EpochTimesId – Data resmi dari Partai komunis Tiongkok (PKT) menunjukkan bahwa pemerintah telah meningkatkan secara signifikan anggaran belanja untuk menjaga keamanan dan kestabilan dalam negeri. Hal tersebut mencerminkan bahwa rezim penguasa sangat khawatir terhadap ancaman yang berasal dari dalam negeri.
Wall Street Journal melaporkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir tingkat pertumbuhan anggaran untuk menjaga stabilitas keamanan dalam dan luar negeri telah melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Namun pengeluaran untuk keamanan dalam negeri tumbuh lebih cepat dan telah melampaui anggaran pertahanan nasional sebanyak sekitar 20 persen.
Kementerian Keuangan Tiongkok mengatakan bahwa pada tahun 2017, anggaran untuk keamanan nasional menyita 6,1 % dari Anggaran Belanja Negara Tiongkok. Itu setara dengan 1,24 triliun Renminbi (190 miliar dolar AS).
Sebaliknya, alokasi pemerintah pusat untuk kebutuhan militer adalah 1,02 triliun Renminbi.
Dari angka-angka yang disajikan dalam laporan anggaran tahunan yang dikeluarkan oleh Tiongkok minggu ini, dapat diketahui bahwa pemerintah berniat untuk memperkuat kontrol dan pengawasan keamanan di seluruh negeri.
Peningkatan kontrol terutama untuk wilayah Xinjiang dan Tibet. Di Xinjiang, pemerintah komunis telah membentuk jaringan pemantauan ketat yang terdiri dari pos penjaga, kamera sirkuit, perangkat pemindai wajah dan petugas patroli jalanan.
Pada 2017, pemerintah menghabiskan 9,1 miliar dollar AS untuk pengeluaran stabilitas keamanan di Xinjiang. Jumlahnya meningkat 92 persen dari pengeluaran tahun 2016.
Secara keseluruhan, pengeluaran untuk pemeliharaan stabilitas keamanan di Tiongkok tahun 2017 telah naik sebesar 12,4 persen.
Anggaran untuk keamanan nasional dalam negeri mencakup biaya untuk Kantor Kemanan dan Ketertiban Publik, polisi bersenjata, pengadilan, prokurator dan penjara.
Pihak berwenang Tiongkok sekarang sedang menjajaki penggunaan perangkat pelacak mutakhir. Mereka menyelinap masuk ke akun media sosial untuk menghukum para politisi dan aktivis yang tidak sejalan dengan pemerintah.
Adrian Zenz, seorang dosen dari German Culture and Theological Seminary mengatakan bahwa angka pengeluaran ini sesuai dengan kebijakan pemantauan ketat yang dipromosikan pemerintah Tiongkok.
Akibat khawatir media secara besar-besaran mempublikasikan tentang anggaran menjaga stabilitas, sejak tahun 2013 Kementerian Keuangan Tiongkok menghentikan pelaporan anggaran keamanan dalam negeri ke dalam laporan tahunan anggaran pertahanan nasional.
Tahun ini, angka ini hanya ditunjukkan sebagai persentase dalam bagan anggaran total dan tidak disebutkan dalam teks.
Pertumbuhan biaya untuk menjaga stabilitas keamanan di Xinjiang sangat mencolok. Di sana, pemerintah berbekal teknologi canggih untuk ‘mempersenjatai’ puluhan ribu personil keamanan.
Kamera sirkuit dipasang di seluruh penjuru kota-kota besar dan desa-desa kecil Xinjiang. Staf patroli juga dilengkapi dengan alat pemindai KTP canggih di tangan, ketika bertugas.
Pihak berwenang juga telah menginvestasikan dana untuk membentuk platform data yang dipakai untuk mengidentifikasi ‘element tidak aman’. Rezim mengumpulkan contoh darah yang akan dimasukkan ke dalam database DNA.
Pihak berwenang juga mendirikan pusat-pusat penahanan dalam jumlah besar. Militer Tiongkok juga secara aktif mengembangkan kemampuan angkatan bersenjatanya.
Pekan ini, pemerintah Tiongkok menunjukkan bahwa belanja negara untuk militer telah meningkatkan sebesar 8,1 persen dan merupakan yang terbesar dalam tiga tahun terakhir.
Namun, ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan pengeluaran untuk menjaga stabilitas keamanan. “Pertumbuhan anggaran pertahanan PKT tetap pada satu digit dan secara umum tergambar sesuai dengan situasi pertumbuhan ekonominya,” kata William Choong, pakar keamanan Asia di Institute for International Strategic Studies.
Adrian Zenz mengatakan bahwa sebagian besar dari anggaran menjaga stabilitas tahun ini akan digunakan untuk membangun kantor polisi baru dan platform data yang dibutuhkan PKT.
Menurut survei yang ia lakukan, Adrian Zens menemukan bahwa dalam 1 tahun hingga bulan September 2017, di seluruh propinsi Xinjiang telah bertambah sekitar 100.000 pos polisi baru. (Qin Yufei/ET/Sinatra/waa)
