EtIndonesia. Belakangan ini, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus melanda berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Tiongkok dan mempengaruhi banyak sektor. Banyak netizen mengeluhkan bahwa mereka tiba-tiba diberhentikan tanpa alasan yang jelas.
Analisis menunjukkan bahwa PHK ini terkait dengan pergantian kepemimpinan di sejumlah BUMN sehingga menyebabkan pembagian ulang kepentingan. Akibatnya, banyak keluarga kelas menengah menghadapi krisis ekonomi yang memperparah ketegangan sosial.
Seorang blogger Tiongkok mengungkapkan, “Saya baru saja di-PHK setelah bekerja selama empat tahun di sebuah BUMN sebagai tenaga kontrak. Kontrak kerja saya yang ketiga tidak diperpanjang secara sepihak, yang menurut saya melanggar hukum. Selama empat tahun bekerja, saya sudah dua kali mengalami PHK tanpa alasan, tetapi kasusnya berakhir begitu saja tanpa penyelesaian jelas.”
Selain dia, banyak netizen lain juga memposting pengalaman serupa, baik mereka sendiri maupun teman-teman yang terkena PHK di berbagai sektor, termasuk industri konstruksi, China Southern Power Grid, dan bank-bank milik negara.
Seorang blogger lain mengatakan, “Saya punya teman lulusan Universitas Zhejiang yang bekerja di BUMN sejak lulus. Kami semua mengira itu pekerjaan ‘mangkuk besi’ yang aman. Tapi siapa sangka, seluruh departemennya malah diberitahu untuk mencari pekerjaan baru dalam waktu 30 hari.”
Gelombang PHK di kalangan karyawan BUMN dan lembaga negara memicu kepanikan banyak orang, yang mulai meragukan stabilitas pekerjaan di sektor yang selama ini dianggap aman.
Pada Rabu (19/2/2025), media pemerintah Partai Komunis Tiongkok (PKT) melaporkan adanya perubahan dan pergantian kepemimpinan di sejumlah BUMN besar. Beberapa netizen berspekulasi bahwa PHK ini terkait langsung dengan pergantian pejabat tinggi. Namun, karyawan yang memiliki koneksi atau dukungan dari orang-orang berpengaruh tampaknya tidak terpengaruh.
Seorang blogger Tiongkok lainnya berbagi pengalaman, “Permohonan saya untuk diangkat menjadi karyawan tetap sebenarnya sudah diajukan hingga ke tingkat direktur utama. Tapi kemudian, kepemimpinan perusahaan berubah drastis, baik di tingkat atas maupun di departemen kami. Akibatnya, harapan untuk menjadi karyawan tetap pun sirna.”
Terkait gelombang PHK yang meluas ini, para analis menilai bahwa penyebab utamanya memang adalah memburuknya kondisi ekonomi. Namun, yang lebih penting adalah adanya “penyesuaian kekuasaan dan kepentingan” di kalangan elite.
Professor Xie Tian dari Aiken Business School, University of South Carolina, Amerika Serikat, mengatakan, “Setiap kali terjadi PHK massal, biasanya berkaitan dengan penyesuaian di tingkat atas. Dalam situasi seperti ini, orang-orang di sekitar Xi Jinping dan kroni-kroninya akan memanfaatkan kesempatan untuk memasukkan orang-orang mereka sendiri. Proses pembagian ulang kepentingan di antara keluarga-keluarga berpengaruh ini pasti juga akan menyangkut keuntungan politik.”
Selain itu, gelombang PHK ini diperkirakan akan semakin mempercepat kemerosotan kelas menengah Tiongkok dan memperburuk konflik sosial.
Profesor Ye Yaoyuan dari University of St. Thomas, Amerika Serikat, menjelaskan, “Keruntuhan kelas menengah di Tiongkok akan menjadi masalah serius bagi Partai Komunis. Ini berarti mereka kehilangan salah satu sumber pajak terbesar dan tulang punggung tenaga kerja yang menjadi pilar utama perekonomian negara.”
Sumber : NTDTV.com
 terus melanda berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Tiongkok dan mempengaruhi banyak sektor. Banyak netizen mengeluhkan bahwa mereka tiba-tiba diberhentikan tanpa alasan yang jelas.){kind=link}