Penasihat keamanan nasional Filipina, Eduardo M. Año, mengatakan bahwa penangkapan tersebut adalah “pengingat tegas tentang ancaman yang terus-menerus dari campur tangan asing.”
ETIndonesia. Seorang warga negara Tiongkok ditangkap di Filipina dikarenakan diduga melakukan operasi pengintaian terhadap fasilitas militer.
Dalam konferensi pers di Manila pada 20 Januari, tersangka warga Tiongkok itu diidentifikasi sebagai Deng Yuanqing, menurut penyelidik setempat terkait dengan Universitas Teknik Militer Tentara Pembebasan Rakyat di Tiongkok.
Menurut Direktur Biro Investigasi Nasional Filipina (NBI), Jaime Santiago, Deng adalah bagian dari kelompok yang telah diselidiki sejak intelijen menunjukkan mereka datang ke Filipina untuk melakukan pengintaian terhadap infrastruktur penting, termasuk fasilitas militer.
“Kami menyita kendaraannya, dan di atas kendaraan itu terdapat peralatan spionase,” kata Santiago dalam konferensi pers. “Kemungkinan beberapa informasi yang dikumpulkan sudah dikirim ke Tiongkok.”
Deng ditangkap bersama dua kaki tangannya yang merupakan warga Filipina, yaitu Ronel Jojo Balundo Besa dan Jason Amado Fernandez, menurut Badan Berita Filipina (PNA) yang dikelola negara.
Kelompok tersebut mengunjungi beberapa lokasi, termasuk situs-situs yang telah diberikan akses kepada militer AS berdasarkan perjanjian bilateral, kata Kepala Angkatan Bersenjata Filipina (AFP), Romeo Brawner Jr., dalam konferensi pers.
“Kami sedang menyelidiki upaya spionase keseluruhan dari Tiongkok,” ujar Brawner.
Menurut PNA, ketiganya ditangkap di Makati, sebuah kota yang terletak di tenggara Manila.
Brawner menambahkan bahwa otoritas lokal masih melakukan forensik terhadap peralatan yang disita, termasuk foto-foto Fort Bonifacio, markas besar Angkatan Darat Filipina, dan Camp Crame, markas besar Kepolisian Nasional Filipina. Akibatnya, pengamanan di seluruh kamp militer dan fasilitas Filipina telah diperketat.
Tahun lalu, seorang warga negara Tiongkok juga ditangkap dengan peralatan yang diduga untuk spionase, tambah Brawner.
Penasihat keamanan nasional Filipina, Sekretaris Eduardo M. Año, memuji AFP, NBI, dan komunitas intelijennya atas usaha mereka, dengan mengatakan bahwa ketiga tersangka tersebut telah “melakukan pengintaian, spionase, dan kegiatan pengumpulan intelijen yang canggih di negara ini,” menurut pernyataan yang dirilis pada 21 Januari.
“Penangkapan individu-individu ini adalah pengingat tegas tentang ancaman yang terus-menerus dari campur tangan asing dan pengaruh jahat terhadap negara,” kata Año.
“Sehubungan dengan perkembangan ini, kami mendesak Kongres untuk memprioritaskan pengesahan amandemen terhadap Undang-Undang Spionase serta RUU Melawan Campur Tangan Asing dan Pengaruh Jahat.
“Memperkuat kerangka hukum kami sangat penting untuk secara efektif menangani ancaman keamanan yang terus berkembang dan memastikan bahwa mereka yang berusaha mengkompromikan keamanan nasional kami akan menghadapi hukum dengan tegas.”
Alico Guo, mantan wali kota Bamban yang dipecat, sebuah kota di utara Manila, berada dalam pengawasan karena diduga memiliki hubungan dengan sindikat kriminal Tiongkok. Dia melarikan diri dari Filipina sebelum ditangkap di Tangerang. Menurut otoritas imigrasi Filipina, dia dipulangkan ke Filipina pada September 2024.
PNA melaporkan pada Desember 2024 bahwa pengadilan setempat menolak permohonan jaminan Guo.
Guo kini menghadapi beberapa dakwaan pencucian uang dan perdagangan manusia, lapor PNA pada 15 Januari.
Kasus-kasus ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Filipina terkait aktivitas maritim Tiongkok, termasuk tindakan penjaga pantai dan milisi perikanannya di zona ekonomi eksklusif Manila.
Sejak awal tahun ini, Manila telah mengkritik Beijing karena mengerahkan kapal-kapalnya ke beting Scarborough yang disengketakan, yang terletak di lepas pantai provinsi barat Zambales.
Jay Tarriela, juru bicara penjaga pantai Filipina, menulis di platform media sosial X pada hari Selasa bahwa tiga kapal Tiongkok terlihat berada di dalam zona ekonomi eksklusif negaranya dekat Zambales.
“Penjaga Pantai Filipina tetap teguh dalam komitmennya untuk melindungi kepentingan maritim negara dan menegakkan hukum internasional tanpa meningkatkan ketegangan,” ujar Tarriela.
Reuters berkontribusi pada laporan ini.
