Beijing memperkenalkan sertifikat digital yang memuat informasi pribadi, termasuk data biometrik dan nomor identitas seseorang
Lily Zhou – The Epoch Times
Beijing memicu kekhawatiran baru akan sensor yang lebih ketat dengan memperkenalkan kebijakan identifikasi digital bagi para netizen.
Rezim komunis Tiongkok mengklaim bahwa skema “sukarela” ini dirancang untuk merampingkan proses layanan, melindungi informasi pribadi, dan mengurangi penipuan. Pada saat yang sama, kritik yang menggambarkan kebijakan tersebut sebagai alat untuk menyensor disingkirkan dari media sosial.
Kebijakan yang diperkenalkan pada bulan lalu oleh Kementerian Keamanan Publik (MPS) dan departemen negara yang bertanggung jawab atas penyensoran online ini masih dalam tahap konsultasi. Namun, kebijakan ini diujicobakan di sejumlah layanan publik dan platform media sosial. Aplikasi MPS untuk ID digital saat ini tersedia di beberapa toko aplikasi, termasuk toko aplikasi Apple.
Sementara itu, seorang pria dari Timur Laut Tiongkok menggugat MPS karena menerapkan kebijakan tersebut sebelum proses konsultasi selesai, menurut sebuah kelompok hak asasi manusia.
Identitas Digital Baru
Pada 26 Juli, MPS dan Cyberspace Administration of China (CAC) meluncurkan konsultasi tentang rencana memperkenalkan nomor ID digital dan sertifikat untuk para netizen.
Menurut dokumen konsultasi tersebut, individu dengan ID yang valid dapat mengajukan permohonan nomor ID digital dan sertifikat digital yang berisi nomor dan informasi pribadi mereka. Nomor dan sertifikat tersebut kemudian dapat digunakan untuk verifikasi ID di seluruh layanan publik dan swasta.
Kementerian Keamanan Publik mengklaim bahwa langkah ini akan melindungi informasi pribadi netizen dengan lebih baik karena platform online tidak perlu lagi mengumpulkannya secara terpisah. Namun, para kritikus mengatakan, langkah ini justru memudahkan Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk mengidentifikasi para pembangkang yang melewati batas partai di dunia maya.
Pakar telekomunikasi yang berbasis di AS, Zhong Shan, yang sebelumnya dikenal sebagai Wang Zu, mengatakan bahwa langkah tersebut, dikombinasikan dengan sistem kredit sosial Tiongkok, dapat membantu meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dari denda dan digunakan sebagai cara lain untuk mengontrol para pembangkang.
“Saya rasa setiap orang akan diberi nomor ID, tapi belum tentu sertifikat. Mereka yang berada di bawah pengawasan polisi keamanan politik dapat dibiarkan tanpa sertifikat,” katanya kepada The Epoch Times edisi bahasa Mandarin.
Ketika ditanya mengapa sertifikat digital diperlukan sementara netizen telah diminta untuk mendaftarkan nama asli dan nomor ID mereka selama lebih dari satu dekade, Zhong mengatakan bahwa sertifikat baru ini akan mencakup kombinasi data yang belum pernah dikonsolidasikan sebelumnya, termasuk pengiriman pesan, alamat IP dan router gateway serta data biometrik seperti sidik jari dan fitur wajah.
“Yang penting adalah langkah selanjutnya. [PKT] dapat memaksa platform besar, seperti TikTok dan WeChat … Anda tidak bisa hidup tanpa belanja dan komunikasi, lalu bagaimana Anda bisa tidak menjadi sukarelawan?” katanya, seraya menambahkan bahwa sistem kredit sosial dan uji coba mata uang digital bulan depan juga akan menjadi bagian dari sistem kontrol PKT.
Penyensoran Kritik
Terlepas dari konsultasi terbuka, polisi internet menyingkirkan kritik terhadap kebijakan tersebut dari platform media sosial Tiongkok, terutama sebuah postingan profesor hukum Universitas Tsinghua, Lao Dongyan.
Dalam sebuah komentar yang diposting di Weibo, yang setara dengan X dalam bahasa Mandarin, Lao membandingkan ID digital dengan pelacak yang dipersonalisasi untuk setiap pengguna internet, dengan mengatakan bahwa ID tersebut dapat dengan mudah mengumpulkan riwayat web lengkap pengguna.
Sertifikat digital, tulisnya dalam postingan yang kini sudah dihapus, “akan mengubah akses internet dan layanan online menjadi hak istimewa yang efektif hanya dapat dinikmati dengan izin.”
“Begitu departemen tertentu melarang seseorang untuk menggunakan layanan verifikasi mereka, hak orang tersebut untuk mengakses internet akan dibatasi atau dicabut, termasuk kebebasan untuk mengekspresikan pandangan dan mendapatkan informasi,” tambahnya.
Lao juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut memperluas tindakan yang diambil terhadap tersangka kriminal dan bahwa pengguna internet akan sulit memberikan persetujuan yang diinformasikan karena kurangnya alternatif dan informasi tentang risiko.
Profesor hukum tersebut menyerukan agar dilakukan peninjauan untuk menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan konstitusi.
Dalam postingan selanjutnya, yang juga telah dihapus, Lao mengeluh tentang para pengganggu internet yang menargetkannya karena artikel tersebut dan yang dia katakan diorganisir oleh pihak berwenang.
Huang Yusheng, seorang profesor Universitas Tsinghua yang mengkritik kebijakan tersebut, telah diblokir di Weibo setelah mengunggah opininya.
Huang, yang bereaksi terhadap kebijakan tersebut dalam sebuah artikel bernada pedas, mengatakan bahwa kebebasan sipil sangat penting bagi Tiongkok yang modern.
“Setiap negara yang mencoba mengawasi warganya dari setiap sudut dan tidak memberikan ruang bagi privasi menunjukkan, secara kasar dan terang-terangan, bahwa negara tersebut bukanlah negara untuk warganya,” tulisnya.
Profesor filsafat ini berpendapat bahwa dalam “negara yang sesungguhnya untuk rakyat,” pihak berwenang tidak perlu menganalisis dan mengontrol setiap pemikiran dan ucapan warga negara; warga negara akan mengidentifikasi diri mereka sendiri, mempercayai, dan membela negara. Dia menambahkan bahwa resep rahasia untuk kepercayaan diri suatu bangsa haruslah terletak pada kebebasan warganya.
Sejak mempublikasikan unggahan tersebut, akun Weibo Huang telah dikunci.
Uji Coba Sebelum Hasil Konsultasi
Meskipun tenggat waktu konsultasi adalah 25 Agustus, aplikasi MPS untuk menghasilkan sertifikat digital telah tersedia di toko aplikasi, termasuk Tencent dan Apple.
The Epoch Times menghubungi Apple untuk meminta komentar tetapi tidak menerima tanggapan pada saat publikasi.
Sertifikat ini juga telah diujicobakan oleh puluhan layanan publik dan platform media sosial, seperti Railway 12306, platform belanja digital Taobao, dan WeChat.
Menurut sebuah dokumen yang diterbitkan oleh situs web hak asasi manusia @weiquanwang, Fu Wen, seorang pria berusia 49 tahun dari Shandong, mengajukan gugatan pada 2 Agustus terhadap MPS karena menerapkan kebijakan yang diusulkan selama proses konsultasi. (asr)
