Dokumen “sangat rahasia” terbaru tentang genosida : Kebijakan Xinjiang merupakan wewenang Xi Jinping dan Li Keqiang. Adrian Zenz, seorang cendekiawan Jerman yang terus melakukan pelacakan terhadap isu-isu Xinjiang, pada Selasa (30/11/2021) memposting di Internet sebuah kutipan dari apa yang dikatakan sebagai “dokumen rahasia” yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Partai Komunis Tiongkok. Dokumen itu menunjukkan bahwa penindasan yang dilakukan terhadap warga Muslim etnis Uighur dan etnis minoritas lainnya di Provinsi Xinjiang terkait dengan beberapa pidato internal, yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping.
Adrian Zenz menyebutkan, dokumen-dokumen ini telah dengan jelas menunjukkan bahwa kepemimpinan tertinggi dari Partai Komunis Tiongkok, telah lama merencanakan pelaksanaan genosida budaya, dengan tujuan spesifiknya adalah untuk mempertahankan kekuasaan PKT.
Adrian Zens dalam pesannya di Twitter menyebutkan bahwa dokumen setebal 317 halaman yang mencakup tiga pidato Xi Jinping pada April 2014, tentang aspek-aspek seperti pemeliharaan stabilitas, pengendalian pertumbuhan populasi (etnis), dan hukuman terhadap warga etnis Uighur. Terdapat beberapa file yang ditandai sebagai Top Secret.
Dalam dokumen-dokumen ini, pimpinan tertinggi Partai Komunis Tiongkok menginstruksikan, jajaran terkait agar dilakukan pendidikan ulang dan pelaksanaan relokasi bagi warga etnis Uighur. Cara ini adalah untuk memperbaiki ketidakseimbangan antara jumlah populasi etnis Uighur dengan etnis Han di Provinsi Xinjiang.
Adrian Zens : Xi dan Li Secara Pribadi yang Menginstruksikan Penahanan Etnis Minoritas
Adrian Zens juga menyebutkan : Dokumen menunjukkan bahwa sejak tahun 2016, Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Keqiang, dan seorang mantan pejabat pemerintah pusat lainnya secara langsung dan tidak langsung meminta perumusan dan implementasi kebijakan yang mencakup penahanan besar-besaran terhadap warga etnis minoritas. Pemindahan tenaga kerja secara paksa, penerapan sistem pendidikan yang terpusat dan pengendalian kelahiran warga etnis minoritas.
Adrian Zens mengatakan bahwa dokumen rahasia ini, sangat penting artinya karena ia menunjukkan berbagai hubungan antara instruksi kepemimpinan Tiongkok tertinggi pada tahun 2014, dan apa yang terjadi di Xinjiang, termasuk penahanan massal di kamp-kamp “pendidikan ulang” dan kerja paksa. “Mengoptimalkan” populasi etnis dengan meningkatkan pangsa populasi etnis Han.
Pada September dokumen-dokumen ini diserahkan dalam bentuk digital kepada Pengadilan Uighur, sebuah organisasi hak asasi manusia etnis Uighur di Inggris. Namun, untuk melindungi pembocor dokumen, teks lengkap dokumen tersebut tidak dipublikasikan, melainkan hanya sebagian dari transkripnya. kutipan, ringkasan dan analisis yang diterbitkan.
Transkrip ini ditinjau oleh ahlinya seperti James Millward, seorang profesor sejarah sosial dari Universitas Georgetown, Washington, dan David Tobin, seorang dosen studi Asia Timur dari Universitas Sheffield. Dokumen yang bocor itu memiliki skup yang berkisar antara April 2014 hingga Mei 2018.
Adrian Zens mengatakan bahwa beberapa dokumen ini telah disebutkan dalam sebuah laporan yang dirilis oleh New York Times pada tahun 2019, tetapi informasi yang dibocorkan kali ini juga mencakup yang belum pernah disinggung sebelumnya.
Pada akhir tahun 2016, tepat sebelum Provinsi Xinjiang menerapkan serangkaian tindakan baru yang belum pernah terjadi, pidato para pemimpin disampaikan secara rahasia kepada para kader berwenang di Xinjiang sebagai bahan pembelajaran penting bagi mereka dalam penerapannya.
Pidato Internal Xi Jinping : Menyerukan kepada Jajaran untuk Melakukan “Pertempuran Skala Penuh”
Dalam pidato tahun 2014 yang dibocorkan itu, Xi Jinping percaya bahwa inisiatif One Belt One Road adalah proyek kebijakan luar negerinya yang khas dan membutuhkan lingkungan keamanan domestik yang stabil. Ia menegaskan jika situasi di wilayah selatan Provinsi Xinjiang tidak terkendali, maka keamanan seluruh negeri dan terwujudnya tujuan utama Tiongkok di abad ke-21 akan terancam.
Xi Jinping menyerukan jajaran terkait untuk bekerja “habis-habisan”. Memerintahkan hukuman setimpal terhadap pelaku pembunuhan dengan senjata tajam yang menewaskan 31 orang dan melukai lebih dari 140 orang lainnya di stasiun KA Kunming pada 1 Maret. Beijing menuduh separatis Xinjiang yang melakukan serangan itu.
Dalam pidatonya, Xi Jinping menyerukan kepada jajaran untuk melakukan “pertempuran skala penuh” di kawasan itu demi mencegah kegiatan kekerasan dan teroris di Xinjiang menyebar ke bagian lain dari daratan Tiongkok. Dia percaya bahwa stabilitas seluruh Xinjiang dan bahkan seluruh negara, tergantung pada situasi di wilayah selatan Provinsi Xinjiang, dan menyerukan kepada jajaran terkait untuk merebut waktu bagi pemerintah Tiongkok melalui memerangi kegiatan teroris.
Dia menunjukkan bahwa karena kekerasan telah menyebar ke bagian lain Tiongkok, “Oleh karena itu, kami mengusulkan agar Xinjiang yang saat ini … sedang berada dalam periode perawatan intervensi yang menyakitkan”, kata Xi Jinping. Dia mengatakan bahwa ekstremis agama adalah “setan yang membunuh tanpa berkedip”.
Dalam salah satu pembicaraan yang berbeda topik, Xi Jinping mengatakan : “Xinjiang selatan memiliki kondisi alam yang kurang kondusif, fondasi ekonomi yang lemah, kesempatan kerjanya minim, struktur populasinya satu ragam, masyarakatnya lebih banyak menemui kesulitan, suasana keagamaan yang terdistorsi, lingkungan sekitar yang rumit, dan situasi perjuangan yang berat. Bagaimana tanpa kebijakan khusus kita mampu mengatasi masalah di Xinjiang selatan ini demi menjaga stabilitas sosial dan mencapai stabilitas jangka panjang bagi Tiongkok ?”
Xi Jinping Menyetujui Pendirian Kamp Pendidikan Ulang
Selain memastikan stabilitas Xinjiang selatan dalam pidatonya, Xi Jinping juga memperingatkan bahwa ekstremisme agama merupakan obat psikedelik yang kuat. Di bawah pengaruh racun yang menimbulkan halusinasi, ada orang yang terobsesi untuk memilih mati syahid ketika melakukan kejahatan kekerasan dan teror. Karena takut tidak mati syahid, bahkan ada yang satu keluarga semuanya menjadi teroris.
Xi Jinping mengimbau agar “reformasi” wilayah Xinjiang dapat dilakukan melalui “pendidikan ulang”, ketimbang melalui cara penangkapan dan pembebasan. Adrian Zens berpendapat bahwa petunjuk Xi Jinping inilah yang kemudian menjadi pemicu dibangunkannya banyak kamp pendidikan ulang dan kamp penahanan di Xinjiang setelah tahun 2016.
Dalam dokumen lain, Chen Quanguo, sekretaris Komite Partai Komunis Tiongkok Provinsi Xinjiang secara pribadi menginstruksikan para pejabat lokal untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang melanggar hukum, mereka yang patut untuk ditangkap, hukum harus ditegakkan tanpa campur tangan pihak luar. Ia juga mengatakan bahwa fasilitas pendidikan ulang kejuruan Xinjiang harus terus dijalankan untuk waktu yang lama.
PKT Tidak Puas dengan Proporsi Etnis Han di Xinjiang yang Terlalu Kecil
Dalam pidatonya, Xi Jinping telah mengutarakan pendapatnya bahwa rasio populasi dan keamanan populasi adalah fondasi penting untuk perdamaian dan stabilitas jangka panjang. Kalimat ini kemudian dikutip kata demi kata oleh seorang pejabat senior Xinjiang pada Juli 2020, yang kemudian menyimpulkan bahwa proporsi populasi Han di Xinjiang selatan “terlalu kecil”.
Dokumen rahasia lainnya menyatakan keprihatinan tentang masalah “distribusi populasi etnis yang sangat tidak seimbang” dan struktur populasi “etnis tunggal yang serius” (terkait konsentrasi berlebihan dari warga etnis Uighur) di Xinjiang selatan. Pihak berwenang kemudian menetapkan : Mulai tahun 2022, 300.000 orang pemukim (terutama warga etnis Han dari Tiongkok timur) akan dipindahkan ke Xinjiang selatan. Masalah pengelolaan dan pengawasan perpindahan penduduk ini diserahkan kepada organisasi ekonomi dan paramiliter yang unik di Wilayah Otonomi Xinjiang, yakni Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang. Jelas sekali, ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah populasi etnis Han di wilayah itu.
Xi Jinping sendiri telah memerintahkan pembatalan kebijakan melahirkan yang istimewa bagi keluarga etnis minoritas di Xinjiang selatan. Kebijakan tersebut di masa lalu memungkinkan keluarga minoritas memiliki lebih banyak anak daripada etnis Han. Tetapi setelah berkuasa, Xi Jinping kemudian menyerukan penghapusan kebijakan KB yang tidak adil ini, dan menginstruksikan penerapan kelahiran yang “semua etnis sama” di wilayah jantung Uighur.
Menurut laporan pemerintah, pada Februari 2017, hanya beberapa minggu sebelum dimulainya kampanye penahanan warga etnis minoritas, kader terkemuka di tingkat prefektur dan kabupaten dikumpulkan 2 kali seminggu untuk menerima wejangan-wejangan dari Xi Jinping langsung terkait “pembelajaran intensif bagi etnis minoritas” yang biasanya berlangsung selama paling tidak 2 jam.
Adrian Zens dituduh sebagai seorang fundamentalis Kristen yang berniat untuk menghancurkan komunisme di Tiongkok oleh para pendukung rezim Beijing, dan dijatuhi sanksi. Sampai saat ini, pemerintah Tiongkok masih berkukuh dengan pendapatnya, bahwa kebebasan politik, ekonomi, dan agama di Xinjiang “sepenuhnya terjamin”. (sin)
Sumber : Aboulawang.com
