Beberapa perusahaan besar Tiongkok, termasuk beberapa orang yang dituduh terlibat dalam spionase negara, diberi akses ke data pengguna di Facebook.
Sebuah kesaksian Facebook yang dirilis oleh Komite Energi dan Perdagangan DPR pada 29 Juni telah merinci program pembagian data yang disimpan Facebook dengan 52 perusahaan teknologi. Ini termasuk perusahaan AS termasuk Apple, Amazon, dan Microsoft; Perusahaan Korea Selatan termasuk Samsung; Perusahaan-perusahaan Kanada termasuk BlackBerry; dan lain-lain.
Kesaksian tersebut juga mengungkapkan bahwa Facebook berbagi data pengguna dengan Huawei Tiongkok, Lenovo, Alibaba, Oppo, dan TCL.
Dokumen tersebut mencatat bahwa Facebook telah mengakhiri kemitraan berbagi data dengan 38 dari 52 perusahaan, dan akan mengakhiri tambahan tujuh pada akhir Juli dan satu lagi pada akhir Oktober.
Ia menyatakan satu-satunya perjanjian berbagi data yang akan dipertahankan Facebook sesudahnya adalah dengan Amazon, Apple, dan perusahaan Swedia berteknologi tinggi Tobii, karena memiliki perjanjian dengan perusahaan yang melampaui Oktober 2018. Ia juga akan mempertahankan kemitraan yang memungkinkan orang untuk menerima Pemberitahuan Facebook di browser web mereka, yaitu Mozilla dan perusahaan milik Tiongkok Opera dan Alibaba.
Huawei Tiongkok telah mendapat kecaman di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, atas masalah keamanan dan hubungannya dengan Partai Komunis Tiongkok. Australia mengeluarkan undang-undang pada tanggal 27 Juni untuk mencegah campur tangan pemerintah atau agen asing, yang dapat mempengaruhi bisnis Huawei di negara tersebut. Di Amerika Serikat, Huawei berada di bawah investigasi kriminal karena dituduh melanggar sanksi-sanksi Iran.
Di Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok mempertahankan kebijakan sensor online ketat yang dapat menghukum orang karena mempraktekkan agama, mendukung demokrasi, atau mengkritik rezim yang berkuasa. Orang-orang Tionghoa yang telah tinggal di luar negeri juga terancam oleh sistem ini, karena PKT sering melecehkan atau mengancam anggota keluarga mereka yang masih tinggal di Tiongkok jika mereka melanggar undang-undang sensor di luar negeri.
Berdasarkan undang-undang data Tiongkok, bahkan perusahaan-perusahaan yang tidak bekerja secara langsung dengan Partai Komunis Tiongkok diharuskan untuk memberikan akses kepada pasukan keamanan rezim terhadap data mereka. (ran)
ErabaruNews
