EtIndonesia. Seorang pejabat tinggi Ukraina yang mengetahui jalannya perundingan damai di Istanbul mengatakan kepada Reuters bahwa delegasi Rusia mengajukan tuntutan agar Ukraina menarik seluruh pasukannya dari wilayah yang diklaim sebagai bagian dari kedaulatan Rusia, sebagai syarat mutlak bagi tercapainya gencatan senjata.
Ukraina: Tuntutan Rusia Jauh Melebihi Draf Kesepakatan yang Diusulkan AS
Menurut pejabat Ukraina tersebut, permintaan penarikan pasukan serta syarat-syarat lain yang diajukan oleh Rusia dalam perundingan 16 Mei kemarin jauh melebihi isi draf kesepakatan damai yang sebelumnya telah dibahas antara Amerika Serikat dan Moskow bulan lalu.
Ketika diminta tanggapan dalam konferensi pers pada 17 Mei, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menolak berkomentar mengenai syarat versi Rusia, dengan alasan bahwa “pembahasan semacam itu sebaiknya tidak dipublikasikan.”
Perundingan di Istanbul ini merupakan kontak langsung pertama antara Ukraina dan Rusia sejak tiga tahun terakhir. Meski kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan mengenai pertukaran tahanan perang, mereka gagal mencapai kesepakatan gencatan senjata.
Seorang sumber Ukraina sebelumnya menyebut bahwa Rusia mengajukan beberapa syarat yang “tidak realistis”, namun tidak merinci. Kini, pejabat Ukraina yang tak disebutkan namanya tersebut mengungkap empat syarat utama versi Rusia dalam perundingan:
Empat Syarat Utama Rusia yang Dinilai Ukraina Sebagai Pemicu Gagalnya Kesepakatan
- Penarikan Total Pasukan Ukraina dari Empat Wilayah
Rusia meminta agar Ukraina segera menarik pasukannya dari Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia, dan Luhansk — wilayah yang sebagian besar atau sebagian telah berada di bawah kendali Rusia. Namun kenyataannya, militer Ukraina masih mempertahankan sebagian wilayah tersebut.
Draf usulan dari AS tidak mencantumkan syarat ini.
- Pengakuan Internasional terhadap Lima Wilayah Ukraina sebagai Wilayah Rusia
Rusia menuntut pengakuan global bahwa Krimea (yang dianeksasi pada 2014), serta Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia adalah bagian sah dari Rusia.
Dalam versi usulan AS, hanya Krimea yang secara hukum diakui sebagai wilayah yang dikuasai Rusia, sementara empat wilayah lainnya hanya diakui sebagai berada dalam kendali de facto, bukan de jure.
- Ukraina Ditetapkan sebagai Negara Netral
Rusia meminta Ukraina menjadi negara netral tanpa senjata pemusnah massal, dan tanpa kehadiran militer dari negara-negara aliansi di wilayahnya.
Draf AS tidak memasukkan klausul ini.
- Penghapusan Tuntutan Kompensasi Perang
Rusia meminta agar semua pihak menghapus klaim ganti rugi perang.
Sebaliknya, usulan AS justru menyatakan bahwa Ukraina berhak menerima kompensasi atas kerusakan yang diderita akibat agresi militer Rusia.
Menurut sumber Ukraina tersebut, seluruh syarat itu disampaikan secara lisan oleh delegasi Rusia — tidak ada dokumen tertulis yang diserahkan.
Trump: Akan Telepon Putin, Zelenskyy, dan NATO pada 19 Mei untuk Dorong Gencatan Senjata
Presiden AS, Donald Trump mengumumkan pada 17 Mei bahwa dia akan mengadakan pembicaraan via telepon pada 19 Mei dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, serta para pemimpin negara anggota NATO. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan mengakhiri perang yang telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun ini.
Dalam unggahannya di platform media sosial pribadi “Truth Social”, Trump menulis dengan huruf kapital: “PADA 19 MEI PUKUL 10 PAGI, SAYA AKAN BERBICARA DENGAN PUTIN UNTUK MEMBAHAS PENGHENTIAN PEMBANTAIAN YANG TELAH MENYEBABKAN BANYAK KEMATIAN DI RUSIA DAN UKRAINA, SERTA MEMBAHAS PERDAGANGAN.”
Dia juga menyebut bahwa setelah berbicara dengan Putin, dia akan melakukan pembicaraan dengan Zelenskyy, lalu mengadakan konferensi bersama dengan Zelenskyy dan perwakilan negara-negara anggota NATO.
Trump menambahkan bahwa dia berharap 19 Mei akan menjadi hari yang produktif, demi mendorong terjadinya gencatan senjata dan mengakhiri perang yang menurutnya “tidak seharusnya terjadi.”
Sebelumnya, menjelang perundingan 16 Mei, Trump telah menyatakan bahwa tidak akan ada kemajuan signifikan dalam perdamaian selama ia belum bertemu langsung dengan Putin. Ia menekankan bahwa terlalu banyak korban jiwa telah berjatuhan dan konflik harus segera diselesaikan.
Kremlin: Pertemuan Putin–Zelenskyy Masih Mungkin, Tapi Harus Ada Syarat Tertentu
Menurut Reuters, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov pada 17 Mei menyatakan bahwa pertemuan langsung antara Putin dan Zelenskyy masih memungkinkan, namun harus didasarkan pada kesepakatan awal tertentu. Dia tidak menjelaskan secara spesifik bentuk atau isi kesepakatan yang dimaksud.
Peskov juga menambahkan bahwa bagi pihak Rusia, siapa yang menandatangani perjanjian di pihak Ukraina juga sangat penting, namun tidak memperjelas maksud dari pernyataan tersebut.
Media mencatat bahwa sebelumnya Putin telah meragukan legitimasi posisi Zelenskyy sebagai Presiden, dengan menyatakan bahwa masa jabatan Zelenskyy seharusnya sudah berakhir tahun lalu. Karena belum ada pemilu presiden baru di Ukraina — akibat status darurat militer yang diberlakukan sejak invasi — Putin mempertanyakan legalitas pemerintahan saat ini.(jhn/yn)
