ETIndonesia. Seorang mantan staf Komisi Kesehatan Daerah di Tiongkok yang pada 2021 sempat diperiksa dan diinterogasi secara rahasia karena menyindir pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT) di media sosial. Baru-baru ini mengungkapkan serangkaian masalah serius terkait pengadaan, distribusi, dan pelaksanaan vaksin di Tiongkok. Masalah ini dinilai membahayakan kesehatan masyarakat.
Pengakuan dari Mantan Staf Komisi Kesehatan
Wu Qixuan adalah mantan staf Pengawas Kesehatan di Komisi Kesehatan Kabupaten Luannan, Kota Tangshan, Hebei. Ia bekerja dari tahun 2018 hingga 2023. Ia menyaksikan langsung situasi pandemi COVID-19 di Tiongkok, mulai dari awal hingga pelonggaran kebijakan. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah memaksa masyarakat untuk menerima vaksinasi dengan berbagai cara demi memenuhi target tertentu.
“Pada masa itu, organisasi atasan kami dari Komisi Kesehatan memerintahkan kami untuk menyelesaikan tugas vaksinasi paksa. Tidak peduli bagaimana caranya, target tersebut harus tercapai,” ujar Wu.
Menurut Wu, pemerintah memaksa masyarakat menerima vaksin inaktif domestik, seperti vaksin Sinovac, meski kualitas teknologinya sangat tertinggal dibandingkan vaksin berbasis mRNA.
“Sebenarnya, vaksin-vaksin ini, jujur saja, teknologinya sangat ketinggalan zaman. Pemerintah memilih jalur vaksin inaktif karena memungkinkan mereka untuk mencapai target dalam waktu singkat. Ini adalah arahan pemerintah, dan kita harus melakukannya. Situasi ini sangat menyedihkan,” tambah Wu.
Masalah Pengadaan dan Distribusi Vaksin
Wu juga mengungkap bahwa proses pengadaan vaksin di Tiongkok tidak melalui platform yang transparan atau prosedur lelang yang ketat, tetapi melalui saluran gelap yang penuh dengan korupsi.
“Pemerintah memodifikasi undang-undang sehingga informasi terkait perusahaan vaksin dihapus. Ini menciptakan peluang besar untuk praktik korupsi dan transaksi kekuasaan,” jelasnya.
Selain itu, Wu menyebutkan bahwa proses distribusi dan pelaksanaan vaksin tidak memenuhi standar yang memadai, menyebabkan efek negatif pada efektivitas vaksin.
“Pencatatan penerimaan, penyimpanan, dan distribusi vaksin sangat kurang. Informasi kepada penerima vaksin juga tidak memadai. Selain itu, perubahan regulasi oleh pemerintah menghapus pengawasan terhadap distributor vaksin, yang mana memperburuk situasi,” katanya.
Minimnya Pengawasan dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Wu menegaskan bahwa lemahnya pengawasan di sektor kesehatan terjadi karena semua kebijakan dan undang-undang dirancang untuk kepentingan korupsi dan transaksi kekuasaan, bukan untuk melindungi masyarakat.
“Setiap proyek pengadaan dan indikator evaluasi selalu terkait dengan transaksi kekuasaan dan kepentingan pejabat. Tidak ada pemahaman atau perhatian terhadap keamanan kesehatan publik,” katanya.
Tekanan Terhadap Pengungkap Fakta
Bagi mereka yang mengalami efek samping akibat vaksinasi atau yang mencoba mengungkap kebenaran, pemerintah PKT cenderung menekan dan membungkam mereka. Wu sendiri mengalami penyiksaan fisik dan mental setelah memposting kritik terhadap pemimpin PKT di Telegram.
Pada tahun 2023, Wu berhasil meninggalkan Tiongkok dan kini tinggal di Amerika Serikat, di mana ia dapat berbicara dengan bebas. (Hui)
Sumber : NTDTV.com
 di media sosial. Baru-baru ini mengungkapkan serangkaian masalah serius terkait pengadaan, distribusi, dan pelaksanaan vaksin di Tiongkok. Masalah ini dinilai membahayakan kesehatan masyarakat.){kind=link}