Frank Fang
Saat dunia memusatkan perhatian pada invasi Rusia yang berkelanjutan ke Ukraina–—bersama dengan meningkatnya jumlah kematian warga sipil dan meningkatnya krisis pengungsi–—dunia juga menyaksikan sebuah pergeseran seismik dalam lanskap geopolitik global.
Tindakan Rusia di Eropa telah menarik perhatian Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya ke Barat, seperti yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dalam beberapa dekade terakhir, sementara sebuah kekuatan yang lebih besar dan lebih tangguh mengumpulkan kekuatan di Timur, mengarahkan pandangannya untuk mendominasi Indo-Pasifik, dan kemudian mendominasi dunia.
Selama beberapa dekade, rezim komunis Tiongkok telah membangun kekuatan ekonomi dan militernya untuk menggantikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya pada pertengahan abad. Karena rezim Tiongkok yang diakui oleh pemerintahan Amerika Serikat sebagai ancaman utama bagi Amerika Serikat, mengajukan “uji geopolitik terbesar” bagi Amerika Serikat, Washington telah mengalihkan sumber daya dan energinya ke kawasan Indo-Pasifik dalam upaya untuk memeriksa pengaruh Beijing yang meningkat di sana.
Tetapi, perang yang meningkat di Eropa Timur membuat frustrasi rencana Washington, kata para analis, bahkan ketika pemerintahan Joe Biden bersikeras bahwa Amerika Serikat dapat memusatkan perhatian pada dua teater tersebut–—Eropa dan Indo-Pasifik—–secara bersamaan.
“Kebangkitan kembali Perang Dingin 1.0 (Moskow–Washington) mendapat perhatian jauh dari Perang Dingin 2.0 (Beijing–Washington) adalah kesalahan besar dari proporsi-proporsi historis di mana demokrasi diperhatikan,” Madhav Nalapat, seorang analis strategis dan wakil ketua dari Manipal Advanced Research Group.yang berbasis di India, baru-baru ini memberitahukan kepada The Epoch Times.
Madhav Nalapat menyalahkan Washington dan NATO, karena terlibat dalam serangkaian kesalahan langkah yang strategis yang ia yakini memuncak di invasi Rusia ke Ukraina.
Brandon Weichert, analis geopolitik dan penulis “Winning Space: How America Remains a Superpower atau “Ruang Kemenangan: Bagaimana Amerika Serikat Tetap Menjadi Sebuah Negara Adidaya,” memiliki pandangan yang sama, menegur pemerintahan Joe Biden untuk memilih untuk kembali ke “pra-Trump yang normal” sehubungan dengan hubungan pemerintahan Donald Trump dengan Rusia—–yaitu, dengan mengadopsi sebuah kebijakan yang berusaha untuk “mengendalikan Rusia” dan menekan Moskow untuk menjadi “sebuah negara demokrasi yang baik dengan hak asasi manusia.”
“Vladimir Putin percaya bahwa tidak ada lagi kesepakatan yang dapat dibuat dengan Amerika Serikat, tentu saja tidak dengan para elit neoliberal dan neokonservatif seperti Joe Biden, atau bahkan Lindsey Graham, yang menjalankan pertunjukan di Washington,” kata Brandon Weichert.
“Di bawah pemerintahan [mantan Presiden Donald] Trump, ini adalah jalan keluar terakhir Amerika Serikat, sebelum sebuah bencana nyata terjadi”–—penumpukan aliansi Tiongkok-Rusia, kata Brandon Weichert.
Pendekatan baru-baru ini telah secara efektif mendorong Presiden Rusia Vladimir Putin terpojok, menurut Brandon Weichert. Dan, dengan tidak ada lagi untuk berpaling, Vladimir Putin memilih berpihak pada Partai Komunis Tiongkok.
Tetapi hasil ini, kata Brandon Weichert, dapat saja dihindari. Sementara Rusia sudah pasti sebuah mitra ideal atau alami, mengingat catatan hak asasi manusia Tiongkok dan militer Tiongkok, kata Brandon Weichert, harus diakui bahwa Moskow dapat membantu pemerintah Amerika Serikat dalam memberikan penyeimbang ke Beijing.
“Jika kita dapat mendapatkan pemimpin yang tepat yang bertanggung jawab, kita mungkin dapat memisahkan Rusia dari Tiongkok, karena pada akhirnya, Rusia tetap tidak percaya pada Tiongkok,” kata Brandon Weichert.
“Dan pada akhirnya, Rusia lebih memilih untuk melanjutkan berbisnis dengan orang-orang Eropa, dan tetap memiliki hubungan positif, setidaknya di luar angkasa, dan mengenai masalah-masalah nuklir dengan Amerika Serikat.”
Karena ini tidak terjadi, Rusia dan Tiongkok memperdalam hubungannya, dengan cara yang sebelumnya tidak terlihat. Dua minggu sebelum invasi, seperti halnya Rusia menuai kritik internasional yang keras atas rencana Rusia untuk menyerang Ukraina, Vladimir Putin dan Xi Jinping memproklamirkan kemitraan “tanpa batas”, sebuah hubungan bilateral yang “lebih unggul dari aliansi-aliansi politik dan militer zaman Perang Dingin.”
Kemitraan yang berkembang ini adalah mengkhawatirkan, kata Brandon Weichert, karena kedua negara memutuskan tidak hanya untuk bekerja sama secara ekonomi dan militer, tetapi untuk bekerja sama dalam “cara ideologis umum.”
“Mereka mulai melihat komponen ideologis—–komponen otokrasi, konsep multipolaritas—–memiliki banyak kekuatan-kekuatan yang berbeda di dunia, berbeda dengan Amerika Serikat yang menjalankan dunia, dengan lingkup-lingkup pengaruh,” kata Brandon Weichert.
“Itu adalah sesuatu yang Rusia dan kepemimpinan Tiongkok selama 30 tahun telah dibicarakan, tetapi Rusia dan kepemimpinan Tiongkok tidak pernah benar-benar berbagi atau berkoordinasi satu sama lain. Sekarang kita melihat awal dari hal tersebut.”
Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Mitra yang Tidak Percaya
Pada hari pembukaan Olimpiade Musim Dingin, Vladimir Putin bertemu dengan Xi Jinping di Beijing, menunjukkan suatu front persatuan melawan kecaman internasional yang meningkat terhadap masing-masing rezim tersebut.
Menurut sebuah pernyataan bersama yang terdiri dari 5.000 kata, kedua pemimpin itu mengatakan akan “tidak ada bidang-bidang kerja sama yang ‘terlarang'” antara Rusia dengan Tiongkok.
Pernyataan itu juga mengungkapkan bahwa Vladimir Putin dan Xi Jinping, telah memutuskan untuk mendukung satu sama lain secara geopolitik: Tiongkok mengecam perluasan NATO, suatu pembenaran utama untuk invasi Rusia, sementara Moskow mendukung klaim Beijing bahwa Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri adalah bagian Tiongkok.
Pada kenyataannya, kemitraan baru ini membutuhkan waktu bertahun-tahun, khususnya setelah 2014 ketika Rusia terkena berbagai sanksi atas aneksasi Rusia terhadap Krimea. Sejak itu, perdagangan bilateral telah meningkat lebih dari 50 persen dan sekarang Tiongkok adalah tujuan utama ekspor-ekspor Rusia.
Rusia adalah pemasok minyak terbesar kedua bagi Tiongkok setelah Arab Saudi, yang menyumbang 15,5 persen dari total impor Tiongkok pada 2021. Rusia juga pemasok utama gas dan batu bara ke Tiongkok.
Sementara ikatan antara Rusia dan Tiongkok mungkin tampak kuat di permukaan, Brandon Weichert mengatakan bahwa Vladimir Putin harus sepenuhnya menyadari apa yang diharuskan oleh kemitraan tersebut.
“Apa yang terjadi sekarang adalah, Rusia di bawah pemerintahan Vladimir Putin sangat sadar bahwa Rusia relatif lebih lemah dari Tiongkok. Dan semakin dekat Vladimir Putin ke Tiongkok, sangat cenderung Vladimir Putin akan menjadi pemain kedua –— memainkan peranan pendukung untuk keraksasaan Xi Jinping di Tiongkok,” kata Brandon Weichert.
“Hal terakhir yang ingin Vladimir Putin lakukan adalah didesak oleh Barat untuk kemudian beralih ke Tiongkok, dan tiba-tiba menjadi disubordinasikan atau diasimilasi oleh Tiongkok ke dalam perkembangan kerajaan teknologi-tinggi Eurasia mereka yang baru.”
Dalam pandangan Brandon Weichart, Vladimir Putin telah berupaya menegaskan dominasinya atas Xi Jinping, ketika Presiden Rusia itu memutuskan untuk mengerahkan pasukan Rusia ke Kazakhstan sebagai penjaga perdamaian pada bulan Januari.
“Saya pikir Vladimir Putin berupaya mengatakan, ‘Hei, Xi Jinping, kita dapat bekerja sama untuk berdagang di Asia Tengah, tetapi saya yang berkuasa di sini, anda bekerja dengan saya, bukan sebaliknya,’” kata Brandon Weichart.
Tiongkok telah secara dramatis meningkatkan pengaruhnya di Asia Tengah–—sebuah kawasan negara-negara bekas Soviet di mana Rusia memegang banyak kekuasaan–—dalam beberapa tahun terakhir, karena Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan semuanya telah menandatangani Inisiatif Belt and road Tiongkok (juga dikenal sebagai One Belt One Road).
Beijing meluncurkan Inisiatif belt and road pada tahun 2013 untuk meningkatkan ekonomi dan pengaruh politiknya di seluruh dunia, dengan membangun rute perdagangan yang menghubungkan Tiongkok, Asia Tenggara, Asia Tengah, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin.
“Sekutu-sekutu tersebut–—Tiongkok dan Rusia–—terus-menerus akan mengawasi satu sama lain bahkan ketika Tiongkok dan Rusia bekerja sama untuk mendorong kembali proyeksi kekuatan Amerika Serikat, pertama di Eurasia dan akhirnya di seluruh dunia,” kata Brandon Weichart.
Ancaman yang Lebih Besar
Faktor terpenting yang membuat rezim Tiongkok menjadi suatu ancaman yang lebih besar dibandingkan Rusia adalah ukuran ekonomi Tiongkok, menurut Brandon Weichert.
“Ancaman Tiongkok adalah ancaman strategis jangka panjang,” kata Brandon Weichert. “Tiongkok adalah yang memiliki basis teknologi yang lebih besar. Tiongkok adalah yang ekonominya tepat di belakang ukuran Amerika Serikat.”
Tiongkok saat ini adalah ekonomi terbesar kedua di dunia, mengikuti Amerika Serikat. Menurut data tahun 2020 dari Bank Dunia, ekonomi Tiongkok sekitar 10 kali lebih besar daripada Rusia.
Dengan demikian, kekuatan ekonomi di belakang rezim komunis Tiongkok memungkinkan rezim komunis Tiongkok untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan Rusia, kata Anders Corr, pemimpin di perusahaan konsultan politik yang berbasis di New York, Corr Analytics.
“Tiongkok menggunakan kekuatan ekonomi itu tidak hanya untuk membangun militernya, Tiongkok dapat menggunakan kekuatan ekonomi itu untuk pengaruh politik di seluruh dunia,” kata Anders Corr, yang juga adalah kontributor untuk The Epoch Times.
“Jadi intinya, Tiongkok dapat menyuap politisi, entah itu secara langsung dengan memberi sekantong uang tunai kepada politisi, atau mereka dapat menyuap politisi-politisi dengan janji bantuan, pinjaman, dan pinjaman murah.”
Para pejabat dan ahlii Barat mengkritik Tiongkok karena mengekspor korupsi melalui Inisiatif Belt and Road atau korupsi berkelanjutan di negara-negara yang berpartisipasi dalam Inisiatif Belt and Road. Program tersebut juga telah digambarkan sebagai sebuah bentuk “diplomasi jebakan utang,” yang membebani negara berkembang dengan beban utang yang tidak berkelanjutan, yang berpotensi memaksa negara-negara tersebut untuk mentransfer aset strategis ke Beijing.
China Merchants Port Holdings sekarang menjalankan pelabuhan Hambantota di Sri Lanka dengan sewa 99 tahun, setelah negara Asia Selatan tersebut tidak mampu melayani pinjaman USD 1,4 miliar untuk pembangunan pelabuhan Hambantota pada tahun 2017. Merebut pelabuhan Hambantota telah memungkinkan Beijing untuk mendapatkan sebuah pijakan utama di Samudra Hindia.
Secara kritis, rezim Tiongkok memiliki suatu keunggulan unik di Barat yang muncul dari ikatan bisnis yang luas antara perusahaan Barat, ingin mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dari pasar Tiongkok yang menguntungkan. Akibatnya, Beijing mampu membangun pengaruh di Amerika Serikat dan di tempat lain, melalui elit-elitnya sendiri–—strategi yang dikenal sebagai “penangkapan elit.”
“Partai Komunis Tiongkok telah melakukan suatu pekerjaan yang baik pada dasarnya mendaftar elit-elit dunia bebas. Dan begitu banyak kekayaan elit-elit dunia bebas terikat dalam hubungan dengan Tiongkok,” Robert Spalding, seorang rekan senior di Institut Hudson dan pensiunan brigadir jenderal Angkatan Udara, mengatakan kepada The Epoch Times.
Rezim Tiongkok, “dengan melilitkan diri ke dalam kekayaan-kekayaan para elit,” yang kemudian mampu “mendorong para elit dan bersandar pada para elit, Ini adalah sebuah masalah,” kata Robert Spalding. (Vv)
