Jiang Yuchan
Warga yang terinfeksi virus komunis Tiongkok atau Pneumonia Wuhan, terus melonjak di Eropa dan Amerika. Akan tetapi, pemerintahan komunis Tiongkok sebaliknya justru mengklaim “nol kasus”dan epidemi mulai melambat di dalam negerinya. Namun demikian, beberapa hari lalu, terjadi bentrokan antar warga dari Hubei dan Jiangxi di perbatasan kedua provinsi. Warga Jiangxi menolak orang-orang dari Hubei masuk ke wilayahnya, sehingga memicu ribuan warga Hubei ikut berbaur dalam bentrokan.
Menurut analisa cendekiawan setempat, warga sudah terlanjur tidak percaya dengan data pemerintah. Saat ini, setiap provinsi di Tiongkok mengarah pada kecendrungan sebagai “penguasa di wilayah masing-masing.” Ketika terjadi konflik antar warga karena pencegahan wabah, hal ini mencerminkan situasi kritis di dalam negeri. Masing-masing daerah harus memprioritaskan keamanan wilayahnya
Beberapa hari lalu, pejabat Komunis Tiongkok secara resmi mengumumkan bahwa epidemi telah mereda. Pejabat pemerintah sambil menunjukkan data besar dan QR Code di ponsel, meluncurkan Green Health QR Code alias “kartu sehat” untuk mengkonfirmasi apakah orang bersangkutan sehat.
Health Code atau Kartu Sehat tersebut mewajibkan seluruh warga negara Tiongkok mengisi formulir aplikasi. Sebagai contoh di Beijing, “kartu sehat” dibagi menjadi tiga warna, yakni hijau, merah dan kuning.
Kode hijau dapat langsung masuk ke Hangzhou, kode merah harus diisolasi selama 14 hari, dan kode kuning harus diisolasi selama 7 hari.
Pengguna dapat melaporkan status kesehatan mereka melalui ponsel, termasuk apakah mereka mengadakan kontak dengan orang yang terinfeksi, apakah mereka pernah berada di daerah epidemi dalam waktu 14 hari dan semacamnya.
Setiap individu akan mendapatkan kode QR di ponsel setelah mengunggah aplikasinya. Orang-orang menggunakan kode QR ini untuk bergerak leluasa di sekitar kota.
Setelah lockdown di setiap provinsi, banyak warga dari Kabupaten Huangmei, Kota Huanggang, Provinsi Hubei berbondong-bondong ke Kota Jiujiang, Provinsi Jiangxi dan provinsi lain dengan membawa kartu sehat warna hijau.
Namun demikian, Polisi Jiujiang (Ciu Ciang) yang berjaga-jaga di perbatasaan kedua provinsi menghadang warga Huanggang masuk ke kota Jiu Jiang.
Selain polisi dari Jiu Jiang juga ada polisi dari provinsi Hubei, dan terjadi bentrokan antar warga dari kedua provinsi.
Insiden itu menunjukkan warga tidak terima dengan cara seperti itu. Sebagai contoh Beijing dan Tianjin misalnya. Hanya perlu 35 menit untuk bepergian di kedua kota ini dengan kereta api. Akan tetapi kartu sehat warga dari kota Tianjin yang ke Beijing tidak diakui oleh Beijing.
Instruksi dari Pusat Tak Diterima, pemda setempat Abaikan Pemerintah Pusat
Dalam sebuah wawancara eksklusif, Wang Zhisheng, sekretaris jenderal Asia-Pacific Communication Exchange Association, mengatakan bahwa masing-masing provinsi tidak mengakui kartu sehat dari provinsi lain.
Warga Jiujiang, provinsi Jiangxi menghadang warga dari provinsi Hubei memasuki wilayahnya. Pemerintah pusat komunis Tiongkok tidak mungkin bisa bertindak semaunya, artinya instruksi atau perintah dari pusat belum tentu akan sampai di tangan pejabat pemda.”
Tanda-tanda ini telah terlihat sejak penutupan kota dan kabupaten oleh pemda masing-masing di Tiongkok pada awal Februari lalu.
Saat ini merupakan bahaya yang mengancam jiwa, karena itu pejabat pemda masing-masing lebih dulu memprioritaskan keselamatan diri, kata Wang Zhi-sheng
Karena tidak ada satu wilayah pun yang dapat mengambil risiko penyebaran kembali epidemi, apalagi kemarahan masyarakat setempat juga belum reda, karena itu pejabat pemda hanya menjalankan perintah ala kadarnya saat menerima instruksi dari pemerintah pusat, tambah Wang Zhisheng
Melindungi diri masing-masing adalah naluri manusia. Rakyat Tiongkok juga mengetahui bahwa klaim pejabat yang mengatakan bahwa epidemi telah mereda dan nol kasus infeksi itu tidak dapat dipercaya.
Tentu saja, para pejabat di setiap provinsi akan berusaha menemukan cara, untuk meningkatkan perlindungan diri mereka masing-masing. Ini juga dapat menjelaskan mengapa, setelah lockdown di Provinsi Hubei resmi dicabut, Provinsi Jiangxi justru melihatnya dari perspektif yang tidak sama.
Khawatir “kartu sehat” sebagai senjata pemantau komunis Tiongkok
Selain itu, “kartu sehat” adalah himpunan dari kontrol digital. Wang Zhisheng khawatir bahwa setelah kartu sehat digunakan secara luas dalam epidemi ini, mungkin nantinya akan muncul lagi berbagai hal yang mengharuskan registrasi masyarakat.
Situasi ini nantinya akan menjadi sesuatu yang biasa di Tiongkok. Terutama di bawah kepanikan epidemi, Wang Zhisheng khawatir ada masyarakat Tiongkok yang masih berpikir adalah hal yang baik, selama mereka tidak melakukan kesalahan. Mereka dapat menerima system pengenalan wajah, dan tidak masalah privasi sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah.
Wang Zhisheng mengatakan bahwa sudah ada yang dicuci otaknya ketika komunis Tiongkok menerapkan sistem kredit sosial pada waktu itu. Di masa depan, komunis Tiongkok mungkin akan menggunakan keefektifan dari “kartu sehat,” tak lain dalam mengendalikan epidemi itu sebagai alasan untuk pengawasan yang lebih ketat.
Ketika gelombang epidemi ini berlalu, pemerintahan komunis Tiongkok mungkin akan menggunakan sistem kredit sosial, pemantauan teknologi dan cara lain untuk memantau tanpa batas, inilah tantangan dari gelombang baru yang akan dihadapi oleh rakyat Tiongkok nantinya.
Editor : Liu Yi
Johny/asr
FOTO : Antrian panjang penumpang pada larut malam di Stasiun Kereta Api Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok. (Getty Images)
