oleh Xu Jian
Setelah Inggris menyerahkan kembali kedaulatan Hongkong kepada pemerintah Tiongkok pada tahun 1997, pihak Hongkong untuk pertama kalinya menolak ekstradisi tersangka terkait dengan Amerika Serikat. Menurut laporan baru dari Departemen Luar Negeri AS bahwa tangan yang berada di belakang itu adalah Partai Komunis Tiongkok.
Kasus ini disebutkan dalam edisi terbaru Laporan Kebijakan Undang-Undang Hongkong (the Hongkong Policy Act Report) yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri AS pada tanggal 29 Mei.
Bulan Oktober tahun lalu, pemerintah Hongkong menolak mengekstradisi seorang tersangka ke Amerika Serikat. Padahal sudah ada perjanjian ekstradisi formal antara Amerika Serikat dan Hongkong, tetapi tidak ada perjanjian ekstradisi resmi antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
‘Di bawah arahan Tiongkok’ demikian disebutkan dalam laporan Departemen Luar Negeri AS. Tersangka tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah Tiongkok dengan alasan bahwa pemerintah Tiongkok sedang mempersiapkan tuntutan pidana yang terpisah kepada tersangka, tetapi pihak berwenang Tiongkok tidak memberikan informasi apapun tentang perkembangan dari hukumannya.
Pemerintah Hongkong mengikuti sistem Satu Negara Dua Sistem. Ia seharusnya menikmati otonomi tingkat tinggi, termasuk kekuatan peradilan independen dan kekuatan penegak hukum.
Dalam laporan Departemen Luar Negeri AS tersebut tidak menyebutkan nama tersangka dan kejahatan yang ia lakukan. Namun, media Hongkong percaya bahwa orang yang dimaksud adalah Iat Hong, seorang peretas komputer asal Macau, yang mencuri dan menjual informasi rahasia dari firma hukum AS dan mendapat untung darinya.
Meskipun juru bicara wanita konsulat AS di Hongkong menolak untuk mengkonfirmasi Iat Hong adalah tersangka yang ditolak untuk diekstradisi. Namun, dalam surat dari Departemen Kehakiman AS mengenai kasus suap mantan Menteri Dalam Negeri He Zhiping, ia menyebutkan fakta bahwa Hongkong menolak untuk mengekstradisi Iat Hong.
Surat itu mengatakan, setelah permintaan ekstradisi Iat Hong yang memakan waktu proses sampai 10 bulan dan sangat membosankan, akhirnya mengalamipenolakan. dengan hasil yang ditolak juga. Iat Hong diproses di Hong Kong selama hampir 10 bulan. Hong …. belum juga , dan sepertinya tidak pernah bisa diekstradisi, demikian tulisnya.
Kantor Chief executive Hongkong saat ini Nyonya Carrie Lam, dan Departemen Kehakiman Hongkong menolak memberikan komentar.
Laporan AS tersebut juga menyinggung otoritas Tiongkok yang terus menekan kebebasan di Hong Kong.
…… pihak berwenang Tiongkok mengeluarkan pernyataan publik yang isinya mengecilkan konsep kebebasan dan gagasan otonomi tingkat tinggi dari Undang-Undang Dasar. Laporan itu merujuk pada konstitusi mikro di Hongkong.
Reuters mengutip ucapan seorang demokrat Hongkong melaporkan bahwa kasus tersebut telah merusak kepercayaan publik terhadap otonomi Hongkong, untuk itu mendesak pemerintah Hongkong untuk menjelaskan keputusan tersebut. Kaum muda di Hongkong merasa frustrasi dengan kendali Partai Komunis terhadap budaya dan kebebasan di Hongkong. (Sinatra/asr)
