Sample Page Title

Morbi libero lectus, laoreet elementum viverra vitae, sodales sit amet nisi. Vivamus dolor ipsum, ultrices in accumsan nec, viverra in nulla.

Donec ligula sem, dignissim quis purus a, ultricies lacinia lectus. Aenean scelerisque, justo ac varius viverra, nisl arcu accumsan elit, quis laoreet metus ipsum vitae sem. Phasellus luctus imperdiet.

Donec tortor ipsum

Pharetra ac malesuada in, sagittis ac nibh. Praesent mattis ullamcorper metus, imperdiet convallis eros bibendum nec. Praesent justo quam, sodales eu dui vel, iaculis feugiat nunc.

Pellentesque faucibus orci at lorem viverra, id venenatis justo pretium. Nullam congue, arcu a molestie bibendum, sem orci lacinia dolor, ut congue dolor justo a odio.

Duis odio neque, congue ut iaculis nec, pretium vitae libero. Cras eros ipsum, eleifend rhoncus quam at, euismod sollicitudin erat.

Fusce imperdiet, neque ut sodales dignissim, nulla dui. Nam vel tortor orci.

FOKUS DUNIA

NEWS

Home Blog Page 7

Penemuan Baru di Laut Adriatik: Peradaban Kuno Berusia 7.000 Tahun Tersingkap

EtIndonesia. Apakah 7.000 tahun yang lalu manusia sudah memiliki jaringan maritim yang matang? Temuan terbaru para arkeolog di sebuah gua di pulau tak berpenghuni di Laut Adriatik memberikan jawaban yang mencengangkan. Sebelumnya, pada abad lalu, ditemukan artefak dari Zaman Besi di gua ini, tetapi penggalian terbaru justru menemukan jejak manusia yang jauh lebih tua.

Pulau yang dimaksud adalah Pulau Šćedro di lepas pantai Kroasia. Pada tahun 1923, arkeolog Grga Novak menemukan pecahan keramik dari Zaman Besi di Gua Latina, menunjukkan adanya aktivitas manusia prasejarah. Temuan ini sebelumnya dianggap sebagai tanda kehidupan tertua di gua tersebut.

Penemuan yang Mengubah Sejarah

Namun, penelitian terbaru yang dipimpin oleh tim arkeolog yang dipimpin oleh Kansaros, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Jelsa dan Asosiasi Sahabat Šćedro, telah mengubah pandangan tersebut. Mereka baru saja menggali area seluas 1,5 x 1,5 meter dan menemukan bukti-bukti yang mengejutkan.

Dalam penggalian tersebut, arkeolog menemukan:

  • 97 tulang hewan,
  • 109 cangkang kerang laut,
  • 250 pecahan keramik, dan
  • 4 alat batu kuno.

Banyaknya artefak dan ragam jenis temuan ini menunjukkan bahwa gua tersebut dulunya merupakan tempat aktivitas manusia yang penting.

Kemiripan dengan Budaya Hvar Kuno

Di antara pecahan keramik yang ditemukan, 67 di antaranya memiliki ciri khas unik, seperti mangkuk berbentuk setengah bola dengan tepi melingkar dan permukaan halus, dihiasi ukiran geometris.

Desain ini mengingatkan para peneliti pada Budaya Hvar (Hvar Culture), sebuah peradaban kuno yang berkembang sekitar tahun 5000 hingga 4300 SM. Hal ini diperkuat dengan kesamaan pola keramik dengan temuan di Gua Grapčeva di Pulau Hvar.

Kemungkinan besar, Gua Latina dan pemukiman manusia lainnya ditempati pada periode yang sama, memperlihatkan adanya hubungan budaya dan aktivitas manusia lintas wilayah pada zaman itu.

Bukti Jaringan Perdagangan dan Jalur Maritim Kuno

Analisis lebih lanjut terhadap alat-alat batu menunjukkan bahwa bahan-bahannya tidak berasal dari Pulau Šćedro. Material tersebut kemungkinan didatangkan dari pulau-pulau lain di Laut Adriatik, daratan Kroasia, atau bahkan wilayah seberang laut.

Temuan ini mengarah pada hipotesis bahwa pada Zaman Neolitikum, manusia sudah memiliki jaringan perdagangan yang canggih dan jalur laut yang berkembang. Pulau Šćedro, dengan posisinya yang strategis di jalur pelayaran, mungkin memiliki peran penting dalam perdagangan dan interaksi antarpulau.

Potensi Pulau Šćedro sebagai Pusat Aktivitas Manusia

Hingga saat ini, penggalian baru mencakup sebagian kecil dari Gua Latina. Namun, temuan ini sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa gua tersebut mungkin pernah menjadi tempat tinggal permanen atau setidaknya tempat perlindungan musiman bagi manusia prasejarah.

Para arkeolog berencana untuk memperluas area penggalian dan melanjutkan penelitian lebih lanjut. Fokus berikutnya adalah mengeksplorasi Budaya Hvar-Naquane (Hvar-Nakovane Culture), sebuah peradaban kuno yang belum banyak diteliti.

Menguak Rahasia Peradaban Kuno di Laut Adriatik

Penemuan ini membuka jendela baru dalam memahami sejarah manusia purba di wilayah Laut Adriatik. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat kuno yang mungkin telah membangun jaringan perdagangan dan maritim yang sangat maju jauh sebelum sejarah tertulis dimulai.

Bukan hanya penemuan arkeologis, temuan ini juga memberikan inspirasi untuk merenungkan betapa luasnya kemampuan adaptasi dan inovasi manusia di masa lalu, menghadirkan narasi sejarah yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. (jhn/yn)

“Medistra Hospital Resmikan Oncology Center, Hadirkan Layanan Kanker Terpadu dengan Teknologi Mutakhir”

0

Jakarta, 1 Maret 2025 – Menanggapi tingginya angka kasus kanker di Indonesia, Medistra Hospital meresmikan Oncology Center, sebuah pusat layanan kanker terpadu yang dilengkapi dengan teknologi mutakhir dan tenaga medis terbaik. Peresmian yang berlangsung pada Kamis (27/2) di Jakarta ini dihadiri oleh sejumlah pakar medis, pasien penyintas kanker, serta perwakilan dari berbagai pihak terkait. Kehadiran Oncology Center ini diharapkan dapat menjadi terobosan baru dalam meningkatkan pelayanan dan harapan hidup pasien kanker di Indonesia.

Berdasarkan data dari Global Cancer Observatory (Globocan), pada tahun 2022, Indonesia mencatat lebih dari 408.661 kasus kanker baru dengan 242.099 kematian, terutama disebabkan oleh kanker payudara, leher rahim, paru-paru, dan kolorektal. Tanpa intervensi yang tepat, jumlah kasus kanker diperkirakan akan meningkat sebesar 63% antara tahun 2025 hingga 2040. Oleh karena itu, Medistra Hospital berkomitmen untuk menghadirkan layanan kanker yang komprehensif, mulai dari deteksi dini hingga perawatan lanjutan.

Dr. Adhitya Wardhana, MARS, Presiden Direktur Medistra Hospital, dalam sambutannya menekankan pentingnya inovasi dalam pelayanan kanker. “Kami berusaha menghadirkan pusat onkologi yang tidak hanya canggih secara teknologi tetapi juga memberikan kenyamanan bagi pasien dan keluarganya. Kami berharap Oncology Center ini dapat menjadi rujukan utama bagi pasien kanker di Indonesia,” ujarnya.

Oncology Center Medistra Hospital dilengkapi dengan peralatan diagnostik terbaru dan terapi terkini, serta menerapkan pendekatan multidisiplin dalam penanganan kanker. Prof. Dr. Abdul Muthalib, Sp. PD, KHOM, Spesialis Hematologi Onkologi Medistra Hospital, menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dalam onkologi di Medistra sangat pesat. “Kami terus mengadopsi peralatan dan terapi terkini untuk meningkatkan akurasi diagnosis serta efektivitas pengobatan, sehingga kami dapat menentukan jenis pengobatan yang paling tepat bagi pasien,” jelasnya.

Deteksi Dini sebagai Kunci Utama 

Prof. DR. Dr. Aru W. Sudoyo, Sp. PD, KHOM, FACP, FINASIM, Spesialis Hematologi Onkologi Medistra Hospital, menekankan pentingnya deteksi dini dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien. “Deteksi dini kanker adalah kunci utama. Dengan pemeriksaan rutin, kita dapat mendeteksi kanker sejak tahap awal, di mana pengobatan lebih efektif dan memiliki dampak yang lebih kecil pada tubuh,” ujar Prof. Aru.

Keberhasilan Transplantasi Stem Cell Hematopoietic 

Dr. Nadia Ayu Mulansari, Sp. PD, KHOM, Spesialis Hematologi Onkologi Medistra Hospital, menyoroti keberhasilan transplantasi stem cell hematopoietic yang telah dilakukan sejak tahun 2016. “Keberhasilan ini menempatkan Medistra setara dengan rumah sakit terkemuka di luar negeri dalam penanganan kanker darah. Kami berharap ini dapat memberikan inspirasi dan harapan bagi pasien untuk menjalani pengobatan yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Dr. Ardhi Rahman Arhani, Sp. PD, KHOM, Spesialis Hematologi Onkologi Medistra Hospital, menegaskan komitmen rumah sakit dalam memberikan dukungan medis menyeluruh. “Kami fokus pada layanan yang komprehensif, mulai dari deteksi dini, perawatan lanjutan, nutrisi, rehabilitasi medik, hingga perawatan paliatif. Dengan tim spesialis multidisiplin dan teknologi terkini, kami siap memberikan layanan terbaik bagi pasien,” tegasnya.

Untuk membuat janji temu dengan para ahli di Oncology Center Medistra Hospital, masyarakat dapat menghubungi +62 858-8718-4268 (07:00 – 20:00 WIB) atau +621 5210 200 (24/7). Kehadiran Oncology Center ini semakin menegaskan posisi Medistra Hospital sebagai institusi kesehatan yang berkomitmen dalam menyediakan layanan berkualitas tinggi, baik dalam aspek preventif, diagnostik, maupun pengobatan kanker.

Dengan fasilitas unggulan dan pendekatan multidisiplin, Medistra Hospital berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi beban kanker di Indonesia serta meningkatkan kualitas hidup pasien kanker.

“IM3 Hadirkan Paket Internet Ramadan 300GB dan Acara Buka Puasa Bersama di Surabaya”

Surabaya, 6 Maret 2025 – Menyambut bulan suci Ramadan, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) melalui brand IM3 menghadirkan layanan telekomunikasi yang simpel dan terjangkau untuk memudahkan masyarakat tetap terhubung dengan keluarga dan orang terdekat. Kampanye bertajuk “Simpelnya IM3, Temukan Makna untuk Bersama” menawarkan Paket Freedom Internet Ramadan 150GB untuk 30 hari dengan bonus tambahan kuota sahur 150GB, sehingga pelanggan mendapatkan total 300GB dengan harga Rp150.000. Kuota ini dapat digunakan untuk berbagai aktivitas digital, seperti streaming film, berselancar di media sosial, dan berkirim pesan, terutama pada waktu sahur (01.00 – 06.00).

Selain paket internet spesial, IM3 juga menggelar acara buka puasa bersama bertajuk BOOKBER SIMPEL IM3 di Kota Lama Surabaya pada 22 Maret 2025. Acara ini akan dihadiri oleh musisi Kunto Aji sebagai bintang tamu spesial, serta menampilkan berbagai kegiatan menarik seperti pembagian takjil gratis, kids fashion show, penampilan mahasiswa, dan tausiyah bersama tokoh agama setempat. Pengunjung juga berkesempatan memenangkan hadiah menarik seperti sepeda listrik dan smartphone dengan membeli produk IM3 di booth yang disediakan.

Fahd Yudhanegoro, EVP Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison, menjelaskan bahwa kampanye ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dan kebersamaan di bulan Ramadan. “Kami memahami bahwa Ramadan adalah momen spesial bagi masyarakat Indonesia. Dengan Paket Freedom Internet Ramadan 300GB, kami ingin memastikan pelanggan tetap terhubung dengan keluarga dan orang terdekat, terutama di tengah lonjakan penggunaan internet selama Ramadan,” ujar Fahd.

Untuk mendukung layanan ini, IM3 telah meningkatkan kapasitas jaringan di 88 titik site dan menambah belasan mobile BTS baru di Jawa Timur. Jaringan IM3 kini mencakup 98% wilayah Jawa Timur, termasuk daerah pelosok, sehingga memastikan koneksi yang kuat, luas, dan stabil.

Kampanye “Simpelnya IM3, Temukan Makna untuk Bersama” juga diwujudkan melalui video kampanye yang diluncurkan pada 27 Februari 2025. Video ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibintangi oleh aktor muda Chicco Kurniawan, menggambarkan bagaimana masyarakat produktif tetap dapat menemukan makna Ramadan di tengah kesibukan sehari-hari.

Tidak hanya untuk pelanggan, IM3 juga menghadirkan Program Kejutan Simpel IM3 sebagai ajang silaturahmi dengan mitra dan Sahabat Outlet di berbagai wilayah. Program ini meliputi pembagian bingkisan Ramadan dan THR Simpel bagi pelanggan di sekitar mitra IM3. Selain itu, melalui aplikasi myIM3, pelanggan dapat mengikuti misi spesial kebaikan Ramadan dan berkesempatan memenangkan hadiah menarik seperti iPhone 15, e-voucher, dan puluhan GB kuota internet.

Paket spesial Ramadan IM3 dapat diakses melalui outlet terdekat, IM3 Official WhatsApp, layanan SMS *888#, e-commerce, atau aplikasi myIM3 mulai 20 Februari hingga 31 April 2025. Informasi lebih lanjut tentang kampanye dan acara BOOKBER SIMPEL dapat diakses di im3.id/ramadan.

Dengan berbagai inisiatif ini, IM3 berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang lebih simpel dan bermakna bagi masyarakat selama bulan Ramadan, sekaligus memperkuat kebersamaan dan silaturahmi di tengah kesibukan sehari-hari.

Thailand Deportasi 40 Orang Uighur ke Tiongkok, Memicu Kecaman Internasional

EtIndonesia. Pada Kamis, seorang menteri Thailand menyatakan bahwa keputusan untuk mendeportasi 40 warga etnis Uighur kembali ke Tiongkok pekan lalu didasarkan pada “kepentingan terbaik” bagi Thailand. Langkah ini diambil untuk menghindari kemungkinan pembalasan dari Pemerintah Tiongkok jika para pengungsi tersebut dikirim ke negara lain.

Menurut laporan Reuters, Wakil Menteri Luar Negeri Thailand, Russ Jalichandra, dalam pernyataan resminya mengatakan: “Thailand mungkin akan menghadapi pembalasan dari Tiongkok (Partai Komunis Tiongkok), yang dapat mempengaruhi mata pencaharian banyak warga Thailand.”

Dia menambahkan bahwa memulangkan para pengungsi kembali ke Tiongkok merupakan “pilihan terbaik” untuk Thailand.

Potensi Pembalasan dari Tiongkok Tidak Dijelaskan Lebih Lanjut

Namun, Russ tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk pembalasan seperti apa yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok.

Baik Kementerian Luar Negeri Tiongkok maupun kedutaan besarnya di Bangkok belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters terkait pernyataan Russ tentang kemungkinan pembalasan tersebut.

Negara Lain Pernah Menawarkan Suaka bagi Etnis Uighur

Dalam pernyataannya, Russ juga menyebutkan bahwa beberapa negara lain sempat menawarkan untuk menampung para pengungsi Uighur tersebut. Pernyataan ini berbeda dengan klaim sebelumnya dari pejabat Thailand yang mengatakan bahwa mereka tidak menerima tawaran semacam itu.

Namun, dia tidak merinci negara mana saja yang memberikan penawaran tersebut.

Laporan Reuters pada Rabu sebelumnya mengungkapkan bahwa Amerika Serikat, Kanada, dan Australia termasuk di antara negara-negara yang bersedia menampung para pengungsi Uighur tersebut. Namun, Bangkok dilaporkan enggan bertindak karena khawatir akan memicu kemarahan Beijing.

Kecaman Internasional atas Deportasi Rahasia

Pemerintah Thailand berulang kali membela tindakan pengusiran rahasia tersebut, meski para pakar hak asasi manusia PBB memperingatkan bahwa para pengungsi Uighur ini berisiko menghadapi penyiksaan, penganiayaan jika dipulangkan ke Tiongkok.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Pemerintah Tiongkok melakukan pelanggaran berat terhadap sekitar 10 juta etnis Uighur yang mayoritas beragama Muslim di wilayah Xinjiang, Tiongkok barat laut. Namun, Beijing secara konsisten membantah tuduhan tersebut.

Sejarah Pengusiran Etnis Uighur di Thailand

Pada tahun 2014, lebih dari 300 warga etnis Uighur melarikan diri dari Tiongkok dan ditangkap di Bangkok.

Pada 2015, Thailand memaksa 109 orang di antara mereka untuk kembali ke Tiongkok. Sementara 173 lainnya, yang kebanyakan wanita dan anak-anak, dikirim ke Turki.

Sebanyak 53 orang sisanya ditahan di pusat penahanan imigrasi Thailand, di mana lima di antaranya meninggal selama penahanan.

Lima orang lainnya kemudian dipenjara karena mencoba melarikan diri, sedangkan 43 orang lainnya tetap ditahan di pusat penahanan imigrasi di Bangkok.

Hingga pada 27 Februari, pihak berwenang Thailand mendeportasi 40 dari etnis Uighur tersebut kembali ke Tiongkok, yang kemudian memicu kecaman internasional.

Reaksi Internasional: Ancaman Terhadap Hak Asasi Manusia

Organisasi hak asasi manusia mengecam keras keputusan Thailand ini. Amnesty International dan Human Rights Watch memperingatkan bahwa deportasi tersebut dapat menyebabkan para pengungsi tersebut menghadapi penganiayaan lebih lanjut di Tiongkok, termasuk penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang.

PBB melalui para pakar hak asasi manusianya juga mendesak Thailand untuk menghentikan deportasi paksa, mengingat adanya risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesejahteraan para pengungsi Uighur jika mereka dikembalikan ke Tiongkok.

Kesimpulan: Keamanan Nasional atau Kepatuhan pada Tiongkok?

Keputusan Thailand untuk memulangkan para pengungsi Uighur ke Tiongkok menimbulkan pertanyaan serius mengenai keseimbangan antara melindungi hak asasi manusia dan menjaga hubungan diplomatik dengan Tiongkok.

Sementara Pemerintah Thailand berdalih bahwa tindakan tersebut diambil demi kepentingan nasional, banyak pihak melihatnya sebagai bentuk kepatuhan terhadap tekanan politik dan ekonomi dari Beijing.

Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kekuatan geopolitik dapat mempengaruhi keputusan-keputusan kemanusiaan, sekaligus menjadi pengingat pentingnya perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan di tengah dinamika politik internasional. (jhn/yn)

Pengamanan Ditingkatkan untuk Dua Sesi PKT : Polisi Kosongkan Area, Pembatasan bagi Warga yang Mengajukan Pengaduan ke Beijing

0

EtIndonesia. Pada Selasa (4/3/2025) saat pembukaan Dua Sesi Partai Komunis Tiongkok (PKT), Beijing kembali dalam keadaan siaga tinggi seperti biasanya. Untuk mencegah banyaknya warga yang datang ke ibu kota untuk mengajukan pengaduan, sejumlah besar polisi dikerahkan untuk menjaga ketat area sekitar tempat pertemuan.

Jalan-jalan utama menuju Beijing juga dijaga ketat oleh polisi, yang melakukan penyisiran dan pengosongan area. Jika ada warga yang tertangkap mencoba masuk, mereka akan diusir dari Beijing. Bahkan, warga biasa yang ingin naik kereta harus menjalani pemeriksaan keamanan dua kali. Tingkat absurditas ini semakin meningkat dari hari ke hari.

Kepala Stasiun Kereta Api Xining, Sun Zhaoxiang, mengatakan, “Mulai pukul 00.00 tanggal 28 Februari 2025 hingga berakhirnya Dua Sesi Nasional, penumpang yang naik kereta menuju Beijing akan menjalani pemeriksaan keamanan dua kali.”

Selama periode Dua Sesi PKT, tidak hanya penumpang kereta api menuju Beijing yang harus menjalani pemeriksaan ketat, tetapi pintu masuk jalan tol ke arah Beijing juga dijaga polisi dengan ketat, memeriksa kendaraan yang melintas. Hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Seorang warga Tiongkok berkata, “Ya ampun, seketat ini?”

Namun, warga yang mengajukan pengaduan diperlakukan lebih keras lagi. Menjelang dan selama Dua Sesi, para pengadu yang dalam perjalanan ke Beijing dicegat oleh polisi. Setelah ditangkap, mereka dipulangkan ke daerah asal mereka dan kemudian ditahan secara ilegal, dikenai tahanan rumah, atau bahkan hilang tanpa jejak.

Selain itu, warga Beijing yang dianggap sebagai “orang sensitif” oleh pemerintah juga banyak yang dipaksa dibawa keluar kota. Mereka yang tetap tinggal di rumah pun diawasi secara ketat.

Seorang warga Beijing, Ibu Min, mengatakan, “Akhir-akhir ini saya dikontrol di rumah, mungkin sampai tanggal 12 atau 13 Maret, saat Dua Sesi selesai. Saya diawasi, ada orang berjaga di depan pintu rumah.”

Seorang warga Heilongjiang, Ibu Ma, mengatakan, “Selama Anda dianggap sebagai orang sensitif, mereka (PKT) pasti akan mengusir Anda, tidak boleh berada di Beijing.”

Pada 4 Maret, keamanan di Beijing semakin diperketat. Warga melaporkan bahwa pemerintah menerapkan pembatasan lalu lintas yang sangat ketat. Saat iring-iringan kendaraan para perwakilan Dua Sesi melintas, polisi dalam jumlah besar lebih dulu mengosongkan jalan.

Seorang warga Beijing, Ibu Huang, mengatakan, “Di tepi jalan penuh dengan polisi. Di halte bus pun banyak polisi atau petugas berpakaian preman. Di jalan raya, setiap 10 hingga 20 meter ada satu polisi lalu lintas yang mengatur kendaraan, menyuruh kendaraan menepi, dan mengosongkan jalan.”

Para analis berpendapat bahwa Dua Sesi PKT hanyalah pertemuan formalitas tanpa kekuatan nyata. Pemerintah lebih mementingkan mempertahankan kekuasaannya dengan cara otoriter dan tidak peduli terhadap kesejahteraan rakyat.

“Penangkapan warga yang mengajukan pengaduan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dua Sesi hanyalah stempel karet Partai Komunis. Mereka ingin memastikan semua aspek masyarakat tetap stabil sesuai keinginan mereka. Namun, metode ini sangat tidak tepat, karena justru menekan ketidakpuasan sosial yang akhirnya akan meledak lebih besar di masa depan,” ujar Gong Kai, anggota Partai Demokrat Tiongkok. (Hui)

Sumber : NTDTV.com

Pidato Perdana Donald Trump di Kongres AS: Sampaikan Isu Tiongkok

EtIndonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada Selasa (4 Maret) malam, menyampaikan pidato pertamanya di Kongres setelah kembali ke Gedung Putih. Dalam pidato tersebut, ia menyoroti pencapaian pemerintahannya selama enam minggu terakhir, termasuk kebijakan imigrasi, perang Rusia-Ukraina, investasi dalam industri semikonduktor, pemotongan pajak, serta peningkatan efisiensi pemerintahan. 

Pada kesempatan itu, Trump juga berjanji untuk menghidupkan kembali industri manufaktur AS dan memperkuat pertahanan nasional. Dengan durasi 1 jam 40 menit, pidato ini mencetak rekor sebagai pidato terpanjang dalam sejarah pertemuan gabungan DPR dan Senat AS.

“Amerika telah kembali,” ujar Trump.

Dalam pidatonya di hadapan Kongres AS, Trump mengumumkan berbagai kebijakan utama yang tampaknya ditujukan untuk kepentingan dalam negeri AS, tetapi secara tidak langsung juga menargetkan Partai Komunis Tiongkok (PKT).

“Tarif rata-rata yang dikenakan Tiongkok terhadap produk kita adalah dua kali lipat dari yang kita kenakan terhadap mereka, sementara tarif Korea Selatan adalah empat kali lipat dari kita,” ujarnya. 

Trump mengumumkan bahwa pekan depan ia akan mengambil langkah besar untuk meningkatkan produksi dalam negeri AS atas mineral-mineral penting dan elemen tanah jarang. Sumber daya ini sangat krusial dalam pembuatan produk elektronik, panel surya, kendaraan listrik, hingga sistem senjata tertentu. 

Langkah ini merupakan bagian dari rencana besar Trump untuk mewujudkan kemandirian industri teknologi tinggi AS serta menekan ekspansi PKT dalam sektor tersebut.

Sebagai contoh, minggu ini Trump mengumumkan bahwa perusahaan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) akan berinvestasi sebesar US$.100 miliar di AS untuk membangun pabrik semikonduktor.

Trump menambahkan, “Baru kemarin, perusahaan semikonduktor terbesar dan terkuat di dunia, yang menguasai 97% pasar, mengumumkan investasi sebesar US$165 miliar untuk membangun pabrik chip paling kuat di dunia di AS.”

Selain itu, Trump juga baru-baru ini menerapkan tarif impor terhadap baja, aluminium, dan tembaga. 

Penasihat Trump, Peter Navarro, dengan jelas menyatakan bahwa kebijakan tarif ini bertujuan untuk melawan ambisi PKT dalam mendominasi pasar-pasar strategis ini.

Keputusan terbaru Trump untuk meningkatkan produksi mineral dan elemen tanah jarang dalam negeri juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan AS pada PKT serta mempersempit dominasi Tiongkok di pasar global dalam sektor-sektor penting.

Dalam pidatonya, Trump juga mengumumkan rencananya untuk mendirikan kantor baru di Gedung Putih khusus untuk industri perkapalan, serta memberikan insentif pajak khusus guna menghidupkan kembali industri galangan kapal AS.

Trump menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan nasional dan infrastruktur industri AS. Namun, bagaimana ini berkaitan dengan PKT?

“Langkah ini akan memberikan dampak besar dan semakin memperkuat keamanan nasional kita,” ujarnya. 

Saat ini, PKT menguasai sebagian besar industri perkapalan dunia, memproduksi lebih dari setengah dari seluruh kapal dagang global. Sebaliknya, industri galangan kapal AS mengalami kemunduran selama bertahun-tahun. Banyak anggota parlemen AS memperingatkan bahwa kesenjangan ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga risiko keamanan nasional. Jika terjadi perang di luar negeri, kelemahan armada kapal AS dapat menjadi titik lemah yang fatal.

Dengan demikian, kebijakan Trump untuk menghidupkan kembali industri perkapalan AS tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada Tiongkok, tetapi juga menantang dominasi PKT di sektor ini serta meningkatkan kesiapan pertahanan AS.

Trump juga mengumumkan permintaannya kepada Kongres untuk mendanai sistem pertahanan rudal Gold Dome yang paling canggih, yang akan sepenuhnya diproduksi di AS guna melindungi wilayah negara tersebut. (Hui)

Sumber : NTDTV.com 

Macron: Pasukan Eropa Siap Masuk Ukraina, Perluas Payung Nuklir untuk Lindungi Sekutu

EtIndonesia. Presiden Prancis,  Emmanuel Macron mengumumkan bahwa pasukan Eropa siap ditempatkan di Ukraina setelah tercapainya perjanjian damai antara Rusia dan Ukraina. Meski begitu, Macron menegaskan bahwa pasukan tersebut tidak akan terlibat dalam pertempuran atau berada di garis depan untuk saat ini.

Selain itu, Macron juga menyatakan kesiapan Prancis untuk berdiskusi dengan sekutu Eropa mengenai kemungkinan memperluas “payung nuklir” Prancis guna melindungi Eropa dari ancaman eksternal. Di Eropa, hanya Prancis dan Inggris yang memiliki persenjataan nuklir.

Langkah Eropa Setelah AS Hentikan Bantuan Militer ke Ukraina

Setelah Amerika Serikat mengumumkan penghentian bantuan militer ke Ukraina, Eropa bergerak cepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Uni Eropa (EU) mengadakan KTT khusus pada 6 Maret di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy akan diundang untuk membahas perang Rusia-Ukraina dan isu-isu keamanan Eropa.

Dalam pidato nasional pada 5 Maret, Macron menyampaikan rencananya untuk menggelar pertemuan militer dengan negara-negara yang siap bertanggung jawab dalam menjaga perdamaian di Ukraina.

“Mulai minggu depan, kami akan mengumpulkan kepala staf militer dari negara-negara yang siap mengambil tanggung jawab di Paris. Ini adalah rencana yang disusun bersama Ukraina dan berbagai mitra Eropa, dengan tujuan mencapai perdamaian yang stabil, tahan lama, dan terverifikasi,” kata Macron.

Macron juga mengungkapkan bahwa dia siap memulai diskusi strategis mengenai cara menggunakan kekuatan nuklir Prancis untuk melindungi sekutu-sekutu Eropa.

“Sebagai tanggapan terhadap seruan bersejarah Kanselir Jerman di masa depan, saya memutuskan untuk memulai debat strategis mengenai bagaimana melalui pencegahan (nuklir), kita dapat melindungi sekutu kita di Eropa,” tambah Macron.

Diskusi ini muncul di tengah upaya Prancis dan Inggris untuk menyusun rencana perdamaian dengan Ukraina, yang rencananya akan diajukan kepada Amerika Serikat dalam beberapa hari mendatang.

Bantuan Militer dan Keuangan Eropa untuk Ukraina

Di sisi lain, NATO juga bergerak aktif dalam memberikan bantuan tambahan kepada Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Friedrich Merz, calon kuat Kanselir Jerman berikutnya, serta Kanselir Jerman saat ini, Olaf Scholz, untuk membahas bantuan tambahan senilai lebih dari 30 miliar euro bagi Ukraina.

Belanda juga menunjukkan komitmennya dengan Perdana Menteri Dick Schoof mengumumkan bantuan sebesar 3,8 miliar dolar AS untuk Ukraina pada Rabu lalu.

Persiapan untuk Era Baru di Eropa: Ketahanan dan Keamanan Kolektif

Pengumuman Macron mencerminkan perubahan signifikan dalam strategi pertahanan Eropa, di mana negara-negara Eropa mulai mengambil langkah lebih mandiri dalam menghadapi ancaman keamanan tanpa terlalu bergantung pada Amerika Serikat.

Melalui KTT di Brussel dan pertemuan para pemimpin militer di Paris, Eropa menunjukkan keseriusannya untuk tidak hanya melindungi Ukraina tetapi juga memperkuat pertahanan kontinentalnya sendiri.

Langkah memperluas payung nuklir Prancis juga menjadi sinyal kuat bahwa Eropa tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman dari Rusia, terutama di tengah situasi geopolitik yang semakin tidak stabil. (jhn/yn)

AS Tangguhkan Berbagi Laporan Intelijen Militer dengan Ukraina : Meninjau Hubungan dan Mempromosikan Perundingan Perdamaian

EtIndonesia. Amerika Serikat mengumumkan keputusan mengejutkan, di mana CIA menghentikan berbagi intelijen dengan Ukraina. Langkah ini diperkirakan akan semakin memperburuk posisi Ukraina di medan perang dan dapat membawa perubahan pada situasi di garis depan. Pihak AS menyatakan bahwa tindakan ini bertujuan untuk menekan Ukraina agar segera mempercepat proses perundingan damai.

“Ukraina sudah siap untuk segera duduk di meja perundingan,” ujar Presiden AS Donald Trump. 

Dalam pidatonya di Kongres pada Selasa (4 Maret) malam, Trump mengungkapkan bahwa ia menerima surat dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Dalam surat tersebut, Zelenskyy menyatakan keinginannya untuk segera memulai perundingan guna mencapai perdamaian permanen.

Trump mengapresiasi surat dari Zelenskyy dan mengatakan, “Pada saat yang sama, kami telah melakukan diskusi serius dengan Rusia dan menerima sinyal kuat bahwa mereka juga siap untuk mencapai perdamaian.”

Pekan lalu, setelah terjadi ketegangan diplomatik di Gedung Putih, Trump sempat meragukan apakah Zelenskyy benar-benar ingin melakukan gencatan senjata. 

Baru-baru ini, AS telah sepenuhnya menghentikan bantuan militer ke Ukraina. Tidak hanya itu, Direktur CIA John Ratcliffe pada Rabu (5 Maret) mengonfirmasi kepada Fox News bahwa AS telah memutuskan berbagi intelijen dengan Kyiv. Dia menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menekan Ukraina agar segera memulai perundingan damai. Namun, sejauh mana pemotongan intelijen ini belum sepenuhnya jelas.

Anggota parlemen Ukraina sekaligus anggota Komite Keamanan Nasional, Serhiy Rakhmanin, mengatakan, “Jika informasi intelijen ini berkurang secara signifikan, situasinya akan menjadi sangat serius.”

Penasihat Keamanan Nasional AS, Michael Waltz, mengatakan, “Kami mengambil langkah mundur, menghentikan sementara, dan meninjau kembali berbagai aspek dari hubungan ini.”

Waltz menambahkan bahwa dirinya telah berbicara dengan Penasihat Keamanan Nasional Ukraina dalam sebuah percakapan yang konstruktif. Ia meyakini akan ada kemajuan yang signifikan dalam waktu dekat.

Menariknya, sumber informasi mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, tampaknya berperan sebagai perantara dalam isu Ukraina. Starmer dikabarkan memberikan saran kepada Zelenskyy tentang cara memperbaiki hubungan dengan Trump.

“Saya melakukan yang terbaik untuk memainkan peran saya dan tetap berhubungan secara rutin dengan semua pihak yang terlibat,” ujar Keir Starmer. 

Starmer meyakini bahwa perdamaian yang langgeng hanya bisa dicapai melalui kerja sama antara AS, Eropa, dan Ukraina. 

Menurutnya, jika negara-negara Eropa dapat berkomitmen untuk meningkatkan anggaran pertahanan dan memiliki rencana keamanan yang menjamin perlindungan Ukraina, maka AS akan setuju untuk memberikan dukungan keamanan. Hal ini dianggap sebagai langkah krusial untuk mencegah Rusia melancarkan serangan lagi.

Sementara itu, Rusia menyatakan bahwa program nuklir Iran akan menjadi salah satu topik dalam pembicaraan AS-Rusia di masa mendatang. Kremlin mengatakan bahwa masalah ini telah disinggung dalam perundingan putaran pertama bulan lalu.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan, “Sikap Rusia adalah bahwa masalah nuklir Iran hanya dapat diselesaikan melalui cara politik dan diplomatik. Menurut kami, ini adalah solusi yang memungkinkan.”

Bulan lalu, Trump kembali menerapkan tekanan maksimum terhadap Iran, termasuk menargetkan ekspor minyak negara tersebut guna mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir. (Hui)

Sumber : NTDTV.com 

Macron Serukan Rakyat Prancis Menghadapi Era Berbahaya di Tengah Mendekatnya AS dan Rusia

EtIndonesia. Pada Rabu, 5 Maret, di Paris, Presiden Prancis, Emmanuel Macron menyampaikan pidato nasional yang menggugah rakyatnya untuk menghadapi “dunia yang berbahaya” dengan keberanian. Di tengah perubahan besar dalam geopolitik, di mana Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump semakin mendekat ke Rusia, Macron memperingatkan ancaman terhadap Eropa dan Ukraina.

“Hanya menjadi penonton dalam dunia berbahaya ini adalah sebuah kegilaan,” kata Macron dengan tegas.

Elysée Palace menjelaskan, Macron menyadari kecemasan yang melanda masyarakat Prancis. Pidatonya ditujukan untuk menjawab kekhawatiran tersebut, serta untuk mengubah kecemasan menjadi tindakan dan semangat maju.

Ketika Trump dan Presiden Rusia, Vladimir Putin memaksa Ukraina untuk menerima syarat damai dari Rusia dan menyelesaikan perang dengan cara apa pun, termasuk menaikkan tarif bagi Kanada, Meksiko, dan bersiap memberlakukan bea masuk untuk Uni Eropa, situasi politik global bergeser drastis.

Macron berusaha meyakinkan rakyatnya: “Masa depan Eropa tidak ditentukan oleh Washington dan Moskow!”

Perubahan mendadak di AS sangat mengagetkan sekutu-sekutunya.

“Saya berharap Amerika tetap di pihak kita, tetapi kita harus siap jika terjadi sebaliknya,” ujar Macron.

Dia memperingatkan bahwa invasi Rusia ke Ukraina tidak hanya mengancam Ukraina, tetapi seluruh keamanan Eropa.

“Rusia mengancam kita dengan sikap kebrutalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tampaknya provokasi ini tidak akan berakhir,” kata Macron.

Membangun Pertahanan Eropa yang Mandiri

Sebagai satu-satunya kekuatan nuklir di Eropa, Prancis harus memberikan kontribusi nyata bagi pertahanan benua ini.

KTT yang digelar di Brussel pada Kamis (6/3) menjadi momentum penting bagi Eropa untuk memperkuat kekuatan militernya secara mandiri. Macron mendesak negara-negara anggota Uni Eropa untuk meningkatkan anggaran pertahanan guna melindungi Ukraina sekaligus Eropa.

Langkah maju ini terlihat dalam rencana Uni Eropa untuk menginvestasikan miliaran euro guna memperkuat pertahanan bersama. Macron menegaskan bahwa Prancis telah lama mendorong gagasan ini, dan kini ancaman Trump untuk menarik diri dari Eropa membuat negara-negara anggota akhirnya bersatu dalam urusan pertahanan kolektif.

Namun, memperkuat pertahanan berarti meningkatkan pengeluaran, yang menjadi tantangan besar bagi setiap negara anggota.

“Kita harus berkomitmen untuk benar-benar mewujudkan pertahanan kolektif, bukan sekadar omong kosong di atas kertas,” kata Macron.

Memperkuat Militer Tanpa Menaikkan Pajak

Macron menjelaskan bahwa meski kondisi keuangan publik Prancis sulit, negara tetap harus berkontribusi dalam pertahanan Eropa.

Memperkuat militer memerlukan investasi besar, tetapi Macron berjanji untuk tidak menaikkan pajak rakyat.

“Untuk mencapai ini, kita perlu melakukan reformasi, membuat pilihan sulit, dan menunjukkan keberanian,” tambahnya.

Dia mengajak semua pihak, dari partai politik, serikat pekerja, hingga asosiasi pengusaha, untuk bersama-sama mencari solusi yang relevan bagi masa depan, bukan sekadar mempertahankan kebiasaan lama.

Pertemuan dengan Para Pemimpin Eropa dan Strategi Nuklir

Baru-baru ini, Macron aktif berkolaborasi dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer untuk membangun solidaritas Eropa dan menjaga dialog lintas-Atlantik.

Dia juga mengumumkan rencana untuk menggelar pertemuan para kepala staf pertahanan negara-negara Eropa yang siap mengambil tanggung jawab, guna memastikan perdamaian di Ukraina, termasuk kemungkinan penempatan pasukan Eropa di sana.

Macron juga menekankan pentingnya diskusi strategis mengenai perlindungan Eropa melalui kekuatan nuklir Prancis. Meski demikian, dia memastikan rakyatnya bahwa keputusan penggunaan senjata nuklir selalu berada di tangan Presiden Prancis.

Reaksi Politik dan Sikap Oposisi

Pemimpin La France Insoumise (Gerakan Prancis Tak Tunduk), Jean-Luc Mélenchon, melalui platform media sosial X, mengatakan: “Macron berkata jujur, zaman memang telah berubah. Tetapi kita tidak boleh lagi mengikuti mereka yang membawa kita ke jalan buntu dan mengidealkan Amerika.”

Setelah pidato tersebut, Macron langsung menghadiri makan malam bersama Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, seorang pendukung Trump dan Putin serta salah satu suara paling kritis di dalam Uni Eropa.

Trump Menekan Ukraina untuk Berdamai dengan Rusia

Pada 28 Februari, di Ruang Oval, Gedung Putih, Trump terlibat perdebatan sengit dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Dua hari kemudian, AS mengumumkan pembekuan bantuan militer ke Kiev, dan pada Rabu, AS mengonfirmasi penghentian berbagi intelijen dengan Ukraina.

Dalam pidato di hadapan Kongres AS, Trump menyebut telah menerima surat dari Zelenskyy yang mengungkapkan keinginan untuk mencapai “perdamaian abadi” dengan Rusia secepat mungkin.

Beberapa jam sebelumnya, pemimpin Ukraina memang menyatakan niat tersebut, bahkan mengusulkan gencatan senjata dari udara dan laut, sejalan dengan rencana yang diajukan oleh Macron.

Penolakan Macron atas Kebijakan Ekonomi Trump

Di luar masalah Ukraina, Macron juga menyinggung ancaman Trump untuk memberlakukan tarif terhadap barang-barang Eropa.

“Keputusan ini tidak masuk akal, baik untuk ekonomi Amerika maupun bagi kita,” tegas Macron dalam pidatonya.

Dengan kondisi geopolitik yang terus berubah, Prancis dan Eropa berada di persimpangan jalan. Macron menyerukan solidaritas Eropa dan mengajak semua warga untuk bersiap menghadapi tantangan besar di depan mata, dengan tetap mempertahankan keberanian dan semangat kolektif. (jhn/yn)

Intelijen Finlandia: Aktivitas Mata-mata Tiongkok, Ancaman Serius bagi Keamanan Finlandia

EtIndonesia. Biro Intelijen Keamanan Finlandia (Supo) pada 4 Maret  menggelar konferensi pers dan merilis laporan terbaru mengenai keamanan nasional. Laporan ini memperingatkan agar informasi publik tidak terlalu terbuka demi menghindari potensi serangan terhadap kesehatan dan data genetik melalui publikasi yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, aktivitas mata-mata Tiongkok di Finlandia juga menjadi perhatian serius.

Menurut data Supo, Tiongkok merupakan salah satu negara utama yang menjadi sumber ancaman mata-mata di Finlandia. Kegiatan intelijen Tiongkok mencakup pengumpulan informasi pribadi serta spionase siber, termasuk melalui media sosial.

Ancaman Ganda: Rusia dan Tiongkok

Direktur Supo, Juha Martelius, menjelaskan bahwa selain Tiongkok, Rusia juga aktif melakukan kegiatan intelijen jangka panjang dan pendek di Finlandia.

Kegiatan mata-mata Rusia lebih berfokus pada kebijakan NATO Finlandia, infrastruktur penting, kemampuan pertahanan militer, dan industri pertahanan nasional.

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa negara-negara otoriter seperti Rusia dan Tiongkok sering menggunakan agen proxy dalam dunia maya untuk menciptakan kebingungan, memperlambat investigasi, dan memperbesar ketidakpastian. Mereka biasanya merekrut agen melalui media sosial dan membayar mereka dengan mata uang kripto, sehingga identitas pemberi kerja sulit dilacak.

Dampak Perang Rusia-Ukraina dan Kolaborasi Rusia-Tiongkok di Kutub Utara

Sejak meletusnya perang Rusia-Ukraina, pengaruh Rusia di Eropa menurun drastis. Sanksi internasional yang dijatuhkan pada Rusia memaksa negara tersebut semakin bergantung pada Tiongkok.

Data Supo menunjukkan adanya peningkatan aktivitas Rusia dan Tiongkok di wilayah Arktik. Kedua negara ini bekerja sama dalam patroli pantai dan proyek energi di wilayah tersebut, dengan Rusia memanfaatkan teknologi dan investasi dari Tiongkok. Kolaborasi ini juga mencakup penelitian bersama di wilayah Kutub Utara.

Militer kedua negara ini bahkan telah melakukan latihan bersama di wilayah laut Finlandia.

Laporan tersebut menekankan pentingnya wilayah Arktik dalam pengembangan, penggunaan, dan deteksi senjata nuklir, serta nilai strategis, komersial, dan teknologinya yang tinggi.

Film Dokumenter Finlandia Ungkap Aktivitas Intelijen di Balik Kedok Jurnalisme

Pada 24 Desember 2024, stasiun penyiaran nasional Finlandia, YLE, menayangkan sebuah film dokumenter berjudul “Mata-Mata/Jurnalis” yang mengejutkan publik Finlandia. Dokumenter yang diproduksi oleh departemen investigasi YLE (MOT) ini mengungkap cara kerja sistem intelijen Tiongkok di negara-negara Nordik.

Pemerintah Finlandia kini tengah mempertimbangkan untuk memperketat sanksi terhadap mata-mata Tiongkok, mengikuti langkah negara tetangga.

Pada 2018, sebuah kasus pengadilan di Swedia secara tak terduga mengungkap identitas seorang agen Tiongkok bernama Zhao Guangjun, yang sebelumnya tinggal di Finlandia selama beberapa tahun. Zhao berperan sebagai jurnalis untuk media resmi Tiongkok, Guangming Daily.

Mata-mata dengan Kedok Jurnalis

Film dokumenter YLE menunjukkan bahwa Zhao Guangjun tiba di Finlandia pada akhir 2011 dan bekerja sebagai koresponden Guangming Daily hingga 2015. Namun, sebenarnya dia adalah seorang perwira intelijen dari Kementerian Keamanan Negara Tiongkok. Zhao dan istrinya tinggal di komunitas elit tepi laut di Helsinki Timur.

Selama bertugas di Finlandia, Zhao hanya menerbitkan sekitar 1-2 artikel per bulan, dengan topik-topik ringan seperti tradisi Natal, hasil pemilu, dan perayaan Hari Kemerdekaan. Jumlah dan kualitas artikelnya sangat sedikit dibandingkan dengan jurnalis profesional pada umumnya, menimbulkan keraguan apakah dia benar-benar bekerja penuh sebagai wartawan.

Jaringan Intelijen di Finlandia dan Swedia

Dalam sebuah kasus spionase di Swedia, seorang mata-mata yang bekerja untuk Tiongkok dinyatakan bersalah atas kegiatan pengawasan komunitas Tibet di Stockholm. Menurut catatan pengadilan, mata-mata ini sering mengunjungi Finlandia antara 2013 hingga 2015.

Setiap kunjungannya ke Helsinki, dia bertemu singkat dengan Zhao Guangjun di restoran atau pusat perbelanjaan. Setelah setiap pertemuan, akun banknya selalu menerima ribuan euro dalam beberapa kali transfer, dengan Zhao sebagai pengirimnya.

Pengadilan juga menemukan bahwa mata-mata Swedia tersebut berhubungan dengan tiga perwira intelijen dari Kementerian Keamanan Negara Tiongkok, salah satunya Zhao Guangjun. Namun, saat kasus ini terbongkar, Zhao sudah kembali ke Tiongkok.

YLE berhasil mengonfirmasi identitas Zhao sebagai perwira intelijen melalui berbagai sumber. Film dokumenter tersebut juga menyoroti bahwa Guangming Daily, sebagai salah satu surat kabar resmi Tiongkok, memiliki jaringan koresponden asing yang kerap dianggap sebagai perpanjangan tangan dinas intelijen Tiongkok.

Pakar Intelijen: Jurnalis sebagai Alat Mata-mata Biasa Dilakukan oleh Tiongkok

Mantan analis Tiongkok di CIA yang kini menjadi kepala Jamestown Foundation, Peter Mattis, dalam film tersebut mengatakan bahwa penggunaan status jurnalis sebagai kedok untuk operasi intelijen merupakan praktik umum bagi Kementerian Keamanan Negara Tiongkok.

Alex Joske, peneliti dan penulis asal Australia, juga sependapat dengan Mattis. Dia memperkirakan secara konservatif bahwa ada sekitar 100 hingga 200 jurnalis di seluruh dunia yang mungkin bekerja untuk badan intelijen Tiongkok.

Kesimpulan: Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Intelijen

Laporan Supo dan investigasi dokumenter YLE menjadi peringatan bagi Finlandia dan negara-negara Eropa lainnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman intelijen dari negara otoriter, khususnya Tiongkok dan Rusia.

Pemerintah Finlandia kini tengah mempertimbangkan langkah-langkah hukum dan kebijakan yang lebih tegas untuk melindungi keamanan nasional, termasuk memperketat pengawasan terhadap kegiatan jurnalis asing yang dicurigai terlibat dalam operasi intelijen.

Kombinasi ancaman siber, penggunaan agen proxy, serta infiltrasi dalam media dan komunitas lokal menunjukkan bagaimana aktor-aktor negara ini berusaha mempengaruhi opini publik dan kebijakan pemerintah di Eropa. (jhn/yn)

Beradu Kekuatan dengan AS dan Rusia: Macron Perluas Ancaman Nuklir, Krisis Perang Eropa Meningkat

EtIndonesia. Pemerintahan Trump baru-baru ini mengambil langkah drastis dengan menghentikan bantuan militer dan berbagi intelijen dengan Ukraina, sebagai upaya untuk segera mengakhiri konflik Rusia-Ukraina. Pada 6 Maret, Uni Eropa menggelar pertemuan darurat untuk membahas penguatan bantuan kepada Ukraina dan pertahanan Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron, dalam pidato televisi yang jarang terjadi pada malam sebelum pertemuan, mengatakan akan membahas penggunaan senjata nuklir Prancis dengan anggota Uni Eropa, guna memperluas perlindungan nuklir terhadap ancaman Rusia. Langkah ini bertentangan dengan kebijakan Presiden Trump yang selama ini mendorong “denuklirisasi” untuk menjaga keselamatan dunia.

Macron: Akan Diskusikan Perluasan Ancaman Nuklir dengan Uni Eropa

Sehari sebelum KTT Uni Eropa, Presiden Prancis, Emmanuel Macron menyampaikan pidato televisi pada 5 Maret malam, mengusulkan diskusi dengan sekutu Eropa mengenai perluasan ancaman nuklir dan rencana pengiriman pasukan ke Ukraina setelah tercapainya kesepakatan damai Rusia-Ukraina.

Dalam pidatonya yang disiarkan pada prime time, Macron menekankan bahwa situasi dunia sedang kacau: “Amerika Serikat, sebagai sekutu kita, telah mengubah sikapnya, mengurangi dukungannya terhadap Ukraina, dan arah masa depan menjadi sangat tidak pasti.”

Sebagai satu-satunya negara bersenjata nuklir di Uni Eropa, Macron menyatakan akan membahas penggunaan senjata nuklir Prancis dalam pertemuan puncak untuk memperluas perlindungan nuklir bagi sekutu Eropa dan memperkuat ancaman nuklir terhadap Rusia.

Macron: Keputusan Senjata Nuklir di Tangan Presiden Prancis

Macron menegaskan bahwa keputusan penggunaan senjata nuklir tetap berada di tangan Presiden Prancis. Dia juga mengatakan perlu memastikan Rusia tidak kembali menginvasi Ukraina setelah kesepakatan damai tercapai, sehingga mungkin perlu mengirim pasukan Eropa ke Ukraina, namun menegaskan bahwa pasukan tersebut tidak akan ditempatkan di garis depan.

Menurut laporan Le Monde, Macron akan mengadakan pertemuan dengan kepala staf militer di Paris pekan depan untuk mengundang negara-negara yang bersedia mengirim pasukan ke Ukraina.

Pada pagi hari 6 Maret, para pemimpin internasional Eropa tiba di Prancis untuk menghadiri KTT. Elon Musk, yang dikenal dekat dengan Trump, mengomentari hal ini dengan mengatakan: “Mereka menginginkan perang tanpa akhir. Berapa banyak lagi orang tua yang kehilangan anak? Berapa banyak lagi anak yang kehilangan ayah? Menurut logika mereka, ini tidak akan pernah berakhir.”

AS Menghentikan Dukungan Militer dan Intelijen ke Ukraina

Pada 28 Februari, setelah perdebatan sengit dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Gedung Putih, Trump menghentikan bantuan militer dan berbagi intelijen dengan Ukraina. CIA mengkonfirmasi bahwa Washington telah menghentikan bantuan militer dan berbagi informasi perang setelah gagalnya negosiasi.

Laporan Reuters menyebutkan bahwa data intelijen yang ditahan termasuk informasi penting untuk serangan terhadap target Rusia. Namun, ada kemungkinan bantuan akan dilanjutkan jika Ukraina menunjukkan kemajuan dalam negosiasi.

Mantan Penasihat Keamanan Nasional AS, Robert O’Brien, menyatakan bahwa ada perkembangan positif dalam negosiasi Rusia-Ukraina dan bantuan mungkin akan dilanjutkan jika kesepakatan tercapai.

Macron Setuju dengan Trump dalam Pertemuan 24 Februari

Pada 24 Februari, dalam pertemuan dengan Trump, Macron setuju untuk mengirim pasukan guna memastikan kepatuhan terhadap perjanjian damai di Ukraina. Namun, Kremlin tetap menentang pengiriman pasukan penjaga perdamaian Eropa ke Ukraina.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, pada 26 Februari menegaskan bahwa Moskow tidak akan mempertimbangkan opsi pengiriman pasukan penjaga perdamaian Eropa ke Ukraina, karena langkah ini justru akan memperburuk konflik.

Lavrov menekankan bahwa akar masalah konflik ini adalah upaya memasukkan Ukraina ke dalam NATO dan menghilangkan hak-hak warga Rusia dan penutur bahasa Rusia di Ukraina.

Trump Ingin Gelar “KTT Tiga Raksasa” untuk Denuklirisasi Dunia

Pada 3 Maret, Trump mengumumkan rencananya untuk mengadakan KTT dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin setelah konflik di Timur Tengah dan Ukraina mereda. Dia mengusulkan pengurangan anggaran pertahanan hingga setengahnya dan pembahasan pengurangan senjata nuklir untuk mewujudkan visi “dunia tanpa nuklir”.

Trump menekankan bahwa “denuklirisasi” akan menjadi prioritas utama dalam masa jabatan keduanya. Menurutnya, meskipun Tiongkok masih tertinggal dalam pengembangan senjata nuklir, negara tersebut berupaya mengejar ketertinggalan dalam 5 hingga 6 tahun mendatang.

Trump: Saatnya Berunding untuk Menghindari Perlombaan Senjata

Trump berencana bertemu dengan Xi Jinping terlebih dahulu, kemudian Putin, dan akhirnya mengadakan KTT tiga negara untuk membahas pengurangan senjata nuklir dan anggaran militer.

Perjanjian New START antara AS dan Rusia, yang membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis, akan berakhir pada 5 Februari 2026. Trump berharap perjanjian baru dengan Tiongkok dan Rusia akan membantu menstabilkan dunia.

Trump juga menyoroti kekhawatiran AS terhadap ambisi nuklir Tiongkok  di era kepemimpinan Xi Jinping sejak 2010. Banyak bukti satelit menunjukkan bahwa Tiongkok sedang mempercepat pengembangan kemampuan nuklirnya.

Kekhawatiran tersebut berkembang pesat karena semakin banyak foto satelit yang mengonfirmasi bahwa Xi Jinping sedang berupaya untuk membangun Tiongkok menjadi negara besar berkekuatan nuklir.

Kesimpulan:

Tindakan Presiden Macron untuk memperluas ancaman nuklir Prancis bertentangan dengan visi Trump tentang dunia tanpa senjata nuklir. Sementara Macron menginginkan Eropa siap menghadapi ancaman Rusia, Trump berfokus pada diplomasi tingkat tinggi untuk mendorong denuklirisasi dan menurunkan anggaran militer. Persaingan ini mencerminkan perbedaan pandangan strategis antara Eropa dan AS mengenai bagaimana menjaga perdamaian dan keamanan global.(jhn/yn)

Gedung Putih Konfirmasi Utusan AS Berbicara Langsung dengan Hamas

Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah berkonsultasi dengan Israel sebelum melakukan pembicaraan dengan perwakilan Hamas

Ryan Morgan

Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, pada 5 Maret 2025 mengatakan bahwa delegasi Amerika Serikat telah memulai pembicaraan dengan Hamas.

Saat mengonfirmasi berita ini dalam konferensi pers di Gedung Putih, Leavitt menghadapi pertanyaan mengenai bagaimana pembicaraan dengan Hamas ini dapat bertentangan dengan kebijakan AS yang melarang negosiasi dengan kelompok teroris.

Pemerintah AS secara resmi menetapkan Hamas, sebuah faksi politik dan militan dalam masyarakat Palestina, sebagai organisasi teroris asing pada tahun 1997.

“Utusan khusus yang terlibat dalam negosiasi ini memang memiliki wewenang untuk berbicara dengan siapa pun,” kata Leavitt. Dia menambahkan bahwa pemerintahan Trump telah memberitahukan kepada pemerintah Israel mengenai pembicaraan tersebut sebelumnya.

Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Leavitt tidak merinci kapan dan di mana pembicaraan antara utusan AS dan perwakilan Hamas berlangsung, maupun bagaimana arah pembicaraan ke depannya.

Menanggapi permintaan komentar lanjutan dari The Epoch Times dalam pernyataan pers melalui email, seorang juru bicara Gedung Putih mengidentifikasi perwakilan AS dalam pembicaraan dengan Hamas sebagai Adam Boehler, utusan khusus presiden untuk urusan sandera.

Juru bicara Gedung Putih tidak memberikan jawaban atas pertanyaan lain dari The Epoch Times mengenai pembicaraan terbaru ini.

Saat ini, Israel dan Hamas berada dalam kondisi gencatan senjata setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan dan lebih dari satu tahun pertempuran yang terjadi di Jalur Gaza.

Gencatan senjata ini awalnya dimaksudkan sebagai tahap pertama dari resolusi jangka panjang untuk mengakhiri permusuhan antara Israel dan Hamas.

Pada fase pertama gencatan senjata ini, Hamas membebaskan puluhan sandera yang mereka culik dalam serangan Oktober 2023 dengan imbalan ratusan warga Palestina yang ditahan oleh Israel. Tahap awal ini dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi negosiasi lebih lanjut guna membebaskan lebih banyak sandera yang masih ditahan di Gaza, dengan tujuan akhir menghentikan pertempuran secara permanen.

Namun, pembicaraan mengenai fase kedua gencatan senjata ini mengalami kebuntuan karena Hamas menolak proposal Israel untuk langkah selanjutnya. Sebagai tanggapan, pasukan Israel memperketat aliran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang dilanda perang.

Leavitt menolak memberikan rincian mengenai cakupan pembicaraan AS dengan Hamas saat ini, termasuk apakah negosiator akan membahas proposal Trump agar Amerika Serikat mengambil alih kendali Jalur Gaza dan mengawasi rekonstruksinya setelah gencatan senjata permanen tercapai.

“Ini adalah pembicaraan dan diskusi yang sedang berlangsung,” kata Leavitt.

“Saya tidak akan merinci di sini. Ada nyawa warga Amerika yang sedang dipertaruhkan.”

Trump Beri ‘Peringatan Terakhir’ kepada Hamas, Tuntut Pembebasan Seluruh Sandera

Presiden bertemu dengan delapan individu yang baru saja dibebaskan sebelum dengan tegas mengancam para pemimpin Hamas

Travis Gillmore

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan ancaman serius pada 5 Maret terhadap para pemimpin Hamas, memperingatkan kelompok tersebut untuk membebaskan seluruh sandera atau bersiap menghadapi konsekuensi berat.

“‘Shalom Hamas’ berarti halo dan selamat tinggal,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya. “Kalian bisa memilih. Bebaskan semua sandera sekarang juga, bukan nanti, dan segera kembalikan semua jenazah orang-orang yang kalian bunuh, atau ini akan menjadi akhir bagi kalian.”

Dia menyebut kelompok tersebut “sakit dan bengkok” karena menyimpan jenazah yang meninggal dunia dalam tahanan setelah diculik dalam serangan pada 7 Oktober 2023.

Hamas menculik lebih dari 250 orang dalam serangan tersebut, dan 62 orang masih belum diketahui nasibnya, menurut pemerintah Israel.

Trump berjanji akan mengamankan pembebasan semua orang yang masih ditahan oleh kelompok itu.

“Saya mengirimkan semua yang dibutuhkan Israel untuk menyelesaikan pekerjaan ini, tidak ada satu pun anggota Hamas yang akan selamat jika kalian tidak menuruti perintah saya,” tulis Trump.

“Ini adalah peringatan terakhir kalian! Untuk para pemimpin, sekarang adalah waktunya untuk meninggalkan Gaza, selagi kalian masih memiliki kesempatan.”

Presiden juga mendesak warga Palestina untuk menolak para pemimpin Hamas yang menurutnya membahayakan keselamatan publik.

“Kepada rakyat Gaza: Masa depan yang indah menanti, tetapi tidak jika kalian menyandera orang-orang,” tulis Trump.

“Jika kalian melakukannya, kalian mati! Buatlah keputusan yang cerdas. Bebaskan para sandera sekarang, atau kalian akan menghadapi neraka nanti!”

Sebelum memposting peringatannya, presiden bertemu dengan individu yang baru saja dibebaskan dan datang ke Gedung Putih untuk menemuinya.

Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, berbicara kepada media di ruang pengarahan Gedung Putih pada 5 Maret 2025. Travis Gillmore / The Epoch Times

“Hari ini, Presiden Trump meluangkan waktu untuk bertemu dengan delapan sandera yang telah dibebaskan dari Gaza,” kata Karoline Leavitt, sekretaris pers Gedung Putih, dalam sebuah pernyataan.

“Presiden mendengarkan dengan penuh perhatian kisah-kisah memilukan mereka. Para sandera berterima kasih kepada Presiden Trump atas upayanya yang teguh untuk membawa semua sandera kembali ke rumah.”

Sebelumnya, dia mengatakan bahwa seorang utusan khusus AS sedang bernegosiasi dengan pimpinan Hamas untuk mempercepat pembebasan semua sandera.

“Pembicaraan ini sedang berlangsung,” kata Leavitt. “Saya tidak akan merinci di sini. Ada nyawa warga Amerika yang dipertaruhkan.”

Dia menambahkan bahwa kepemimpinan Israel telah diberitahu sebelumnya mengenai pembicaraan tersebut.

Tidak jelas siapa yang memimpin negosiasi di pihak AS. Juga tidak diketahui kapan dan di mana pembicaraan itu berlangsung.

Cara terbaik untuk membangun kembali Jalur Gaza—setelah lebih dari satu tahun konflik dan pemboman berat yang menghancurkan sebagian besar wilayah—menjadi perdebatan.

Trump mengusulkan gagasan untuk mendepopulasi wilayah tersebut dan membangun “Riviera Timur Tengah” yang menurutnya akan menguntungkan semua pihak serta menciptakan masa depan yang damai dan berkelanjutan.

“AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami akan menangani pekerjaan itu juga. Kami akan memilikinya dan bertanggung jawab untuk membersihkan semua bom yang belum meledak serta senjata berbahaya lainnya di lokasi tersebut, meratakan lokasi, dan membersihkan bangunan yang hancur,” kata Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada 4 Februari.

“[Kami akan] menciptakan pembangunan ekonomi yang akan menyediakan jumlah pekerjaan dan perumahan tanpa batas bagi masyarakat di daerah tersebut.”

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump menjawab pertanyaan dari awak media di Gedung Putih pada 4 Februari 2025. Madalina Vasiliu / The Epoch Times

Beberapa pejabat di negara-negara tetangga menyatakan penolakan terhadap rencana Trump, dan sebuah pertemuan darurat diadakan pada 4 Maret untuk membahas alternatif lain.

Para pemimpin Arab dikabarkan mengusulkan inisiatif rekonstruksi senilai $53 miliar yang memungkinkan warga Palestina tetap tinggal di Gaza, alih-alih dipindahkan ke Mesir atau Yordania.

Menurut rencana tersebut, Hamas akan dipaksa untuk melepaskan kekuasaan—yang telah mereka pegang sejak 2007—dengan tujuan membentuk kembali Otoritas Palestina untuk memerintah wilayah itu.

Pemerintahan Trump mengatakan bahwa rencana tersebut tidak cukup dan berjanji akan terus bernegosiasi untuk mencapai perjanjian damai jangka panjang.

“Proposal saat ini tidak mengatasi kenyataan bahwa Gaza saat ini tidak layak huni dan penduduknya tidak dapat hidup secara manusiawi di wilayah yang tertutup puing-puing dan bahan peledak yang belum meledak,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Brian Hughes dalam email kepada The Epoch Times pada 5 Maret.

“Presiden Trump tetap berpegang pada visinya untuk membangun kembali Gaza tanpa Hamas. Kami menantikan pembicaraan lebih lanjut untuk membawa perdamaian dan kesejahteraan ke wilayah ini.”