Meskipun desakan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) supaya Amerika Serikat tidak seharusnya mengakui maupun mendukung status sebagai negara bagian untuk Taiwan, Kongres AS telah memberikan dukungan di balik negara kepulauan tersebut, karena kedua rumah DPR dan Senat dengan suara bulat telah mengeluarkan RUU yang akan melancarkan jalan bagi pertukaran yang lebih resmi dengan Taiwan. Sementara Beijing dengan keras mengkritik bagian RUU tersebut, Presiden Trump diperkirakan akan segera menandatangani rencan undang-undang tersebut, yang oleh banyak orang dipandang sebagai indikasi penguatan hubungan AS dengan Taiwan dalam menghadapi intimidasi rezim Tiongkok.
RUU tersebut, yang berjudul “Taiwan Travel Act”, diperkenalkan oleh Rep. Steve Chabot (R-Ohio) pada tahun 2017 dan telah menjelaskan pada Parlemen bulan Januari tahun ini tanpa tentangan. Pada 28 Februari lalu, RUU tersebut telah disetujui Senat dengan persetujuan bulat.
Menurut laporan, Presiden Trump diperkirakan akan menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang dalam beberapa hari mendatang, meskipun telah memicu perdebatan internal antara penasihat Gedung Putih yang mendukung pendekatan mendamaikan terhadap Tiongkok menentang mereka yang menganjurkan sikap yang lebih keras. Fakta bahwa undang-undang tersebut disahkan dengan suara bulat oleh kedua rumah tersebut, bagaimanapun, dapat membuat Trump secara politis sulit untuk memveto RUU tersebut seandainya dia menginginkannya.
Simbolisme atau Memperbarui
Pengamat memperdebatkan pentingnya RUU tersebut, dimana beberapa melihat kebanyakan hanya bernilai simbolis, sementara yang lain mengatakan bahwa hal itu benar-benar dapat meningkatkan status hubungan AS-Taiwan.
Di permukaan, Taiwan Travel Act tersebut menetapkan bahwa Amerika Serikat seharusnya mengizinkan “pejabat di semua tingkat” dari pemerintah AS, termasuk para pejabat kabinet dan perwira militer senior, untuk melakukan perjalanan ke Taiwan dan bertemu dengan rekan-rekan mereka di Taiwan. Ini juga memungkinkan pejabat tingkat tinggi Taiwan mengunjungi Amerika Serikat dan terlibat dengan pejabat AS, walaupun tidak menentukan tingkat pejabat khusus yang diinginkannya untuk diberi kewenangan.
Rezim Tiongkok dengan jelas menyatakan ketidaksenangannya dengan RUU tersebut. Pada tanggal 1 Maret, juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying mengatakan, “Ini sangat melanggar prinsip satu Tiongkok dan ketentuan dari tiga komunike bersama antara Tiongkok dan AS.” Seorang Fengshan, juru bicara Kantor Urusan Taiwan rezim Tiongkok, melepaskan ancaman terhadap Taiwan dan berkata, “Kami dengan tegas memperingatkan Taiwan agar tidak bergantung pada orang asing untuk membangun Anda, atau hanya akan menghanguskan diri Anda sendiri.”
Tak satu pun dari tiga komunike bersama diumumkan selama tahun 1970-an dan 1980-an selama puncak Perang Dingin telah disetujui oleh Kongres AS. Namun, selama beberapa dekade, Departemen Luar Negeri AS telah mengamati peraturan tidak tertulis yang membatasi atau setidaknya mencegah pertukaran resmi tingkat tinggi dengan Taiwan, dimana Amerika Serikat tidak memperpanjang pengakuan diplomatik secara resmi.
“Tidak ada apapun di AS atau hukum internasional yang saat ini mencegah pejabat AS bertemu dengan pejabat pemerintah Taiwan,” tulis Julian Ku, seorang profesor hukum tata negara di Hofstra University School of Law, di blognya. “Bagaimanapun pemerintah AS menghindari pertemuan-pertemuan semacam itu karena menghormati Tiongkok, mengingat perspektif Tiongkok bahwa pertemuan semacam itu akan bertentangan dengan pengakuan AS terhadap RRC sebagai satu-satunya pemerintahan sah Tiongkok.”
Bonnie Glaser, penasihat senior untuk Asia dan direktur China Power Project di Pusat Studi Strategi Internasional (CSIS), mengatakan dalam sebuah panel CSIS pada tanggal 1 Maret bahwa jika disahkan menjadi undang-undang, Taiwan Travel Act memang akan membantu melonggarkan pembatasan tidak tertulis lebih tinggi tingkat pertukaran resmi antara Taiwan dan Amerika Serikat. Dia juga mencatat bahwa RUU tersebut bukan sebuah pengikatan satu di atas lainnya anggota eksekutif AS, karena hanya mengungkapkan “arti dari kongres” tersebut.
Reaksi
Taiwan telah menyambut baik bagian dari RUU tersebut, dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan bahwa Taiwan akan mengembangkan hubungan kerja sama yang lebih substansial dengan Amerika Serikat, sementara Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menulis dalam twitter-nya bahwa tindakan tersebut “melambangkan dukungan Kongres AS yang berlangsung lama untuk Taiwan.”
Tidak jelas apakah dukungan RUU untuk kunjungan resmi tingkat tinggi tersebut meluas ke tingkat tertinggi, seperti presiden dari kedua belah pihak. Di masa lalu, presiden Taiwan, termasuk Tsai Ing-wen, telah melakukan banyak kunjungan ke Amerika Serikat, dengan setiap kunjungan dibatasi tidak lebih dari 1-2 hari sesuai dengan batasan tidak tertulis yang diamati oleh Departemen Luar Negeri AS.
“Amerika Serikat adalah pemimpin dunia, sementara Taiwan adalah negara yang berdaulat. Amerika Serikat seharusnya tidak perlu khawatir dengan pendapat Tiongkok terkait hubungannya dengan Taiwan,” kata Perdana Menteri Taiwan Lai Ching-te kepada legislator Taiwan pada 2 Maret. “Kongres AS mewakili kehendak rakyat Amerika, dan bagian [dari Taiwan Travel Act] tersebut, sedang menunggu untuk ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden AS Trump, adalah berita bagus bagi kami.”
Baru minggu lalu, Tiongkok mengumumkan “paket hadiah” ekonomi besar yang dirancang untuk memancing bisnis-bisnis dan individu-individu Taiwan untuk datang ke daratan. Pengumuman tersebut, yang bertepatan dengan berlangsungnya proses Taiwan Travel Act di Senat AS, dilihat oleh para pengamat sebagai contoh pendekatan “lunak keras” Beijing untuk menaklukkan Taiwan.
Namun, tidak seperti bagian dari RUU AS, bagaimanapun “paket hadiah” dari Tiongkok mendapat sedikit antusiasme dari masyarakat Taiwan, banyak yang mengarah pada pembangunan militer yang terus berlanjut dan sikap agresif Tiongkok menantang Taiwan.
Mengeraskan Sikap
Trump sebelumnya telah menunjukkan dukungan kuat untuk Taiwan. Sebelum diresmikan, pada 2 Desember, Trump menerima telepon dari Presiden Taiwan Tsai. Ini adalah pertama kalinya para pemimpin Amerika Serikat dan Taiwan berbicara secara langsung satu sama lain sejak tahun 1979, ketika Amerika Serikat mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari Taiwan ke RRT.
Pada bulan Juni 2017, pemerintahan Trump mengumumkan penjualan senjata senilai $1,42 miliar ke Taiwan, yang menimbulkan reaksi marah dari RRT.
Penjualan senjata, dan berlakunya Taiwan Travel Act, adalah tanda-tanda sikap AS yang semakin mengeras terhadap rezim Tiongkok.
Pada bulan Agustus, pemerintahan Trump memulai penyelidikan Section 302 tentang pencurian kekayaan intelektual AS oleh Tiongkok, yang dapat mengakibatkan sanksi terhadap Tiongkok, dan tarif yang baru-baru ini diajukan untuk baja dan aluminium diperkirakan sebagian ditujukan untuk Tiongkok.
Di antara upaya lain untuk membatasi Tiongkok, pemerintah Trump telah bertemu dengan pejabat dari Australia, India, dan Jepang untuk membahas pembentukan aliansi dari empat negara “yang berpikiran sama,” yang dikenal sebagai Quadrilateral Security Dialogue (Dialog Keamanan Quadrilateral), atau “Quad”. (ran)
Rekomendasi video :
https://www.youtube.com/watch?v=0x2fRjqhmTA&t=27s
ErabaruNews
