Home Blog Page 54

Beberapa Wilayah di Korsel Dinyatakan dalam Keadaan Bencana, Kebakaran Hutan Menyebar dan Memakan Korban Jiwa

EtIndonesia. Pada 21 Maret 2025, kebakaran hutan terjadi di Provinsi Gyeongsang Selatan, Korea Selatan, dan terus menyebar ke berbagai wilayah. Hingga saat ini, empat petugas pemadam kebakaran dilaporkan tewas. Pemerintah pada 22 Maret mengumumkan status bencana untuk Ulsan, Gyeongsang Utara, dan Gyeongsang Selatan.

Kementerian Administrasi dan Keamanan Korea Selatan mengumumkan keputusan ini pada pukul 18:00 waktu setempat atas instruksi Pejabat Presiden Choi Sang-mook. Dengan status bencana ini, pemerintah dapat mengerahkan lebih banyak tenaga dan sumber daya untuk penanggulangan bencana, menetapkan zona berbahaya, mengeluarkan perintah evakuasi darurat, serta memanggil pegawai negeri untuk tugas darurat guna menangani situasi dengan lebih efektif.

Menurut Badan Kehutanan Korea, kebakaran hutan pertama kali terjadi pada 21 Maret di Kabupaten Sancheong, Provinsi Gyeongsang Selatan, dan terus berkobar hingga keesokan harinya. 

Pada 22 Maret, kebakaran hutan terjadi di berbagai wilayah di Korea Selatan, dengan total 16 kebakaran dalam satu hari. Badan Kehutanan telah mengerahkan puluhan unit pemadam kebakaran dan puluhan helikopter untuk membantu upaya pemadaman.

Menurut laporan Yonhap News, empat orang yang terlibat dalam pemadaman kebakaran telah meninggal, enam orang lainnya mengalami luka-luka, dan lebih dari 200 warga dari 15 desa telah dievakuasi.

Hingga 22 Maret, luas area yang terdampak kebakaran telah mencapai 290 hektar, dan warga dari 17 desa telah dievakuasi secara darurat.

Pada sore hari, Badan Kehutanan Korea Selatan meningkatkan status peringatan nasional untuk kebakaran hutan di wilayah Chungcheong, Jeolla, dan Gyeongsang menjadi “Tingkat Serius”. Sementara itu, wilayah Seoul, Incheon, Gyeonggi, dan Gangwon meningkatkan statusnya dari “Perhatian” menjadi “Waspada”.

Berbagai instansi pemerintah, termasuk Badan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, Dinas Pemadam Kebakaran, Kepolisian, serta personel militer, dikerahkan dalam operasi penyelamatan ini. 

Namun, Badan Kehutanan memperingatkan bahwa kondisi udara yang kering dan kecepatan angin yang tinggi—mencapai 10 hingga 15 meter per detik, dengan rata-rata 7 meter per detik—meningkatkan risiko penyebaran kebakaran.

Mengenai penyebab kebakaran, Yonhap News mengutip pernyataan saksi pertama yang melaporkan kejadian tersebut. Ia menyebutkan bahwa kebakaran kemungkinan besar disebabkan oleh percikan api dari mesin pemotong rumput. (Hui)

Sumber : NTDTV.com 

Intelijen AS Mengungkapkan : Keluarga Xi Jinping Memiliki Kepentingan Bisnis Bernilai Besar

Pada 20 Maret 2025, Kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat  merilis laporan yang mengungkap bahwa meskipun setelah Xi Jinping berkuasa pada 2012 keluarganya mungkin telah menjual beberapa aset, bukti menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, keluarga Xi masih memiliki kepentingan bisnis dan investasi keuangan bernilai jutaan dolar. Aset-aset ini diduga dikelola secara tidak langsung oleh Xi sendiri.

EtIndonesia. Laporan berjudul “Kekayaan dan Aktivitas Korupsi Para Pemimpin Tiongkok” tersebut mengungkap bahwa keluarga para pemimpin senior Partai Komunis Tiongkok (PKT), termasuk Xi Jinping, telah mengakumulasi kekayaan dalam jumlah besar.

Laporan ini juga menganalisis bagaimana korupsi telah menjadi bagian dari struktur pemerintahan dan militer di Tiongkok. 

Menurut Kantor Direktur Intelijen Nasional AS, sentralisasi kekuasaan di PKT serta kurangnya mekanisme pengawasan independen menyebabkan korupsi berkembang pesat, terutama di tingkat provinsi.

Pejabat yang memanfaatkan metode korupsi dapat meningkatkan pendapatan mereka hingga 4 hingga 6 kali lipat. Pejabat tinggi yang menerima suap sering kali mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan pejabat tingkat bawah.

Laporan ini juga menyoroti Kongres Rakyat Nasional (NPC)—yang dikenal sebagai “stempel karet” PKT—sebagai contoh bagaimana korupsi beroperasi. Lembaga simbolis ini memiliki akses ke dokumen rahasia pemerintah, yang membuat keanggotaan di dalamnya sangat diincar.

Menurut laporan, manfaat finansial besar yang diperoleh anggota NPC mendorong individu untuk membayar suap demi mendapatkan posisi tersebut. Selama masa jabatan mereka, dan bahkan setelah pensiun, mereka dapat memanfaatkan status mereka untuk membuat kesepakatan bisnis yang menguntungkan.

Sejak menjabat pada 2012, Xi Jinping telah menggunakan kampanye anti-korupsi sebagai alat untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Namun, ironisnya, kampanye ini juga menyeret beberapa pejabat yang sebelumnya dianggap loyal kepada Xi dan mendapatkan promosi di bawah perlindungannya.

Hingga tahun 2022, Komisi Disiplin Pusat dan Komisi Pengawasan Nasional telah menyelidiki hampir 5 juta pejabat, dan menemukan bahwa 4,7 juta di antaranya bersalah atas korupsi.

Laporan ini menekankan bahwa korupsi telah menjadi fitur utama dalam sistem politik PKT, dan meskipun Xi Jinping menjalankan kampanye anti-korupsi, korupsi tetap berakar kuat di semua tingkat pemerintahan.

Karena kekuasaan yang sangat tersentralisasi di tangan PKT serta kurangnya mekanisme transparansi dan pengawasan independen, laporan menyimpulkan bahwa masalah korupsi di Tiongkok sulit untuk diberantas sepenuhnya. 

Sumber : NTDTV.com 

Wali Kota Istanbul Ditangkap, Turkiye Dilanda Unjuk Rasa Terbesar dalam Lebih dari 10 Tahun

Pada 22 Maret 2025, di Ankara, bentrokan terjadi antara pengunjuk rasa dan polisi anti-huru-hara Turkiye selama aksi protes terhadap penangkapan Wali Kota Istanbul. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air.

EtIndonesia Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, baru-baru ini ditangkap, memicu protes besar-besaran selama empat malam berturut-turut di depan balai kota. Hingga saat ini, polisi telah menangkap 343 orang. Ini merupakan aksi protes jalanan terbesar di Turki dalam lebih dari satu dekade.

Sejak 19 Maret, aksi protes dimulai di Istanbul dan dengan cepat menyebar ke lebih dari 55 provinsi.

Pemerintah Turkiye melarang demonstrasi di tiga kota besar, dan Presiden Recep Tayyip Erdogan memperingatkan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir “teror jalanan”. Namun, protes terus berlanjut.

Menurut penyelenggara aksi, pada malam 21 Maret, sekitar 300.000 orang turun ke jalan di Istanbul, dan jumlah yang sama diperkirakan ikut serta pada 22 Maret.

Sementara itu, sekitar 1.000 orang berkumpul di luar Pengadilan Caglayan, sekitar 10 kilometer dari pusat aksi protes, untuk mendukung Imamoglu yang sedang diperiksa oleh jaksa.

Dalam bentrokan dengan polisi, petugas menembakkan gas air mata, peluru karet, semprotan merica, dan granat kejut untuk membubarkan demonstran.

Ekrem Imamoglu, 53 tahun, dituduh terlibat dalam korupsi dan membantu organisasi teroris. Pada 22 Maret, ia diperiksa oleh polisi selama lima jam. Imamoglu mengeluarkan pernyataan yang menyebut tuduhan terhadapnya sebagai “tidak bermoral dan tidak berdasar”.

Kantor Imamoglu menyatakan bahwa jaksa telah meminta pengadilan untuk menahan Imamoglu dan empat orang stafnya sambil menunggu persidangan. Berdasarkan hukum Turkiye, jika seorang pejabat ditangkap atas tuduhan terorisme, pemerintah pusat dapat menunjuk pengganti sementara.

Imamoglu berasal dari Partai Rakyat Republik (CHP), partai oposisi terbesar di Turkiye, dan merupakan lawan politik utama Erdogan. Baru-baru ini, CHP berencana mencalonkan Imamoglu dalam pemilihan presiden 2028.  (Hui)

Sumber : NTDTV.com

UU “Tonggak Sejarah” Disahkan! Jerman Alami Perubahan Besar

EtIndonesia. Jerman baru saja menyetujui sebuah undang-undang penting yang secara resmi mengakhiri era kebijakan fiskal konservatif yang telah dianut selama beberapa dekade. Reformasi ini menandai dimulainya era belanja defisit bagi ekonomi terbesar di Eropa tersebut.

Pada hari Jumat,(21/3) waktu setempat, Bundesrat (Majelis Tinggi Parlemen Jerman) secara resmi mengesahkan UU reformasi “rem utang”, yang mengecualikan anggaran pertahanan yang melebihi 1% dari PDB Jerman dari pembatasan aturan “rem utang”. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan pendirian dana khusus sebesar €500 miliar untuk pembangunan infrastruktur.

Sebelumnya, pada 18 Maret, Bundestag (Majelis Rendah Parlemen) telah lebih dahulu menyetujui rencana ini. Koalisi partai konservatif pimpinan Friedrich Merz, yang diperkirakan akan menjadi kanselir berikutnya, dan koalisi Partai Hijau berhasil mencapai kesepakatan langka terkait kebijakan ini.

Bundesrat mengesahkan undang-undang ini dengan dukungan 53 suara, jauh melebihi ambang dua pertiga suara minimum sebanyak 46 suara. Pengesahan ini membuka jalan bagi Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier untuk menandatangani dan meresmikannya dalam Lembaran Negara Federal.

Tak lama setelah pengesahan, pasar merespons positif: harga obligasi pemerintah Jerman naik, dengan imbal hasil obligasi 10 tahun turun mendekati level terendah dua minggu di angka 2,76%.

Reformasi Anggaran: “Tonggak Sejarah” dalam Kebijakan Fiskal Jerman

Sejak tahun 2009, Jerman menerapkan kebijakan fiskal ketat yang dikenal sebagai “rem utang”, membatasi defisit struktural tahunan pemerintah federal hanya sebesar 0,35% dari PDB, dan bahkan melarang pemerintah daerah (negara bagian) untuk menerbitkan utang baru. Meskipun kebijakan ini efektif mengendalikan utang publik, namun juga membatasi investasi jangka panjang, khususnya di bidang infrastruktur dan pertahanan.

Kini, melalui UU baru tersebut, Jerman:

  • Mendirikan dana khusus €500 miliar yang akan digunakan dalam bentuk pinjaman untuk proyek infrastruktur dan perlindungan iklim;
  • Mengecualikan pengeluaran di sektor pertahanan, perlindungan sipil, intelijen, dan keamanan siber dari batasan utang;
  • Memberikan tambahan €100 miliar khusus untuk anggaran pertahanan;
  • Memberikan kebebasan fiskal lebih besar kepada negara bagian (Länder) agar mereka dapat memenuhi kebutuhan investasinya masing-masing.

Pengaruh Ekonomi dari Kenaikan Anggaran Pertahanan

Kenaikan belanja pertahanan diperkirakan akan membawa efek ekspansi yang signifikan terhadap perekonomian. Analisis menunjukkan bahwa jika negara-negara Eropa menaikkan belanja pertahanannya dari 2% menjadi 3,5% dari PDB, maka pertumbuhan PDB kawasan Eropa secara keseluruhan bisa meningkat antara 0,9% hingga 1,5%.

Reformasi ini dianggap sebagai pergeseran kebijakan fiskal terbesar Jerman sejak Perang Dunia II, dan bisa menjadi preseden bagi negara-negara Uni Eropa lainnya untuk merombak strategi fiskal dan pertahanan mereka ke arah yang lebih fleksibel dan agresif.

Friedrich Merz: “Dunia Luar Menghargai Langkah Ini”

Berbicara di Forum Frankfurt-Berlin pada hari Jumat, Friedrich Merz menyatakan:“Jika Anda melihat dari luar Jerman, baik dari negara-negara di Eropa maupun di luar Eropa, tanggapan terhadap kesepakatan ini sangat positif dan luar biasa.”

Ledakan Anggaran Militer: Saham Industri Pertahanan Melambung

Setelah bertahun-tahun berada dalam cengkeraman pembatasan anggaran, Merz berjanji untuk meningkatkan belanja militer secara drastis. Dia juga mengatakan bahwa sebanyak mungkin kontrak pertahanan harus diberikan kepada produsen dari Eropa.

Hal ini menjadikan perusahaan-perusahaan seperti ThyssenKrupp, BAE Systems, dan berbagai produsen drone kecil sebagai pihak yang paling diuntungkan.

Pasar pun langsung merespons. Saham sektor pertahanan Eropa melonjak tajam. Saham ThyssenKrupp di pasar Eropa naik lebih dari 140% sejak awal tahun karena ekspektasi kenaikan kontrak militer.

Jerman Bangkit Kembali? Fokus Beralih ke Pembentukan Pemerintah Koalisi

Setelah disahkannya undang-undang ini, perhatian pasar kini tertuju pada proses pembentukan pemerintahan baru. Jika kesepakatan koalisi terbentuk, maka hal itu akan membuka jalan bagi Friedrich Merz untuk mendapatkan persetujuan Bundestag guna menggantikan Olaf Scholz sebagai Kanselir Jerman.

Ketua Asosiasi Industri Jerman (BDI), Tanja Gönner, mengatakan pada hari Kamis:

“Pemerintahan Jerman yang akan datang harus bisa mengembalikan perekonomian ke jalur pertumbuhan—dan itu akan membutuhkan sejumlah keputusan yang tidak populer. Menghindari reformasi struktural besar, penyusunan prioritas investasi yang jelas, dan penggunaan anggaran yang efisien bukanlah pilihan yang realistis.”

Tantangan Masih Ada: Mampukah Jerman Menyongsong Era Baru?

Setelah mengalami stagnasi ekonomi selama dua tahun terakhir, Merz telah berjanji akan menyelesaikan sejumlah masalah struktural, seperti tingginya biaya energi dan birokrasi yang berbelit-belit.

Namun pertanyaannya masih tetap” Apakah reformasi fiskal besar-besaran ini cukup untuk memulihkan posisi Jerman sebagai lokomotif ekonomi Eropa?

Jawabannya masih menunggu waktu. Tetapi satu hal sudah pasti: Jerman sedang mengalami perubahan besar yang akan mengubah wajah kebijakan fiskalnya selama beberapa dekade ke depan. (jhn/yn)

Tahun 2025 adalah Tahun Yobel: Apakah Umat Manusia Telah Memasuki 50 Tahun Terakhir?

EtIndonesia. Dalam banyak kepercayaan kuno dan modern, dunia digambarkan sebagai suatu siklus yang berulang—sebuah roda waktu yang tak henti-hentinya berputar. Banyak peradaban, mulai dari kebudayaan kuno di Amerika Tengah dan Selatan hingga keyakinan religius masa kini, mempercayai bahwa dunia akan mengalami akhir sebuah generasi, bahkan berujung pada akhir zaman.

Konsep Siklus Kehidupan dan Akhir Zaman

Salah satu ajaran yang terus mengemuka dalam banyak agama adalah konsep Millennialism atau Millenarianism, yakni keyakinan bahwa dunia akan memasuki masa seribu tahun perdamaian dan kemakmuran sebelum datangnya penghakiman terakhir. Masa ini disebut sebagai ‘Kerajaan Seribu Tahun atau Millennium’, di mana bumi akan diubah menjadi surga, umat manusia hidup dalam kedamaian, dan zaman keemasan dimulai.

Dalam pandangan beberapa sekte spiritual seperti Manikeisme atau kepercayaan bercorak Gnostik lainnya, setiap siklus seribu tahun akan diakhiri dengan munculnya kekacauan, penyimpangan ajaran, dan bencana besar. Namun pada akhirnya, siklus tersebut akan ditutup oleh kedatangan “Raja Damai” yang akan mengalahkan kejahatan dan membawa dunia pada penyucian total. Masa tersebut dikenal sebagai Yobel Terakhir—sebuah perayaan pembebasan dan pengampunan yang diyakini menjadi penutup siklus peradaban manusia.

50 Tahun Terakhir Umat Manusia?

Tokoh rohaniwan terkemuka John Bevere menyatakan bahwa umat manusia telah memasuki jendela nubuat paling penting dalam sejarah—yang menurutnya merupakan 50 tahun terakhir bagi umat manusia. Dia menegaskan bahwa ini bukanlah spekulasi semata, melainkan kesimpulan yang dapat dibuktikan melalui banyak petunjuk di sekitar kita.

Bevere merujuk pada keyakinan yang telah diyakini selama berabad-abad oleh para cendekiawan Yahudi, bahwa nubuat-nubuat besar dalam kitab suci akan mulai tergenapi satu per satu dalam 50 tahun terakhir suatu zaman. Inilah sebabnya mengapa periode tersebut disebut sebagai Yobel Terakhir.

Apa yang membuat pernyataan ini relevan saat ini adalah karena Israel dan Gereja Katolik Roma telah menetapkan tahun 2025 sebagai Tahun Yobel. Menurut Bevere, hal ini adalah pertanda besar. Dia menyampaikan bahwa umat manusia saat ini telah memasuki masa akhir dan waktu terus berjalan maju menuju klimaks sejarah umat manusia.

Peringatan dari Kitab Suci: Murtad Massal dan Penyimpangan Ajaran

Bevere mengutip surat-surat dalam Perjanjian Baru, khususnya tulisan Rasul Paulus, yang memperingatkan akan datangnya masa murtad besar-besaran—yakni saat banyak orang akan berpaling dari kebenaran dan mengikuti ajaran sesat atau bahkan mendirikan aliran-aliran palsu.

Fenomena ini menurutnya sudah mulai terlihat. Dia mempertanyakan, berapa banyak orang hari ini yang telah meninggalkan iman mereka? Banyak yang merasa diri mereka tetap berada dalam lindungan kebenaran, padahal sesungguhnya mereka telah menyimpang. Di zaman ini, penyesatan menjadi gejala yang berbahaya, karena mereka yang tertipu meyakini bahwa mereka benar, dan semakin menjauh dari kebenaran, sembari tetap percaya bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan.

Bevere mengingatkan bahwa kesombongan spiritual dan rasa aman palsu adalah penyakit zaman ini. Banyak orang merasa masih memiliki cukup waktu untuk bertobat dan berubah, namun Yesus sendiri telah mengingatkan manusia untuk tidak memiliki mentalitas menunda.

Kebaikan dan Kepedulian: Menjadi Barang Langka di Akhir Zaman

Sikap polos dan hati yang penuh kasih semakin sulit ditemukan di zaman modern ini. Banyak orang, karena ketakutan atau karena sikap masa bodoh, tidak lagi berani membantu sesama yang sedang kesulitan. Kepekaan nurani mulai tumpul, dan keberanian untuk bertindak demi kebaikan mulai memudar.

Meski demikian, masih ada sebagian umat manusia yang tetap berpegang pada iman, percaya akan keberadaan Tuhan, dan terus berusaha menempuh jalan yang benar. Namun tidak sedikit pula yang hanya mengaku percaya secara lisan, namun perbuatannya justru bertentangan dengan nurani dan nilai-nilai keadilan.

Di tengah dunia yang diguncang oleh bencana alam dan krisis kemanusiaan, baik yang berasal dari alam maupun ulah manusia, berbagai nubuat dari masa lalu dan pesan dari masa depan terus berdatangan—seolah memperingatkan kita tentang pentingnya mempertahankan hati yang baik, iman yang teguh, dan hidup yang bersih.

Penutup:

Harapan atau Akhir?

Apakah Tahun Yobel 2025 benar-benar menandai awal dari 50 tahun terakhir umat manusia?

Apakah kita sedang bergerak menuju akhir zaman atau justru memasuki masa pembersihan besar sebelum datangnya zaman keemasan?

Mungkin tak seorang pun tahu pasti.

Namun satu hal yang pasti: sejarah selalu bergerak dalam pola. Dan seperti yang dikatakan para nabi dan filsuf sejak zaman dahulu, mereka yang mengabaikan tanda-tanda zaman akan terjebak dalam arus sejarah yang tak bisa mereka kendalikan.

Tahun 2025 bisa menjadi awal dari sesuatu yang sangat besar—baik kebangkitan spiritual global maupun konfrontasi terakhir antara terang dan kegelapan. Di tengah semua itu, pilihan untuk tetap menjadi manusia yang setia pada kebenaran dan kasih adalah keputusan yang tak bisa ditunda.(jhn/yn)

Dengar Pendapat Kongres AS: Ancaman Partai Komunis Tiongkok  di Indo-Pasifik Meningkat

Komisi Peninjauan Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok mengadakan dengar pendapat pada Kamis (20 Maret) dengan tema “Persimpangan Kompetisi: Tiongkok di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik”. Fokus utama diskusi adalah ekspansi militer dan ekonomi Tiongkok di Indo-Pasifik serta strategi respons AS. Para ahli memperingatkan bahwa persaingan antara AS dan Tiongkok semakin memaksa negara-negara Asia Tenggara untuk memilih berpihak pada salah satu kekuatan.

EtIndonesia. Kawasan Indo-Pasifik merupakan bagian inti dari strategi global AS. Dalam dengar pendapat Kongres tersebut, para ahli menyatakan bahwa partai komunsi Tiongkok (PKT) sedang berusaha merebut dominasi AS di Asia Tenggara.

Peneliti Wilson Center, Prashanth Parameswaran, mengatakan:  “AS diakui sebagai pemimpin keamanan dengan aliansi yang kuat dan tak tertandingi. Namun dalam hal ekonomi, Tiongkok memiliki nilai perdagangan hampir dua kali lipat dari AS dan terus memperkecil kesenjangan dalam hal investasi perusahaan.”

Para ahli memperingatkan bahwa ini adalah pertempuran antara demokrasi dan otoritarianisme. Jika PKT mendominasi Indo-Pasifik, maka AS akan kehilangan pengaruh ekonomi global dan bahkan berisiko terputus dari jalur maritim serta rantai pasokan di belahan bumi timur.

Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Urusan Keamanan Indo-Pasifik, Randall Schriver, menambahkan:  “Mereka (PKT) menguasai jalur laut utama yang membentang dari Samudra Hindia hingga Pasifik Barat.”

Prashanth Parameswaran juga menekankan dampaknya terhadap masyarakat AS:  “Ini akan membuat rakyat Amerika lebih miskin, lebih tidak aman, dan semakin terisolasi dari peluang global. Bayangkan jika negara-negara paling dinamis di dunia lebih menyerupai PKT daripada Amerika Serikat, dan orang-orang mulai melupakan peran AS, Australia, Jepang, dan sekutu lainnya dalam mempertahankan demokrasi, hak asasi manusia, serta kebebasan pers. Itu adalah skenario yang sangat mengkhawatirkan.”

Sebuah survei tahun 2024 menunjukkan bahwa dukungan negara-negara Asia Tenggara terhadap AS mengalami penurunan tajam. Sementara itu, Tiongkok semakin memperkuat pengaruhnya melalui perdagangan dan pembangunan infrastruktur, menjadikannya mitra dagang terbesar bagi negara-negara seperti Filipina dan Indonesia.

Selain itu, Tiongkok telah membantu Kamboja meningkatkan fasilitas pangkalan angkatan lautnya dan berencana membangun pelabuhan yang berpotensi digunakan untuk kepentingan militer di Malaysia.

Para ahli mendesak Washington untuk menerapkan strategi yang lebih komprehensif guna menekan Tiongkok di Asia Tenggara melalui pendekatan sektoral dan bertahap, sekaligus memperkuat kembali pengaruh AS di kawasan Indo-Pasifik. (Hui)

Laporan oleh Juliet Song, Yu Liang, dan Chi Xiao – dari Washington dan New York.

Inisiatif Belt and Road PKT Kembali Mengalami Kemunduran di Niger

EtIndonesia. Inisiatif Belt and Road (Sabuk dan Jalan) yang digagas oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) kembali menghadapi hambatan. 

Menurut laporan Reuters, pemerintah Niger, negara di Afrika Barat, baru-baru ini mengusir tiga eksekutif senior perusahaan minyak Tiongkok, memerintahkan mereka untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam, serta mencabut izin operasional sebuah hotel mewah milik perusahaan Tiongkok di ibu kota.

Diketahui bahwa perusahaan milik negara Tiongkok telah menginvestasikan US$.4,6 miliar dalam industri perminyakan Niger. 

Tahun lalu, mereka juga memberikan pinjaman minyak sebesar 400 juta dolar AS kepada pemerintah militer Niger. Jika pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan, kerugian yang dialami Tiongkok akan sangat besar. (hui)

Trump: Saya Mampu Menghentikan Putin

EtIndonesia. Presiden AS, Donald Trump diwawancarai oleh pendiri situs olahraga OutKick, Clay Travis, pada akhir pekan lalu. Dalam perbincangan tersebut, Trump membahas hubungannya dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dia mengaku memahami Putin dan sedang berusaha menghentikan kelanjutan perang.

Trump Bicara Soal Putin dan Upaya Menghentikan Perang Ukraina

Situs olahraga Amerika OutKick pada 22 Maret memuat artikel wawancara eksklusif dengan judul bahwa sang pendiri, Clay Travis, menjalani akhir pekan yang lebih keren dari kebanyakan orang. Dia menghabiskan hari Jumat dan Sabtu sebagai bagian dari tim peliput Gedung Putih, dan pada Jumat malam menaiki pesawat kepresidenan Air Force One menuju New Jersey, lalu terbang ke Philadelphia untuk menghadiri Kejuaraan Gulat NCAA. Ini menjadikan OutKick sebagai situs olahraga pertama yang bergabung dalam press pool atau rombongan media resmi Gedung Putih.

Lebih dari itu, Clay Travis juga mendapat kesempatan istimewa untuk mewawancarai Presiden Trump secara langsung di dalam Air Force One.

Ketika Clay menanyakan hubungan Trump dengan Putin, Trump menjawab: “Saya sangat mengenalnya. Kami tidak pernah mengalami konflik besar karena rekayasa ‘Rusia, Rusia, Rusia’ itu.”

Trump melanjutkan: “Kami berdiskusi secara rasional. Yang saya inginkan hanyalah agar orang-orang tidak terus terbunuh. Mereka kehilangan 2.500 anak muda setiap minggu—baik dari pihak Rusia maupun Ukraina.”

Di dalam Air Force One, Trump mengatakan kepada Clay Travis: “Saya ingin melihat apakah kita bisa menghentikan terus bertumbangannya nyawa para tentara (di perang Rusia-Ukraina). Konflik semacam ini bisa memicu Perang Dunia Ketiga.”

Clay sempat menyinggung bahwa selama masa jabatan Trump sebelumnya, Putin tidak melakukan invasi terhadap Ukraina.

Trump menjawab :“Saat saya menjabat sebagai presiden, dia tidak menginvasi negara manapun.”

Trump juga mengatakan : “Saya rasa, selain saya, tak ada satu pun di dunia ini yang bisa menghentikan Putin. Dan saya percaya, saya memiliki kemampuan untuk menghentikannya.”

Trump kemudian menyoroti bahwa aksi militer Rusia di Georgia dan Krimea terjadi pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush dan Barack Obama, sementara invasi ke Ukraina terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Joe Biden.

Clay Travis juga bertanya apakah Trump akan menjadi kandidat utama penerima Hadiah Nobel Perdamaian bila berhasil menengahi perang Rusia-Ukraina. 

Trump menjawab:  “Saya rasa, kami layak mendapatkan penghargaan itu karena tiga sampai empat hal berbeda.”

Salah satu yang dia maksud adalah Abraham Accords, kesepakatan bersejarah yang berhasil dicapai selama masa pemerintahannya, di mana beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020.

The Hill: Trump Ternyata Benar dalam Masalah Ukraina

Menariknya, dalam artikel opini yang diterbitkan oleh The Hill—sebuah media AS yang biasanya condong ke kiri dan cukup kritis terhadap Trump—pada 18 Maret, penulis Alan J. Kuperman mengatakan bahwa Trump benar dalam pandangannya tentang Ukraina. 

Artikel tersebut berjudul “Sungguh Menyedihkan, Tapi Trump Benar Mengenai Ukraina”.

Alan J. Kuperman adalah pengajar program magister Studi Kebijakan Global dan juga pendiri serta koordinator awal Program Pencegahan Proliferasi Nuklir.

Dalam artikel tersebut, Kuperman menyampaikan tiga poin utama:

  1. Perang ini sebetulnya tidak perlu terjadi.
  2. Presiden Joe Biden dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy berperan besar dalam memprovokasi dan memperbesar perang.
  3. Media Barat telah menyebarkan informasi yang menyesatkan.

Kuperman menulis: “Saya jarang setuju dengan Presiden Trump, tapi sebagian besar komentarnya yang kontroversial mengenai Ukraina belakangan ini ternyata benar. Selama lebih dari satu dekade, publik Barat dicekoki informasi palsu mengenai Ukraina. Sudah saatnya kita meluruskan tiga poin penting yang menjelaskan mengapa bukan hanya Putin, tetapi juga Zelenskyy dan Biden, yang turut bertanggung jawab atas meletus dan berlarutnya perang ini.”

Menurut Kuperman:  “Biden memiliki andil besar dalam memicu dan memperpanjang perang ini. Pada akhir 2021, saat Putin memobilisasi pasukan di perbatasan Ukraina dan menuntut agar Perjanjian Minsk dijalankan, sudah sangat jelas bahwa jika Zelenskyy tidak mengalah, Rusia akan melakukan invasi, setidaknya untuk membentuk jembatan darat antara Donbas dan Krimea.”

Lebih lanjut, Kuperman menjelaskan: “Karena Ukraina saat itu sangat bergantung pada bantuan militer dari AS, seandainya Presiden Biden bersikeras agar Zelenskyy mematuhi tuntutan Putin, maka perang bisa saja dihindari. Namun, Biden justru menyerahkan keputusan kepada Zelenskyy dan menjanjikan bahwa AS akan ‘merespons dengan cepat dan tegas’ jika Rusia menyerang. Janji ini ditafsirkan Zelenskyy sebagai lampu hijau untuk menentang Putin.”

Kuperman menambahkan bahwa jika Trump saat itu yang menjadi presiden, kemungkinan besar dia tidak akan memberi ‘cek kosong’ seperti Biden. Dalam kondisi seperti itu, Zelenskyy tidak punya pilihan selain menjalankan Perjanjian Minsk guna menghindari perang.(jhn/yn)

Alien Benar-Benar Ada,  Sebuah Film Dokumenter  Undang 32 Pejabat Senior untuk Mengungkap Rahasia

EtIndonesia. Pertanyaan tentang keberadaan alien dan UFO telah lama menjadi misteri yang ingin dipecahkan banyak orang. Kini, sebuah film dokumenter terbaru dari Amerika Serikat berjudul “The Disclosure Age” (“Era Pengungkapan”) mengundang 32 pejabat senior militer dan intelijen AS untuk membongkar fenomena supranatural ini.

Kesaksian Pejabat dalam Dokumenter

Dalam dokumenter tersebut, beberapa pejabat memberikan pernyataan mengejutkan:

 ✅ Manusia bukan satu-satunya kehidupan cerdas di alam semesta.”
✅ “Fenomena udara tak dikenal (UAP) memang ada, mereka telah berada di Bumi, dan mereka bukan manusia.”

Selama beberapa dekade, laporan tentang penampakan UFO terus bermunculan, terutama di sekitar fasilitas militer Amerika Serikat. Baru-baru ini, kasus serangan drone tak dikenal di pangkalan militer New Jersey dan Virginia semakin menyoroti isu tentang kehidupan luar angkasa.

Pada 13 November 2024, Kongres AS menggelar sidang dengar pendapat tentang UAP (Unidentified Aerial Phenomena). Beberapa tokoh penting yang hadir di antaranya:

  • Laksamana Muda (Purn.) Tim Gallaudet
  • Mantan Pejabat Departemen Pertahanan Luis Elizondo
  • Mantan Wakil Direktur NASA Michael Gold

Mereka sepakat bahwa UAP adalah fenomena nyata.

Luis Elizondo, yang pernah menyelidiki UFO di Departemen Pertahanan AS, menegaskan:
🔹 “Saya ulangi sekali lagi, UAP itu nyata. Teknologi canggih yang bukan buatan AS atau negara lain telah mengawasi fasilitas militer sensitif di seluruh dunia.”

Lebih mengejutkan, Elizondo menyatakan bahwa alien memiliki rencana untuk menginvasi Bumi dan menunjukkan pola perilaku seperti persiapan militer sebelum perang.

Dalam dokumenter tersebut, ada juga klaim bahwa:
💥 “Pemerintah AS telah lama terlibat dalam perang rahasia dengan negara lain untuk merebut dan merekayasa balik teknologi pesawat luar angkasa yang bukan buatan manusia.”

Mayoritas Publik Percaya Pemerintah Menutupi Fakta UFO

Menurut survei YouGov 2024, 60% warga Amerika percaya bahwa pemerintah menyembunyikan informasi terkait UFO dan UAP dari publik.

Pada tahun 2024, Senator Chuck Schumer dan Mike Rounds mengusulkan Undang-Undang Pengungkapan UAP, yang bertujuan untuk mengungkap semua informasi rahasia terkait UAP. 

Schumer berpendapat:  🛸 “Rakyat Amerika berhak mengetahui tentang teknologi tak dikenal, kecerdasan non-manusia, dan fenomena yang belum dapat dijelaskan.”

Namun, RUU tersebut akhirnya gagal disahkan dalam pemungutan suara. (hui)

📡 Laporan oleh Wang Ziyi, New Tang Dynasty Television (NTD News), Amerika Serikat

Sirene  Yerusalem Meraung Hingga Rudal Ketiga Houthi dari Yaman Berhasil Ditembak Jatuh

EtIndonesia. Militer Israel mengumumkan bahwa pada  21 Maret 2025 laru malam, mereka berhasil mencegat sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman. Sementara itu, juru bicara militer kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran, Yahya Saree, mengklaim dalam siaran televisi pada  22 Maret dini hari bahwa mereka telah menembakkan rudal balistik ke arah Bandara Ben Gurion dekat kota Tel Aviv, kota terbesar kedua di Israel.

Saree menyebut serangan ini sebagai serangan ketiga kelompok Houthi terhadap Israel dalam 48 jam terakhir. Ia juga memperingatkan sektor penerbangan bahwa Bandara Ben Gurion “tidak lagi aman untuk perjalanan udara.”

Saree menegaskan bahwa serangan akan terus berlanjut selama operasi militer di Gaza belum dihentikan dan blokade belum dicabut.

Setelah rudal ditembakkan oleh kelompok Houthi, sirene peringatan merah berbunyi di seluruh Yerusalem dan daerah sekitarnya. Meski Israel berhasil mencegat rudal tersebut, serpihan rudal jatuh di dekat Hebron.

Sehari sebelumnya, militer Israel telah menembak jatuh dua rudal balistik lain yang ditembakkan oleh Houthi. Saat ini, situs resmi Bandara Ben Gurion menunjukkan operasional bandara tetap berjalan normal, dengan jadwal penerbangan yang tidak terganggu.

Menurut laporan Reuters, Saree juga mengklaim bahwa Houthi telah menyerang kapal induk USS Harry S. Truman di Laut Merah, meskipun tidak memberikan bukti yang mendukung pernyataannya.

Kelompok Houthi  bersumpah untuk meningkatkan serangan mereka, termasuk menargetkan Israel, sebagai balasan atas serangan AS di awal bulan ini.

Sejak perang di Gaza meletus, kelompok Houthi terus menyerang kapal-kapal di Laut Merah serta meluncurkan serangan terhadap Israel, mengklaim bahwa serangan tersebut dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina.

Sementara itu, AS menegaskan bahwa mereka akan menggunakan “kekuatan mematikan dan luar biasa” untuk menyerang kelompok pemberontak Yaman hingga mereka berhenti mengancam jalur pelayaran di Laut Merah. Seorang pejabat AS menyatakan bahwa operasi ini bisa berlangsung selama beberapa minggu. 

Sumber : NTDTV.com 

Kementerian Pertahanan AS Akan Lakukan Tes Poligraf untuk Selidiki Kasus Kebocoran Informasi Terkait Elon Musk

EtIndonesia. Menurut laporan CNN, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) saat ini tengah menyelidiki kebocoran informasi keamanan nasional yang baru-baru ini terjadi tanpa otorisasi. Dalam proses penyelidikan ini, pemerintah berencana menggunakan tes poligraf (alat pendeteksi kebohongan) sebagai bagian dari metode investigasi.

Kepala Staf Kementerian Pertahanan, Joe Kasper, menulis dalam sebuah memorandum yang dirilis pada hari Jumat (21/3) bahwa penyelidikan ini akan dimulai segera dan hasil akhirnya akan dilaporkan langsung kepada Menteri Pertahanan.

“Penggunaan alat poligraf dalam penyelidikan ini akan dilakukan sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku,” tulis Kasper. “Begitu pelaku kebocoran berhasil diidentifikasi, mereka akan segera dikenakan tuntutan pidana.”

Dugaan Bocoran Dimulai dari Laporan Terkait Elon Musk

Investigasi ini dipicu oleh laporan New York Times yang menyebutkan bahwa Elon Musk, kepala perusahaan teknologi DOGE, dijadwalkan menerima paparan rahasia mengenai rencana militer AS terkait kemungkinan perang dengan Tiongkok di Pentagon pada hari Jumat.

Namun, Presiden Donald Trump dengan tegas membantah laporan tersebut, menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menunjukkan rencana militer semacam itu kepada siapapun. Sejumlah pejabat Pentagon juga menepis laporan itu melalui media sosial, mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Meski begitu, Elon Musk memang benar-benar mengadakan pertemuan selama lebih dari satu jam dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth di Pentagon pada hari yang sama.

Pemerintah Perketat Penggunaan Poligraf untuk Cegah Kebocoran

Departemen Pertahanan bukan satu-satunya lembaga federal yang meningkatkan penggunaan tes poligraf untuk mengatasi kebocoran informasi.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, beberapa waktu lalu juga mengumumkan bahwa departemennya akan terus menggunakan alat pendeteksi kebohongan untuk mengidentifikasi pelaku kebocoran informasi rahasia.

“Kami telah mengidentifikasi dua orang di Departemen Keamanan Dalam Negeri yang membocorkan informasi operasi kami kepada pihak luar, dan hal ini telah membahayakan nyawa aparat penegak hukum,” ujar Noem dalam sebuah video yang diunggah di platform X (sebelumnya Twitter). “Kami berencana menuntut kedua orang ini dan meminta pertanggungjawaban mereka.”

Sementara itu, Departemen Kehakiman AS juga mengumumkan akan menyelidiki kebocoran informasi sensitif yang berkaitan dengan kelompok kriminal Venezuela, Tren de Aragua (TDA). 

Wakil Jaksa Agung, Todd Blanche, menyatakan:“Kami tidak akan mentolerir kebocoran informasi yang dilakukan oleh oknum dalam pemerintahan demi tujuan politik, terutama jika informasi palsu itu digunakan untuk menjatuhkan agenda Presiden Trump, seperti yang dilakukan dalam laporan New York Times.”

Trump dan Musk Bantah Tuduhan Kebocoran, Serang New York Times

Presiden Trump dengan tegas mengatakan bahwa dia maupun pemerintahannya tidak pernah membocorkan informasi rencana militer AS terkait potensi konflik dengan Tiongkok kepada Elon Musk atau siapapun.

Elon Musk pun ikut angkat bicara di platform X, menyebut laporan New York Times sebagai “murni propaganda”.

“Selain itu, saya berniat menuntut para pejabat Pentagon yang telah membocorkan informasi palsu dan berbahaya itu kepada New York Times,” tegas Musk. “Mereka akan ditemukan dan dimintai pertanggungjawaban.”

Kebocoran Internal Bukan Hal Baru, Tapi Dampaknya Bisa Serius

Kasus kebocoran informasi di lembaga-lembaga pemerintah federal bukanlah hal yang asing. Dalam berbagai administrasi sebelumnya, kejadian serupa juga pernah terjadi.

Meski tes poligraf sering diragukan keandalannya dan tidak dapat dijadikan bukti di pengadilan, terutama di proses peradilan militer (sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Agung AS pada tahun 1998), teknik ini masih banyak digunakan oleh lembaga intelijen dan penegak hukum untuk menggali kebenaran.

Saat ini, penyelidikan yang dilakukan oleh Pentagon masih berlangsung. Hasil dari investigasi ini diperkirakan akan berdampak besar terhadap kebijakan keamanan nasional ke depan, khususnya dalam hal pengelolaan informasi rahasia dan sistem keamanan internal di berbagai lembaga pemerintah.(jhn/yn)

Jerman Cegat Kapal Tanker ‘Armada Bayangan’ Rusia: 100.000 Ton Minyak Disita

EtIndonesia. Majalah Der Spiegel dari Jerman baru-baru ini mengungkap bahwa Pemerintah Jerman telah mengambil tindakan tegas terhadap sebuah kapal tanker yang mengangkut 100.000 ton minyak mentah asal Rusia. Kapal bernama “Eventin” tersebut bukan hanya dicegat, tetapi juga seluruh muatannya disita—senilai sekitar 40 juta euro.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Jerman untuk menghentikan upaya Rusia menyelundupkan minyak ke pasar global melalui ‘armada bayangan’, yang digunakan untuk menghindari sanksi internasional akibat perang di Ukraina.

Kronologi Penangkapan Kapal Tanker “Eventin”

Menurut laporan, kapal Eventin berlayar di bawah bendera Panama, dan berangkat dari pelabuhan Ust-Luga di Rusia, dengan tujuan akhir Mesir, melalui perairan Laut Baltik.

Namun, dalam perjalanan, kapal mengalami kerusakan mesin dan kehilangan daya gerak. Karena dikhawatirkan terjadi kebocoran minyak, kapal akhirnya ditarik ke wilayah perairan dekat pelabuhan Sassnitz, Jerman, untuk berlabuh darurat.

Sejak itu, kapal berada di bawah pengawasan ketat oleh Penjaga Pantai Jerman dan Polisi Federal selama 24 jam penuh.

Kapal Ini Bagian dari Armada Bayangan Rusia

Menurut informasi dari sumber-sumber internal, sejak akhir Februari lalu, Uni Eropa telah menetapkan kapal Eventin sebagai bagian dari ‘armada bayangan’ Rusia. Istilah ini merujuk pada sekelompok kapal tanker yang dioperasikan secara diam-diam oleh atau atas nama Rusia untuk menghindari sanksi minyak dari negara-negara Barat.

Melalui armada ini, Rusia berusaha tetap menjual minyaknya ke negara-negara pihak ketiga, dengan cara menyamarkan asal muatan, mematikan sistem pelacakan otomatis (AIS), dan menggunakan bendera negara lain.

Jerman Ambil Langkah Keras: Kirim Sinyal ke Moskow

Menghadapi strategi Rusia ini, Pemerintah Jerman memutuskan untuk bertindak keras. Pada hari Jumat, 21 Maret, pihak berwenang Jerman secara resmi menyita kapal Eventin dan seluruh muatan minyak mentah di dalamnya.

Langkah ini dinilai sebagai peringatan keras kepada Rusia, bahwa Jerman tidak akan membiarkan minyak Rusia mengalir secara ilegal melalui Laut Baltik dan merusak efektivitas sanksi internasional.

Implikasi Lebih Luas

Penyitaan ini menandai eskalasi besar dalam penegakan sanksi energi terhadap Rusia, dan menjadi preseden bagi negara-negara Uni Eropa lainnya untuk mengambil tindakan serupa. Hal ini juga menunjukkan bahwa perang energi global—yang selama ini berjalan di balik layar diplomasi—semakin mengemuka ke permukaan.

Dengan penangkapan kapal ini, Jerman mengirim pesan bahwa mereka siap menggunakan kekuatan hukum dan maritim untuk menghentikan ‘jalur gelap’ distribusi energi Rusia, bahkan ketika konflik Ukraina masih terus berlangsung. (jhn/yn)

Babak Baru dalam Nasib Rusia-Ukraina? Impian Zelenskyy untuk Bergabung dengan NATO Pupus, Ukraina di Ambang Perubahan

EtIndonesia. Pada 21 Maret, Steve Witkoff, utusan khusus untuk Ukraina dan Rusia yang ditunjuk oleh Presiden AS, Donald Trump, mengungkapkan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy secara garis besar telah mengakui bahwa Ukraina tidak dapat bergabung dengan NATO. Selain itu, Zelenskyy juga menyetujui untuk menggelar pemilu nasional yang sempat tertunda akibat konflik Rusia-Ukraina.

Pada hari yang sama, Trump mengatakan bahwa gencatan senjata penuh antara Rusia dan Ukraina akan segera tercapai, dan dia akan berdiskusi langsung dengan Zelenskyy terkait pembagian wilayah, termasuk wilayah timur dan selatan Ukraina yang kini dikuasai Rusia serta Semenanjung Krimea.

Dijadwalkan pada 24 Maret mendatang di Riyadh, Arab Saudi, kedua pihak—dengan mediasi Amerika Serikat—akan menggelar pembicaraan tentang perjanjian gencatan senjata parsial, yang mencakup isu-isu penting seperti energi, jalur kereta api, fasilitas pelabuhan, dan keamanan pelayaran di Laut Hitam.

Zelenskyy Terima Realita: Ukraina Tak Jadi Anggota NATO

Mengutip Reuters, seorang pejabat tinggi Pemerintah AS mengungkapkan bahwa pada 19 Maret, Trump berbicara dengan Zelenskyy selama satu jam melalui sambungan telepon. Dalam pembicaraan tersebut, mereka menyinggung perjanjian tambang dan mineral baru antara AS dan Ukraina, meski isu Krimea tidak dibahas secara langsung.

Zelenskyy sendiri menyampaikan bahwa Trump sempat menanyakan pandangannya mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia, namun tidak membahas soal kepemilikan resminya.

Dalam kunjungannya ke Norwegia pada 20 Maret, Zelenskyy menjawab pertanyaan media dengan tegas mengatakan: “Semua pembangkit listrik tenaga nuklir yang berada di wilayah Ukraina adalah milik negara dan milik rakyat Ukraina. Jika kepemilikan pembangkit listrik Zaporizhzhia berpindah tangan, hal itu tidak hanya ilegal, tetapi juga akan mengganggu kelancaran operasionalnya.”

Sementara itu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mempercepat kerja sama dalam sektor logam tanah jarang dengan Ukraina dan mengatakan bahwa progresnya berjalan lancar. Dia juga menyampaikan optimismenya terhadap komunikasi terakhirnya dengan para pemimpin Rusia dan Ukraina, dengan keyakinan bahwa gencatan senjata bisa menyelamatkan banyak nyawa.

Kunci Damai: Ukraina Harus Melepas Cita-cita Menjadi Anggota NATO

Steve Witkoff menegaskan bahwa jika kesepakatan damai tercapai, maka Ukraina harus melepaskan aspirasinya untuk menjadi anggota NATO. Menurutnya, Zelenskyy dan para penasihat utamanya telah menerima kenyataan ini.

Perlu diketahui, Ukraina seharusnya menggelar pemilihan umum nasional pada tahun 2024, namun tertunda akibat status darurat militer. Trump sebelumnya mengecam Zelenskyy sebagai “diktator yang belum pernah dipilih melalui pemilu”.

Di sisi lain, negara-negara besar Eropa kini tengah menyusun rencana jangka menengah dan panjang (5–10 tahun) untuk mengambil alih peran pertahanan yang selama ini dijalankan Amerika, jika pada akhirnya AS benar-benar keluar dari NATO di masa mendatang.

Situasi di Medan Tempur: Rusia Unggul, Ukraina Tertekan

Di medan pertempuran, Rusia dilaporkan berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah Oblast Kursk, dengan pasukan Ukraina mengalami kekacauan saat melakukan penarikan mundur.

Seorang prajurit Ukraina, Artem Kariakin, mengatakan kepada BBC bahwa perintah mundur datang terlambat, yang menyebabkan pasukan kehilangan koordinasi. Meskipun drone Rusia melakukan serangan, evakuasi pasukan Ukraina tetap dilakukan.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa dalam proses mundur, militer Ukraina meledakkan fasilitas gas alam Suja. Sementara itu, pada 20 Maret, drone Ukraina juga disebut menyerang fasilitas minyak Rusia, yang menurut Moskow melanggar kesepakatan penghentian serangan terhadap infrastruktur energi kedua pihak.

Namun, militer Ukraina membantah tuduhan tersebut, menyebut bahwa serangan itu adalah operasi yang dilakukan Rusia sendiri untuk menciptakan narasi propaganda. Ukraina menuduh ini adalah bagian dari kampanye disinformasi Moskow.

Penutup: Babak Baru dalam Konflik Rusia-Ukraina?

Isyarat bahwa Ukraina siap mundur dari aspirasi NATO, bersamaan dengan pembicaraan gencatan senjata dan pengaturan ulang wilayah, menandai pergeseran besar dalam dinamika konflik Rusia-Ukraina.

Jika kesepakatan tercapai dalam pertemuan di Riyadh pada 24 Maret, ini bisa menjadi langkah awal menuju stabilitas, meskipun dengan harga mahal berupa pengorbanan wilayah dan ambisi geopolitik.

Apakah ini tanda bahwa impian lama Ukraina akan tergusur oleh kenyataan baru geopolitik dunia? Atau, justru menjadi momen kebangkitan diplomasi global?

Jawabannya mungkin akan terungkap dalam beberapa pekan ke depan.(jhn/yn)