EpochTimesId – Malaysia mengadakan pemilihan parlemen, Rabu (9/5/2018). Koalisi Partai Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir Mohamad (92 tahun) keluar sebagai pemenang atas Partai Barisan Nasional yang selama 60 tahun mendominasi pemerintahan Malaysia.
Menurut media Malaysia ‘KiniTV’ bahwa, Partai Pakatan Harapan memenangkan 115 kursi di parlemen. Sedangkan petahana, Partai Barisan Nasional meraih 79 kursi. Karena kursi di Majelis Rendah berjumlah 222, maka Koalisi Pakatan Harapan melebihi syarat minimal 112 kursi untuk memperoleh hak membentuk pemerintahan.
Usai pemilihan, Mahathir langsung melaporkan kemenangannya kepada Yang Dipertoan Agung, Sultan Muhammad ke-V. Acara pelantikan perdana menteri pun diadakan pada hari Kamis (10/5/2018). Mahathir juga meminta ijin untuk meliburkan hari Kamis dan Jumat pekan ini agar rakyat dapat bersenang-senang lebih panjang sebagai ucapan terima kasih telah mendukungnya.
Mahathir Mohamad adalah mantan Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1981-2003. Sebelum lengser, Ia mempromosikan Najib Razak sebagai penerusnya. Namun, Najib kemudian terseret skandal korupsi setelah menjabat selama sembilan tahun lebih, sehingga memaksa Mahathir pindah ke partai oposisi untuk mengalahkan anak didiknya.
Najib yang merupakan ekonom didikan universitas Inggris, setelah berkuasa pada tahun 2009, mendirikan perusahaan 1Malaysia Development Berhad (1MDB). BUMN itu sudah tiga kali menerbitkan obligasi yang dijual di pasar Amerika Serikat, dan mengaku akan menggunakan dana demi pembangunan di Malaysia, untuk memperbesar kemampuan kas negara.
Namun pada tahun 2015, terungkap bahwa Najib mentransfer dana sekitar nilai 112 miliar Dolar Taiwan (sekitar 52,6 triliun rupiah) ke dalam rekening pribadi dan para kroninya. Uang itu kemudian dikabarkan digunakan untuk membeli lukisan Monet, Van Gogh, sejumlah bangunan mewah di Inggris dan Amerika Serikat, dan menyokong dana anak tiri dalam pembuatan film Hollywood ‘The Wolf of Wall Street’.
Dia juga diduga melakukan pencucian uang, dan menipu investor. Kasus itu kini sedang diselidiki oleh banyak lembaga penegak hukum berbagai pemerintahan negara lain di dunia.
Selain itu, pada bulan November 2016, Najib membawa pulang dari Tiongkok MOU investasi dari pemerintah Tiongkok yang nilainya mencapai 34 miliar dolar AS. Masyarakat Malaysia pun mengkritiknya kala itu. Rakyat mempertanyakan investasi modal yang terbuka di infrastruktur, real estate akan merugikan kedaulatan nasional.
Setelah Najib diketahui terlibat dalam skandal korupsi berskala besar, Mahathir yang telah pensiun memutuskan untuk kembali ke arena politik. Selain untuk memerangi korupsi, Mahathir juga berjanji untuk menyelidiki secara menyeluruh tentang investasi Tiongkok.
“Investor Tiongkok datang, tenaga kerja kita sendiri jadi tidak terpakai, perusahaan lokal kami juga tidak diikutsertakan baik dalam desain, perencanaan, pengawasan dan manajemen dan sebagainya, kita tidak memperoleh apa-apa.”
Dia menegaskan, “Sampai sekarang, kita tidak mendapatkan apa-apa, tenaga kerja dalam negeri tidak terpakai, mereka bahkan belum membayar pajak, mereka cenderung mendapatkan fasilitas keringanan pajak!”
Mahathir mengambil kasus serupa yang terjadi di Sri lanka sebagai contoh. Dia mengatakan Sri Lanka karena tidak bisa membayar pinjaman yang diberikan oleh Tiongkok, terpaksa menyerahkan hak penggunaan lahan kepada Tiongkok untuk dipakai. Karena itu, mereka jadi kehilangan banyak lahan, dan bahkan kedaulatan negara. (Wu Minzhou/ET/Sinatra/waa)
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
https://youtu.be/0x2fRjqhmTA
