Wu Xin – Epochtimes.com
Dari dua faksi kongres Amerika Serikat hanya satu yang memberikan suara menentang terkait pengesahan “Rancangan Undang Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong” dan dengan cepat dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Ada ahli yang mengatakan bahwa begitu terjadi perubahan hubungan antara Hong Kong dan Amerika Serikat, Komunis Tiongkok tidak akan mampu menanggung akibat dari memburuknya ekonomi Tiongkok. Selain itu, Komunis Tiongkok juga akan menghadapi serentetan masalah yang lebih besar.
Pada 19 November 2019, Senat Amerika Serikat secara bulat meloloskan Rancangan Undang Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong. Pada 20 November 2019 keesokannya, Dewan Perwakilan Amerika Serikat memberikan suara pada versi Rancangan Undang Undang Senat, dengan hanya satu suara yang menolak untuk meneruskan Rancangan Undang Undang tersebut.
Kemudian pada 21 November, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat secara terbuka menandatangani Rancangan Undang Undang tersebut dan menyerahkannya kepada Presiden Amerika Serikat untuk ditandatangani. Jika Rancangan Undang Undang tersebut menjadi hukum, maka para pejabat Tiongkok dan Hong Kong yang melanggar hak asasi manusia akan dikenakan sanksi.
Keputusan secara bulat Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat terkait masalah Hong Kong itu, memicu prediksi dari berbagai lapisan masyarakat. Dov S. Zakheim adalah penasihat senior di Centre for Strategic and International Studies-CSIS atau Pusat Studi Strategis dan Internasional, sekaligus wakil ketua dewan direktur Lembaga Penelitian Kebijakan Luar Negeri.
Baru-baru ini, The Hill – Situs web Amerika, yang berbasis di Washington, D.C, menerbitkan sebuah artikel yang ditulis Dov S. Zakheim, mengatakan bahwa krisis Hong Kong telah menimbulkan masalah baru pada Komunis Tiongkok.
Dampak dari “Rancangan Undang Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong” yang diloloskan Senat Amerika Serikat, mungkin akan membuat Komunis Tiongkok tidak mampu menanggung konsekuensinya, selain itu, Komunis Tiongkok juga akan menghadapi serentetan masalah yang lebih besar.
Sanksi HAM yang kemungkinan akan diterapkan Amerika Serikat pada Tiongkok
Melansir laman Reuters, Kamis, 21 November 2019, Kongres Amerika Serikat meloloskan undang-undang untuk mendukung para pemrotes di Hong Kong dan menjatuhkan sanksi hak asasi manusia yang kemungkinan akan diterapkan Amerika Serikat pada Komunis Tiongkok.
Laporan itu menekankan bahwa protes berskala besar demi memperkuat demokrasi dan otonomi telah menyebabkan kekacauan di Hong Kong selama lebih dari lima bulan. Selain itu meningkatnya kekerasan telah membuat dunia luar khawatir komunis Tiongkok akan meningkatkan tekanan.
Ketika kendali Beijing atas Hong Kong semakin ketat, Hong Kong yang menikmati status istimewa berdasarkan hukum Amerika Serikat kini sedang dikaji kembali. Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong akan memeriksa status khusus Hong Kong dengan lebih cermat.
Dalam “Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris” yang ditandatangani oleh Komunis Tiongkok pada tahun 1984, Komunis Tiongkok berjanji bahwa Hong Kong akan tetap menikmati “otonomi tingkat tinggi” dalam 50 tahun setelah kedaulatan atas Hong Kong diserahkan pada tahun 1997.
Itu merupakan dasar atas status istimewa Hong Kong berdasarkan hukum Amerika Serikat. Namun pengunjuk rasa mengatakan bahwa kebebasan Hong Kong perlahan-lahan telah terkikis.
Jika Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong menjadi dasar hukum, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat akan membuktikan setidaknya setahun sekali bahwa Hong Kong memiliki otonomi yang memadai untuk menikmati prasyarat preferensi perdagangan dengan Amerika Serikat, yang memungkinkan Hong Kong mempertahankan statusnya sebagai pusat keuangan dunia.
Namun menurut Dov S. Zakheim, bahwa kontrol Beijing yang semakin ketat terhadap Hong Kong membuat sertifikasi seperti itu semakin mustahil. Laporan Reuters juga menyebutkan bahwa meskipun banyak orang menganggap Rancangan Undang Undang itu hanya simbolis. Akan tetapi jika Rancangan Undang Undang itu diterapkan, akan sepenuhnya menumbangkan hubungan antara Amerika Serikat dan Hong Kong.
Dua faksi Kongres Amerika Serikat meloloskan Rancangan Undang Undang dengan cepat, memberikan tamparan keras pada komunis Tiongkok
Dalam artikelnya yang berjudul “Hong Kong’s crisis is not over” atau “Krisis Hong Kong Belum Berakhir”, Dov S. Zakheim mengatakan bahwa meskipun operasi pembersihan universitas di Hong Kong mungkin telah berakhir, namun, masalah Komunis Tiongkok di Hong Kong masih jauh dari kata selesai.
Pertama, Komunis Tiongkok tidak dapat memastikan bahwa protes tidak akan terjadi lagi dan insiden yang lebih dahsyat tidak akan terjadi juga.
Kedua, Komunis Tiongkok akan menghadapi kecaman internasional karena polisi Hong menembaki demonstran, dan meski pun Komunis Tiongkok tidak memberi perintah seperti itu, tetapi itu sama dengan mengizinkan polisi Hong Kong mengambil tindakan seperti itu.
Selain itu, Komunis Tiongkok juga harus menghadapi rakyat Hong Kong yang terus melakukan perlawanan dengan cara yang lebih halus. Misalnya, keputusan Pengadilan Tinggi Hong Kong atas undang-undang darurat yang yang dicetuskan pemerintah Hong Kong yang melarang demonstran menggunakan topeng itu adalah satu bukti nyata.
Selain itu, Dov S. Zakheim juga mengatakan bahwa, sikap Komunis Tiongkok dalam menghadapi Kongres Amerika Serikat kemungkinan dapat membahayakan negosiasi perjanjian perdagangan Tiongkok dengan Amerika Serikat. Baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat Amerika Serikat mengutuk keras penggunaan kekerasan brutal oleh polisi Hong Kong, dan dengan cepat mengesahkan Rancangan Undang Undang versi Senat tentang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong dengan hanya satu suara menentang. Rancangan Undang Undang itu telah diserahkan kepada Presiden Trump untuk ditandatangani.
Menurut Dov S. Zakheim, pengesahan Rancangan Undang Undang tersebut memberi tamparan keras pada komunis Tiongkok dan pukulan besar terhadap kemampuan komunis Tiongkok untuk mempromosikan sistem politik dan ekonomi kediktatorannya.
Tidak peduli apakah ditandatangani pada awal, akhir, tanpa tanda tangan, atau ditolak presiden Trump, semua itu tidak dapat lagi mengubah fakta bahwa Rancangan Undang Undang itu akan berlaku cepat atau lambat.
Menurut laporan Reuters, bahwa sumber memperkirakan Presiden Trump akan menandatangani undang-undang tersebut dalam beberapa hari mendatang. Begitu rancangan undang-undang tersebut berlaku efektif, mereka yang terlibat dapat dikenai sanksi Amerika Serikat, seperti sanksi terhadap pejabat yang melanggar hak asasi manusia, termasuk penolakan masuk ke negara Amerika Serikat dan pembekuan aset di Amerika.
Krisis Hong Kong, menambah masalah yang lebih besar pada komunis Tiongkok
Melansir laman Reuters, bahwa dari sudut pandang bisnis, salah satu poin terpenting dari status istimnewa Hong Kong adalah Hong Kong dianggap sebagai zona pabean dan perdagangan yang terpisah dari daratan Tiongkok. Itu berarti bahwa tarif perang perdagangan Tiongkok dengan Amerika Serikat tidak berlaku untuk barang ekspor dari Hong Kong.
Menurut data dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, ada sekitar 85.000 warga Amerika Serikat tinggal di Hong Kong pada tahun 2018, dan lebih dari 1.300 perusahaan Amerika Serikat beroperasi di Hong Kong, termasuk hampir semua perusahaan keuangan Amerika Serikat.
Hong Kong adalah tujuan utama layanan hukum dan akuntansi Amerika Serikat. Kamar Dagang Amerika di Hong Kong mengatakan bahwa setiap perubahan dalam status Hong Kong akan memiliki efek mengerikan pada perdagangan dan investasi Amerika Serikat di Hong Kong, dan akan mengirimkan sinyal negatif secara internasional terhadap posisi Hong Kong yang dapat dipercaya dalam ekonomi global.
Dov S. Zakheim mengatakan bahwa Hong Kong sangat penting untuk perkembangan ekonomi Tiongkok yang sehat. Perusahaan asing telah menjadikan Hong Kong sebagai pangkalan untuk pengembangan bisnis di Tiongkok. Pasar saham, utang, dan uang Hong Kong, ditambah dengan reputasinya dalam menegakkan aturan hukum, menjadikannya jauh lebih menarik daripada Shanghai dan pusat keuangan alternatif Tiongkok lainnya yang dapat dimanipulasi oleh otoritas Beijing.
Menurut Dov S. Zakheim, jika masalah Hong Kong tidak ditangani dengan benar, itu akan memperburuk ekonomi Tiongkok, yang akan menghancurkan kontrak sosial antara rakyat Tiongkok dan Komunis Tiongkok.
Kontrak itu sangat tergantung pada kemakmuran ekonomi Tiongkok dan pertumbuhan kelas menengah. Oleh karena itu, konsekuensi sosial dari kemunduran ekonomi itu tidak akan mampu ditanggung komunis Tiongkok.
Dov S. Zakheim mengatakan bahwa berbagai faktor menunjukkan komunis Tiongkok telah terperangkap dalam kesulitan. Ekonomi Tiongkok saat ini tidak sekuat lima tahun yang lalu, masyarakat Tiongkok masih menderita akibat dari kebijakan satu anak yang kini ditinggalkan. Kerusuhan kerap terjadi di seluruh negeri, semakin banyak Muslim yang ditangkap di kamp konsentrasi dan menjadi kelompok yang bergejolak di Tiongkok.
Semua tanda-tanda itu menunjukkan komunis Tiongkok akan menghadapi masalah demi masalah. (jon)
