oleh Li Enzhen
Situasi epidemi di Tiongkok belum mereda, kini naik ke permukaan soal ancaman dari ketahanan pangan nasional. Beberapa hari yang lalu, “Dokumen no.1 Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT)” yang dirilis baru-baru ini sampai 6 kali menyinggung soal ketahanan pangan dan menginstruksikan jajaran yang terlibat untuk bekerja keras demi memastikan keamanan pangan.
Media corong PKT “Xinhuanet” melaporkan bahwa “Dokumen no. 1 Komite Sentral PKT” tahun 2023 secara resmi dirilis pada 13 Februari. Dalam dokumen tersebut tertuang keputusan untuk memastikan ketahanan pangan dan mencegah kemiskinan dalam skala besar kembali terjadi. Selain itu juga menekankan kepada jajaran yang terlibat untuk melakukan segala upaya demi menjamin kecukupan produksi biji-bijian secara nasional.
Dokumen tersebut setidaknya 6 kali menyinggung soal ketahanan pangan, antara lain : “Perkuat fondasi ketahanan pangan secara menyeluruh”. “Partai dan pemerintah berbagi tanggung jawab untuk ketahanan pangan”, “pemerintah mendorong dikeluarkannya ‘Hukum Ketahanan Pangan’ ” ….
Su Enpei, seorang cendekiawan Yunnan yang memperhatikan isu biji-bijian Tiongkok mengatakan kepada Radio Free Asia pada 14 Februari, bahwa Tiongkok perlu mengimpor biji-bijian dalam jumlah besar dari luar negeri setiap tahun karena lahan subur di Tiongkok terus mengecil, dan hasil panennya pun tidak stabil, biaya produksi petani tinggi, tetapi harga jual petani ditekan sangat rendah.
Dia juga mengatakan bahwa banyak lahan pertanian telah difungsikan untuk yang lain, dan sangat sedikit orang yang mau bertani karena tidak dapat memperoleh uang, selain itu harga pestisida, pupuk, dan lain-lain mahal. Saat ini, pemerintah belum ada kebijakan nyata yang bermanfaat bagi petani.
Pakar masalah pedesaan Tiongkok bermarga Pan mengatakan bahwa dalam menghadapi blokade teknologi Barat, Tiongkok juga terpaksa berjaga-jaga dari blokade pangan yang mungkin muncul kapan saja, dan mencoba untuk membangun negara agraris demi mengatasi masalah pangan nasional.
“Dokumen no. 1 Komite Sentral PKT” juga menyatakan bahwa perlu membangun negara pertanian yang berdaya saing kuat, dan mempercepat pembangunan negara pertanian yang kuat.
Sebuah artikel yang dimuat di akun resmi WeChat ‘Guo shi zhítong che’ (國是直通車) menyebutkan bahwa ini adalah pertama kalinya istilah menjadi negara besar dalam pertanian muncul dalam “Dokumen no. 1 Komite Sentral PKT”.
Artikel tersebut yang mengutip ucapan dari Wang Sangui, seorang profesor di Sekolah Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Universitas Renmin Tiongkok menyebutkan, bahwa “Mempercepat pembangunan negara agraris yang kuat” adalah sebuah gagasan dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan internasional. Wang Sangui menyebutkan, banyak teknologi pertanian yang maju dan sumberdaya plasma nutfah yang berkualitas telah dikuasai oleh negara asing, sehingga Tiongkok menghadapi risiko “tercekik”. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menjadikan Tiongkok sebagai negara agraris yang kuat.
Dalam beberapa tahun terakhir, epidemi terus merebak di Tiongkok, dan ekonomi serta mata pencaharian rakyat mengalami pukulan berat. Pemimpin Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping telah berulang kali menyebutkan masalah ketahanan pangan.
Xi Jinping menyatakan pada konferensi ekonomi pada 8 Desember 2021 bahwa ketahanan pangan nasional adalah sangat penting bagi Tiongkok.
“Mangkuk nasi harus kita pegang sendiri” dan “Jangan membiarkan orang lain mencekik leher kita ketika sampai pada masalah dasar bertahan hidup, yaitu makan,” kata Xi.
Selama Dua Sesi Partai Komunis Tiongkok di Maret 2022, Xi Jinping kembali menekankan soal “makan adalah hal terpenting dalam segala hal”
Pada 10 April tahun yang sama, selama tur inspeksinya di Sanya, Hainan, Xi Jinping mengatakan bahwa benih adalah kunci ketahanan pangan Tiongkok. “Hanya dengan memegang erat benih Tiongkok di tangan sendiri, mangkuk nasi Tiongkok baru dapat stabil dipegang tangan, dan ketahanan pangan dapat terwujud. Selain itu “Asal usul bibit tanaman juga harus dapat dikendalikan sendiri,” katanya. (sin)
