EtIndonesia. Uni Eropa pada Selasa (20 Mei) mengikuti langkah Amerika Serikat dengan mengumumkan pencabutan sanksi ekonomi terhadap Suriah. Dewan Uni Eropa menyatakan, “Kini saatnya rakyat Suriah bersatu membangun kembali Suriah yang bebas dari campur tangan asing.”
“Terkait Suriah, para menteri sepakat untuk mencabut semua sanksi ekonomi, namun tetap mempertahankan sanksi yang ditujukan pada rezim Assad,” kata Kaja Kallas, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa.
Pada hari Selasa, Uni Eropa mengikuti keputusan AS dengan mencabut sanksi ekonomi terhadap Suriah, namun sanksi atas pelanggaran HAM oleh rezim Assad sebelumnya tetap diberlakukan.
Kaja Kallas menegaskan bahwa tanpa jalan menuju pemulihan ekonomi, maka perdamaian pun tidak mungkin terwujud. Ia mengatakan bahwa semua pihak membutuhkan Suriah yang stabil.
Dalam pernyataan resminya, Dewan Uni Eropa menyampaikan bahwa meskipun masih menghadapi berbagai tantangan:
“Kini saatnya rakyat Suriah bersatu membangun sebuah Suriah yang baru, inklusif, beragam, damai, dan bebas dari intervensi asing.”
Kaja Kallas menambahkan: “Apakah semuanya di sana sudah ideal? Tentu tidak, itu sangat jelas. Tapi saya percaya, kita harus memberi rakyat Suriah sebuah kesempatan.”
Latar Belakang: Perubahan Politik di Suriah
Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump melakukan kunjungan ke Timur Tengah. Sebelum bertemu dengan Presiden sementara Suriah, Shara, Trump terlebih dahulu mengumumkan pencabutan sanksi terhadap Suriah.
Pada tahun 2011, rezim diktator Bashar al-Assad menanggapi protes demokratis dengan penindasan brutal, memicu perang saudara yang menyebabkan ratusan ribu kematian dan membawa sanksi internasional selama bertahun-tahun.
Kini, enam bulan setelah kejatuhan Assad, para pemimpin baru Suriah tengah berusaha mengambil tindakan cepat untuk membangkitkan kembali perekonomian yang hancur akibat lebih dari satu dekade perang saudara. (Hui)
Disusun oleh: Reporter NTD Angel dan Li Qingyuan


