Diduga puing logam besar berwarna perak yang berasal dari roket jatuh dari ketinggian ke sawah di Kabupaten Xiangyin, Provinsi Hunan, Tiongkok pada 15 Oktober 2024 malam. Insiden tersebut menyebabkan suara ledakan keras. Pemerintah setempat segera menutup lokasi kejadian.
Beberapa pengguna internet mengunggah video yang menunjukkan sebuah lempengan logam besar berbentuk melengkung jatuh di ladang di Kabupaten Xiangyin, menarik perhatian banyak warga desa yang berkumpul untuk melihatnya.
Video tersebut menunjukkan bahwa lempengan logam itu memiliki tanda-tanda kerusakan dan bekas terbakar yang terlihat jelas.
Menurut penduduk setempat, sekitar pukul 19.00, secara tiba-tiba terdengar suara ledakan keras yang membuat rumah dan jendela bergetar, mirip dengan gempa bumi.
Ada juga pengguna internet yang mengatakan bahwa sekitar pukul 19.00, saat sedang memasak di dapur, terdengar suara gemuruh dari luar dan ketika mereka keluar untuk melihatnya, orang-orang mengira itu adalah pesawat pengebom yang sedang mengudara.
Setelah objek logam yang tidak dikenal jatuh dari ketinggian, pemerintah setempat segera mengirim petugas untuk menutup lokasi kejadian.
Puing logam yang jatuh memicu diskusi hangat di kalangan netizen. Beberapa penggemar penerbangan menduga bahwa logam tersebut mungkin adalah sisa-sisa fairing satelit.
Ada juga netizen dari Hunan yang berkomentar: “Itu pasti puing roket. Kami sudah menerima pemberitahuan, lokasi jatuhnya berada di perbatasan Yuanjiang dan Xiangyin. Setiap kali jatuh di Yuanjiang, selalu dirahasiakan, tetapi setiap kali jatuh di Xiangyin, selalu terekspos.”
Seorang netizen lainnya mengungkapkan: “Itu seharusnya adalah puing roket. Puing tahap kedua roket satelit yang diluncurkan dari Xichang sering jatuh di Hunan setiap tahun. Beberapa tahun lalu, puing itu pernah menghantam rumah baru warga dari atap sampai lantai dua. Benda ini sangat berbahaya, semoga pemerintah memindahkan lokasi peluncuran di Xichang ke daerah pesisir.”
Pada malam yang sama, objek bercahaya yang tidak dikenal juga terlihat jatuh di Qionghai, Hainan. Seorang saksi mata mengatakan: “Bentuknya bulat dan sangat terang. Saya mengira itu adalah lampion terbang, tetapi benda itu dengan cepat jatuh hanya dalam beberapa detik.” (Hui)
EtIndonesia. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Polandia, Władysław Kosiniak-Kamysz, dalam wawancara dengan media Polandia Interia pada 15 Oktober lalu menyatakan bahwa persyaratan Polandia untuk mengintegrasikan Ukraina ke dalam Uni Eropa harus dikaitkan dengan penyelesaian masalah sejarah Pembantaian Volhynia, karena keanggotaan dalam Uni Eropa bukanlah masalah yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Ukraina. Kosiniak-Kamysz menekankan, meskipun terdapat kontroversi sejarah, Warsawa akan terus memberikan dukungan militer dan kemanusiaan kepada Kiev.
Pada 27 Mei 2024, Kosiniak-Kamysz, yang juga bertindak sebagai Wakil Perdana Menteri, menyampaikan bahwa ini adalah program yang akan menghabiskan 10 miliar Zloty Polandia (sekitar Rp 38,8 triliun) yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan di perbatasan timurnya dengan Belarusia dan Rusia.
Kosiniak-Kamysz, dalam wawancaranya dengan media Polandia Interia mengatakan bahwa persyaratan Polandia untuk mengintegrasikan Ukraina ke dalam Uni Eropa harus dikaitkan dengan penyelesaian masalah sejarah Pembantaian Volhynia, karena keanggotaan dalam Uni Eropa bukanlah masalah yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Ukraina. Kosiniak-Kamysz menekankan, meskipun terdapat kontroversi sejarah, Warsawa akan terus memberikan dukungan militer dan kemanusiaan kepada Kiev.
Kosiniak-Kamysz juga menyatakan pada Juni lalu bahwa tanpa penyelesaian masalah Pembantaian Volhynia, Ukraina tidak akan bisa bergabung dengan Uni Eropa. Selama Perang Dunia II, Pasukan Pemberontak Ukraina (UPA) melakukan pembersihan etnis terhadap orang Polandia dan minoritas lainnya di wilayah barat Ukraina saat ini, yang dikenal sebagai “Pembantaian Volhynia” pada tahun 1943 hingga 1944, menyebabkan puluhan ribu orang Polandia tewas, dan masih menjadi topik yang kontroversial. Pembantaian ini tidak hanya terjadi di wilayah Volhynia tetapi juga meluas ke provinsi lain seperti Galicia Timur. Menurut sejarawan Polandia, sekitar 100.000 orang Polandia dan minoritas lainnya seperti orang Hungaria terbunuh dalam pembantaian ini selama perang.
Kosiniak-Kamysz menyatakan: “Keanggotaan dalam Uni Eropa untuk Ukraina bukanlah masalah hidup atau mati, melainkan sebuah kesempatan untuk memajukan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan GDP,” dan menambahkan: “Selain dari syarat yang ditetapkan oleh Uni Eropa, kami juga dapat mengajukan syarat moral dan historis terkait masalah Volhynia.”
Ukraina telah memulai negosiasi untuk bergabung dengan Uni Eropa lebih awal tahun ini, tetapi keputusan akhir membutuhkan konsensus dari 27 negara anggota. Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Polandia Radosław Sikorski kembali mengangkat masalah Pembantaian Volhynia dalam dialog yang panas dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy.
Meskipun upaya rekonsiliasi telah dilakukan berkali-kali antara Polandia modern dan Ukraina, masih ada perbedaan pendapat seputar Permintaan Polandia untuk menggali kembali jenazah korban Polandia yang dimakamkan di Ukraina modern. Ukraina pada tahun 2017 telah menghentikan penggalian karena monumen Pasukan Pemberontak Ukraina di Polandia dirusak.
Pada awal Oktober lalu, Institut Memori Nasional Ukraina berjanji untuk memulai pencarian dan penggalian tahun depan. Isu ini juga telah menimbulkan ketegangan dalam politik domestik Polandia. Presiden Polandia, Andrzej Duda, menyatakan bahwa menghalangi keanggotaan Ukraina dalam Uni Eropa sesuai dengan “kebijakan Putin”. Meskipun demikian, sikap yang berbeda terhadap masalah Volhynia juga telah diajukan oleh pemerintahan konservatif sebelumnya dari Partai Hukum dan Keadilan (PiS), yang merupakan sekutu Presiden Duda.
Kosiniak-Kamysz dalam wawancara itu menyatakan : “Mungkin terdengar mengejutkan, tetapi pemerintah saat ini lebih memprioritaskan masalah penggalian dan penghormatan terhadap korban Pembantaian Volhynia dibandingkan pemerintahan sebelumnya.” (jhn/yn)
Di bawah tekanan besar, Israel menyatakan akan terus mencapai tujuan militernya. Apakah Amerika Serikat akan memutuskan bantuan militer kepada sekutunya yang erat di Timur Tengah?
Li Lan – New Tang Dynasty Television
Pada 16 Oktober 2024, perhatian tertuju pada serangan Israel terhadap sebuah gedung pemerintah di kota Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Menteri Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa 16 orang, termasuk seorang wali kota tewas.
Selain itu, militer Israel mengakui bahwa dalam serangannya terhadap Hizbullah, mereka secara tidak sengaja menyerang pasukan penjaga perdamaian PBB yang ditempatkan di Lebanon dan anggota tentara Lebanon.
Israel menuduh Hizbullah bersembunyi di bawah bangunan sipil di Lebanon atau menggunakan pasukan PBB sebagai tameng.
Serangan “tidak sengaja” ini membuat marah Prancis dan Italia, yang saat ini menjadi negara penyumbang terbesar untuk pasukan PBB di Lebanon. Pada Rabu (16 Oktober), Italia dan Prancis memimpin 16 negara Uni Eropa untuk mengeluarkan pernyataan yang mengecam keras serangan Israel terhadap pasukan PBB.
Selain itu, Uni Eropa dan PBB menekan Israel agar menghentikan perang.
Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyatakan bahwa negosiasi gencatan senjata dengan Lebanon bisa dilakukan, tetapi operasi militer saat ini tidak akan dihentikan.
Mantan Wakil Panglima Angkatan Udara Republik Tiongkok, Jenderal Zhang Yanting, mengatakan bahwa Israel akan menghentikan serangannya hanya setelah mencapai tujuan strategis yang diinginkannya terhadap Iran. Akhir dari perang ini dikendalikan dan dipimpin oleh Israel. Oleh karena itu, saat ini konflik di seluruh wilayah Timur Tengah tidak akan berakhir.
Israel saat ini sedang berperang di berbagai lini, tidak hanya dengan Hamas dan Hizbullah, tetapi juga menghadapi ancaman dari Iran dan kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Iran di Suriah dan Yaman.
Meskipun beberapa anggota parlemen kiri Amerika Serikat mendesak Presiden Biden untuk memutus bantuan militer kepada Israel guna memaksa tercapainya kesepakatan gencatan senjata, pada Minggu (13 Oktober), Gedung Putih mengumumkan pengiriman sistem pertahanan rudal canggih ke Israel dan menugaskan sekitar 100 personel militer AS untuk mengoperasikannya.
“Israel adalah satu-satunya negara Yahudi di koridor Timur Tengah yang sangat membantu kepentingan AS. Selain itu, untuk menjaga hasil operasi militer Israel selama lebih dari setahun terakhir, bahkan ada kemungkinan bahwa tindakan militer dapat menyelesaikan masalah Hamas atau Hizbullah,” kata peneliti dan kepala di Institut Penelitian Keamanan Nasional Taiwan, Shen Ming-shi.
Jenderal Zhang Yanting juga menambahkan: “Karena ekonomi, politik, dan keuangan Amerika Serikat dikendalikan oleh orang Yahudi, arah politik AS cenderung mengikuti sikap Yahudi. Jadi, Amerika Serikat pasti akan mendukung Israel sepenuhnya, dan batasan yang mereka nyatakan hanyalah retorika politik.”
Pada 7 Oktober tahun lalu, serangan Hamas di desa-desa Israel memicu konflik antara Israel dan Hamas. Meskipun militer Israel telah hampir menyelesaikan pembersihan terhadap Hamas, sekitar 100 sandera yang disandera oleh Hamas masih berada di Jalur Gaza dan pertempuran di wilayah tersebut belum berhenti.
Dengan musim dingin yang mendekat, organisasi terkait PBB sedang mempercepat negosiasi dengan Israel untuk mencari cara yang memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Menurut laporan dari Jerusalem Post, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa militer Israel harus mempertahankan kendali.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan: “Saya tidak berpikir kami ingin menjadi pihak yang mengendalikan distribusi bantuan di Gaza.”
Danon juga mengatakan bahwa Gaza tidak kekurangan bantuan, tetapi warga sipil yang kelaparan tidak mendapatkan makanan karena anggota Hamas mencuri dan menjual bantuan kemanusiaan untuk keuntungan pribadi. (Hui)
Pada Rabu (16 /10/2024), Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengajukan lima poin utama dari “Rencana Kemenangan” di hadapan parlemen. Selain itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menyetujui paket bantuan baru senilai 425 juta dolar AS untuk Ukraina.
“Poin pertama adalah mengundang Ukraina untuk bergabung dengan NATO sekarang juga,” ujarnya.
Poin pertama dari “Rencana Kemenangan” yang diajukan oleh Presiden Zelenskyy adalah memungkinkan Ukraina untuk bergabung dengan NATO tanpa syarat sebelum perang berakhir.
Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menegaskan kembali bahwa jalan Ukraina menuju NATO tidak dapat dibalik. Ia juga menyatakan bahwa diskusi dengan para sekutu mengenai cara mendorong proses ini akan dilanjutkan.
“Saya yakin suatu hari nanti Ukraina akan menjadi anggota NATO, dan ketika hari itu tiba, saya akan menyambutnya dengan tepuk tangan,” katanya.
Zelenskyy juga menyatakan bahwa setelah perang, pasukan Ukraina bersedia membantu memperkuat keamanan NATO dan menggantikan sebagian pasukan Amerika di Eropa.
Dalam hal militer, selain memperkuat pertahanan dalam negeri dan melakukan serangan di wilayah Rusia, Zelenskyy mengusulkan untuk mengembangkan kemampuan pencegahan strategis non-nuklir secara menyeluruh di wilayah Ukraina guna menghadapi ancaman Rusia dan menghancurkan kekuatan militer Rusia.
“(Rusia juga bisa) menggunakan cara diplomasi yang jujur untuk mengakhiri perang secara adil atau memastikan bahwa mereka tidak lagi mampu melancarkan perang agresi di masa depan,” katanya.
Selain itu, “Rencana Kemenangan” juga membayangkan peran negara-negara Barat dalam melindungi sumber daya penting Ukraina. Sebagai imbalannya, Ukraina akan memberi jaminan kepada Barat untuk dapat berinvestasi dan memanfaatkan potensi sumber daya tersebut.
“Kami, rakyat Ukraina, bersama mitra kami, harus mengubah situasi ini dan mengakhiri perang,” ujarnya.
Zelensky yakin bahwa jika rencana ini segera dilaksanakan, perang akan berakhir paling lambat pada tahun 2025. Pada Kamis (17 Oktober), ia akan berangkat ke Brussels untuk mempresentasikan rencananya secara langsung di KTT para pemimpin Uni Eropa.
Pada hari yang sama, Kremlin memperingatkan Kiev untuk tetap realistis dan menyebut kebijakan seperti itu sia-sia.
Saat Zelensky menyampaikan pidatonya di parlemen, pasukan Rusia terus menyerang desa-desa di Ukraina Timur untuk menguasai pusat transportasi dan melemahkan garis pertahanan Ukraina.
Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu mengklaim bahwa pasukan mereka telah merebut desa Krasnyar di wilayah Donetsk dan desa Nevske di wilayah Luhansk.
Di hari yang sama, berbagai kota di Ukraina, termasuk Kiev, diserang oleh 136 drone Rusia, yang menyebabkan kebakaran di beberapa daerah dan pemadaman listrik secara luas. Serangan ini merupakan salah satu serangan drone terbesar yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina dalam beberapa bulan terakhir. (Hui)
EtIndonesia. Pada 14 Oktober lalu, pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, memerintahkan brigade artileri untuk bersiap dalam keadaan siaga tembak, sebuah tindakan militer mendadak yang tidak hanya meningkatkan ketegangan antara kedua Korea, tetapi juga menarik perhatian dunia.
Latihan ini disertai dengan serangkaian manuver politik dan ancaman militer, terutama serangkaian provokasi terbuka Korea Utara terhadap Korea Selatan. Pengamat politik Wu Jianmin berpendapat bahwa konfrontasi militer antara Korea Utara dan Korea Selatan bukan hanya persaingan antar kedua negara, tetapi juga mencerminkan pertarungan politik internasional yang kompleks.
Pada 14 Oktober 2024, Kim Jong Un memerintahkan brigade artileri Korea Utara untuk bersiap dalam keadaan siaga tembak dan menyatakan “perang hampir terjadi.” Korea Selatan segera merespon dengan mengerahkan kendaraan lapis baja dan kendaraan transportasi pasukan ke arah Garis Demarkasi Militer, menunjukkan kesiapan untuk bertempur kapan saja.
Media resmi Korea Utara, KCNA, melaporkan bahwa militer Korea Utara telah menghancurkan sebagian jalan dan jalur kereta api yang menghubungkan Korea Utara dengan Korea Selatan pada hari Selasa, sebuah langkah yang dianggap perlu dan sah karena situasi keamanan yang sangat genting akibat provokasi politik dan militer oleh “kekuatan musuh”, yang membuat negara itu berada di ujung perang.
Pada tanggal 17 Oktober, media resmi Korea Utara mengonfirmasi bahwa melalui amandemen konstitusi, Korea Selatan telah ditetapkan secara resmi sebagai “negara musuh”. Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara telah mengamandemen konstitusi lebih awal bulan ini, menurut sumpah Kim Jong Un untuk meninggalkan tujuan unifikasi sebagai tujuan nasional.
Wu Jianmin dalam program YouTube-nya menganalisis bahwa tindakan Kim Jong Un di atas tampaknya sebagai ancaman militer, tetapi sebenarnya memiliki motif politik yang lebih dalam. Korea Utara telah menghancurkan jalan yang menghubungkan Korea Utara dan Korea Selatan, mengklaim hal itu dilakukan untuk mencegah invasi darat oleh Korea Selatan, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk mencegah warga Korea Utara melarikan diri ke Korea Selatan melalui jalan-jalan tersebut selama konflik.
Mobilisasi militer Korea Utara menunjukkan sensitivitas tinggi rezim terhadap situasi internal. Kim Jong Un menyadari bahwa perang modern tidak lagi bergantung pada serangan darat berskala besar, dan hasil pertempuran lebih banyak ditentukan oleh serangan tepat sasaran dan kontrol tingkat tinggi. Oleh karena itu, apa yang disebut “siaga perang tingkat satu” oleh Korea Utara lebih merupakan sikap politik, bertujuan untuk menunjukkan “kekuatan stabil dinasti Kim” kepada publik dalam negeri, sementara juga mengirimkan sinyal keras ke komunitas internasional. Situasi militer yang tiba-tiba ini sebenarnya menyembunyikan latar belakang politik, ekonomi, dan sosial konflik panjang antara Korea Utara dan Korea Selatan.
Dilema Internal Korea Utara dan Permainan Internasional
Wu Jianmin menyebutkan bahwa Korea Utara menghadapi banyak masalah internal, termasuk kemerosotan ekonomi, kekurangan pangan, dan sanksi internasional yang telah memperburuk kondisi kehidupan rakyatnya secara dramatis. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya sanksi internasional terhadap pengembangan senjata nuklir Korea Utara, cadangan devisa dan sumber ekonomi negara itu hampir habis. Untuk meredakan krisis domestik, Kim Jong Un harus bergantung pada dukungan dari Tiongkok dan Rusia.
Sejak meletusnya perang Rusia-Ukraina, hubungan antara Korea Utara dan Rusia menjadi lebih dekat. Rusia membeli senjata dari Korea Utara dan menggunakan personel militer Korea Utara untuk mendukung operasi tempur di medan perang Ukraina, memberikan dana dan bantuan materi yang signifikan kepada Korea Utara. Kim Jong Un menggunakan kesempatan ini untuk terus memperkuat persenjataan Korea Utara, mencoba memanfaatkan kekacauan situasi internasional untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun, meskipun Kim Jong Un mendapatkan beberapa dukungan ekonomi, hal tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan masalah mendalam di dalam negeri.
Kemiskinan dan penindasan di Korea Utara, khususnya perbedaan kekayaan yang besar antara dinasti Kim dan rakyat biasa, secara bertahap memperdalam ketidakpuasan sosial di dalam masyarakat Korea Utara. Kim Jong Un dengan ketat dan secara otoriter mencoba mengendalikan situasi untuk mencegah pemberontakan rakyat. Namun, dia juga menyadari bahwa jika situasi lepas kendali, yang pertama kali terancam adalah dirinya sendiri dan seluruh dinasti Kim. Sanksi internasional terhadap Korea Utara, terutama dari Amerika Serikat dan PBB, memaksa Korea Utara untuk mencari jalan keluar baru. Kim Jong Un mencoba mencari pengaruh yang lebih besar di Asia Timur melalui kerja sama dengan Putin dan Xi Jinping. Dia berharap melalui aliansi dengan Tiongkok dan Rusia untuk mendapatkan lebih banyak dukungan militer dan ekonomi. Namun, ketergantungan ini juga membuat Korea Utara semakin terisolasi di panggung internasional. Komunitas internasional secara luas mengutuk catatan hak asasi manusia dan perilaku ancaman nuklir Korea Utara, membuat jalur Kim Jong Un untuk mendapatkan pengakuan internasional semakin sulit.
Risiko Perang Korea Utara vs Korea Selatan dan Intervensi Internasional
Ketegangan militer antara Korea Utara dan Korea Selatan bukan hanya pertarungan antara dua negara, tetapi juga melibatkan permainan kekuatan besar. Amerika Serikat, Jepang, serta Tiongkok dan Rusia, semuanya memainkan peran penting dalam isu Semenanjung Korea. Khususnya, kerja sama militer antara Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan sangat meningkatkan kemampuan penangkalan terhadap Korea Utara.
Pada tahun 2023, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan secara resmi menandatangani perjanjian aliansi militer tiga pihak, memperkuat kerja sama pertahanan di Asia Timur. Amerika Serikat tidak hanya menyediakan peralatan militer canggih kepada Korea Selatan dan Jepang, tetapi juga melalui latihan militer dan berbagi intelijen, memastikan ketiga negara tetap konsisten dalam menghadapi ancaman Korea Utara. Kehadiran aliansi ini membuat Korea Utara harus mempertimbangkan reaksi Amerika Serikat dan Jepang saat mencoba memprovokasi Korea Selatan.
Di sisi lain, Tiongkok dan Rusia menjaga jarak mengenai isu Korea Utara. Meskipun Tiongkok secara resmi mendukung stabilitas dan perdamaian di Semenanjung Korea, namun hubungan antara Beijing dan Pyongyang tetap kompleks. Tiongkok tidak ingin melihat kejatuhan rezim Korea Utara, karena hal itu akan menyebabkan pengungsi membanjiri timur laut Tiongkok dan juga akan memungkinkan pengaruh Amerika Serikat ke perbatasan Tiongkok. Namun, Beijing tidak senang dengan uji coba nuklir dan peluncuran misil Korea Utara, sehingga dalam beberapa kasus mengadopsi kebijakan dukungan yang “terbatas” terhadap Korea Utara.
Rusia adalah pendukung penting Korea Utara dalam hal militer dan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Sejak perang Ukraina, Putin dan Kim Jong Un telah bertemu beberapa kali, mencapai serangkaian kesepakatan kerja sama militer. Rusia menyediakan senjata, teknologi, dan dana sebagai imbalan atas dukungan militer Korea Utara. Kerja sama ini tidak hanya membantu meringankan tekanan ekonomi Korea Utara tetapi juga memberi Kim Jong Un lebih banyak keberanian dalam tindakan provokatifnya di Asia Timur. Namun, dukungan Rusia juga memiliki batasannya; Putin tidak ingin aksi militer Korea Utara menjadi terlalu eskalatif, karena itu bisa memicu balasan gabungan dari Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, dan bahkan bisa menyebabkan Rusia sendiri menjadi lebih terisolasi secara internasional.
Wu Jianmin mengatakan, bahwa meskipun pertarungan militer antara Korea Utara dan Korea Selatan tampak tegang, namun kedua belah pihak sebenarnya tetap berhati-hati terhadap perang total. Kim Jong Un menyadari bahwa Korea Utara, baik dalam hal kekuatan ekonomi, peralatan militer, maupun dukungan internasional, tidak bisa bersaing dengan Korea Selatan. Lebih lanjut, jika perang pecah, aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan-Jepang akan sepenuhnya menghancurkan infrastruktur militer Korea Utara, dan bahkan bisa mengakhiri rezim Kim.
Namun, awan perang belum sepenuhnya menghilang. Situasi di Semenanjung Korea sangat tidak stabil, dan setiap provokasi militer bisa memicu reaksi berantai. Aksi drone Korea Selatan dan serangan balon Korea Utara, meskipun tampak sebagai konfrontasi skala kecil, sebenarnya menyembunyikan perang psikologis besar di antara mereka. Konfrontasi antara Korea Utara dan Korea Selatan tidak hanya mempengaruhi keamanan kedua negara tetapi juga langsung mengancam perdamaian dan stabilitas di Asia Timur.
Peran Masyarakat Internasional dan Prospek Masa Depan
Wu Jianmin menekankan bahwa konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan bukanlah masalah regional semata, tetapi juga memiliki dampak mendalam terhadap tatanan politik global. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan Rusia telah menginvestasikan banyak energi dalam isu ini. Di masa depan, bagaimana masyarakat internasional terlibat, menengahi, dan menyelesaikan konflik ini akan menentukan arah masa depan Semenanjung Korea.
Saat ini, ada kesepakatan umum di masyarakat internasional bahwa masalah Korea Utara harus diselesaikan melalui cara-cara diplomatik. Meskipun Korea Utara telah berulang kali melakukan uji coba rudal dan mengancam akan menggunakan senjata nuklir, masyarakat internasional tetap berkomitmen untuk memaksa Korea Utara menghentikan program nuklirnya melalui kombinasi negosiasi dan sanksi. Namun, sensitivitas tinggi rezim Korea Utara terhadap tekanan eksternal membuat setiap negosiasi penuh dengan ketidakpastian.
Sikap Amerika Serikat dalam masalah Semenanjung Korea sangat jelas, yaitu tidak akan membiarkan Korea Utara menggunakan ancaman nuklir untuk menyandera masyarakat internasional. Amerika Serikat telah berulang kali menyatakan bahwa jika Korea Utara terus melakukan uji coba nuklir, Amerika akan semakin memperketat sanksi terhadap Korea Utara dan bekerja sama dengan sekutu-sekutunya untuk mengambil tindakan militer yang lebih tegas. Di sisi lain, Amerika Serikat juga bersedia melakukan dialog langsung dengan Korea Utara dalam kondisi tertentu, dengan harapan dapat menghindari perang melalui jalur diplomatik.
Bagi Tiongkok, menjaga stabilitas di Semenanjung Korea adalah tujuan strategis yang paling penting. Tiongkok tidak ingin melihat runtuhnya rezim Korea Utara, karena hal ini akan memicu ketidakstabilan regional yang sulit diprediksi. Namun, Tiongkok juga tidak ingin Korea Utara melangkah terlalu jauh dalam isu senjata nuklir, karena ini tidak hanya mengancam keamanan Tiongkok, tetapi juga bisa mendorong lebih banyak negara untuk bergabung dalam sistem keamanan Asia Timur yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, Tiongkok telah menerapkan kebijakan seimbang dalam menghadapi masalah Korea Utara, baik dengan memberikan bantuan untuk menjaga stabilitas rezim Korea Utara, maupun dengan memberikan tekanan dalam kerangka sanksi internasional.
Di masa depan, situasi di Semenanjung Korea kemungkinan besar akan tetap berada dalam kondisi “ketegangan tingkat rendah”. Sementara di kedua belah pihak, Korea Utara dan Korea Selatan, akan tetap mempertahankan konfrontasi militer dalam batasan tertentu, tetapi kemungkinan terjadinya perang skala penuh tetap rendah. Bagi Kim Jong-un, melancarkan perang tidak hanya berisiko menggulingkan rezimnya, tetapi juga akan memperburuk krisis ekonomi Korea Utara. Oleh karena itu, dia lebih mungkin untuk terus menggunakan “diplomasi ancaman” untuk mendapatkan keuntungan, daripada benar-benar melancarkan aksi militer besar-besaran.
Wu Jianmin berpendapat bahwa meskipun masa depan Semenanjung Korea penuh dengan ketidakpastian, namun upaya bersama dari masyarakat internasional akan membantu meredakan ketegangan.(jhn/yn)
EtIndonesia. Di tengah ketidakstabilan situasi dunia yang ekstrem, Penghargaan Nobel Perdamaian tahun ini diberikan kepada organisasi penyintas bom atom Jepang, yang kembali menarik perhatian dunia terhadap isu senjata nuklir dan perdamaian umat manusia. Penyintas bom atom Jepang menyatakan bahwa sekarang adalah waktunya untuk “beralih dari berdoa untuk perdamaian menjadi menciptakan perdamaian”.
Perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung selama dua tahun terus memanas, konflik di Timur Tengah merebak, dan situasi di Selat Taiwan, Laut China Selatan, serta Semenanjung Korea semakin tegang. Rusia dan Korea Utara secara terbuka menyatakan tidak akan meninggalkan senjata nuklir mereka, sedangkan Tiongkok yang aktif mengembangkan senjata nuklir juga semakin memperkuat kerja sama dengan negara-negara poros kejahatan seperti Rusia, yang menimbulkan ancaman besar bagi keamanan regional dan dunia. Kekhawatiran makin meningkat bahwa Perang Dunia Ketiga mungkin akan pecah, bahkan mungkin melibatkan penggunaan senjata nuklir yang mematikan.
Pada 11 Oktober lalu, Penghargaan Nobel Perdamaian tahun ini diumumkan, dan “Federasi Korban Bom Atom dan Hidrogen Jepang” dianugerahi penghargaan ini. Komite Nobel Norwegia mengakui upaya kelompok ini “untuk mendorong dunia bebas nuklir” dan melalui kesaksian mereka yang mengalaminya, mereka memberi tahu orang-orang bahwa senjata nuklir tidak boleh digunakan lagi. Ketua Komite Nobel Norwegia, Joergen Watne Frydnes, mengingatkan negara-negara pemilik nuklir bahwa senjata nuklir tidak boleh digunakan, “perang nuklir dapat menghancurkan peradaban kita”.
Penganugerahan ini merupakan kedua kalinya Jepang menerima Penghargaan Nobel Perdamaian sejak mantan Perdana Menteri Eisaku Sato pada tahun 1974, yang menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) atas kontribusinya terhadap perdamaian. “Federasi Korban Bom Atom dan Hidrogen Jepang” didirikan pada tahun 1956 dengan tujuan untuk menceritakan pengalaman 79 tahun yang lalu dari sudut pandang mereka yang mengalaminya, mengatakan kepada dunia bahwa senjata nuklir harus dihapuskan untuk menjaga perdamaian manusia.
Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, mengatakan: “Penghargaan ini sangat berarti bagi organisasi yang telah berupaya menghapus senjata nuklir selama bertahun-tahun.”
Mantan Perdana Menteri Fumio Kishida juga menyatakan kegembiraannya di platform X, mengatakan: “Bekerja untuk mencapai dunia tanpa nuklir adalah misi negara yang satu-satunya mengalami serangan bom atom.”
Pada 13 Oktober lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengeluarkan pernyataan, menyampaikan selamat kepada kelompok Jepang yang memenangkan penghargaan: “Atas nama Amerika Serikat, saya dengan tulus mengucapkan selamat kepada Anda atas terpilihnya Anda untuk Nobel Perdamaian, dan mengucapkan selamat atas pekerjaan bersejarah Anda untuk memastikan senjata nuklir tidak digunakan lagi.”
Dia menekankan: “Kita harus terus berusaha sampai hari ketika senjata nuklir di dunia akhirnya dihapuskan selamanya.”
Dia juga berbicara tentang kunjungan ke Hiroshima pada Mei tahun lalu, dan menyerukan: “Seperti yang saya rasakan dengan kuat saat bertemu dengan penyintas bom atom, kita harus terus bergerak menuju hari di mana senjata nuklir dihapuskan secara permanen di dunia.”
Biden juga mengatakan dalam pernyataannya bahwa :”Amerika Serikat siap untuk berkonsultasi dengan Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara tanpa prasyarat apa pun untuk menurunkan ancaman nuklir.”
Hiroe Sato (Penyintas) : Mengirimkan Pesan Perdamaian dari Hiroshima ke Dunia
Hiroe Sato, penyintas ledakan bom atom Hiroshima dan Nagasaki, yang kini menjabat sebagai ketua organisasi nirlaba “HPS International Welfare Organization” Jepang, telah lama menceritakan kerusakan besar yang disebabkan oleh ledakan bom atom melalui berbagai cara.
Pada 15 Oktober lalu, Hiroe Sato, yang kini berusia 86 tahun, menceritakan pengalamannya dalam wawancara dengan reporter the Epoch Times. Sato lahir di Hiroshima pada Mei 1938. Ketika Hiroshima dihantam bom atom, dia baru berusia 7 tahun dan merupakan murid kelas satu sekolah dasar. Saat itu, seperti kebanyakan siswa, dia dievakuasi sendirian ke rumah kakeknya untuk menghindari serangan udara. Sehari sebelum ledakan, orangtuanya datang untuk mengunjunginya sehingga selamat dari bencana, sedangkan kakak laki-lakinya yang bertekad untuk tetap sekolah di Hiroshima kehilangan nyawanya. Semua siswa yang pergi ke sekolah menjadi korban.
Dia menuturkan: “Setelah ledakan bom atom, Hiroshima rata dengan tanah, tidak ada penghalang apa pun, selain beberapa bangunan yang tidak roboh, bisa melihat seluruh kota. ‘Di reruntuhan, saya dan orangtua saya berlari ke sana kemari tanpa tujuan mencari kakak yang hilang. Di perjalanan, tidak bertemu satu orang pun yang dikenal…'”
“Seluruh kota hancur terbakar. Di tengah musim panas yang panas, tidak ada air. Kemudian, ditemukan sebuah tempat di mana air bocor dari pipa, dan orang-orang mengantre panjang untuk mengambil air. Saat itu, tidak seorang pun yang menerobos antrian, semuanya berjalan tertib.”
Dia juga melihat seorang wanita yang telanjang bulat, mungkin karena pakaiannya terbakar habis, tampak sangat menyedihkan… Melihat semua itu saat masih anak-anak, semua pengalaman itu terukir dalam pikirannya, dan tidak akan pernah hilang.
Untuk Menyampaikan Perasaannya kepada Generasi Berikutnya dan Seluruh Dunia, Dia Mendirikan Organisasi HPS Internasional (Hiroshima Peace Station) pada Tahun 2005, Berharap Menjadikan Hiroshima sebagai Pusat Perdamaian Dunia
Keterangan gambar: Pada 5 Agustus 2023, seorang pria mengunjungi Museum Peringatan Perdamaian Hiroshima. (Kazuhiro Nogi/AFP via Getty Images)
“Dari sini kita harus memulai mengirimkan pesan perdamaian,” katanya. Setelah mendirikan HPS, dia mengadakan berbagai kegiatan dan ceramah setiap tahun, serta menerbitkan memoir, puisi prosa, dan katalog gambar seperti “Harta Karun yang Ditemukan di Bawah Awan Jamur”, yang dia sumbangkan ke sekolah dan perpustakaan. Dia mengatakan bahwa dia menghabiskan hampir semua uang pensiunannya untuk kegiatan amal. Dia menyatakan, saat semakin banyak orang yang mengetahui tentang bom atom, mereka harus “beralih dari berdoa untuk perdamaian menjadi menciptakan perdamaian”.
Fumio Kishida, yang berasal dari Hiroshima, terpilih sebagai anggota parlemen Jepang dari Hiroshima dan terpilih kembali hingga saat ini. Karena dia adalah perwakilan dari Hiroshima, dia sangat paham tentang situasi bom atom di Hiroshima. Selama menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, dia mengadakan pertemuan puncak G7 di Hiroshima dan mengundang pemimpin dunia untuk mengunjungi Hiroshima, sehingga dunia dapat lebih memahami kondisi dan aspirasi warga Hiroshima yang terdampak bom atom.
Pusat bom atom Hiroshima terletak di pusat kota Hiroshima, yang kini merupakan lokasi Taman Peringatan Perdamaian Hiroshima, di atas delta sungai. Di dalam taman ini terdapat beberapa monumen, termasuk Kubah Genbaku yang rusak, Museum Peringatan Perdamaian Hiroshima, dan banyak monumen untuk perdamaian.
Keterangan gambar: Pada tanggal 6 Agustus 2024, yang menandai 79 tahun bom atom Hiroshima, warga menaruh lentera di Taman Peringatan Perdamaian Hiroshima sebagai doa untuk perdamaian. (STR/JIJI Press/AFP via Getty Images)
Di dalam Museum Peringatan Perdamaian Hiroshima, terdapat banyak materi sejarah, artefak nyata, dan foto, masing-masing dengan kisahnya sendiri tentang momen sejarah tersebut.
Memasuki taman, terlihat banyak deretan kertas origami burung bangau yang digantung. Ini adalah simbol khas Hiroshima, terutama Taman Peringatan Perdamaian Hiroshima. Setiap tahun, sekitar 10 juta origami burung bangau dikirim ke Hiroshima dari seluruh Jepang dan dunia, mendoakan jiwa-jiwa yang telah pergi dan mengharapkan penghapusan senjata nuklir untuk mencapai perdamaian dunia yang abadi.
Hiroe Sato sering mengadakan berbagai kegiatan di taman perdamaian, termasuk melipat origami burung bangau bersama anak-anak, menghormati, dan mendaur ulang burung bangau yang telah usang.
Hiroshima, sebagai kota pertama di dunia yang mengalami bom atom, juga menjadi simbol kota yang memelihara perdamaian dunia. Setiap musim panas, banyak wisatawan dari seluruh dunia datang untuk mengunjungi situs bom atom dan mempelajari sejarah tersebut.
Setiap tahun pada tanggal 6 Agustus, yang merupakan “Hari Peringatan Perdamaian Hiroshima”, Perdana Menteri Jepang bersama dengan pejabat lokal dan warga setempat mengadakan upacara peringatan di taman perdamaian. Para peserta mengenakan pakaian gelap sederhana, dan wanita menghindari makeup yang mencolok.
Pada pukul 08:15 pagi, ketika bom atom dijatuhkan dan meledak, para peserta melakukan doa diam dan suara sirene terdengar. Pada saat itu, banyak pejalan kaki akan secara otomatis berhenti dan berdiri dengan tangan terlipat dalam doa khusyuk.
Penerimaan Kembali Hadiah Nobel Perdamaian Memicu Pemikiran Baru
Pada tahun 1982, di tengah ketegangan yang meningkat karena konfrontasi AS – Uni Soviet, korban bom atom Jepang, Senji Yamaguchi, pertama kali berbicara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengajak “agar tidak ada lagi korban”. ;Pada tahun 2016, Presiden AS saat itu, Barack Obama, mengunjungi Hiroshima dan Taman Peringatan Perdamaian Hiroshima; Pada tahun 2017, PBB mengadopsi Traktat tentang Pelarangan Senjata Nuklir, yang tidak diikuti oleh negara-negara pemilik senjata nuklir termasuk Jepang; Pada tahun 2023, KTT G7 di Hiroshima diadakan, para pemimpin dunia mengunjungi museum bom atom dan menandatangani buku tamu.
Saat ini, pengurangan senjata nuklir dan non-proliferasi dalam situasi yang serius, dengan kecepatan pengurangan senjata nuklir dunia melambat sementara ancaman penggunaan senjata nuklir meningkat. Meskipun Jepang mendesak komunitas internasional untuk mengurangi senjata nuklir dan menghindari proliferasi, realitas lingkungan internasional memaksa Jepang berada di bawah payung nuklir Amerika Serikat.
Mengingat sejarah dan situasi internasional Jepang, baru-baru ini ada politisi di Jepang yang mengusulkan bahwa Jepang perlu memiliki senjata nuklir untuk meningkatkan daya tahan. Sebelum mencalonkan diri sebagai presiden Partai Liberal Demokrat, Shigeru Ishiba menulis dalam publikasi Institut Hudson bahwa Rusia dan Korea Utara telah membentuk aliansi militer, teknologi nuklir sedang dipindahkan dari Rusia ke Korea Utara, dan Korea Utara telah meningkatkan kemampuannya dalam nuklir dan misil. Jika ditambah dengan senjata nuklir strategis Tiongkok, akan sulit bagi Amerika Serikat untuk mengerahkan kekuatan pencegahan yang lebih besar di kawasan tersebut.
Dia mengusulkan pembentukan NATO versi Asia untuk memastikan kemampuan pencegahan terhadap aliansi nuklir Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Dalam kerangka NATO Asia, juga perlu dibahas masalah kuota nuklir Amerika dan pengenalan senjata nuklir.
Baru-baru ini, think tank Jepang, Sasakawa Peace Foundation, menulis di situs web resminya bahwa ekspansi cepat kemampuan nuklir Tiongkok secara kuat mendorong Jepang untuk mempertimbangkan kembali posisi lamanya. Jepang harus mengajukan pertanyaan terkait kepada Amerika Serikat dan membahasnya secara domestik.
Politisi konservatif Jepang, Sanae Takaichi, sebelumnya juga mengusulkan untuk mendiskusikan hal ini dalam Partai Liberal Demokrat, menyatakan bahwa “ketergantungan pada negara lain tidak dapat melindungi warga negara.”
Mantan Menteri Luar Negeri Yoko Kamikawa percaya bahwa, sebagai satu-satunya negara di dunia yang mengalami bencana nuklir, Jepang harus berhati-hati dalam hal kepemilikan senjata nuklir.(jhn/yn)
Australia akan mengirimkan 49 tank M1A1 Abrams yang akan dipensiunkan ke Ukraina di tengah perang Rusia-Ukraina
Crystal-Rose Jones
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, berterima kasih kepada Perdana Menteri Anthony Albanese dan rakyat Australia atas donasi lebih dari $170 juta (US$115 juta) dalam bentuk “bantuan pertahanan penting” dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung.
Komentar tersebut muncul setelah pemerintah Australia mengonfirmasi akan menyumbangkan 49 tank M1A1 Abrams kepada Ukraina.
Tank-tank tersebut diperoleh pada tahun 2007, namun belum pernah digunakan dalam pertempuran aktif. Tank yang lama akan digantikan oleh armada tank tempur M1A2 Abrams yang lebih baru, sebanyak 75 unit.
Tank-tank yang lebih baru tersebut telah disetujui oleh mantan Perdana Menteri Scott Morrison dengan biaya $3,5 miliar.
“Kami menghargai kemitraan kami dengan Australia dan kontribusi berarti mereka dalam mencapai perdamaian yang adil dan langgeng di Ukraina, memulihkan stabilitas di Eropa, dan melindungi tatanan internasional berbasis aturan,” kata Zelenskyy di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
“Australia tetap menjadi mitra andal kami dalam membela kebebasan, demokrasi, kehidupan manusia, dan keamanan global.”
Menurut Angkatan Pertahanan Australia (ADF), tank yang disumbangkan ke Ukraina dilengkapi dengan meriam dan senapan mesin serta memiliki jangkauan kuat dalam segala kondisi cuaca.
Namun, tank-tank tersebut dianggap sudah berumur, dan Ukraina diberi opsi untuk memperbaikinya sebelum kedatangan atau langsung menerimanya sebagai suku cadang.
Beberapa armada akan tetap berada di Australia selama transisi ke model yang lebih baru berlangsung.
Tentara Ukraina sudah terlatih dalam pengoperasian tank-tank tersebut berkat donasi sebelumnya dari Amerika Serikat.
“Ini akan sangat membantu dan digunakan untuk berbagai garis pertahanan dan operasi defensif,” kata Duta Besar Ukraina untuk Australia, Vasyl Myroshnychenko.
Menteri Industri Pertahanan Pat Conroy mengatakan kepada ABC Radio National bahwa Australia akan mendukung Ukraina sepanjang perang.
“Kami benar-benar merasa terhormat menjadi penyumbang bantuan militer terbesar di luar NATO,” katanya.
“49 tank M1A1 Abrams yang sangat mumpuni ini akan membantu mendukung rakyat Ukraina dalam perjuangan heroik mereka untuk mengakhiri perang sesuai persyaratan mereka, dan akan membantu mempertahankan tekanan terhadap Rusia.”
Pengurangan Jumlah Tank Dinilai Membahayakan Australia
Langkah ini muncul karena para pakar pertahanan selama bertahun-tahun mendorong Australia untuk mengurangi jumlah tank Abrams dan mengubahnya menjadi kekuatan militer yang lebih cocok untuk lingkungan maritim negara tersebut.
Namun pada Juni, mantan Mayor Jenderal ADF Adam Findlay memperingatkan bahwa hal ini bisa membuat militer terlalu fokus pada satu area dan kurang siap menghadapi sifat perang yang tidak terduga.
Strategi saat ini yang dipegang oleh Australia berfokus pada pembalasan jarak jauh yang mematikan jika terjadi serangan di wilayah Australia, serta penambahan kapal laut dan mobilitas.
Findlay, yang sekarang menjadi profesor di Universitas Griffith, mengatakan bahwa strategi saat ini telah “mengabaikan kemampuan pertempuran darat.”
“Anda terlibat dalam pertempuran darat ketika Anda benar-benar ingin mengalahkan musuh. Ketika tentara Australia berdiri di darat dengan musuh dikalahkan, itulah saat musuh benar-benar kalah,” katanya.
EtIndonesia. Departemen Pertahanan Amerika Serikat kembali memasukkan produsen lidar Tiongkok, Hesai Technology, ke dalam daftar hitam setelah melakukan peninjauan informasi terbaru. Alasan pemutusan adalah dugaan kerjasama perusahaan tersebut dengan militer Tiongkok
Berdasarkan dokumen pengadilan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada hari Rabu (16/10) dan dua surat yang ditandatangani oleh Wakil Menteri Pertahanan Kathleen Hicks yang dikirimkan ke Kongres, Hesai Technology kembali dimasukkan ke dalam daftar entitas sanksi.
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Departemen Pertahanan awalnya menghapus Hesai Technology dari daftar entitas berdasarkan informasi awal, namun kemudian menilai berdasarkan informasi terbaru bahwa perusahaan masih memenuhi kriteria untuk dimasukkan ke dalam daftar berdasarkan Pasal 1260H dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional Tahun Fiskal 2021, dan kembali memasukkan perusahaan tersebut ke dalam daftar entitas. Departemen Pertahanan akan menerbitkan pengumuman di Federal Register dalam beberapa hari ke depan untuk memberitahukan keputusan ini.
Departemen Pertahanan menyatakan bahwa jika Hesai Technology memintanya, mereka akan segera mengirimkan laporan analisis yang mendukung keputusan terbaru ini.
Berdasarkan Pasal 1260H dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional Tahun Fiskal 2021, Departemen Pertahanan telah memasukkan 73 perusahaan Tiongkok ke dalam daftar “Perusahaan Tiongkok yang Terlibat Militer”. Hesai Technology pertama kali dimasukkan ke dalam daftar ini pada tanggal 31 Januari 2024.
Kongres Amerika mengesahkan legislasi ini pada tahun 2021, yang mengharuskan Pentagon untuk menyusun daftar ini. Legislasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Amerika Serikat, yang diduga melalui program integrasi militer-sipil membantu modernisasi militer Tiongkok.
Hesai Technology, yang berbasis di Shanghai dan terdaftar di Nasdaq, telah mengajukan gugatan pada Mei lalu, menantang keputusan pemerintah Amerika Serikat dan menyatakan “tidak ada entitas pemerintah atau militer Tiongkok yang mencoba mempengaruhi atau mengontrol manajemen, strategi, atau operasi penelitian dan pengembangan Hesai.”
Menurut laporan Reuters, Hesai Technology menyatakan bahwa dimasukkannya ke dalam daftar 1260H telah menyebabkan “kerusakan reputasi yang serius, penurunan harga saham yang signifikan, serta kehilangan peluang bisnis,” sehingga meminta pengadilan federal Amerika Serikat untuk memerintahkan pemerintah menghapusnya dari daftar tersebut.
Sebelumnya, Hesai Technology membela diri dengan menyatakan bahwa lidar mereka tidak memiliki kemampuan penyimpanan atau transmisi gambar nirkabel, sehingga tidak menimbulkan ancaman.
Namun, berdasarkan laporan tahun 2023 dari U.S.-China Economic and Security Review Commission (USCC), produk utama Hesai adalah sistem sensor LiDAR (Light Detection and Ranging) yang digunakan untuk kendaraan otonom, dan militer Amerika Serikat telah menentukan bahwa teknologi ini memiliki aplikasi luas di medan perang.
Demi keamanan nasional, Departemen Perdagangan Amerika Serikat pada tanggal 23 September mengusulkan untuk melarang penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras Tiongkok dalam kendaraan terintegrasi yang beroperasi di jalan-jalan Amerika Serikat. Menurut hasil penyelidikan oleh Biro Industri dan Keamanan (BIS) Departemen Perdagangan, beberapa teknologi dari Tiongkok atau Rusia menimbulkan risiko yang tidak semestinya bagi infrastruktur kritis Amerika Serikat dan pengguna kendaraan terintegrasi.
Media Amerika mengungkapkan bahwa beberapa entitas militer Tiongkok yang masuk daftar hitam telah mencoba melanjutkan operasi mereka di Amerika Serikat dengan mengganti nama dan menandatangani perjanjian lisensi, di antara tindakan lainnya.
Wall Street Journal pada Mei lalu mengungkapkan bahwa Hesai Technology pada Desember 2023 telah mendaftarkan sebuah perusahaan di Michigan, Amerika Serikat, dengan nama American Lidar, yang rencananya akan mendekati tiga produsen otomotif besar di Amerika Serikat. Namun, tidak ada informasi tentang Hesai yang disebutkan dalam informasi pendaftaran American Lidar.
Setelah dimasukkan ke dalam daftar hitam Departemen Pertahanan, saham Hesai anjlok 30% dalam satu hari. Perusahaan kemudian menghentikan rencana pembangunan pabrik American Lidar dan menyalahkan daftar hitam Amerika Serikat sebagai penyebabnya.(jhn/yn)
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu meminta agar UNIFIL ditarik, dengan mengklaim mereka “memberikan perisai manusia” kepada Hizbullah
Chris Summers
Dewan Keamanan PBB menolak tunduk pada tekanan Israel untuk menarik pasukan perdamaian dari Lebanon Selatan dan mendesak kedua pihak untuk menghormati netralitasnya.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada 14 Oktober, Dewan Keamanan PBB juga menyampaikan “keprihatinan mendalam” atas meningkatnya korban sipil, penghancuran infrastruktur, dan jumlah orang yang kehilangan tempat tinggal di Lebanon.
Kepala penjaga perdamaian PBB, Jean-Pierre Lacroix, mengatakan kepada wartawan di New York pada 14 Oktober bahwa pasukan perdamaian akan tetap berada di posisinya meskipun ada permintaan dari Israel agar mereka bergerak tiga mil ke utara.
Pasukan Israel memasuki Lebanon selatan pada 1 Oktober untuk menumpas militan Hizbullah yang menembakkan roket ke seberang perbatasan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menuduh pasukan penjaga perdamaian PBB, (The U.N. Interim Force in Lebanon- UNIFIL), “memberikan perisai manusia” kepada teroris.
Pada 13 Oktober, dalam pidato video yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Netanyahu mengatakan: “Kami menyesalkan cedera yang dialami tentara UNIFIL, dan kami melakukan segala daya kami untuk mencegah cedera ini. Namun cara yang sederhana dan jelas untuk memastikan hal ini adalah dengan segera mengeluarkan mereka dari zona bahaya.”
Hamas—yang melancarkan serangan tak beralasan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan 1.200 orang—bersekutu dengan Hizbullah, dan Israel kini berperang di dua front.
Hormati Keamanan UNIFIL
Dalam pernyataan 14 Oktober, yang dibacakan oleh Duta Besar Swiss untuk PBB, Pascale Baeriswyl, presiden Dewan Keamanan, semua pihak didesak “untuk menghormati keselamatan dan keamanan personel UNIFIL dan markas PBB.”
PBB dan Israel saling tuduh pada 14 Oktober tentang sebuah insiden di pangkalan UNIFIL di Ramyah. PBB mengatakan dua tank Merkava Israel menghancurkan gerbang utama pangkalan tersebut dan masuk secara paksa. Setelah mereka pergi, peluru meledak 100 meter jauhnya, melepaskan asap yang melayang ke pangkalan dan membuat personel PBB cedera, menurut pernyataan pasukan tersebut.
Juru bicara PBB, Stéphane Dujarric, mengatakan kepada wartawan: “Lima penjaga perdamaian terluka dalam insiden ini, termasuk satu penjaga perdamaian yang mengalami luka tembak. Sumber tembakan tersebut belum dikonfirmasi oleh UNIFIL.” Namun, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan Hizbullah telah menembakkan rudal anti-tank ke pasukan Israel, melukai 25 dari mereka. Serangan Hizbullah sangat dekat dengan pos UNIFIL, dan sebuah tank yang membantu mengevakuasi korban di bawah tembakan kemudian mundur ke pos UNIFIL, menurut IDF.
“Ini bukan serangan terhadap pangkalan. Bukan mencoba masuk ke pangkalan. Ini adalah tank di bawah tembakan berat, dalam peristiwa korban massal, mundur untuk keluar dari bahaya,” kata juru bicara internasional militer Israel, Nadav Shoshani, kepada wartawan.
Pernyataan Dewan Keamanan PBB menyerukan semua pihak untuk mematuhi hukum humaniter internasional, yang mewajibkan perlindungan terhadap warga sipil. Isi pernyataan juga menyerukan implementasi penuh Resolusi Dewan Keamanan 1701, yang mengakhiri perang Israel–Hizbullah tahun 2006, “dan mengakui perlunya langkah-langkah praktis lebih lanjut untuk mencapai hasil tersebut.”
Resolusi itu menyerukan agar tentara Lebanon ditempatkan di seluruh Lebanon selatan dan militan Hizbullah dilucuti, namun tidak ada yang terlaksana.
Duta Besar Rusia Menuduh Israel
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan: “UNIFIL tidak dapat mencegah permusuhan. UNIFIL sedang dipertaruhkan dan satu negara secara terbuka mengancam personelnya, yang tidak dapat diterima.”
Dewan Keamanan terpecah sejak 7 Oktober 2023 dalam konflik ini, dengan Amerika Serikat mendukung Israel secara tegas, sementara kekhawatiran dan dukungan bagi warga sipil Palestina dan Lebanon semakin meningkat di antara beberapa anggota dewan lainnya. Namun Dewan Keamanan bersatu dalam isu Lebanon.
Duta Besar AS Robert Wood mengatakan kepada wartawan, “Bagus bahwa dewan dapat berbicara dengan satu suara tentang apa yang ada di benak semua orang di seluruh dunia saat ini, dan itu adalah situasi di Lebanon.”
Wood mengatakan pernyataan Dewan Keamanan mengirim pesan kepada rakyat Lebanon, “bahwa dewan peduli, bahwa dewan memantau masalah ini dan hari ini dewan berbicara dengan satu suara.”
Diperkirakan 1.400 orang telah tewas di Lebanon dalam sebulan terakhir, menurut otoritas Lebanon. Tidak jelas berapa banyak dari mereka yang merupakan militan Hizbullah dan berapa yang merupakan warga sipil. PBB juga memperkirakan bahwa sekitar 1,2 juta orang telah mengungsi di dalam negeri di Lebanon selama sebulan terakhir.
Serangan roket dan drone Hizbullah telah menewaskan sekitar 60 orang Israel dalam 12 bulan terakhir, termasuk empat tentara Israel yang tewas dalam serangan di pangkalan Brigade Golani di Binyamina pada 13 Oktober.
Laporan ini juga didukung oleh Associated Press dan Reuters.
Pemerintahan Biden sebelumnya telah memperingatkan bahwa kebijakan AS terhadap Israel dapat dipengaruhi oleh kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza
Ryan Morgan
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirimkan pesan peringatan baru kepada Israel untuk meningkatkan kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza saat pasukan Israel terus beroperasi di wilayah tersebut.
Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyampaikan peringatan ini dalam sebuah surat tertanggal 13 Oktober kepada Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer.
Komunikasi kepada para menteri Israel tersebut awalnya dimaksudkan untuk tetap bersifat pribadi, tetapi isinya bocor ke pers.
“Ini adalah surat yang kami anggap sebagai komunikasi diplomatik pribadi yang tidak kami maksudkan untuk dipublikasikan dari pihak kami, tetapi sekarang telah dipublikasikan, saya senang untuk mengonfirmasinya dan berbicara sedikit mengenai hal ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller pada konferensi pers 15 Oktober.
Miller mengatakan bahwa surat tersebut menyampaikan keprihatinan bahwa Israel tidak terus memberikan dukungan untuk bantuan kemanusiaan yang masuk ke Jalur Gaza dan bantuan tersebut menurun sekitar 50 persen dari puncaknya selama masa perang.
“Jadi [Blinken], bersama dengan Menteri Austin, merasa perlu untuk menjelaskan kepada pemerintah Israel bahwa mereka perlu membuat perubahan untuk memastikan bahwa tingkat bantuan yang masuk ke Gaza kembali meningkat dari level yang sangat rendah saat ini,” kata Miller.
Pemerintahan Biden memperingatkan Israel tentang penanganan masalah kemanusiaan di Gaza pada April. Berbicara pada 15 Oktober, Miller mengatakan bahwa komunikasi sebelumnya menghasilkan beberapa perbaikan sementara, tetapi “yang kami lihat selama beberapa bulan terakhir adalah bahwa tingkat bantuan kemanusiaan tidak dipertahankan.”
Foto-foto surat tersebut, yang diposting di platform media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, pada 15 Oktober oleh seorang reporter Axios, mengungkapkan bahwa Austin dan Blinken memperingatkan pejabat Israel untuk meningkatkan kondisi kemanusiaan di Gaza dalam waktu 30 hari. Jika Israel gagal melakukannya, para pejabat AS mengatakan, mungkin ada “implikasi bagi kebijakan AS di bawah NSM-20 dan hukum AS yang relevan.”
NSM-20 mengacu pada memorandum kebijakan presiden yang diterapkan Biden pada Februari. Memorandum ini menegaskan kembali bahwa negara-negara penerima transfer senjata AS harus berkomitmen untuk tidak secara sembarangan menolak atau menghalangi upaya bantuan kemanusiaan AS. Sebuah undang-undang federal AS, yang dikenal sebagai “Leahy law,” juga menyebutkan bahwa pemerintah AS tidak boleh memberikan bantuan militer kepada unit militer asing yang dicurigai melanggar hak asasi manusia.
Miller menolak untuk merinci konsekuensi apa yang mungkin akan terjadi jika Israel tidak menangani masalah kemanusiaan yang diajukan Austin dan Blinken dalam surat tersebut.
“Ada implikasi di bawah hukum AS, di bawah kebijakan, yang tidak akan saya bahas di sini, terutama karena kami berharap Israel membuat perubahan seperti yang digariskan [Austin dan Blinken] dalam surat tersebut,” kata Miller.
Juru bicara Pentagon Sabrina Singh dan juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby juga menolak untuk merinci kemungkinan konsekuensinya.
The Epoch Times menghubungi Kementerian Pertahanan Israel dan Kementerian Urusan Strategis Israel terkait surat dari Austin dan Blinken. Tidak ada kementerian Israel yang merespons hingga berita ini diterbitkan.
Menurut isi surat yang beredar, Israel harus mengizinkan minimal 350 truk berisi pasokan kemanusiaan untuk mencapai Gaza setiap hari. Surat itu juga menyerukan otoritas Israel untuk berkoordinasi dengan organisasi kemanusiaan dan menerapkan jeda dalam pertempuran di Jalur Gaza untuk memungkinkan pengiriman bantuan berlangsung dengan aman.
Blinken dan Austin mendesak pasukan Israel untuk mengizinkan pengungsi yang terlantar agar pindah lebih jauh ke pedalaman selama musim dingin. Al-Mawasi, salah satu koridor kemanusiaan utama bagi para pengungsi, terletak di sepanjang garis pantai Mediterania.
Surat tertanggal 13 Oktober itu juga menyerukan agar pasukan Israel berhenti mengisolasi bagian-bagian Gaza utara.
Surat tersebut dikirim di tengah laporan bahwa para pemimpin militer Israel sedang mempertimbangkan strategi baru di Gaza untuk mengalahkan Hamas, sebuah organisasi yang secara internasional ditetapkan sebagai teroris. Rencana tersebut, yang disusun oleh pensiunan jenderal Israel dan dijuluki “Rencana Jenderal,” menyerukan agar pasukan Israel memberikan batas waktu bagi warga sipil untuk meninggalkan wilayah tertentu di Gaza utara. Mereka yang tetap berada di wilayah yang diblokade tersebut kemudian akan dianggap sebagai kombatan dan berisiko menjadi target serangan Israel atau diputus dari pasokan makanan, air, dan kebutuhan penting lainnya.
Miller menanggapi “Rencana Jenderal” ini selama konferensi pers Departemen Luar Negeri AS pada 9 Oktober.
Ketika ditanya apakah Amerika Serikat akan mendukung rencana seperti itu, dia menjawab, “Itu sama sekali tidak dapat diterima.”
Pejabat PBB mengatakan pekan lalu bahwa bantuan yang masuk ke Gaza berada pada level terendah dalam beberapa bulan. Sekitar 80 truk yang membawa bantuan telah memasuki wilayah Gaza utara sejak 1 Oktober, turun dari sekitar 60 truk per hari sebelumnya, menurut situs web PBB yang melacak pengiriman bantuan.
The Coordination of Government Activities in the Territories, atau COGAT, badan Israel yang memfasilitasi penyeberangan bantuan ke Gaza, membantah bahwa penyeberangan ke utara sudah ditutup.
Israel dan Hamas telah berperang sejak kelompok militan tersebut menyerang Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang, dua pertiganya adalah warga sipil. Hamas melukai ribuan lainnya selama serangan tersebut dan menculik sekitar 250 orang, sekitar 100 di antaranya masih berada dalam tahanan di Gaza.
Kementerian Kesehatan Gaza mengklaim bahwa Israel telah menewaskan lebih dari 42.000 orang di Gaza selama perang. Badan tersebut tidak membedakan antara kombatan dan nonkombatan, tetapi mengatakan bahwa lebih dari setengah korban adalah perempuan dan anak-anak.
EtIndonesia. Pada September 2024, Afrika Selatan berpartisipasi dalam “Forum Kerja Sama Tiongkok-Afrika” (FOCAC) di Beijing dan mengeluarkan pernyataan bersama dengan Pemerintah Tiongkok, menyatakan bahwa “Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tiongkok “. Selain itu, Afrika Selatan semakin meningkatkan tekanan terhadap kantor perwakilan Taiwan di Afrika Selatan.Menurut informasi, Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan bahkan mengancam akan menutup kantor tersebut.
Lebih lanjut, saat Kantor Perwakilan Taiwan di Afrika Selatan mengadakan perayaan Hari Nasional pada 7 Oktober, pihak Afrika Selatan mengirimkan email yang menyatakan bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi terkait pemindahan kantor tersebut, dan menetapkan batas waktu hingga 30 Oktober untuk kantor tersebut keluar dari ibu kota Pretoria. Menteri Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, telah memberikan instruksi untuk mempertimbangkan langkah-langkah balasan, termasuk kemungkinan meminta kantor penghubung Afrika Selatan di Taipei untuk pindah.
Menurut laporan dari Central News Agency dan Liberty Times, pada 4-6 September, pemerintah Tiongkok menyelenggarakan Forum Kerja Sama Tiongkok -Afrika di Beijing, yang dihadiri oleh lebih dari 50 negara anggota. Setelah pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada 2 September, mereka merilis “Pernyataan Bersama Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Afrika Selatan tentang Pendirian Kemitraan Strategis Komprehensif Era Baru”, yang menyatakan bahwa “Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tiongkok”.
Seorang pejabat luar negeri mengungkapkan bahwa sejak KTT BRICS tahun lalu, Pemerintah Afrika Selatan terus menekan Kantor Perwakilan Taiwan di Afrika Selatan untuk pindah. Pada April lalu, mereka kembali menekankan Resolusi PBB No. 2758 dan “Prinsip Satu Tiongkok ” sebagai alasan politik, menuntut agar Pemerintah Taiwan memindahkan kantor perwakilannya dari ibu kota administratif Pretoria ke Johannesburg, yang berjarak sekitar 50 menit berkendara.
Setelah mengetahui niat Pemerintah Afrika Selatan, Kementerian Luar Negeri Taiwan segera melakukan lobi intensif. Selain meminta bantuan dari pejabat Afrika Selatan yang bersahabat dengan Taiwan, mereka juga mencari dukungan dari negara-negara G7 dan negara-negara lain yang memiliki nilai yang sama. Namun, meskipun diplomasi aktif dilakukan dan dukungan dari negara-negara G7 diajukan, tekanan dari Pemerintah Tiongkok terus meningkat.
Seorang pejabat luar negeri menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung telah beberapa kali mengadakan rapat terkait masalah ini dan memberikan arahan yang jelas agar langkah-langkah balasan harus dipertimbangkan dengan matang, dengan tetap memperhatikan kepentingan warga Taiwan. Namun, pada tanggal 7 Oktober, saat Kantor Perwakilan Taiwan di Afrika Selatan merayakan Hari Nasional, Pemerintah Afrika Selatan secara resmi meminta kantor tersebut untuk pindah dari ibu kota Pretoria sebelum akhir Oktober. Dalam email yang dikirim, mereka menyatakan bahwa “tidak ada ruang untuk negosiasi” terkait pemindahan kantor dan mengancam bahwa jika Taiwan tidak mematuhi, kantor tersebut akan ditutup.
Seorang sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa berbagai negara demokratis di dunia telah menyatakan bahwa Resolusi PBB No. 2758 tidak relevan dengan Taiwan. Namun, tindakan Afrika Selatan ini tampaknya bertentangan dengan pandangan dunia internasional, dan pengumuman yang dibuat pada saat perayaan Hari Nasional Taiwan menunjukkan bahwa Afrika Selatan berusaha mengorbankan Taiwan sebagai tawaran kepada pemerintah Tiongkok untuk mendapatkan keuntungan lebih dari Beijing. Hal ini mengecewakan dan tidak akan membantu menyelesaikan masalah domestik Afrika Selatan yang buruk.
Lebih lanjut, sumber tersebut menjelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri Taiwan terus memantau perkembangan situasi, dan Menteri Lin telah meminta untuk mempertimbangkan langkah-langkah balasan yang setara. Tindakan yang sedang dipertimbangkan saat ini termasuk kemungkinan meminta kantor penghubung Afrika Selatan di Taipei untuk pindah dari kota, memperketat pemeriksaan visa warga Afrika Selatan, serta menghentikan dukungan untuk program pertukaran pendidikan. Selain itu, mengingat sekitar 5.000 guru bahasa Inggris dari Afrika Selatan bekerja di Taiwan, Taiwan berencana untuk memprioritaskan pengajaran oleh guru dari Eswatini, satu-satunya negara sahabat Taiwan di Afrika, guna mengurangi jumlah guru asal Afrika Selatan di Taiwan.
Pejabat luar negeri mengatakan: “Taiwan telah lama berusaha memperdalam hubungan dengan Afrika Selatan, dan kami tidak pernah melakukan hal yang merugikan Afrika Selatan. Taiwan selalu bernegosiasi dengan itikad baik dengan pemerintah Afrika Selatan, tetapi setelah berbulan-bulan, Pemerintah Afrika Selatan tidak mengindahkan itikad baik kami maupun kekhawatiran negara-negara demokratis seperti G7. Kini, Kementerian Luar Negeri Taiwan telah mempertimbangkan tindakan balasan untuk menyampaikan ketidakpuasan yang kuat terhadap tindakan tidak masuk akal dari pemerintah Afrika Selatan. Taiwan akan mengambil langkah konkret untuk merespons keputusan Afrika Selatan yang mengabaikan persahabatan panjang kedua negara, guna melindungi kedaulatan dan martabatnya.”
Sumber tersebut menambahkan bahwa Afrika Selatan kini berada dalam posisi yang sangat bergantung pada Tiongkok, seperti “minum racun untuk mengatasi rasa haus”. Meskipun Taiwan telah dengan tulus mempromosikan hubungan saling menguntungkan dengan Afrika Selatan, Afrika Selatan memilih untuk mengabaikan hubungan jangka panjang antara kedua negara. Taiwan tidak akan lagi mentoleransi tekanan yang tidak masuk akal dan akan merespons tindakan buruk dari Tiongkok dan Afrika Selatan secara setara.
Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa ketergantungan Afrika Selatan pada ekonomi Tiongkok semakin meningkat. Sejak 2015, Tiongkok telah memberikan lebih dari 10 miliar dolar AS dalam bentuk pinjaman kepada perusahaan milik negara Afrika Selatan, termasuk pendanaan besar untuk meningkatkan transportasi kereta api. Namun, meskipun dengan bantuan ini, masalah ekonomi dan keamanan di Afrika Selatan tetap serius. Tingkat pengangguran telah melebihi 33%, dan kesenjangan antara kaya dan miskin di Afrika Selatan adalah yang terbesar di dunia, yang menunjukkan krisis dalam negeri yang terus memburuk dan ketergantungan yang semakin besar pada bantuan dari Tiongkok.(jyn/yn)
Sebuah gambar grafis, yang diduga menunjukkan tubuh Yahya Sinwar, mulai beredar di media sosial pada Kamis 17 Oktober 2024, namun kematiannya belum dikonfirmasi
Chris Summers
Militer Israel mengatakan sedang memeriksa apakah pemimpin Hamas Yahya Sinwar termasuk di antara tiga orang yang tewas dalam operasi militer di Gaza. Sinwar, 62 tahun, dianggap oleh Israel sebagai dalang di balik invasi 7 Oktober 2023, di mana para orang-orang yang dipimpin Hamas melancarkan pembantaian di wilayah Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 orang.
Sinwar mengambil alih Hamas setelah pemimpin sebelumnya, Ismail Haniyeh, tewas pada Juli dalam ledakan yang ditargetkan di sebuah rumah tamu di ibu kota Iran, Teheran.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada Kamis mengatakan dalam sebuah unggahan di X: “Selama operasi IDF di Gaza, 3 teroris dieliminasi. IDF dan ISA sedang memeriksa kemungkinan bahwa salah satu dari teroris tersebut adalah Yahya Sinwar. Pada tahap ini, identitas para teroris belum dapat dikonfirmasi.”
“Di gedung tempat para teroris dieliminasi, tidak ada tanda-tanda keberadaan sandera di area tersebut. Pasukan yang beroperasi di area tersebut terus beroperasi dengan kehati-hatian yang diperlukan.”
Sebuah gambar grafis yang diduga menunjukkan tubuh Sinwar yang sudah tewas beredar di media sosial pada Kamis di tengah laporan bahwa ia tewas dalam “operasi militer” Israel di Gaza.
IDF sedang melakukan tes DNA pada tubuh yang diyakini sebagai Sinwar.
Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, memposting di X sebuah ayat dari Perjanjian Lama: “Engkau akan mengejar musuhmu, dan mereka akan jatuh di hadapanmu oleh pedang—Imamat 26.”
“Musuh kita tidak bisa bersembunyi. Kami akan mengejar dan mengeliminasi mereka.”
Sinwar diyakini tinggal di jaringan terowongan bawah tanah di Jalur Gaza, bersama dengan para militan Hamas yang terus melawan pasukan Israel. Hamas menghabiskan lebih dari satu dekade untuk membangun labirin terowongan yang luas.
Pada Desember 2023, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan di X, “Hanya masalah waktu sampai kami menemukannya.”
Sinwar telah menjadi pejabat tertinggi kelompok tersebut di Gaza sejak 2017, namun Haniyeh tetap menjadi atasannya hingga Juli 2024.
Lahir di kamp pengungsi di kota Khan Younis, Gaza selatan, Sinwar bergabung dengan Hamas pada akhir 1980-an, naik menjadi tokoh penting sebagai pendiri sayap intelijen kelompok tersebut, yang dikenal sebagai Majd.
Pada tahun 1989, Sinwar dijatuhi hukuman empat kali penjara seumur hidup berturut-turut karena menculik dan membunuh dua tentara Israel.
Ia tetap berada di penjara Israel hingga 2021, ketika Israel membebaskan lebih dari 1.000 tahanan Palestina sebagai imbalan atas tentara Israel Gilad Shalit, yang ditangkap oleh Hamas dan ditahan di Gaza selama lima tahun.
Sejak dibebaskan dari penjara, Sinwar terlibat dalam banyak serangan terhadap Israel, termasuk Perang 11 Hari pada Mei 2021, di mana Hamas dan kelompok Jihad Islam Palestina menembakkan roket ke Israel dan menyebabkan serangan udara balasan dari Israel di Gaza.
Pada 2015, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Sinwar sebagai teroris global. Penetapan ini berarti bahwa warga negara AS dilarang memberikan bantuan finansial atau material kepadanya, dan aset apa pun yang mungkin dimilikinya di Amerika Serikat harus dibekukan.
Pada Februari, militer Israel merilis video yang diduga menunjukkan Sinwar bepergian melalui terowongan di bawah Khan Younis pada 10 Oktober bersama beberapa anggota keluarganya.
“Perburuan terhadap Sinwar tidak akan berhenti sampai kami menangkapnya, mati atau hidup,” kata juru bicara IDF Daniel Hagari dalam konferensi pers saat merilis rekaman tersebut, seraya mencatat bahwa video tersebut diambil dari kamera pengintai di dalam terowongan, di mana para tentara memburu Sinwar sejak mereka mengepung rumahnya pada Desember lalu.
Associated Press dan Reuters berkontribusi pada laporan ini.
EtIndonesia. Sebuah paralayang yang terbang di atas piramida Mesir telah menemukan sesuatu yang luar biasa di puncaknya.
Dan tidak, sebelum para penganut teori konspirasi muncul, itu bukanlah suar alien.
Alex Lang telah memanjakan para pengikutnya di Instagram dengan pemandangan Piramida Agung Giza yang menakjubkan saat terbang di atas kepala dengan paralayang bertenaga.
Namun, saat berada di sana, dia melihat sesuatu yang tidak biasa – seekor anjing kecil yang berhasil memanjat hingga ke puncak monumen kuno tersebut.
Anjing berwarna pucat itu ‘menggonggong pada burung’ dari sudut pandang barunya, kata Alex, dan tidak diragukan lagi menikmati pemandangan yang menakjubkan itu juga.
Klip tersebut telah mengumpulkan lebih dari 600.000 like sejauh ini sejak perjalanan paralayangnya pada hari Senin (14/10), dengan beberapa komentator berspekulasi bahwa dia mungkin telah bertemu dengan dewa Mesir kuno Anubis.
Piramida Agung Giza, piramida terbesar di Mesir, terletak di Memphis dan Nekropolisnya.
Diperkirakan berusia sekitar 4.600 tahun dan tingginya hanya sekitar 139 meter.
Luasnya 230 meter persegi di bagian dasarnya dan merupakan bagian dari Situs Warisan Dunia UNESCO.
Piramida batu kapur, mortar, dan granit digunakan sebagai makam firaun Khufu, yang memerintah selama Dinasti Keempat Kerajaan Lama antara tahun 2613 dan 2494 SM.
Pembangunannya memakan waktu sekitar 26 tahun, merupakan yang tertua dari Tujuh Keajaiban Dunia Kuno, dan merupakan satu-satunya keajaiban yang sebagian besar masih utuh.
Saat pertama kali dibangun, tingginya sekitar 147 meter , tetapi seiring berjalannya waktu, sebagian besar lapisan batu kapur putihnya yang halus telah terkikis, sehingga tingginya menjadi seperti yang kita lihat sekarang.
Piramida Agung Giza masih menyimpan sarkofagus granit firaun Khufu. Monumen ini telah dijarah beberapa kali sepanjang sejarah, dan pengunjung masa kini mengikuti tur keliling monumen ini dengan memasuki apa yang disebut Terowongan Perampok. (yn)
EtIndonesia. Seorang wanita Argentina mengajukan kasus ke pengadilan keluarga agar diizinkan untuk berhenti memberi nafkah kepada putrinya yang berusia 22 tahun karena dia mengabaikan studi universitasnya dan tidak memiliki pekerjaan.
Wanita yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan kepada hakim pengadilan keluarga María Laura Dumple bahwa putrinya yang berusia 22 tahun telah terdaftar di Universitas Nasional Río Negro sejak 2020 tetapi baru menyelesaikan 11% dari studinya dan tidak berniat untuk mendapatkan pekerjaan.
Dia menjelaskan bahwa memutus bantuan keuangan kepada anaknya adalah cara terbaik agar dia mau mencari pekerjaan untuk menopang hidupnya sendiri.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Argentina menetapkan kewajiban orangtua untuk menyediakan sumber daya bagi anak mereka hingga usia 25 tahun, dengan ketentuan bahwa anak tersebut tidak dapat menghidupi dirinya sendiri karena studi atau pekerjaan.
“Perlu dicatat bahwa untuk pemeliharaan yang menjadi kewajiban orangtua kepada anak-anaknya, berdasarkan pasal 663 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Dagang, anak yang berusia antara 21 dan 25 tahun harus membuktikan kelangsungan studinya untuk memperoleh profesi atau pekerjaan dan, dengan demikian, dapat memasuki pasar tenaga kerja dengan kondisi yang lebih baik,” kata hakim pengadilan keluarga. “Selain itu, mereka harus membuktikan bahwa hal ini menghalanginya memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menghidupi diri mereka sendiri.”
Hakim Dumple mengatakan kepada Cadena 3 bahwa anak-anak muda dianggap cukup umur pada usia 18 tahun dan bahwa tunjangan hanya dapat diberikan setelah usia tersebut jika terbukti bahwa anak muda tersebut masih kuliah dan tidak dapat menghidupi diri sendiri. Namun, hal ini tampaknya tidak berlaku bagi anak muda berusia 22 tahun yang telah menempuh pendidikan di universitas selama 4 tahun tetapi baru menyelesaikan 11 persen dari pendidikannya.
Pasal 663 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimaksudkan untuk membantu kaum muda yang sedang menempuh pendidikan tinggi atau belajar suatu keterampilan tetapi belum mampu menghidupi diri sendiri, baik karena tingkat kesulitan gelar yang ditempuh, maupun karena jadwal kuliah dan magang yang dapat berbeda-beda dalam sehari, sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, dalam beberapa kasus, kewajiban orangtua untuk menghidupi anak-anak mereka yang sudah dewasa justru disalahgunakan.
“Kita tidak bisa kaku dalam menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; kita harus mempertimbangkan realitas sosial dari setiap kasus,” kata hakim, seraya menambahkan bahwa putri wanita berusia 22 tahun itu tidak hadir di pengadilan untuk membela posisinya dalam proses peradilan. (yn)
