2. Strategi Komunis Tiongkok untuk Menguasai Dunia
a. Inisiatif One Belt, One Road’ Adalah Perluasan Teritorial yang Berkedok Globalisasi
‘One Belt, One Road’ Menjadi Pusat Perhatian
Pada tahun 2013, Partai Komunis Tiongkok secara resmi memperkenalkan rencana untuk Sabuk Ekonomi Jalur Sutera dan Jalur Sutera Maritim Abad Dua Puluh Satu, yang juga dikenal sebagai “One Belt, One Road,” atau OBOR. Rencananya adalah rezim Tiongkok menginvestasikan triliunan dolar untuk membangun infrastruktur kritis, seperti jembatan, jalur kereta api, pelabuhan, dan fasilitas energi, di banyak negara. Ini adalah proyek investasi terencana terbesar dalam sejarah.
“One Belt” (“Satu Sabuk”) mengacu pada Sabuk Ekonomi Jalan Sutra, yang terdiri dari tiga komponen berbasis daratan: Dari Tiongkok melalui Asia Tengah dan Rusia ke Eropa dan Laut Baltik; dari barat laut Tiongkok melalui Asia Tengah dan Asia Barat ke Teluk Persia dan Mediterania; dan dari barat daya Tiongkok melalui Semenanjung Indocina ke Samudra Hindia.
“One Road” (“Satu Jalan”) mengacu pada Jalur Sutra Maritim Abad Dua Puluh Satu, yang merupakan upaya dua cabang: Rute pertama berawal dari pelabuhan di Tiongkok menuju Laut Tiongkok Selatan, melalui Selat Malaka dan menuju Eropa melalui Samudera Hindia; rute kedua dari pelabuhan di Tiongkok menuju selatan Samudra Pasifik.
“One Belt” yang berbasis daratan terdiri dari enam koridor ekonomi: Koridor Ekonomi Tiongkok-Mongolia-Rusia, Jembatan Daratan Eurasia Baru, Koridor Ekonomi Tiongkok-Asia Tengah dan Asia Barat, Koridor Ekonomi Tiongkok-Semenanjung Indocina, Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan, dan Koridor Ekonomi Bangladesh-Tiongkok-India-Myanmar.
Jembatan Daratan Eurasia Baru akan didasarkan pada hubungan kereta api antara Tiongkok dengan Eropa, yang disebut China Railway Express. Transportasi dari Tiongkok ke Eropa hanya membutuhkan lebih dari sepuluh hari dengan kereta api, dibandingkan dengan lebih dari tiga puluh hari melalui laut. China Railway Express mulai beroperasi pada tahun 2011 dan telah menjadi komponen penting OBOR.
Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan adalah rencana bersama oleh kedua pemerintah tersebut. Rencana ini mencakup sebuah jalan tol yang menghubungkan Kashgar di Provinsi Xinjiang, Tiongkok dengan Pelabuhan Gwadar di Pakistan, di Samudra Hindia. Tiongkok memperoleh hak untuk mengoperasikan Pelabuhan Gwadar, yang merupakan pintu gerbang Pakistan ke Teluk Persia dan Laut Arab, pada tahun 2013. Pelabuhan tersebut menempati lokasi strategis yang kritis, yang menghubungkan Selat Hormuz, yang dilalui oleh 40 persen minyak mentah dunia, dengan Laut Arab.
Kerangka umum “One Road” yang berbasis laut adalah membangun sejumlah pelabuhan strategis dan untuk mendapatkan kendali atas transportasi laut global. Di negara-negara yang kuat keuangannya, perusahaan-perusahaan Tiongkok mengadakan partisipasi ekuitas atau usaha patungan.
Di negara-negara yang keuangannya lebih lemah, Tiongkok menginvestasikan sejumlah besar uang secara pada negara tersebut dan berupaya mendapatkan hak untuk mengoperasikan pelabuhan di negara tersebut.
Pada tahun 2013 saja, perusahaan Tiongkok menerima hak untuk mengoperasikan minimal tujuh belas pelabuhan atau terminal. China Merchants Port Holdings Company Limited membeli 49 persen ekuitas dari Terminal Link SAS di Prancis. Dengan pembelian ini, China Merchants Port Holdings Company Limited memperoleh hak pengoperasian untuk lima belas terminal di delapan negara di empat benua. [5]
Pelabuhan dan terminal ini termasuk pelabuhan Antwerp dan Zeebrugge di Belgia; Terminal Terusan Suez di Mesir; Kumport di Turki; Pelabuhan Piraeus di Yunani; Pelabuhan Pasir Panjang di Singapura; Terminal Euromax Rotterdam, yang disebut “gerbang Eropa,” di Belanda; terminal fase kedua di Pelabuhan Khalifa di Uni Emirat Arab; Pelabuhan Vado di Italia; Pelabuhan Kuantan di Malaysia; Pelabuhan Djibouti di Afrika timur; dan Terusan Panama.
Selain berinvestasi, Partai Komunis Tiongkok juga menggunakan perangkap utang yang dibuat oleh OBOR untuk mendapatkan kendali atas lokasi-lokasi strategis. Sri Lanka tidak dapat membayar utangnya kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok, jadi pada tahun 2017, Sri Lanka menandatangani kontrak sembilan puluh sembilan tahun dengan perusahaan Tiongkok untuk penggunaan Pelabuhan Hambantota.
Partai Komunis Tiongkok meluncurkan Digital Silk Road pada tahun 2018 dengan maksud untuk membentuk kembali pengembangan infrastruktur internet di masa depan. Digital Silk Road dianggap sebagai tahap lanjut dalam proyek OBOR dan merupakan pengembangan terbarunya. Digital Silk Road terutama mencakup pembangunan infrastruktur serat-optik, layanan informasi digital, telekomunikasi internasional, dan e-commerce.
Banyak negara yang terlibat dalam OBOR tidak memiliki sistem kredit yang lengkap. Partai Komunis Tiongkok bertujuan untuk memperkenalkan sistem e-commerce dan layanan pembayaran elektroniknya, seperti Alipay, ke negara-negara ini, sementara secara total menutup persaingan Barat. Great Firewall, yang menyaring lalu lintas internet di Tiongkok, diekspor ke negara-negara OBOR, seperti halnya sistem pengawasan massal yang telah diadopsi oleh Partai Komunis Tiongkok untuk digunakan di Tiongkok.
Tingkat jangkauan strategis Partai Komunis Tiongkok dapat dilihat dari investasinya dalam infrastruktur global. Menurut laporan bulan November 2018 oleh The New York Times, Partai Komunis Tiongkok telah membangun atau sedang membangun lebih dari empat puluh pipa saluran serta infrastruktur minyak dan gas lainnya; lebih dari dua ratus jembatan, jalan, dan kereta api; hampir dua ratus pembangkit listrik untuk tenaga nuklir, gas alam, batubara, dan energi terbarukan; dan serangkaian bendungan besar. Partai Komunis Tiongkok telah berinvestasi di 112 negara, yang sebagian besar milik inisiatif OBOR. Partai Komunis Tiongkok telah menyebarkan sulurnya ke seluruh dunia. [6]
Ketika OBOR terbentuk, upaya Partai Komunis Tiongkok untuk menggantikan Amerika Serikat di panggung dunia mulai tumbuh. Partai Komunis Tiongkok secara agresif mempromosikan yuan sebagai mata uang internasional, serta sistem kreditnya sendiri. Jaringan telekomunikasi buatan Tiongkok (termasuk 5G) sedang didorong sebagai masa depan di banyak negara, seperti halnya jalur kereta api berkecepatan tinggi buatan Tiongkok. Tujuannya adalah untuk akhirnya menetapkan seperangkat standar yang dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok dan mandiri dari standar Barat saat ini.
