasifik, mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa mengatakan bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan oleh Tiongkok di Hong Kong “menggerogoti hak dan kebebasan rakyat Hong Kong. Putusan hari ini dengan jelas menunjukkan bahwa otoritas Hong Kong menggunakan Undang-Undang Keamanan Nasional untuk menindas perbedaan politik dengan tuduhan pidana.”

West juga menyatakan bahwa orang-orang yang dihukum itu sedang mengekspresikan hak mereka untuk kebebasan berbicara, berkumpul, dan partisipasi politik yang dijamin oleh Pakta Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Undang-Undang Dasar.

“Inggris akan selalu berdiri bersama rakyat Hong Kong, dan semua negara harus memenuhi kewajiban internasional mereka untuk melindungi hak-hak dasar ini,” kata West.

Uni Eropa pada hari Selasa juga mengeluarkan pernyataan bahwa penjatuhan hukuman kepada 45 politisi dan aktivis demokrasi ini merupakan “pukulan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kebebasan dasar, partisipasi demokratik, dan pluralisme di Hong Kong.” Pernyataan itu juga menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap otoritas Hong Kong yang menuntut terdakwa karena “motif politik”.

Uni Eropa mengatakan bahwa orang-orang ini dihukum hanya karena aktivitas politik yang damai yang seharusnya sah dalam sistem politik yang menghormati prinsip-prinsip demokrasi dasar. Uni Eropa juga menyatakan keprihatinannya tentang apakah otoritas Hong Kong mematuhi standar peradilan yang adil, lebih lanjut melemahkan kepercayaan orang-orang terhadap aturan hukum seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang Dasar Hong Kong.

“Uni Eropa akan bekerja sama dengan negara-negara anggotanya untuk terus memantau ketat situasi hak asasi manusia dan kebebasan dasar di Hong Kong,” kata pernyataan itu. (jhn/yn)

Praktisi Falun Gong Brasil Diganggu Saat Delegasi Tiongkok Tiba di KTT G 20

0

Puluhan pengunjuk rasa tandingan Tiongkok bergerak memblokir spanduk dari pandangan jalan dengan menggunakan bendera besar Brasil dan bintang lima Partai Komunis TIongkok

ETIndonesia. Praktisi Falun Gong Brasil, yang melakukan aksi damai menentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok selama KTT G20 pada 17 November, diganggu oleh para pengunjuk rasa tandingan pada saat kedatangan delegasi Tiongkok, menurut rekaman video dan para saksi mata yang berbicara kepada The Epoch Times.

Para praktisi Falun Gong beraksi di sebuah jalan yang diblokir untuk otoritas G20, staf, dan personil resmi lainnya dengan spanduk bertuliskan “Falun Dafa itu baik” dan “Hentikan penganiayaan terhadap Falun Dafa.” Mereka mengatakan kepada The Epoch Times bahwa ketika mereka berusaha untuk menampilkan spanduk mereka, puluhan pengunjuk rasa tandingan Tiongkok bergerak untuk memblokir spanduk dari pandangan jalan, menggunakan bendera Brasil dan Tiongkok yang besar.

Video dari insiden tersebut menunjukkan mereka berusaha pindah ke bagian lain dari jalan sebelum diikuti dan berulang kali diblokir oleh pengunjuk rasa tandingan.

Secara keseluruhan, sekitar 80 hingga 100 warga Tiongkok secara fisik mencegah warga Brasil mengibarkan spanduk mereka, mengikuti mereka, atau membantu memblokir demonstrasi dan melecehkan penduduk setempat. Praktisi Falun Gong meminta bantuan dari penegak hukum setempat untuk memastikan keamanan mereka.

Alberto, salah satu pengunjuk rasa Brasil, mengatakan kepada The Epoch Times di Brasil bahwa mereka mendengar seorang polisi wanita berkata: “Ini adalah Brasil, negara kita, dan mereka (warga Brasil) memiliki hak untuk berekspresi. Berhentilah menghalangi dan menindas mereka.”

Para demonstran adalah sekelompok kecil warga Brasil yang menyatakan bahwa mereka berkumpul untuk meningkatkan kesadaran tentang penganiayaan agama yang sedang berlangsung dan pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok, termasuk penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong.

Falun Gong, yang juga dikenal sebagai Falun Dafa, adalah latihan meditasi spiritual yang didasarkan pada prinsip Sejati-Baik-Sabar.

Para praktisi Falun Gong telah menghadapi penindasan brutal dari Partai Komunis Tiongkok (PKT) sejak tahun 1999, ketika jumlah praktisi melampaui jumlah anggota PKT.

Pada tahun 2020, sebuah pengadilan yang berbasis di London, setelah penyelidikan selama 18 bulan, menyimpulkan tanpa keraguan bahwa rezim komunis Tiongkok secara paksa mengambil organ tubuh dari para tahanan hati nurani selama bertahun-tahun, dengan para praktisi Falun Gong sebagai korban utama.

Falun Gong dipraktikkan di lebih dari 100 negara di seluruh dunia, dengan sejumlah kecil praktisi di Brasil.

Apa yang Terjadi

Menurut para pengunjuk rasa Brasil, mereka awalnya berdiri di sebuah jembatan kecil dengan spanduk mereka di tempat, tetapi mereka kewalahan oleh para pengunjuk rasa tandingan.

Setelah intervensi dari polisi setempat, yang memaksa para pengunjuk rasa tandingan untuk meninggalkan para praktisi, tentara Brasil menutup jembatan dan memerintahkan evakuasi lokasi. Setelah berpindah lokasi lagi, para pengunjuk rasa tandingan terus meneriaki dan melecehkan para praktisi Falun Gong.

Setelah itu, sebuah mobil tiba di jalan yang ditutup untuk delegasi G20 Tiongkok, dan beberapa orang keluar dari kendaraan tersebut untuk mengarahkan para pengunjuk rasa tandingan yang sudah berada di daerah tersebut untuk terus mengganggu demonstrasi damai.

“Ya, ada pemuda-pemuda yang kuat, pria dewasa, gadis-gadis muda, wanita dewasa, dan mereka semua tidak menghormati kami, membatasi kebebasan kami, menindas kami, mencoba menurunkan spanduk kami dengan tangan dan gagang bendera,” ujar Alberto. “Ketika kami pergi, para pengunjuk rasa tandingan dari Tiongkok mengikuti dan memotret mobil-mobil Uber mereka,” kata Alberto. Mereka ditemani oleh dua pengawal Brasil yang, menurut pengamatan para praktisi Falun Gong, tampak bersenjata.

Para demonstran Brasil berhasil meninggalkan acara tersebut dengan aman dengan bantuan polisi.

Seorang wartawan Epoch Times Brasil yang meliput acara tersebut juga diikuti oleh para demonstran tandingan dari Tiongkok. Mobil Uber yang digunakannya untuk meninggalkan lokasi berulang kali difoto oleh mereka. Mereka juga mengintimidasi dan mengikutinya dari dekat saat ia menaiki kendaraan tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Falun Gong AS

Pada 25 Juni, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan H.R. 4132, “Undang-Undang Perlindungan Falun Gong.”

RUU bersejarah ini adalah undang-undang federal AS pertama yang diusulkan untuk secara khusus memerangi pelanggaran hak asasi manusia yang diderita oleh puluhan juta praktisi Falun Gong di Tiongkok dan menangani kejahatan pengambilan organ secara paksa.

Sebuah RUU pendamping diperkenalkan di Senat AS oleh Senator Marco Rubio , calon Presiden terpilih Donald Trump untuk mengepalai urusan luar negeri di pemerintahan AS berikutnya.

Emmanuele Khouri berkontribusi dalam laporan ini.

Sumber : The Epoch Times

Pembicaraan antara Presiden Philipina dan Trump Membahas Penguatan Aliansi AS-Pilipina

0

EtIndonesia. Presiden Philipina Ferdinand Marcos Jr., pada hari Selasa (19/10), mengatakan bahwa dia telah melakukan pembicaraan dengan Presiden terpilih AS, Donald Trump, melalui telepon tentang aliansi kedua negara serta keinginan bersama untuk memperkuat hubungan erat tersebut. Marcos Jr. menyatakan bahwa percakapan dengan Trump berlangsung harmonis dan sangat produktif, dan dia berencana untuk bertemu dengan Trump secepat mungkin.

“Dia merasa senang mendengar kabar dari Philipina,” kata Marcos Jr. 

Selama dua tahun pemerintahannya, Marcos telah memperkuat hubungan pertahanan Manila dengan Washington karena kedua negara menghadapi tantangan keamanan bersama di kawasan tersebut.

Marcos berusaha memperbaiki hubungan kedua negara yang sempat rusak di masa pemerintahan pendahulunya, Rodrigo Duterte. Tahun lalu, Marcos secara resmi mengunjungi Amerika Serikat, yang merupakan kunjungan pertama seorang Presiden Philipina ke AS dalam lebih dari satu dekade.

Marcos adalah anak dari mantan Presiden Philipina Ferdinand Marcos dan mantan ibu negara Imelda Marcos. Setelah “Revolusi Kekuatan Rakyat” tahun 1986 yang menggulingkan rezim Marcos, AS membantu keluarga tersebut melarikan diri ke Hawaii.

Marcos menyatakan bahwa Trump menanyakan tentang kondisi ibunya yang berusia 95 tahun,:

“Ia bertanya, ‘Bagaimana kabar Imelda?’ Saya memberitahunya, ‘Dia mengucapkan selamat kepadamu (atas terpilihnya sebagai presiden AS).’”

Menteri Pertahanan AS: Pergantian Pemerintahan Tidak Pengaruhi Aliansi AS-Philipina

Philipina pernah menjadi koloni Amerika Serikat, dan saat ini negara kepulauan tersebut dianggap sebagai kunci strategis Amerika untuk melawan kebijakan yang semakin agresif dari Tiongkok di Laut China Selatan dan Taiwan.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, pada hari Selasa, mengunjungi komando militer barat Philipina yang berlokasi di Pulau Palawan di dekat Laut China Selatan, mengulangi komitmen Washington berdasarkan Perjanjian Pertahanan Bersama yang ditandatangani tahun 1951 terhadap Philipina.

Dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Pertahanan Philipina Gilberto Teodoro, Austin menekankan bahwa aliansi AS-Philipina akan bertahan melalui pergantian pemerintahan. 

“Komitmen kami terhadap Perjanjian Pertahanan Bersama tidak goyah. Biar saya tegaskan lagi, Perjanjian Pertahanan Bersama berlaku untuk serangan bersenjata terhadap kekuatan militer, pesawat, atau kapal publik kami (termasuk penjaga pantai kami) di mana pun di Laut China Selatan,” kata Austin.

Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok dengan cara yang provokatif telah sering menekan Philipina di perairan Laut China Selatan yang disengketakan, menjadikan jalur strategis ini sebagai titik potensial konflik antara Washington dan Beijing.

Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatannya, yang merupakan jalur perdagangan laut senilai lebih dari tiga triliun dolar Amerika setiap tahun. Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan bahwa klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum, keputusan yang ditolak oleh Tiongkok tetapi didukung oleh Washington yang menyatakan bahwa keputusan tersebut mengikat. (jhn/yn)

Data Keuangan Tiongkok pada Oktober Menunjukkan Lebih Banyak Kesulitan Perekonomian 

0

Analis market mengatakan angka-angka keuangan Tiongkok pada Oktober mengindikasikan bahwa perlambatan ekonominya mungkin akan berlanjut hingga 2025

ETIndonesia. Menurut data yang dirilis minggu ini oleh bank sentral Tiongkok, pinjaman bank baru turun tajam pada Oktober, sementara total pembiayaan sosial yang beredar – yang mengukur aliran kredit dari pasar keuangan ke dalam ekonomi riil – melambat ke rekor terendah.

Para analis mengatakan kepada The Epoch Times bahwa angka-angka tersebut menunjukkan bahwa serangkaian langkah stimulus Beijing telah gagal meningkatkan kepercayaan bisnis, konsumen, dan pemberi pinjaman sejauh ini.

Menurut analisis The Epoch Times terhadap data yang diterbitkan oleh People’s Bank of China (PBoC), bank-bank di Tiongkok menerbitkan 500 miliar yuan (sekitar $69 miliar) dalam bentuk pinjaman yuan baru pada Oktober. Ini adalah penurunan 69 persen dari 1,59 triliun yuan (sekitar $220 miliar) di September dan 200 miliar yuan (sekitar $28 miliar) lebih rendah dari ekspektasi, menurut para ekonom yang disurvei oleh Reuters.

Total pembiayaan sosial yang beredar di Oktober melambat ke rekor terendah 7,8%, turun dari 8% di bulan September.

Khususnya, pinjaman dalam mata uang asing di Oktober turun 21,9% YoY. Pertumbuhan ini tetap negatif selama 28 bulan terakhir.

Angka-angka tersebut mencerminkan “penurunan cepat dalam permintaan kredit oleh bisnis dan konsumen,” kata ekonom Tiongkok yang berbasis di AS, Davy J. Wong kepada The Epoch Times.

Ketergantungan berlebihan Tiongkok kepada investasi dan ekspor berarti bahwa pinjaman bank dan pembiayaan sosial adalah indikator utama kesehatan ekonomi negara, kata Wong, menambahkan bahwa data terbaru menunjukkan bahwa ekonomi tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan dapat menghadapi tekanan penurunan lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang.

Sementara itu, jumlah uang beredar yang tipis, atau M1, tumbuh negatif selama tujuh bulan berturut-turut, dan kesenjangannya dengan jumlah uang beredar yang luas, atau M2, tetap lebar di Oktober, yaitu negatif 13,6%, mengindikasikan keengganan untuk membelanjakan dan berinvestasi.

Sun Kuo-hsiang, direktur program Asia-Pasifik Universitas Nanhua Taiwan, mengatakan bahwa jika kesenjangan ini tetap negatif, tren ini kemungkinan akan berlanjut di akhir tahun ini dan di awal tahun depan.

“Tanpa intervensi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kepercayaan pasar, pemulihan ekonomi Tiongkok akan menghadapi tantangan besar,” katanya kepada The Epoch Times.

Wong juga mendukung penilaian Sun. Ia mengatakan bahwa angka-angka yang lebih negatif akan menunjukkan bahwa “kemauan untuk berinvestasi dan membelanjakan uang tidak akan pulih dalam jangka pendek.”

Perekonomian Tiongkok menghadapi tantangan dalam beberapa tahun terakhir karena penurunan berkepanjangan di pasar real estat, meningkatnya utang pemerintah daerah, dan berbagai masalah struktural.

Pada September dan Oktober, Beijing memperkenalkan serangkaian langkah stimulus, termasuk kebijakan moneter ekspansif seperti menurunkan rasio cadangan wajib, suku bunga, dan suku bunga hipotek yang ada.

Namun, data Oktober menunjukkan bahwa “kepercayaan pasar terhadap prospek ekonomi di masa depan belum membaik, dan masih belum mau menambah pinjaman baru” meskipun sudah ada langkah-langkah tersebut, kata Sun.

Wong mengatakan Tiongkok dapat menghadapi tekanan yang sangat besar pada tahun 2024 dan 2025, sebagian disebabkan oleh melemahnya permintaan ekspor yang diakibatkan oleh ketegangan perdagangan dengan Eropa dan Amerika Serikat dan karena “kebijakan domestik belum menyentuh masalah struktural fundamental ekonomi Tiongkok.”

Karena catatan otoritas Tiongkok yang tidak melaporkan dan menutup-nutupi informasi, sulit untuk menilai kebenaran data keuangan Beijing dan kondisi ekonomi Tiongkok yang sebenarnya.

Selain menurunkan suku bunga bank dan rasio cadangan wajib, Beijing baru-baru ini meluncurkan sebuah paket senilai 10 triliun yuan (sekitar $1,4 triliun) untuk memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai kembali utang tersembunyi mereka, yaitu utang yang tidak dilaporkan dalam pembukuan keuangan mereka.

Namun, pengumuman ini tidak mencakup langkah stimulus baru untuk meningkatkan belanja domestik, yang secara luas dipandang sebagai kunci untuk menghidupkan kembali perekonomian Tiongkok.

Luo Ya, Terri Wu, dan Reuters berkontribusi untuk laporan ini

Sumber : The Epoch Times