Cathy He
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah merevisi kebijakannya untuk mengurangi lamanya waktu tinggal maksimum bagi para anggota Partai Komunis Tiongkok dan keluarga dekatnya yang memegang visa pengunjung B1/B2 — menjadi selama satu bulan dari yang sebelumnya adalah 10 tahun. Hal demikian disampaikan seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam pernyataan pada tanggal 3 Desember 2020.
Visa pengunjung B1/B2 ini adalah untuk non-imigran yang bepergian untuk tujuan bisnis atau wisata.
Saat ini, ada sekitar 92 juta anggota Partai Komunis Tiongkok di Tiongkok.
Pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tersebut mengatakan tindakan itu dibuat sejalan dengan tujuan Pemerintahan Donald Trump, untuk “melindungi bangsa Amerika Serikat dari pengaruh keganasan Partai Komunis Tiongkok.”
“Partai Komunis Tiongkok dan anggotanya secara aktif bekerja di Amerika Serikat untuk memengaruhi orang Amerika Serikat melalui propaganda, paksaan ekonomi, dan kegiatan jahat lainnya,” kata Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tersebut, menambahkan bahwa rezim Tiongkok juga mengirim agen-agen “tanpa malu-malu memantau, mengancam, dan melaporkan warganegara Tiongkok dan kelompok Tiongkok-Amerika” yang terlibat dalam kegiatan dilindungi di bawah Amandemen Pertama.
Perubahan aturan tersebut, pertama kali dilaporkan oleh The New York Times, menandai yang terbaru dalam serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintahan Donald Trump untuk mendorong kembali ancaman Partai Komunis Tiongkok. Awal visa yang dibatalkan untuk mahasiswa pascasarjana Tiongkok yang memiliki hubungan dengan militer Tiongkok, menghasilkan lebih dari 1.000 visa dicabut.
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat juga telah menunjuk serentetan organisasi yang terkait dengan Beijing sebagai misi diplomatik asing, sebuah perbedaan yang membatasi operasi-operasinya di Amerika Serikat, yang mencakup outlet media yang dikelola pemerintah Tiongkok, Institut Confucius Amerika Serikat, dan Front Group Partai Komunis Tiongkok.
Tindakan terhadap visa ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan, yang memberi wewenang kepada Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk membatasi visa bagi kelompok yang dianggap “memusuhi nilai-nilai Amerika Serikat,” demikian disampaikan pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Komunis Tiongkok Hua Chunying, pada jumpa pers pada tanggal 3 Desember mengkritik langkah tersebut sebagai “bentuk penindasan politik yang meningkat terhadap Tiongkok oleh beberapa kekuatan anti-Tiongkok yang ekstrim di Amerika Serikat.”
Pada bulan September, The Epoch Times memberitakan bahwa seorang warga negara Tiongkok yang terbang ke Detroit, memegang visa perjalanan yang berlaku selama 10 tahun, ditolak di bandara dan ditempatkan dalam penerbangan kembali ke Tiongkok. Pengacara sang pria itu mengatakan, kemungkinan ia ditolak masuk karena sebelumnya ia telah memberitahukan staf konsuler Amerika Serikat saat wawancara visa bahwa ia adalah anggota Partai Komunis Tiongkok.
Awal pekan ini, media pemerintahan Komunis Tiongkok melaporkan bahwa pihak berwenang Amerika Serikat telah menginterogasi maskapai Tiongkok dan awak pesawat terbang yang tiba di negara tersebut, mereka ditanya apakah mereka adalah anggota Partai Komunis Tiongkok.
Hua Chunying mengatakan rezim Tiongkok akan mengambil alih “tindakan pencegahan” yang tidak ditentukan, jika pemerintah Amerika Serikat melanjutkan tindakan ini. (Vv)
Keterangan Foto : Penumpang mengantri untuk memasuki pos pemeriksaan Administrasi Keamanan Transportasi di Bandara Internasional Los Angeles di Los Angeles, California, pada 25 November 2020. (PATRICK T.FALLON / AFP via Getty Images)
Video Rekomendasi :
