Xinjiang Diisolir Jelang Kongres Nasional Tiongkok

EpochTimesId – Menjelang Sidang Tertutup Pimpinan Tiongkok, Kongres Nasional ke-19, Xinjiang mulai terisolir. Wilayah yang terletak di bagian barat laut Tiongkok ini sejak lama menjadi sasaran penindasan oleh rezim komunis Tiongkok.

Provinsi yang sebagian besar wilayahnya dihuni etnis minoritas juga sering diwarnai kerusuhan antar-suku dalam beberapa tahun terakhir. Kekerasan etnis antara warga Uighur dan Han China telah dimanfaatkan dan sengaja dibiarkan oleh polisi.

Menjelang pertemuan politik besar di Beijing guna memilih generasi elite partai yang akan memerintah negara digelar, aparat keamanan tidak ditarik mundur dari Xinjiang. Mereka justru ditugaskan untuk mengisolasi provinsi otonom itu.

Warga di Kabupaten Makit, Prefektur Kashgar dan Prefektur Aksu baru-baru ini mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa pihak berwenang polisi setempat mewajibkan orang-orang mendaftarkan identitas mereka jika memiliki senjata tajam. Warga yang mendaftar kemudian mendapat identitas yang dicetak melalui kode QR. Senjata yang wajib didaftarkan termasuk pisau dapur, kapak, pisau saku, dan sekop. Mereka yang tidak mematuhi aturan untuk melapor, maka perkakas tajam tersebut akan disita.

Warga di Hotunsumul County, Bayin’gholin Mongol Otonomi Daerah juga diminta untuk mendaftarkan nama mereka dan nomor kartu identitas nasional saat membeli pisau dapur. Pemerintah Daerah pada wilayah otonom minoritas lainnya, daerah yang sebagian besar dihuni oleh etnis minoritas, juga telah melarang penjualan pisau di toko-toko sejak minggu lalu.

Bahkan, pada situs belanja populer Taobao, pisau yang ditujukan untuk dikirim ke Xinjiang, Tibet, dan Mongolia Dalam juga ditolak. Kebijakan itu dinilai tidak masuk akal karena turut melarang pembelian dan penggunaan alat rumah tangga.

Seperti dikutip TheEPochTimes dari Radio Free Asia versi mandarin, seorang pria etnis Kazakh ditangkap dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara hanya karena membeli dua kartu telepon dengan kartu identitas yang sama, pada 10 Oktober 2017 lalu. Di Xinjiang, setiap orang hanya berhak membeli satu nomor saja.

Aturan keras di Xinjiang membuat penduduk setempat sering mengadakan aksi protes dan menimbulkan kerusuhan. Ratusan orang dilaporkan tewas dalam konflik tersebut dalam setahun terakhir.