Andrew Thornebrooke – The Epoch Times
Sembilan pesawat militer Tiongkok memasuki zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) Taiwan beberapa jam setelah invasi Rusia ke Ukraina. Aset udara Taiwan diacak sebagai respon, menurut kementerian pertahanan Taiwan.
Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengirimkan serangan ke wilayah udara Taiwan secara terus menerus selama dua tahun terakhir. Hal demikian dinilai sebagai upaya nyata untuk mengintimidasi dan menguras sumber daya militer Taiwan.
Serangan mendadak 24 Februari menandai serangan ke-13 pada Februari ini, tetapi masih jauh dari serangan skala besar terakhir pada akhir Januari lalu. Itu ketika militer Tiongkok mengerahkan 39 unit pesawat ke ADIZ Taiwan.
ADIZ bukan wilayah udara secara angsung di atas Taiwan, tetapi di daerah sekitarnya di mana identifikasi, informasi lokasi, dan kontrol pemerintah terhadap pesawat diperlukan untuk tujuan keamanan. Pesawat militer Taiwan dikerahkan untuk merespon setiap serangan tersebut.
PKT mengklaim bahwa Taiwan, yang memiliki pemerintahan sendiri sejak tahun 1949, adalah provinsi yang memisahkan diri.
Xi Jinping telah bersumpah untuk “menyatukan kembali” pulau itu dengan daratan Tiongkok. Ia tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan dalam melakukannya.
Kementerian pertahanan Taiwan mengatakan serangan terbaru, termasuk melibatkan sebanyak delapan unit jet tempur dan satu unit pesawat pengintai.
Insiden terjadi ketika kepemimpinan Taiwan menyaksikan krisis yang sedang berlangsung di Ukraina.
Pakar pertahanan dan keamanan percaya, bahwa tanggapan internasional terhadap krisis tersebut dapat menginformasikan strategi PKT untuk invasi masa depan ke Taiwan.
Para pemimpin Taiwan ingin menunjukkan bahwa tindakan Rusia di Ukraina adalah simbol dari perjuangan yang lebih besar antara otoritarianisme dan cara hidup yang demokratis.
“Rakyat dan pemerintah Taiwan mendukung Ukraina, Prinsip penentuan nasib sendiri tidak dapat dihapus dengan kekerasan,” tulis Wakil Presiden Taiwan Lai Ching-te dalam sebuah tweet.
Jet tempur Taiwan dan rudal pertahanan udara dikerahkan untuk memantau serangan pada 24 Februari, sebuah respons standar.
Sementara itu, Taipei belum melaporkan pergerakan pasukan yang tidak biasa dari PKT. Kini pemerintah pulau itu meningkatkan tingkat kewaspadaan dan menyerukan peningkatan kesiapan tempur.
Prospek invasi dari daratan Tiongkok telah menimbulkan kekhawatiran atas kebijakan AS yang disebut “ambiguitas strategis,” di mana tidak akan secara terbuka mengonfirmasi atau menyangkal kesediaannya untuk terlibat dalam pertahanan militer Taiwan. Di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan 1979, bagaimanapun, Amerika Serikat berkewajiban untuk menyediakan pulau itu dengan sarana untuk mempertahankan kemampuan pertahanan diri.
Sementara itu, jajak pendapat yang dilakukan oleh Grup Trafalgar pada bulan Januari menemukan bahwa mayoritas warga Amerika Serikat dari semua afiliasi politik mendukung potensi pertahanan militer AS di Taiwan jika terjadi invasi oleh Beijing.
Pada Oktober 2021, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen berjanji bahwa pulau yang memiliki pemerintahan sendiri akan mempertahankan diri dan “cara hidup yang bebas dan demokratis” dari agresi PKT dengan segala cara. (asr)
