Upaya Tiongkok untuk Menemui Pejabat Baru Trump Terus Gagal Berulang Kali 

Oleh Tian Xin

Fokus berita kali ini adalah :

  • Upaya Tiongkok untuk menemui pejabat baru Trump terus gagal.
  • Ukraina meluncurkan rudal jarak jauh pertama, Putin memperluas ancaman nuklir.
  • Trump dikabarkan mencalonkan Lutnick sebagai Menteri Perdagangan.
  • Marcos berbicara dengan Trump untuk memperkuat aliansi AS-Filipina.
  • Untuk pertama kalinya sejak perang Rusia-Ukraina, Putin akan mengunjungi India.

[Upaya Tiongkok untuk Menemui Pejabat Baru Trump Terus Gagal]

Presiden terpilih AS, Donald Trump, telah menunjuk sejumlah tokoh hawkish (bersikap keras) untuk menduduki posisi penting di pemerintahan baru. Menurut laporan Financial Times, Tiongkok mencoba menjalin kontak dengan mereka, tetapi terus mengalami kegagalan. Beijing mengaku tidak mengetahui apa yang diinginkan Trump.

Financial Times mengutip Evan Medeiros, mantan Direktur Senior Urusan Asia di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, yang mengatakan bahwa kemenangan Trump membuat Tiongkok “bingung”.

Medeiros, yang kini menjadi profesor di Universitas Georgetown, sebelumnya bertemu dengan Duta Besar Tiongkok untuk AS, Xie Feng, sebelum pemilu. Menurutnya, staf Kedutaan Besar Tiongkok sibuk mencari koneksi di Washington dan New York yang bisa menjembatani hubungan dengan Trump. Satu-satunya cara mereka saat ini adalah meyakinkan para pemimpin bisnis di sekitar Trump untuk melunak terhadap Beijing.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Trump telah mengumumkan penunjukan sejumlah tokoh hawkish atau bersikap keras, termasuk Mike Waltz sebagai Penasihat Keamanan Nasional dan Marco Rubio sebagai Menteri Luar Negeri. Beijing juga memantau calon Menteri Keuangan AS serta mantan Perwakilan Dagang Trump, Robert Lighthizer.

Selain itu, perhatian Beijing juga tertuju pada Elon Musk, orang terkaya di dunia, yang memiliki kepentingan bisnis di Tiongkok dan telah menjadi bagian dari lingkaran dalam Trump.

Awal tahun ini, Beijing telah menugaskan mantan Duta Besar untuk AS, Cui Tiankai, untuk membangun kembali hubungan dengan tim Trump, tetapi hasilnya tidak memuaskan.

Saat ini, para duta besar dari berbagai negara di Washington mencoba bertemu dengan tokoh-tokoh yang mungkin bergabung dalam pemerintahan baru Trump. Namun, posisi Beijing lebih lemah, mengingat hubungan antara Partai Republik dan pejabat Tiongkok telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Seorang sumber yang memiliki koneksi dengan Partai Komunis Tiongkok mengungkapkan bahwa Beijing ingin mencapai kesepakatan dengan Trump. Namun, tantangan utamanya adalah mereka tidak mengetahui apa tujuan Trump atau siapa yang bisa membantu menjembatani hubungan tersebut.

Sebelumnya, Wall Street Journal juga melaporkan bahwa Tiongkok berusaha mendekati sekutu AS di Eurasia dan pemimpin bisnis Amerika, terutama Elon Musk, untuk menandingi tim kebijakan luar negeri Trump yang bersikap keras terhadap Tiongkok.

Laporan itu menyebutkan bahwa setengah dari kendaraan listrik Tesla diproduksi di Tiongkok. Beijing terus memberi kemudahan bagi penjualan Tesla di negara itu. Pekan lalu, Tesla menjadi produsen mobil pertama yang memenuhi standar keamanan data otomotif Tiongkok.

Terkait Marco Rubio, yang dicalonkan sebagai Menteri Luar Negeri AS, sebelumnya ia dijatuhi sanksi oleh Tiongkok. Namun, Beijing sedang mempertimbangkan langkah untuk meredakan situasi yang memalukan tersebut.

Menurut Wang Yiwei, profesor hubungan internasional di Universitas Renmin Tiongkok, Beijing bisa menemukan solusi, misalnya dengan menegaskan bahwa sanksi tersebut ditujukan kepada Rubio secara pribadi, bukan kepada Departemen Luar Negeri AS. Hal ini bisa menjadi topik diskusi di antara kedua belah pihak.

[Ukraina Luncurkan Rudal Jarak Jauh Buatan AS, Putin Tingkatkan Ancaman Nuklir]

Pada hari ke-1.000 perang Rusia-Ukraina, Rusia mengumumkan bahwa Ukraina pada Selasa (19/11/2024) untuk pertama kalinya menggunakan rudal jarak jauh ATACMS buatan Amerika Serikat untuk menyerang wilayah Rusia. Rusia menilai ini sebagai indikasi keterlibatan langsung AS dalam konflik tersebut.

Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa mereka berhasil menembak jatuh lima rudal sistem taktis ATACMS, namun satu rudal menghantam fasilitas militer Rusia, menyebabkan kebakaran tetapi tidak menimbulkan korban jiwa.

Ukraina menyatakan bahwa mereka melancarkan serangan tengah malam ke gudang senjata Rusia yang berjarak sekitar 70 mil (110 km) dari perbatasan, tetapi tidak mengungkapkan jenis senjata yang digunakan.

Beberapa media melaporkan bahwa Presiden AS Joe Biden baru-baru ini menyetujui penggunaan rudal jarak jauh oleh Ukraina. Langkah ini diambil setelah Rusia mengerahkan ribuan tentara Korea Utara untuk memperkuat pasukannya.

Pada hari yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan penurunan ambang batas penggunaan senjata nuklir untuk menghadapi serangan konvensional yang lebih luas. Aturan baru ini merupakan revisi dari kebijakan nuklir Rusia tahun 2020, yang sebelumnya memperbolehkan penggunaan senjata nuklir hanya jika negara menghadapi ancaman eksistensial dari serangan konvensional atau nuklir.

Dalam aturan yang diperbarui, Rusia akan mempertimbangkan serangan dari negara non-nuklir yang didukung oleh negara nuklir sebagai “serangan gabungan terhadap Federasi Rusia,” yang memungkinkan penggunaan senjata nuklir untuk merespons serangan tersebut.

Putin sebelumnya telah memperingatkan AS dan sekutu NATO bahwa pemberian senjata jarak jauh kepada Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia akan dianggap sebagai eskalasi menuju perang antara Rusia dan NATO.

Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan dalam pidatonya di parlemen Ukraina bahwa tahun depan akan menjadi tahun kunci untuk menentukan pihak yang memenangkan perang.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina, populasi Ukraina telah berkurang seperempatnya, dengan lebih dari 6 juta orang melarikan diri ke luar negeri. Menurut perkiraan militer Ukraina, lebih dari 650.000 tentara Rusia tewas dalam konflik ini, menjadikannya konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II.

Dewan Keamanan Nasional AS menegaskan bahwa mereka tidak melihat alasan untuk menyesuaikan postur nuklir AS meski situasi memanas. Rusia dan AS saat ini mengendalikan 88% dari total persenjataan nuklir dunia.

Dua bulan mendatang, Presiden terpilih AS Donald Trump akan kembali ke Gedung Putih. Selama kampanyenya, Trump berjanji akan mengakhiri perang Rusia-Ukraina dengan cepat. Posisi AS di bawah pemerintahan Trump menjadi perhatian dunia.

[Berita: Trump Tunjuk Howard Lutnick Sebagai Menteri Perdagangan]

Pada Selasa (19 November), beberapa media melaporkan bahwa Presiden terpilih AS Donald Trump berencana menunjuk Howard Lutnick, seorang bankir Wall Street, sebagai Menteri Perdagangan Amerika Serikat. 

Lutnick adalah CEO Cantor Fitzgerald, perusahaan perdagangan obligasi. Dalam beberapa bulan terakhir, ia menjadi salah satu pendukung Trump yang paling vokal di dunia keuangan. Lutnick juga dikenal sebagai sekutu dekat Trump dan sebelumnya dipertimbangkan untuk posisi Menteri Keuangan.

Sebagai salah satu ketua tim transisi Trump, Lutnick sering terlihat di Mar-a-Lago, resor pribadi Trump di Florida, untuk menyusun daftar calon pejabat pemerintah.

Jika nominasi ini disetujui Senat, Lutnick akan mengelola agenda ekonomi pemerintah baru, termasuk kebijakan tarif pada produk impor. Lutnick juga diharapkan memperkuat hubungan dengan komunitas bisnis dan eksekutif perusahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Trump diperkirakan akan mengumumkan susunan lengkap tim ekonominya minggu ini, termasuk Menteri Keuangan, Penasihat Ekonomi Nasional, dan anggota Dewan Penasihat Ekonomi.

[Marcos dan Trump Diskusikan Penguatan Aliansi AS-Filipina]

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada Selasa (19 November) mengatakan bahwa dia berbicara melalui telepon dengan Presiden terpilih AS Donald Trump. Keduanya mendiskusikan penguatan hubungan aliansi yang telah berlangsung lama antara kedua negara.

Marcos menyebut percakapan tersebut “sangat bersahabat” dan “sangat produktif.” Dia juga menyatakan rencana untuk segera bertemu langsung dengan Trump.

“Presiden terpilih Trump tampaknya senang menerima kabar dari Filipina,” kata Marcos. 

Selama dua tahun masa kepemimpinannya, Marcos telah mempererat hubungan pertahanan antara Manila dan Washington di tengah tantangan keamanan bersama di kawasan.

Marcos mengunjungi Amerika Serikat tahun lalu, menjadikannya presiden Filipina pertama yang melakukan kunjungan resmi ke AS dalam lebih dari satu dekade.

Filipina, yang pernah menjadi koloni AS, kini dianggap sebagai elemen strategis dalam menghadapi kebijakan Tiongkok yang semakin agresif di Laut China Selatan dan Taiwan.

Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengunjungi Pulau Palawan, markas Komando Barat militer Filipina, untuk menegaskan komitmen AS berdasarkan Perjanjian Pertahanan Bersama 1951.

Dalam beberapa tahun terakhir, PKT sering melakukan provokasi terhadap Filipina di wilayah Laut China Selatan yang disengketakan, menjadikannya titik konflik potensial antara Washington dan Beijing.

PKT mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan sebagai wilayahnya. Namun, pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag memutuskan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum. PKT menolak keputusan tersebut, tetapi Washington menegaskan bahwa keputusan itu mengikat secara hukum.

[Putin Akan Kunjungi India untuk Pertama Kalinya Sejak Perang Rusia-Ukraina]

Saluran televisi India CNN-News 18 pada Selasa (19/11) melaporkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin, yang jarang melakukan perjalanan ke luar negeri belakangan ini, akan mengunjungi India dalam beberapa bulan mendatang. Saat ini, persiapan untuk kunjungan tersebut sedang berlangsung.

Kantor berita Sputnik melaporkan bahwa juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, telah mengkonfirmasi rencana kunjungan ini, dan jadwal kunjungan Putin ke India akan segera diumumkan.

Ini adalah kunjungan pertama Putin ke India sejak perang Rusia-Ukraina pecah pada  2022. Sebelumnya, ia mengunjungi India pada Desember 2021 untuk menghadiri KTT India-Rusia ke-21 bersama Perdana Menteri India Narendra Modi.

Pihak India belum memberikan komentar terkait laporan kunjungan Putin ini.

Sebelumnya, pada akhir Oktober tahun ini, Modi menghadiri KTT BRICS ke-16 yang diadakan Rusia di kota Kazan. Pada Juli lalu, Modi juga sempat berkunjung ke Moskow.

Terkait dengan Putin, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan atas dugaan kejahatan perang di Ukraina. Berdasarkan Statuta Roma, negara anggota ICC memiliki kewajiban untuk menahan tersangka jika mereka memasuki wilayahnya. Namun, India bukan penandatangan atau ratifikasi Statuta Roma tersebut.

Menurut laporan Bloomberg pada Oktober, yang mengutip pejabat AS dan Eropa, India telah menjadi pemasok terbesar kedua teknologi sensitif yang dibatasi untuk Rusia. Data menunjukkan bahwa hampir 20% teknologi sensitif yang digunakan dalam sistem militer Rusia diperoleh melalui India.

Perlu dicatat, laporan ini muncul bertepatan dengan hari ke-1.000 sejak invasi Rusia ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan pidato di parlemen, bersumpah untuk melawan dan menyebut tahun depan sebagai tahun kunci untuk meraih kemenangan. Sementara itu, Rusia tetap yakin akan memenangkan konflik berkepanjangan ini. (Hui)