ETIndonesia – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem untuk mencegah praktik korupsi. Hal demikian disampaikannya ketika ditanyai wartawan mengenai penetapan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangkaoleh KPK.
“Ya perbaikan-perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus, perbaikan sistem. Seperti misalnya e-katalog, sekarang yang masuk kan sudah lebih dari 4 juta produk, yang sebelumnya hanya 50 ribu. Artinya itu perbaikan sistem,” ujar Jokowi dalam keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis, 27 Juli 2023 dikutip dari BPMI Setpres.
Presiden Jokowi juga menegaskan sikapnya untuk menghormati proses hukum terkait pejabat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ (proyek), ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada,” tegasnya.
Sebelumnya KPK menetapkan Kepala Basarnas Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan lainnya sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang di Badan SAR Nasional.
Penetapan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juli 2023.
KPK menyebut Henri menerima uap sebesar Rp 88,3 miliar. Proyek tersebut terkait alat pengadaaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan. (asr)
