oleh Su Jinghao
Pada Januari tahun ini, semasa pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menambahkan 9 entitas asal Tiongkok yang memiliki hubungan dekat dengan militer komunis Tiongkok ke dalam daftar hitam. Tercantum diantaranya adalah produsen ponsel Xiaomi.
‘Wall Street Journal’ (WSJ) pada 5 Maret 2021, melaporkan alasan Xiaomi dimasukkan ke dalam daftar tersebut oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat adalah karena Lei Jun, pendiri Xiaomi memenangkan penghargaan nasional komunis Tiongkok dan ambisi teknologi yang ditunjukkan Xiaomi.
Wall Street Journal mengutip ungkapan dalam dokumen hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat memberitakan bahwa pejabat Amerika Serikat memasukkan raksasa ponsel pintar Tiongkok Xiaomi Corp. dalam daftar entitas yang terkait dengan militer komunis Tiongkok. Sebagian alasannya adalah karena pendirinya menerima hadiah dari pemerintah komunis Tiongkok atas kontribusinya bagi negara.
Pada tahun 2019 Lei Jun, CEO dan pendiri Xiaomi memenangkan penghargaan berupa “Pembangun Sosialisme Berkarakteristik Tiongkok yang Berprestasi” yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi komunis Tiongkok.
Prestasi yang diraih pendiri Xiaomi tersebut juga diinformasikan lewat situs web resmi Xiaomi di halaman biografi dan laporan tahunan Lei Jun. Pada tahun 2019 itu, pemerintah komunis Tiongkok memang memberikan penghargaan kepada 100 orang eksekutif komunis Tiongkok yang telah mengukir prestasi.
Menurut dokumen hukum, penghargaan tersebut, dan rencana investasi ambisius Xiaomi dalam teknologi canggih seperti 5G dan kecerdasan buatan, menyulut Kementerian Pertahanan Amerika Serikat untuk menggolongkan Xiaomi sebagai entitas yang mendukung militer komunis Tiongkok, sehingga dimasukkan ke dalam daftar pada Januari 2021. Warga Amerika Serikat dilarang berinvestasi di perusahaan yang masuk dalam daftar.
Untuk pertama kalinya AS mengungkap alasan entitas komunis Tiongkok yang masuk daftar
Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menjelaskan dalam dokumen pengadilan soal alasan Amerika Serikat memasukkan Xiaomi ke daftar hitam sebagai tanggapan atas gugatan Xiaomi di Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Washington, DC.
Dokumen hukum ini muncul minggu lalu, tetapi belum pernah dilaporkan sebelumnya. Ini menjadi alasan publik pertama bagi Kementerian Pertahanan untuk memasukkan sebuah perusahaan ke dalam daftar hitam.
Juru bicara Xiaomi tidak segera mengomentari dokumen ini kepada Wall Street Journal. Perusahaan sebelumnya telah menyangkal tuduhan terhadap adanya hubungan mereka dengan pihak militer komunis Tiongkok, dan menyatakan bahwa produk dan layanan yang dijualnya hanya untuk tujuan sipil dan komersial.
Xiaomi menyatakan dalam gugatan itu bahwa Kementerian Pertahanan Amerika Serikat tidak memberikan penjelasan apapun atas keputusannya, juga tidak memberi perusahaan kesempatan untuk menanggapi.
Daftar “Perusahaan Militer Komunis Tiongkok” diatur oleh undang-undang pada tahun 1999 yang mewajibkan Pentagon untuk menyusun daftar perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh militer komunis Tiongkok. Kementerian Pertahanan baru mulai menerapkan pada tahun 2020 lalu.
Sejauh ini, sudah ada 44 perusahaan yang telah dimasukkan ke dalam daftar hitam entitas yang berhubungan dengan militer komunis Tiongkok. Selain Xiaomi, perusahaan yang baru ditambahkan pada bulan Januari tahun ini termasuk Perusahaan Pesawat Komersial Tiongkok (Comac), Advanced Micro-Fabrication Equipment, GOWIN Semiconductor, China National Aviation Holding, LKCO, Grand China Air Co., Ltd., Zhongguancun Development & Investment Center, Global Tone Communication Technology Co., Ltd., (GTCOM) dan seterusnya.
Huawei dan SMIC juga masuk daftar hitam.
Sejak penutupan perdagangan bursa pada 14 Januari, harga saham Xiaomi di bursa Hongkong telah turun 25%. Padahal harga saham Xiaomi di bursa Hongkong naik lebih dari 3 kali lipat pada tahun lalu.
Antisipasi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat terhadap kebijakan integrasi militer – sipil komunis Tiongkok
Penghargaan Lei Jun datang dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi komunis Tiongkok, yang merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan teknologi dan industri Tiongkok. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan bahwa Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok akan membantu mengelola kebijakan integrasi militer – sipil, sedangkan kebijakan integrasi militer – sipil tersebut telah memungkinkan perusahaan swasta membantu pengembangan teknologi militernya.
Alasan kedua yang dikutip oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat adalah bahwa Xiaomi berencana untuk menginvestasikan RMB. 50 miliar atau setara dengan USD. 7,7 miliar dalam waktu 5 tahun untuk teknologi 5G dan kecerdasan buatan.
Lei Jun menguraikan rencana investasi ini dalam pesan Tahun Barunya kepada karyawan pada Januari 2020.
Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan dalam dokumen pengarsipannya : Kedua teknologi ini adalah kepentingan utama komunis Tiongkok dan merupakan fokus dari strategi integrasi militer – sipil.
Pemerintah komunis Tiongkok telah mempromosikan strategi pengembangan integrasi militer – sipil yang diharapkan dapat mendukung tujuan modernisasi militer dengan memastikan bahwa militer memiliki akses ke teknologi dan keahlian canggih yang diperoleh dan dikembangkan perusahaan, universitas, dan proyek penelitian Tiongkok yang tampaknya bersifat sipil. (sin)
Keterangan Foto : Pada 15 Januari 2021, toko Xiaomi di Beijing. Akibat masuk dalam daftar sanksi oleh Departemen Pertahanan AS, saham Xiaomi Group anjlok pada 15 Januari, dan harga saham yang diperdagangkan di Hong Kong pernah turun 13,6%. (Greg Baker / AFP)
