oleh Li Xin
Sebuah jajak pendapat baru menunjukkan bahwa tiga perempat responden Amerika Serikat mendukung diperketatnya pengawasan terhadap perusahaan teknologi demi mencegah terjadinya disinformasi online yang merugikan demokrasi Amerika Serikat. Jajak pendapat ini juga menemukan bahwa terdapat dukungan bipartisan yang luas untuk meningkatkan pengawasan terkait peraturan privasi dan meningkatkan jumlah anggaran yang dipakai untuk keperluan keamanan siber.
Menurut situs berita AS ‘Axios’ bahwa kelompok advokasi bipartisan ‘Future of Tech Commission’ yang untuk pertama kalinya membagikan hasil jajak pendapat mereka.
Setelah mensurvei 1.000 orang warga Amerika Serikat, ‘Benenson Strategy Group’, yakni perusahaan riset pasar dan konsultan strategis yang mewakili komite, menemukan bahwa usulan untuk membatasi pengumpulan data pribadi pengguna ternyata mendapatkan dukungan yang cukup kuat. Sedangkan usulan untuk membatasi pengumpulan data pribadi pengguna di bawah usia 18 tahun bahkan lebih kuat.
78% warga Amerika Serikat percaya bahwa konsumen harus terlebih dahulu memilah-milah kepada siapa data pribadi mereka mau dibagikan.
76% responden menyatakan bahwa perusahaan teknologi tidak boleh mengumpulkan dan menggunakan data pribadi melebihi apa yang diperlukan dalam layanan mereka.
75% responden mendukung larangan perusahaan teknologi untuk mengumpulkan data pribadi dari pengguna berusia 16 tahun ke bawah.
Kongres AS sedang mempertimbangkan untuk menerapkan serangkaian pembatasan baru terhadap perusahaan teknologi, termasuk yang berkaitan dengan privasi, persaingan, dan kemungkinan pencabutan Pasal 230 dari Undang-Undang Kepatutan Komunikasi tahun 1996 (Section 230 of the Communications Decency Act), yang melindungi platform Online dari tuntutan hukum karena menggunakan konten yang disediakan pengguna.
Jim Steyer, Kepala Eksekutif ‘Common Sense Media’ (CSM), sebuah kelompok yang meninjau dan memberikan peringkat pada media dan teknologi, mengatakan kepada ‘Axios’ : “Pemilih dari semua partai sangat mendukung serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah”. Jim Steyer adalah seorang calon wakil ketua Dewan Teknologi.
Jim Steyer mengakui telah terjadi perpecahan yang serius pada partisan saat melakukan moderasi konten dan reformasi Pasal 230.
Ia mengatakan, “tetapi Itu tidak berarti bahwa kita tidak berhasil menyelesaikan tugas besar tahun ini”. (sin)
