Pengiriman pasukan ini dilakukan setelah Trump menandatangani beberapa perintah eksekutif untuk memperluas keamanan perbatasan.
ETIndonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pengiriman sekitar 1.500 pasukan tambahan ke perbatasan selatan AS pada 22 Januari 2025, sebagai bagian dari upayanya yang berkelanjutan untuk menghentikan penyeberangan perbatasan ilegal dan upaya penyelundupan.
Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengonfirmasi perintah pengiriman tersebut dalam pernyataannya kepada wartawan di luar Gedung Putih pada Rabu.
“Ini adalah sesuatu yang menjadi janji kampanye Presiden Trump. Rakyat Amerika telah menunggu momen ini agar Departemen Pertahanan benar-benar menanggapi keamanan dalam negeri dengan serius,” ujar Leavitt kepada wartawan.
Pasukan AS saat ini sudah terlibat dalam misi keamanan perbatasan federal yang disebut Joint Task Force North (JTF-N). Komando Utara AS, yang mengawasi JTF-N, memperkirakan sekitar 2.500 personel militer saat ini terlibat dalam misi keamanan perbatasan federal ini.
Dalam kampanye 2024, Trump berulang kali menyatakan bahwa dia akan memperluas upaya keamanan perbatasan, termasuk meningkatkan pengiriman pasukan.
Pada malam pertama masa jabatannya, Trump menandatangani 10 tindakan eksekutif tentang perbatasan, termasuk menyatakan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan AS.
Perintah keadaan darurat nasional ini memberi wewenang kepada Departemen Pertahanan dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk mengalokasikan sumber daya dalam membangun penghalang fisik baru di sepanjang perbatasan selatan.
Trump juga menandatangani perintah eksekutif lain pada hari pertama ia kembali menjabat, berjudul “Menegaskan Peran Militer dalam Melindungi Integritas Teritorial Amerika Serikat.” Perintah tersebut menyatakan bahwa angkatan bersenjata AS harus “memprioritaskan perlindungan kedaulatan dan integritas teritorial Amerika Serikat di sepanjang perbatasan nasional kita.”
Dengan mengutip kekhawatiran tentang lemahnya penegakan perbatasan di bawah mantan Presiden Joe Biden, Gubernur Texas Greg Abbott meluncurkan misi keamanan perbatasan tingkat negara bagian pada tahun 2021 yang disebut Operation Lone Star. Operasi ini melibatkan Garda Nasional Texas yang mengerahkan pasukan untuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum negara bagian dan lokal guna menutup sebagian perbatasan Texas dengan Meksiko dan memperlambat jumlah penyeberangan perbatasan ilegal. Para gubernur Republik dari negara bagian yang berpartisipasi secara berkala mengirimkan pasukan Garda Nasional mereka untuk membantu operasi ini.
Sekitar 4.500 pasukan Garda Nasional dari negara-negara bagian yang berpartisipasi saat ini membantu Operation Lone Star, menurut Departemen Militer Texas.
Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Robert Salesses, dalam pernyataannya pada Rabu malam, mengatakan bahwa helikopter tambahan dan analis intelijen juga akan memperkuat misi militer yang ada di perbatasan selatan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pemantauan.
Salesses juga menyebutkan bahwa militer akan menyediakan kemampuan pengangkutan udara tambahan untuk membantu Departemen Keamanan Dalam Negeri dengan penerbangan deportasi lebih dari 5.000 imigran ilegal dari sektor perbatasan San Diego, California, dan El Paso, Texas.
Dia menambahkan bahwa pasukan yang baru dikerahkan akan mulai membantu dalam pembangunan penghalang sementara dan permanen di sepanjang perbatasan selatan.
“Ini baru permulaan. Dalam waktu dekat, Departemen Perhutanan akan mengembangkan dan melaksanakan misi tambahan bekerja sama dengan DHS, lembaga federal, dan mitra negara bagian untuk menangani seluruh ancaman yang diidentifikasi oleh Presiden di perbatasan negara kita,” kata Salesses.
Pada Selasa, koordinator perbatasan Gedung Putih, Tom Homan, mengatakan bahwa otoritas imigrasi federal telah memulai peningkatan aktivitas deportasi. (asr)
Sumber : Theepochtimes.com
