Bongkar Lebih Dalam Departemen Pendidikan AS, DOGE Kembali Menyelamatkan US$3,7 Miliar Secara Kilat

Dalam waktu kurang dari 48 jam, Departemen Efisiensi Pemerintah Amerika Serikat (DOGE) kembali menyelamatkan lebih dari US$3,7 miliar anggaran DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) dari Departemen Pendidikan Federal.

Hingga saat ini, DOGE telah berhasil menarik kembali lebih dari US$12 miliar dari pengeluaran yang dinilai tidak wajar di departemen tersebut. Seiring dengan meningkatnya tindakan kilat DOGE, tantangan hukum terhadapnya juga semakin meningkat.

EtIndonesia. Kabar terbaru, tim DOGE yang dipimpin oleh Elon Musk dalam waktu kurang dari 48 jam telah membatalkan 70 program subsidi terkait DEI dengan total dana mencapai US$3,73 miliar atau  Rp 60,35 triliun. Subsidi ini sebelumnya direncanakan untuk pelatihan guru, termasuk mendorong guru untuk melakukan “refleksi” dan melawan apa yang disebut sebagai “bias” serta “rasisme sistemik”.

Ini adalah langkah terbaru dalam serangkaian tindakan DOGE dalam mengaudit Departemen Pendidikan. Beberapa hari yang lalu, departemen ini mengumumkan pembatalan 89 kontrak dengan nilai total mencapai US$8,81 miliar, termasuk lebih dari US$1 miliar dalam pendanaan DEI.

Departemen Pendidikan Federal juga telah memerintahkan semua institusi pendidikan di 50 negara bagian Amerika Serikat untuk mencabut kebijakan DEI dalam waktu 14 hari, jika tidak, mereka akan menghadapi pemotongan dana federal. 

Pernyataan resmi menyebutkan bahwa segala bentuk diskriminasi rasial tidak akan ditoleransi, serta menekankan bahwa keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat telah dengan jelas menyatakan bahwa perlakuan yang berbeda berdasarkan ras adalah ilegal.

Sejauh ini, DOGE telah melakukan audit terhadap berbagai lembaga pemerintah federal, termasuk Departemen Pendidikan, dengan memangkas pengeluaran yang dianggap tidak wajar serta merampingkan jumlah pegawai pemerintah. Namun, langkah ini juga menuai tantangan hukum.

Senin ini, Hakim Federal Tanya Chutkan dalam sidang dengar pendapat menyatakan keraguannya terhadap gugatan yang bertujuan untuk menghentikan DOGE dalam mengakses data pemerintah dan melakukan pemutusan hubungan kerja. 

Gugatan ini diajukan oleh Jaksa Agung Negara Bagian New Mexico, Raul Torrez, dengan dukungan dari 14 negara bagian yang dipimpin oleh Partai Demokrat, termasuk California, Massachusetts, dan Washington.

Para penggugat menuduh bahwa DOGE dan pemerintahan Trump telah bertindak melampaui kewenangannya dan berusaha mendapatkan perintah sementara untuk menghentikan tindakan pemutusan hubungan kerja di tingkat federal.

Namun, Hakim Chutkan menilai bahwa hingga saat ini belum ada bukti bahwa tindakan DOGE telah menyebabkan kerugian yang langsung dan tidak dapat diperbaiki, sehingga dia meragukan perlunya perintah larangan tersebut. Meski demikian, dia juga mempertanyakan perwakilan pemerintah federal mengenai apakah DOGE benar-benar memiliki kewenangan keputusan resmi, dan diperkirakan akan memberikan putusan dalam 24 jam ke depan.

Apakah kebijakan DOGE akan terus berlanjut dan apakah pengadilan pada akhirnya akan campur tangan masih perlu terus dipantau.  (Hui)

Sumber : NTDTV.com