Pemimpin Baru Suriah Bubarkan Faksi Bersenjata, Senjata di Wilayah Suriah Menjadi Milik Negara

ETIndonesia. Pemimpin baru Suriah, Ahmad al-Sharaa, pada  Minggu (22/12/2024) mengumumkan bahwa semua senjata di wilayah Suriah akan berada di bawah kendali negara, termasuk yang saat ini dipegang oleh pasukan yang dipimpin Kurdi. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan, yang sedang berkunjung. Sebelumnya, Fidan menegaskan bahwa jika pemerintah baru Suriah gagal mengatasi kekhawatiran Ankara terkait Kurdi, Turkiye akan “melakukan apa pun yang diperlukan” untuk memastikan keamanannya.

Menurut laporan AFP yang dikutip oleh Central News Agency, al-Sharaa menyatakan bahwa faksi bersenjata akan mulai mengumumkan pembubaran mereka dan integrasi ke dalam angkatan bersenjata nasional.

“Kami tidak akan pernah mengizinkan keberadaan senjata di luar kendali negara, baik itu dari faksi revolusioner atau dari daerah yang dikuasai Pasukan Demokratik Suriah (SDF),” tegasnya.

Menanggapi dukungan Amerika Serikat terhadap pejuang Kurdi atau kebutuhan keamanan sekutunya, Turkiye, Fidan mengatakan bahwa Presiden terpilih AS Donald Trump memiliki pandangan yang lebih jelas terkait hal ini.

“Dalam menghitung dari sudut pandang kepentingan Amerika, antara Turkiye atau kelompok teroris seperti Partai Pekerja Kurdistan (PKK), Tuan Trump akan memahami jawabannya dengan mudah,” kata Fidan.

Fidan juga menekankan bahwa Suriah berhasil menggulingkan mantan Presiden Bashar al-Assad atas usahanya sendiri. 

“Kemenangan ini milik kalian, bukan milik pihak lain. Karena pengorbanan kalian, Suriah memiliki kesempatan bersejarah ini,” ujarnya.

Dukungan Turkiye dalam Perang Sipil Suriah

Banyak pihak percaya bahwa keberhasilan pasukan pemberontak Suriah menggulingkan keluarga Assad dalam waktu singkat tidak lepas dari dukungan Turki. Namun, Ankara terus menyangkal klaim ini.

SDF Dipandang Sebagai Sayap PKK oleh Turkiye

Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang merupakan aliansi militer dalam perang sipil Suriah, sebelumnya menjadi sekutu Amerika Serikat dalam memerangi kelompok militan ISIS. Namun, SDF yang didominasi oleh Kurdi dianggap oleh Turki sebagai sayap dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

PKK telah melakukan pemberontakan bersenjata selama hampir 40 tahun di beberapa wilayah Turki dan telah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Dalam beberapa waktu terakhir, Turkiye bersama sekutunya di Suriah telah melancarkan serangan lintas batas ke wilayah utara Suriah yang dikuasai oleh SDF. Turkiye juga berulang kali meminta Amerika Serikat untuk menghentikan dukungan kepada pejuang Kurdi.

Tanggapan Fidan Terkait SDF dan Pangkalan Militer Asing

Dalam wawancara dengan saluran France 24, Fidan menyatakan bahwa pilihan utama Turki adalah pemerintah baru Suriah menyelesaikan masalah ini berdasarkan persatuan, kedaulatan, dan integritas wilayah Suriah.

Menurut Fidan, SDF dan sayap utamanya, Unit Perlindungan Rakyat (YPG), harus segera dibubarkan. “Jika hal ini tidak terpenuhi, kami harus melindungi keamanan negara kami sendiri,” ujarnya, sambil menegaskan bahwa opsi militer tetap terbuka jika diperlukan.

Fidan juga menegaskan bahwa Turki tidak menyetujui keberadaan pangkalan militer asing di Suriah, termasuk pangkalan Rusia. Namun, ia menambahkan bahwa keputusan akhir ada di tangan rakyat Suriah.

Terkait peningkatan jumlah pasukan Amerika Serikat di Suriah baru-baru ini, Fidan menyebutnya sebagai keputusan yang salah. Ia juga menuduh bahwa alasan Amerika untuk melawan ISIS hanyalah dalih untuk mendukung SDF.

“Untuk melawan ISIS, hanya ada satu hal yang perlu dilakukan: tahan mereka di penjara, itu saja,” kata Fidan. (Hui)

Sumber : NTDTV.com