Zhang Ting
Daftar sanksi Komunis Tiongkok yang baru dikeluarkan terdiri terhadap 10 individu Eropa, termasuk anggota Parlemen Eropa 5 orang dan anggota parlemen dari Belanda dan Belgia. Daftar sanksi juga mencakup 4 institusi.
Institusi-institusi ini adalah Komite Politik dan Keamanan Dewan Eropa, yang mengkritik Komunis Tiongkok, Sub-Komite Hak Asasi Manusia Parlemen Eropa, Germany’s Mercator Institute for China Studies, dan Yayasan Aliansi Demokratik Denmark.
Menanggapi sanksi Komunis Tiongkok, negara anggota Uni Eropa Belgia, Denmark, Prancis, dan Jerman masing-masing memanggil duta besar Komunis Tiongkok pada Selasa (23/3/2021). Belanda memanggil duta besar Komunis Tiongkok pada Senin (22/3).
Media Belgia “Knack” melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Belgia, Sophie Wilmès mengatakan pada Senin (22/3), bahwa dia sangat menentang sanksi pemerintah Tiongkok terhadap entitas Uni Eropa dan anggota parlemen Eropa. Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri memanggil Cao Zhongming, duta besar Komunis Tiongkok.
“Knack” mengetahui bahwa Cao Zhongming mungkin akan datang ke Kementerian Luar Negeri Belgia pada pukul 2 siang Selasa untuk menjelaskan sanksi tersebut.
Senada dengan Knack, AFP juga mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Disebutkan bahwa pemerintah Belgia memanggil Cao Zhongming.
Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan bahwa Jerman juga memanggil duta besar Komunis Tiongkok untuk “pembicaraan darurat.”
“Duta Besar Tiongkok (Komunis Tiongkok) Wu Ken dipanggil untuk melakukan pertemuan darurat dengan Miguel Berger,” kata Kementerian Luar Negeri Jerman.
Kementerian Luar Negeri Jerman menambahkan bahwa Berger “dengan jelas mengungkapkan pandangan pemerintah Jerman, bahwa sanksi Tiongkok (Komunis Tiongkok) terhadap anggota parlemen Eropa, ilmuwan dan lembaga politik, dan organisasi non-pemerintah menunjukkan peningkatan yang tidak tepat. Bahkan, telah menyebabkan kesenjangan antara Eropa dan Tiongkok. Hubungan menjadi tegang yang tidak perlu “.
Kementerian Luar Negeri Denmark menyatakan bahwa, setelah Beijing menjatuhkan sanksi, Denmark juga memanggil duta besar Komunis Tiongkok. Sanksi Komunis Tiongkok termasuk “Aliansi Demokrasi” yang didirikan oleh Anders Fogh Rasmussen, mantan Perdana Menteri Denmark dan mantan Sekretaris Jenderal NATO.
Kementerian Luar Negeri Denmark mengatakan bahwa, duta besar Komunis Tiongkok diberitahu di Kementerian Luar Negeri Denmark bahwa Denmark tidak puas dengan tindakan Komunis Tiongkok ini.
“Ketika Tiongkok (Komunis Tiongkok) memberikan sanksi kepada politisi, institusi, dan pembangkang Eropa yang bebas dan kritis hanya karena mereka mengkritik Tiongkok (Komunis Tiongkok), itu jelas merupakan serangan terhadap kebebasan berbicara warga Eropa dan Denmark,” kata Menteri Luar Negeri Denmark, Jeppe Kofod mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Kofod juga menekankan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Komunis Tiongkok berbeda dengan yang diberlakukan oleh Uni Eropa.
Dia berkata: “Saya ingin menekankan bahwa sanksi Uni Eropa hanya mempengaruhi pejabat Tiongkok (Komunis Tiongkok) yang secara langsung bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia.”
Reuters mengutip sumber dari Kementerian Luar Negeri Prancis pada Selasa (23/3) yang mengatakan bahwa, Prancis juga telah memanggil duta besar Komunis Tiongkok Lu Shaye. Laporan itu menekankan bahwa penghinaan dan ancaman Komunis Tiongkok terhadap anggota parlemen Prancis dan seorang peneliti “tidak dapat diterima”. Beijing memutuskan untuk memberikan sanksi kepada beberapa person Eropa serta Para pejabat yang memprotes.
Selain itu, Belanda memanggil duta besar Komunis Tiongkok untuk Den Haag pada Senin (22/3). Tak lain, untuk memprotes sanksi Komunis Tiongkok terhadap anggota parlemen Belanda Sjoerd Sjoerdsma.
Kementerian Luar Negeri Lituania dan Kementerian Luar Negeri Italia, juga secara berturut-turut memanggil duta besar Komunis Tiongkok di luar negeri untuk menyampaikan protes mereka. (hui)
Video Rekomendasi :
