Oleh Patrick Basham
Kunjungan Presiden Trump di Asia menyoroti kesulitan dalam mengurangi hambatan masuk bagi perusahaan Amerika ke sektor-sektor utama Tiongkok. Inovasi Amerika di sektor layanan pembayaran elektronik, misalnya, menempatkan perusahaan pembiayaan terkemuka AS di titik puncak terobosan masuk ke pasar Tiongkok yang diidam-idamkan.
Namun, praktek perdagangan Tiongkok yang tidak adil mengancam akan mengubah kesempatan pertumbuhan yang sangat besar menjadi masalah ekonomi yang mahal bagi perusahaan AS dan kemungkinan masalah keamanan bagi konsumen Amerika.
Pasar kartu-kartu pembayaran global sekarang berjumlah 14 miliar kartu dengan satu miliar kartu baru yang dikeluarkan tahun lalu saja. Pertumbuhan tercepat terjadi di kawasan Asia Pasifik, dengan Tiongkok berkontribusi secara tidak proporsional terhadap kenaikan pemegang kartu.
Visa, Mastercard, dan UnionPay, sebuah perusahaan Tiongkok, mencakup 80 persen dari semua kartu. Menurut studi “Global Payment Cards Data and Forecasts to 2022” (Data Kartu Pembayaran Global dan Prediksi pada 2022) dari RBR, perluasan pesat dari pasar kartu Tiongkok tersebut telah membantu UnionPay meningkatkan pangsa kartu secara global menjadi 43 persen pada tahun 2016, dan untuk memperluas keunggulannya di atas Visa dan Mastercard.
Tidak hanya Visa dan Mastercard kehilangan pangsa pasar global ke UnionPay, namun UnionPay mengkonsolidasikan posisinya sebagai pemimpin pasar dengan memanfaatkan akses Tiongkok ke pasar luar, termasuk di Barat. UnionPay memposisikan diri sebagai alternatif untuk Visa dan Mastercard di sejumlah pasar luar negeri, terutama Rusia dan beberapa negara Asia Pasifik.
UnionPay mencari pasar-pasar eksternal untuk mengantisipasi persaingan domestik dari sesuatu yang mirip dengan Visa dan Mastercard begitu perusahaan-perusahaan Amerika ini mendapatkan lisensi domestik untuk beroperasi di Tiongkok. Namun, kekhawatiran-kekhawatiran UnionPay tentang meniadakan persaingan di pasar dalam negerinya sangat berlebihan, karena pemerintah Tiongkok tetap berkomitmen untuk mengamankan yang terbaik dari kedua dunia tersebut untuk perusahaan-perusahaan pembayaran Tiongkok.
Tiongkok adalah contoh utama pemerintah nasional yang ingin memperlambat pertumbuhan global tersebut di sektor pembayaran. Mereka melakukan ini, terutama, dengan membangun hambatan bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang bakal masuk ke pangsa pasar Tiongkok.
Fakta bahwa Tiongkok tidak dimainkan oleh peraturan internasional terkait e-payment telah didokumentasikan dengan baik. Tiongkok hanya mengizinkan entitas Tiongkok (yaitu UnionPay) untuk memasok layanan-layanan pembayaran elektronik untuk transaksi-transaksi kartu pembayaran didominasi dan dibayarkan dalam mata uang renminbi di Tiongkok. Penyedia-penyedia layanan lainnya hanya dapat menyediakan layanan-layanan ini untuk transaksi-transaksi kartu pembayaran yang dibayar dalam mata uang asing. Tiongkok juga mewajibkan semua perangkat pemrosesan kartu pembayaran agar kompatibel (sesuai) dengan sistem UnionPay, dan agar kartu-kartu pembayaran mengandung logo UnionPay.
AS telah lama menolak pembatasan dan persyaratan Tiongkok yang berkaitan dengan layanan-layanan pembayaran elektronik untuk transaksi-transaksi kartu pembayaran dan para penyedia tersebut untuk layanan-layanan itu.
Menyusul keluhan resmi Amerika yang diajukan pada tahun 2010 dengan Organisasi Perdagangan Dunia, pada tanggal 16 Juli 2012, WTO menerbitkan laporannya mengenai perselisihan tentang tindakan Tiongkok yang mempengaruhi layanan-layanan pembayaran elektronik tersebut. WTO mewajibkan Tiongkok untuk membuka industri pembayarannya ke kompetisi asing.
Namun, Tiongkok masih belum bermain dengan peraturan internasional. Tiongkok belum membuka pasar domestiknya.
Diduga, itu akan berubah. Regulator pemerintah Tiongkok baru-baru ini mengumumkan bahwa hal itu akan memungkinkan, Amerika Serikat masuk ke pasar pembayaran Tiongkok. Namun, Tiongkok telah menambahkan penurunan semu tentang hambatan-hambatan proteksionis mereka dengan surat-surat keberatan yang berkenaan dengan pengaturan secara signifikan.
Pedoman-pedoman peraturan yang memungkinkan perusahaan Amerika untuk memulai proses perizinan memberi kesan bahwa Tiongkok tidak bermaksud mengizinkan “akses pasar penuh dan cepat” dalam waktu dekat. Perusahaan Amerika dapat mengajukan permohonan lisensi, namun tidak dapat mulai beroperasi di pasar Tiongkok.
Selanjutnya, perusahaan seperti Visa dan Mastercard akan dipaksa untuk membangun pusat data baru di Tiongkok. Semua pemrosesan data perusahaan-perusahaan ini untuk pasar Tiongkok harus dilakukan di dalam negeri di daratan Tiongkok.
Kepatuhan terhadap tuntutan peraturan yang berat tersebut akan menghasilkan peningkatan yang sangat besar di dalam biaya tambahan tahunan untuk Visa dan Mastercard. Kenaikan biaya ini akan mengorbankan pengeluaran biaya pekerjaan-pekerjaan baru untuk penambahan karyawan-karyawan Visa dan Mastercard di Amerika.
Misalnya, jaringan pembayaran-pembayaran global Mastercard dan penelitian beroperasi melalui perangkat-perangkat penghubung pusat. Begitu pusat pengolahan data perusahaan beroperasi di Tiongkok daratan, mungkin memangsa serangan cyber, oleh atau atas perintah rezim Tiongkok.
Akan ada kekhawatiran keamanan yang sangat besar berkaitan dengan Tiongkok diberi kunci asli untuk masuk kerajaan pembayaran Mastercard. Dengan akses tak terbatas, pemerintah Tiongkok berpotensi melihat semua data pelanggan Mastercard, termasuk catatan keuangan rahasia jutaan orang Amerika yang tak terhitung jumlahnya.
Secara lebih formal dan tidak menyenangkan, seperti yang lain Mastercard harus tunduk pada “tinjauan keamanan nasional.” Kerentanan keamanan ini diperkuat oleh perjanjian e-commerce baru yang ditandatangani pada musim panas ini antara Tiongkok dan Iran.
Mudah-mudahan, para pejabat administrasi Trump terkesan pada rekan-rekan pasangan Tiongkok mereka dimana sektor pembayaran-pembayaran tersebut, inovasi Amerika yang unik, dapat menjadi win-win bagi ekonomi kedua negara jika perusahaan A.S. disambut oleh lingkungan peraturan Tiongkok yang rasional.
Patrick Basham adalah direktur pendiri Institut Demokrasi, sebuah organisasi riset independen yang berbasis di Washington DC.
ErabaruNews
