Alex Wu
Menyusul keluarnya Lithuania dari forum Eropa Timur yang dipimpin oleh Tiongkok pada Mei 2021, Latvia dan Estonia mengumumkan pekan lalu bahwa mereka juga meninggalkan blok tersebut.
Para ahli menunjukkan bahwa kepergian negara-negara Baltik dari blok “17+1” Tiongkok merupakan pukulan telak bagi hubungan internasional agresif rezim di Eropa.
Forum Kerjasama 17+1, juga dikenal sebagai Kerjasama Antara Tiongkok dan Negara-negara Eropa Tengah dan Timur (China-CEEC), didirikan pada tahun 2012. Forum ini digelar setahun sekali dan merupakan mekanisme pertemuan antara Beijing dan 17 Pusat dan Timur Negara-negara Eropa. Sebagian besar negara sebelumnya adalah bagian dari bekas Uni Soviet.
Lithuania keluar dari inisiatif diplomatik Beijing tahun lalu dan mendesak negara-negara lain untuk mengikutinya sambil meminta mereka memperkuat hubungan dengan Uni Eropa untuk membentuk unit yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang sama. Negara ini telah mengembangkan hubungan dengan Taiwan (Republik Tiongkok). Langkah Lithuania memicu kemarahan dan pembalasan ekonomi dari Beijing.
Latvia dan Estonia mengeluarkan pernyataan terpisah tentang meninggalkan blok yang dipimpin Beijing pada 11 Agustus.
“Mengingat prioritas kebijakan luar negeri dan perdagangan Latvia saat ini, Latvia telah memutuskan untuk menghentikan partisipasinya dalam kerangka kerja sama Negara-negara Eropa Tengah dan Timur dan Tiongkok,” kata Kementerian Luar Negeri Latvia.
“[Latvia] akan terus mengupayakan hubungan yang konstruktif dan pragmatis dengan Tiongkok baik secara bilateral, maupun melalui kerja sama UE–Tiongkok berdasarkan saling menguntungkan, menghormati hukum internasional, hak asasi manusia, dan tatanan berbasis aturan internasional.”
Dalam pernyataan serupa, Kementerian Luar Negeri Estonia menyatakan bahwa mereka akan “terus bekerja menuju hubungan yang konstruktif dan pragmatis dengan Tiongkok, yang mencakup memajukan hubungan UE-Tiongkok sejalan dengan tatanan dan nilai internasional berbasis aturan seperti hak asasi manusia.”
“Estonia belum menghadiri pertemuan format apa pun setelah KTT Februari lalu,” bunyi pernyataan itu.
Langkah itu menyusul sanksi yang dijatuhkan rezim Tiongkok kepada seorang wakil menteri Lithuania yang mengunjungi Taiwan pada 7 Agustus.
Diyakini hubungan internasional Tiongkok yang semakin agresif dan dukungannya untuk Rusia selama perang Rusia-Ukraina adalah penyebab langsung dari negara-negara yang menjauhkan diri dari rezim.
Mengambil Sikap Meskipun Pembalasan
Setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan, yang mana membuat berang rezim, Tiongkok melakukan latihan militer selama berhari-hari di udara dan laut di sekitar Taiwan. Sementara itu, pejabat dari Kementerian Transportasi dan Komunikasi Lithuania, termasuk Wakil Menteri Agne Vaiciukeviciute, mengunjungi pulau demokrasi itu.
Kunjungan tersebut dipandang sebagai bentuk dukungan kepada Taiwan dan Pelosi. Sebagai respon, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin menyebut kunjungan itu sebagai “pengkhianatan telanjang” dari komitmen “satu Tiongkok”. Rezim Tiongkok telah menangguhkan kerja sama dengan Lituania dan menjatuhkan sanksi pada Vaiciueviciute.
Mengenai kepergian negara-negara Baltik dari forum Tiongkok-CEEC, komentator urusan terkini yang berbasis di AS Li Muyang mengatakan pada acara bincang-bincangnya, “News Insight” di NTD, bahwa “ini merupakan pukulan bagi rezim Tiongkok, terutama untuk mendorong One Inisiatif Belt, One Road di Eurasia.”
Partai Komunis Tiongkok (PKT) awalnya dengan penuh semangat mempromosikan “Mekanisme Kerja Sama 17+1 Tiongkok-Tengah dan Eropa Timur … terutama untuk mempromosikan rencana ‘One Belt, One Road initiatives PKT di Eurasia.”
One Belt, One Road, juga dikenal sebagai inisiatif Belt and Road, adalah proyek kebijakan luar negeri Xi Jinping yang ia luncurkan pada tahun 2013. Ini bertujuan untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politik PKT ke negara-negara di Asia, Eropa, dan Afrika dengan menciptakan kembali jalur sutra dan rute maritim Tiongkok kuno untuk perdagangan di abad ke-21. Inisiatif ini menginvestasikan modal dalam pembangunan berbagai proyek infrastruktur berbiaya tinggi terhadap lebih dari 60 negara yang berpartisipasi. proyek ini banjir kritikan karena menyiapkan perangkap utang kepada negara-negara penerima, bersama dengan tuduhan spionase dan infiltrasi.
Li menunjukkan bahwa penarikan Latvia dan Estonia dari 17+1 memiliki signifikansi politik yang jauh lebih besar daripada tujuan praktis.
“Meskipun kedua negara ini kecil, mereka mengambil sikap yang menunjukkan bahwa masyarakat internasional sedang bangkit dan tidak dapat lagi mentolerir agresivitas dan hooliganisme PKT,” katanya.
Pakar urusan politik Taiwan Lee You-tan mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa negara-negara Baltik yang meninggalkan blok Tiongkok adalah pertanda yang sangat baik. Upaya bersama dari tiga negara Baltik dan UE memang dapat mematahkan upaya PKT untuk memecah dan menaklukkan Eropa.
“Para pemimpin Eropa perlu tahu bahwa peredaan tidak akan membawa perdamaian, juga tidak akan membuat rezim jahat menghormati tatanan internasional dan konvensi hak asasi manusia,” katanya.
Forum 17+1 yang didukung Tiongkok telah menjadi “14+1.” Sembilan dari 27 negara Uni Eropa masih menjadi anggota, termasuk Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Yunani, Hongaria, Polandia, Rumania, Slovakia, dan Slovenia. Lima anggota lainnya adalah negara-negara non-UE: Albania, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, Makedonia Utara, dan Serbia. (asr)
