New Tang Dynasty TV
Kepala Staf Gabungan Korea Selatan pada Senin (14/10/2024), mengungkapkan bahwa Korea Utara telah memasang pagar di sepanjang jalur untuk menutupi area yang akan diledakkan. Akhirnya, pada 15 Oktober siang, bagian jalur kereta yang menghubungkan Korea Selatan dan Korea Utara, di dalam wilayah Korea Utara telah diledakkan. Pemerintah Korea Selatan mengutuk tindakan ini sebagai “tidak normal” dan menuntut Korea Utara bertanggung jawab penuh atas memburuknya situasi.
Laporan dari Central News Agency menyebutkan bahwa jalur rel kereta Gyeongui dan Donghae yang berada di sebelah utara Garis Demarkasi Militer (MDL) telah dihancurkan. Militer Korea Selatan saat ini memperketat pengawasan dan meningkatkan kewaspadaan.
Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengeluarkan pernyataan yang menyoroti bahwa Korea Utara empat tahun lalu meledakkan “Kantor Penghubung Bersama Korea,” yang dikelola bersama di kawasan industri Kaesong dengan alasan selebaran balon yang diterbangkan oleh kelompok pembelot.
Kini, Korea Utara kembali melakukan aksi serupa. Jalur kereta Gyeongui dan Donghae dibangun dengan pinjaman senilai 1,329 miliar dolar AS atas permintaan Korea Utara, dan merupakan simbol kerja sama antar-Korea setelah pertemuan puncak para pemimpin kedua negara.
Korea Selatan menegaskan bahwa tanggung jawab atas penghancuran jalur kereta dan jalan penghubung sepenuhnya ada di tangan Korea Utara, dan mengingatkan bahwa Korea Utara tetap memiliki kewajiban untuk melunasi utang tersebut.
Pada 9 Oktober, militer Korea Utara mengumumkan melalui media pemerintah bahwa mereka akan sepenuhnya memutus semua jalur darat yang menghubungkan kedua negara, termasuk jalur kereta Donghae dan Gyeongui, jalanan Arrowhead Ridge, serta jalan yang menghubungkan Zona Keamanan Bersama (JSA).
Menurut informasi yang dikumpulkan oleh militer Korea Selatan, sejak akhir tahun lalu, Korea Utara telah menanam ranjau di sekitar jalur darat yang menghubungkan kedua negara, serta mulai membongkar lampu jalan, fasilitas kereta, dan bangunan di sekitarnya.
Situasi semakin tegang, terutama setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi pada 14 Oktober, memerintahkan pelaksanaan rencana “tindakan militer segera.”
Sebelumnya, Korea Utara menuduh Korea Selatan mengirimkan drone untuk menyebarkan materi “provokatif” dan memperingatkan bahwa jika ditemukan lagi drone di wilayah udara Korea Utara, itu akan dianggap sebagai tindakan “deklarasi perang.”
Namun, militer Korea Selatan membantah bahwa drone tersebut dikirim oleh pemerintah dan menduga hal itu dilakukan oleh kelompok aktivis yang kerap mengirim selebaran dan uang dolar ke utara dengan balon.
Korea Selatan menegaskan telah mempersiapkan segala kemungkinan dan siap membalas jika terjadi serangan. (Hui)