Nicole Hao
Partai Komunis Tiongkok sedang menggelar sidang pleno ke-empat dari 28 hingga 31 Oktober. Mengikuti tradisi, pemimpin Komunis Tiongkok, Xi Jinping akan melakukan penataan ulang politik, termasuk mengubah posisi pejabat senior.
Seorang sumber orang dalam kepada Epoch Times berbahasa Tionghoa dalam sebuah wawancara baru-baru ini mengatakan, bahwa Xi Jinping akan mengganti pejabat tinggi Komunis Tiongkok yang bertanggung jawab mengelola urusan Hong Kong, termasuk Wang Zhimin, direktur saat ini dari Kantor Penghubung Hong Kong, dan Zhang Xiaoming, direktur Hong Kong dan Kantor Urusan Makau dalam Dewan Negara Tiongkok, sebuah agen seperti kabinet.
Sesi pleno keempat Partai Komunis Tiongkok adalah pertemuan tertutup, dengan sekitar 370 pejabat elit Partai Komunis Tiongkok yang hadir. Komunis Tiongkok biasanya merahasiakan secara detail sampai setelah pertemuan berakhir.
Hongkong
Hong Kong berada di tengah-tengah gejolak yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah pemerintah yang dipimpin oleh Carrie Lam mencoba untuk meluncurkan RUU ekstradisi yang kontroversial. Undang-Undang itu jika disahkan, memungkinkan Tiongkok daratan untuk memindahkan individu-individu dari Hong Kong untuk menghadapi persidangan di pengadilan yang dikendalikan oleh Komunis Tiongkok.
Sejak bulan Juni lalu, jutaan warga Hongkong turun ke jalan menentang undang-undang ekstradisi. Warga menilai sebagai gangguan terhadap otonomi Hong Kong. Sebagaimana dijamin oleh Komunis Tiongkok setelah wilayah tersebut dikembalikan dari pemerintahan Inggris ke Tiongkok pada tahun 1997 silam.
Pada bulan Mei lalu, sumber orang dalam itu kepada Epoch Times berbahasa Tionghoa dan media lainnya, bahwa Kantor Penghubung Hong Kong, agen perwakilan Beijing yang berlokasi di Hong Kong, memprakarsai proposal untuk menyusun rancangan undang-undang ekstradisi.
Meskipun RUU itu baru-baru ini ditangguhkan di tengah tekanan publik, hubungan antara pemerintah Hong Kong, polisi, dan warga negara tetap tegang. Dikarenakan, pengunjuk rasa terus menyerukan penyelidikan independen terhadap penggunaan kekuatan polisi selama demonstrasi dan hak pilih universal dalam pemilihan Hong Kong.
Pemerintah pusat telah mengirim pasukan ke Shenzhen, sebuah kota daratan Tiongkok yang berbatasan langsung dengan Hong Kong, dalam tindakan intimidasi.
Sumber orang dalam anonim yang akrab dengan pemikiran pejabat senior di markas besar Partai Komunis Tiongkok di Bejing, Zhongnanhai, mengatakan kepada Epoch Times berbahasa Tionghoa, bahwa Beijing berencana untuk menggantikan Carrie Lam pada tahun depan, dengan Wang dan Zhang diganti beberapa saat sebelumnya.
“Sangat mungkin bahwa Wang tidak akan kembali ke Hong Kong setelah ia berpartisipasi dalam sesi pleno keempat, Zhang akan diganti dalam waktu dekat,” demikian kata orang dalam itu.
Dia menjelaskan, bahwa baik Wang maupun Zhang adalah anggota sebuah faksi yang loyal kepada mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok, Jiang Zemin, yang menentang kepemimpinan Xi.
Orang dalam itu, menambahkan bahwa Beijing sedang mempertimbangkan dua kandidat untuk menggantikan Wang: Chen Dong, wakil direktur saat ini dari Kantor Penghubung, berasal dari provinsi Fujian; dan Liang Jianyong, direktur propaganda provinsi Fujian.
Xi bekerja di Fujian dari tahun 1985 hingga 2002. Orang dalam itu mengatakan baik Chen maupun Liang berada di kubu pro-Xi Jinping.
Tetapi orang dalam itu tidak tahu siapa yang akan menggantikan Zhang.
‘Inovasi Ideologis’
Biasanya, setiap sesi pleno keempat, difokuskan pada reformasi politik.
Reuters mengutip dua pejabat Komunis Tiongkok anonim dan melaporkan pada 25 Oktober, bahwa komunike yang disiapkan Beijing akan fokus pada “inovasi ideologis.”
Salah satu orang dalam menambahkan, bahwa pleno akan membahas reformasi kebijakan untuk meningkatkan tata kelola.
Sumber itu mengatakan, pejabat Komunis Tiongkok perlu mengubah kapasitas tata kelola negara secara keseluruhan. Bahkan, beradaptasi dengan perubahan dalam aturan global dan tahan terhadap ujian tekanan dari risiko eksternal. Sumber itu menambahkan, bahwa perang dagang dengan Amerika Serikat telah menjadi sumber utama tekanan.
Rumor yang Beredar
Pada 21 dan 22 Oktober, Komunis Tiongkok mengumumkan bahwa sebanyak 27 orang pejabat baru-baru ini dipecat dan diselidiki karena korupsi dan kesalahan lainnya.
Mereka termasuk Li Biao, wakil walikota Kota Zhaotong di Provinsi Yunnan; Li Yong, wakil presiden pengadilan tinggi provinsi Shandong; dan Wu Junding, sekretaris Partai Komunis Tiongkok dari biro statistik Kota Tianjin.
Baru-baru ini, beberapa media Taiwan dan Hong Kong, mengutip orang dalam, juga melaporkan bahwa Hu Chunhua dan Chen Miner, keduanya anggota dari 25 anggota elit Politbiro Partai Komunis Tiongkok, akan dipromosikan menjadi Komite Tetap Politburo, badan pembuat keputusan tertinggi Partai Komunis Tiongkok.
Xi ingin mengubah tujuh anggota saat ini di Komite Tetap menjadi sembilan orang. Komite Tetap itu telah berfluktuasi dalam jumlah sepanjang sejarah Partai Komunis Tiongkok. Jumlahnya memiliki kurang dari tujuh anggota selama tahun-tahun awal Partai.
Jumlahnya bervariasi di bawah pemerintahan Mao Zedong setelah pengambilalihan Partai Komunis Tiongkok. Kemudian menjadi tujuh anggota pada 1980-an dan 1990-an. Kemudian meningkat menjadi sembilan anggota pada tahun 2002, kemudian diubah kembali menjadi tujuh anggota pada tahun 2012 ketika Xi Jinping berkuasa.
Beberapa media Hong Kong melaporkan bahwa anggota No. 6 Komite Tetap Zhao Leji, dapat dihukum karena ia diduga terlibat dalam skema korupsi yang melibatkan pembangunan villa mewah di cagar alam Pegunungan Qinling yang terkenal. Selain itu, kasus pengadilan tambang batu bara yang merusak ketika dia menjadi bos Partai Komunis Tiongkok di Provinsi Shaanxi dari Tahun 2007 hingga 2012. Skandal korupsi terungkap pada Tahun 2018 dan 2019.
Komentator memiliki pendapat yang berbeda tentang hasil pleno ke-4 partai Komunis Tiongkok itu yang sudah lama tertunda.
Komentator urusan Tiongkok yang berbasis di AS, Shi Shi kepada Epoch Times berbahasa Tionghoa pada 25 Oktober bahwa, sulit untuk mengatakan apakah Partai Komunis Tiongkok akan mengatur kembali personil. Dikarenakan, Xi baru saja mengubah Konstitusi Tiongkok pada Maret 2018. Yang mana, mencabut larangan masa jabatan para pemimpin Komunis Tiongkok.
Komentator yang berbasis di AS Wang He menerbitkan komentar di Epoch Times berbahasa Tionghoa pada 25 Oktober dan menganalisis: bahwa, “Tidak penting apakah rumor tersebut nyata atau tidak; titik kuncinya adalah dampak langsung dari rumor tersebut terhadapi Komunis Tiongkok. “
Wang percaya bahwa desas-desus ini dibocorkan ke media oleh faksi-faksi Partai yang berbeda dengan sengaja, dalam upaya untuk mempengaruhi hasil sidang pleno. (asr)
Foto : Ilustrasi (Getty Images)
