Nicole Hao – The Epochtimes
Baru-baru ini seorang pensiunan profesor di Universitas Peking menyarankan agar pihak berwenang Komunis Tiongkok mengungkapkan aset keuangan mereka, dimulai dengan tujuh anggota Komite Tetap Politbiro Partai Komunis Tiongkok .
Zheng Yefu, yang berspesialisasi dalam sosiologi, menyatakan pandangannya dalam komentar 22 Desember 2019 yang diterbitkan di situs “China in Perspective.”
Dalam artikel itu, Zheng berpendapat bahwa pejabat Komunis Tiongkok yang berterus terang tentang kekayaan mereka adalah cara terbaik untuk melindungi independensi peradilan dan memastikan keberhasilan upaya anti korupsi.
Komite Tetap Politbiro, dipimpin oleh pemimpin Komunis Tiongkok dan sekretaris jenderal Partai Komunis Tiongkok, Xi Jinping, adalah badan pembuat keputusan tertinggi dalam roda pemerintahan Komunis Tiongkok.
Pernyataan Zheng menimbulkan kegemparan pada Desember 2018, ketika ia menerbitkan sebuah opini mendalam yang mengkritik sistem otoriter Partai Komunis Tiongkok. Hingga menyebabkan peningkatan berbahaya krisis sosial yang serius. Ia mendesak para pemimpinnya untuk “dengan hormat dan bermartabat memimpin Partai” dari panggung sejarah.”
Anti korupsi
Sejak Tahun 2013, Xi Jinping telah melakukan kampanye anti korupsi skala besar, mendisiplinkan jutaan pejabat di Partai Komunis Tiongkok dan negara Tiongkok.
Namun demikian, banyak pengamat mencatat bahwa kampanye tersebut terutama menargetkan pengaruh politik dari faksi-faksi Partai yang menentang Xi Jinping. Daripada hanya menyelesaikan penyebab struktural korupsi di tubuh partai Komunis Tiongkok.
Pejabat yang dituduh melakukan korupsi biasanya diadili hanya setelah ditangani oleh personel dari agen inspeksi disiplin Partai Komunis Tiongkok, melalui proses luar hukum yang tidak jelas yang mana disebut dengan shuanggui.
Namun demikian, “tidak peduli berapa banyak pejabat korup yang Anda tangkap, Anda tidak dapat memastikan bahwa orang yang belum terlibat tidak bersalah,” demikian diungkapkan oleh Zheng.
Mengesahkan undang-undang pengungkapan aset akan memaksa para pejabat Komunis Tiongkok untuk membersihkan tindakan mereka, karena mereka akan diawasi oleh pengadilan, serta masyarakat Tiongkok.
Zheng mengutip laporan Bank Dunia yang mengatakan, bahwa pada Tahun 2016, sebanyak 153 negara telah mengadopsi sistem pengungkapan keuangan, naik dari angka 137 pada 2013.
Di Amerika Serikat, Undang-Undang Reformasi Etika Tahun 1989 menambahkan anggota Kongres, pejabat dan karyawan kongres, dan “presiden tertentu diangkat ke daftar personil Federal yang diperlukan untuk mengajukan laporan pengungkapan keuangan. “
Pihak berwenang Komunis Tiongkok belum menerapkan langkah-langkah tersebut. Meskipun ada seruan dari akademisi seperti Zheng selama tiga dekade terakhir.
