Larangan media sosial bagi anak muda di Australia yang dianggap paling progresif di dunia akan “mengembalikan masa kecil anak-anak,” kata Perdana Menteri Australia. Meskipun masih banyak pertanyaan penting tentang rencana tersebut yang belum terjawab.
EtIndonesia. Mulai 10 Desember 2025, anak-anak berusia 16 tahun ke bawah di Australia akan dilarang menggunakan platform daring, termasuk Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, Threads, dan X.
Dikutip dari Australian Associated Press, Pemerintah Australia meningkatkan kampanye iklannya untuk membangun kesadaran publik tentang larangan tersebut, satu bulan menjelang penerapannya.
“Hal hebat dari kebijakan ini, menurut saya, lebih dari apa pun yang pernah saya lihat sebelumnya, adalah gerakan akar rumput yang muncul dari bawah ke atas,” kata Perdana Menteri Anthony Albanese kepada radio Nova pada Senin.
“Khususnya, kebijakan ini berasal dari para orang tua yang mengalami tragedi, kehilangan putra atau putri mereka, dan menyalurkan trauma serta kesedihan itu agar hal yang sama tidak terjadi pada orang lain.”
Salah satu alasan utama diberlakukannya larangan ini, kata Albanese, adalah karena anak muda di bawah usia 16 tahun belum memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak.
“Ini hanya soal mengembalikan masa kecil mereka. Sesederhana itu. Dan kami ingin mereka terlindungi,” ujarnya.
Namun, juru bicara oposisi bidang komunikasi Melissa McIntosh menyebut larangan itu “dirancang untuk gagal,” karena belum jelas apakah platform media sosial dapat mewajibkan pengguna untuk memverifikasi usia mereka menggunakan identifikasi digital.
“Rincian seperti ini sangat penting, dan menteri seharusnya memfokuskan perhatian ke sana terlebih dahulu,” kata McIntosh.
Pada awal November, pemerintah mengumumkan bahwa daftar platform yang dilarang diperluas, mencakup forum Reddit dan platform siaran langsung Kick.
Namun, Discord, Twitch, dan situs gim populer Roblox tidak akan terkena dampaknya — meskipun Menteri Komunikasi Anika Wells mengatakan bahwa daftar tersebut bersifat fleksibel, artinya bisa saja platform lain ditambahkan di kemudian hari.
McIntosh menambahkan, banyak pihak belum siap dan tidak tahu platform mana saja yang termasuk dalam larangan, serta menilai pemerintah belum memberikan cukup waktu bagi keluarga, sekolah, dan anak-anak untuk bersiap.
Sejak kampanye edukasi diluncurkan tiga minggu lalu, lebih dari 200.000 warga Australia telah mengunjungi situs eSafety, dengan hampir 100.000 tampilan halaman per minggu, naik signifikan dari kurang dari 10.000 sebelumnya.
Wells menyebut peningkatan itu menggembirakan, karena informasi yang dibagikan bisa mendorong percakapan yang bermakna tentang perubahan besar ini.
“Sekarang adalah waktu yang tepat bagi orang yang memiliki anak di bawah 16 tahun untuk mulai berbicara tentang apa arti undang-undang baru ini bagi mereka, serta membahas kekhawatiran yang mungkin muncul,” katanya.
“Anak muda yang akan kehilangan akses akun mereka mulai 10 Desember juga bisa bersiap, misalnya dengan mencadangkan konten dan foto mereka, serta mencari cara lain untuk tetap terhubung dengan orang dan hal yang mereka sukai.”
Tanggung jawab untuk mematuhi larangan ini ada pada perusahaan teknologi, yang diwajibkan untuk mendeteksi dan menonaktifkan atau menghapus akun pengguna di bawah umur.
Perusahaan yang melanggar bisa didenda hingga 49,5 juta dolar AS ( (± Rp 827 miliar)
Sementara itu, Denmark telah mengumumkan akan mengikuti langkah Australia dengan melarang media sosial bagi anak-anak di bawah 15 tahun, meski belum menentukan cara dan waktu penerapannya.
Negara Skandinavia tersebut memiliki sistem identitas elektronik nasional yang tersedia bagi warga berusia 13 tahun ke atas.
